Ekonom ‘Mafia Berkeley’

Thursday, May 29, 2014

Berkeley Mafia

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan  Suharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Istilah “Berkeley Mafia” atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis ‘kiri’ AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an.

Ramparts adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok ‘kiri baru.’ Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an.

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini.

Pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai Mafia Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FEUI.

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua Barat), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan Ford Foundation, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FEUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di University of California, Berkeley. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran.

Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969.[7] Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.

Namun demikian, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan Mafia Berkeley. Dari dalam Order Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para Jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik. Beberapa pihak, seperti Hizbut-Tahrir Indonesia, menganggap Mafia Berkeley sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi.

Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berekley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.

Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Widjojo yang masih dipertahankan di pemerintahan.

—————————-

KEGELISAHAN luar biasa diungkapkan Prof Widjojo Nitisastro PhD. Dia mengkhawatirkan realitas elit politik negerinya yang tak henti dililit konflik. Sementara ekonomi terabaikan yang menyebabkan bangsanya sulit keluar dari kemiskinan setelah 18 tahun merasakan hawa.

Widjojo Nitisastro menganggap pengurusan ekonomi kala Orde Lama lebih mengedepankan semboyan dan slogan yang kedengarannya revolusioner, mementingkan kulitnya daripada isinya, tidak ada kontrol dan pengawasan yang wajar, serta ukuran-ukuran objektif dalam menilai keberhasilan dan kegagalannya.

“Adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, ekonomi kita terbengkalai, tidak memperoleh perhatian sebagaimana harusnya. Dalam menghadapi soal-soal ekonomi, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang dianggap tidak perlu, dianggap konvensional,” kritiknya dalam sebuah Simposium bertajuk Kebangkitan Semangat 1966: Menjelajah Tracee Baru di Universitas Indonesia, 6-9 Mei 1966.

Dengan penjelasan yang rasional dan ilmiah, begawan ekonomi Orde Baru yang meraih gelar PhD dari Universitas California di Berkeley itu meyakinkan betapa pentingnya pembangunan ekonomi yang terencana. Dia berbicara tentang rasionalitas ekonomi yang menempatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, konsistensi dan pentingnya skema perencanaan pembangunan yang tepat sebagai solusi melepaskan jerat masalah yang dihadapi bangsa ini.

Widjojo Nitisastro adalah seseorang yang membangun ekonomi Orde Baru yang juga diakui dunia internasional. Dia perencana yang memegang disiplin skala prioritas secara konsekuen. Sebagai peletak dasar perencanaan pembangunan Orde Baru yang kala itu dihadapi kendala dana. “Widjojo Nitisastro konsisten menaati skala prioritas tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Di awal tahun 1960-an, bidang perencanaan pembangunan sangat asing di Indonesia. Belum banyak pula universitas di luar negeri yang memberikan program studi tentang administrasi pembangunan. Bahkan Amerika hanya memiliki beberapa universitas yang sudah memberikan program studi perencanaan. Karenanya, bangsa ini beruntung memiliki Widjojo sebagai arsitek ekonomi yang mencurahkan pemikirannya untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

“Dalam pemikiran Widjojo, perlu dipelajari secara cermat dan mendalam bagaimana pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat, realistik, dan dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Tentu saja masalah ini tak mungkin hanya didekati dari sudut ilmu ekonomi saja, tetapi memerlukan pula pendekatan interdisiplin,‘ terang JB Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas (1983-1988) dan Menteri Keuangan (1988-1993) mengenal sosok Widjojo.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Kedudukannya sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru membuka kesempatan memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia.

Selama dirinya mengarsiteki pembangunan di era Orde Baru, Widjojo Nitisastro beserta yuniornya antara lain JB Sumarlin, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim dituding sebagai ‘Mafia Berkeley‘ yang dibentuk CIA. David Ransom, seorang penulis berpaham sosialis, mengungkapkan Widjojo sebagai “kaki tangan” Amerika Serikat untuk menancapkan kepentingannya di Indonesia, termasuk menguatkan pengaruh kapitalisme di Indonesia dengan menyingkirkan rezim Soekarno yang antikapitalisme.

Mafia Berkeley menyusupkan kepentingan kapitalisme dalam Undang-Undang dan rencana pembangunan di Indonesia. Namun, Widjojo Nitisastro tak hanya mengkritik rezim Soekarno. Dia juga mengkritik tajam realitas global yang timpang antarnegara akibat struktur global yang tidak adil–yang berimbas makin akutnya kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Widjojo Nitisastro melihat adanya gejala an ever increasing gap antara tingkat pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang.

Menurut Emil Salim, Widjojo Nitisastro juga mengkritik realitas global yang kala itu menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan negara industri yang menyubsidi produk pertaniannya untuk bersaing dengan hasil pertanian negara berkembang. “Tidaklah adil apabila negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang, tetapi serentak mendesak negara berkembang melunasi utangnya, tanpa mengindahkan fakta bahwa nilai tukar dolar, yen atau euro telah berubah lebih tinggi dari semula,” ujar Emil dalam buku berjudul: Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro yang diterbitkan PT Kompas Media Perdana, 2010.

Lembaga-lembaga internasional juga dirasakan diskriminatif terhadap negara-negara berkembang. Padahal, instrumen global seperti The International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional dan Bank Dunia (World Bank) awalnya dibentuk untuk menghalangi proteksionisme ekonomi yang dilakukan suatu negara karena bagi para pemuja kapitalisme sebagai penyebab depresi hebat. IMF juga sebagai stabilisator keuangan dan peredaran mata uang untuk memperlancar perdagangan dunia, dan menjadi lembaga penyalur bantuan kredit kepada negara-negara anggotanya.

Namun, IMF dianggap memiliki agenda neoliberal kala investasi diarahkan untuk mendorong ekspor. IMF juga campur tangan mengevaluasi kebijakan domestik sebuah negara dan mengarahkan negara-negara memperlakukan sistem yang sesuai dengan kepentingannya.

Kondisi itu yang mendorong Widjojo memimpin usaha menyusun kekuatan pengimbang, contervailing force, mula-mula dengan pembentukan South Commission (1986-1990) yang kemudian dimantapkan menjadi The South Centre (1990-1999). Di forum internasional, Widjojo memperjuangkan equal level playing field dalam perdagangan antara negara industri dengan negara berkembang.

“Hasrat mengembangkan pola kerja sama sama yang adil dan beradab itu tumbuh setelah Widjojo menangkap gelombang ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980-an yang berkembang menurut suatu siklus yang tidak menentu dan merugikan kerja sama antarnegara dalam pembangunan global,” terang Emil Salim yang pernah menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Penertiban Aparatur Negara di era Orde Baru.

Emil mengenal sosok Widjojo sebagai “dirigen” dalam perencanaan pembangunan negara, baik saat memimpin Biro Perancang Negara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, maupun di Bappenas dan saat menjadi Menteri Negara Koordinator Ekonomi dan Keuangan. Jabatan penentu masa depan pembangunan bangsa itu didudukinya dalam usia muda.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang ‘Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Saat dirinya menjabat Ketua Bapenas dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru, membuka kesempatannya memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia. Widjojo juga merintis perombakan ekonomi Indonesia saat menjabat Ketua Tim Ahli Ekonomi, Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, dalam usia 38 tahun.

Widjojo Nitisastro yang lahir tanggal 23 September 1927 di Malang, Jawa Timur dikenal sebagai begawan ekonomi Orde Baru. Ali Wardhana menyebutnya sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. “Secara objektif saya harus menjawab: Widjojo (arsitek ekonomi Orde Baru),” terangnya dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro. Menteri Keuangan Republik Indonesia (1968-1983) itu mengagumi kekayaan intelektual Widjojo.

Dia juga kagum atas kerendahan hati saat berguru dengan seniornya itu. Prestasinya akademiknya luar biasa. Widjojo lulus cumlaude pada ujian sarjana FE UI (1955) dan ujian PhD Universitas California, Berkeley. Sebagai pengajar, Widjojo mengajar mahasiswanya untuk tidak menjadi “pekerja intelek” seperti yang dikutipnya dari tulisan Paul Baran The Commitment of the Intellectual.
Seorang “pekerja intelek” adalah seorang tukang yang “menjual” otaknya, seperti buruh “menjual” tenaganya. Dengan “menjual otaknya” itu si “pekerja intelek” tidak peduli untuk apa hasil otaknya dipakai. Ia hanya seorang teknisi semata. “Widjojo menolak tipe sarjana sebagai ‘pekerja intelek‘ itu. Yang didambakannya adalah seorang intelektual yang pada asasnya bertindak sebagai hati nurani masyarakat,” ujar Emil.

Jumat, 9 Maret 2012 lalu, arsitek ekonomi Orde Baru yang meletakkan dasar-dasar perencana pembangunan itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di usia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bangsa ini merasakan kehilangan.

—————

KETIKA kuliah di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat, Widjojo Nitisastro memprakarsai diskusi setiap Sabtu di antara mahasiswa ekonomi Indonesia. “Ada saya, Ali Wardhana, Sumarlin, dan Harun Zain. Kami berdiskusi sesuai dengan kapasitas kami. Harun Zain bicara tentang tenaga kerja, Sumarlin tentang fiskal, dan saya masalah perencanaan,” kata Emil Salim kepada Tempo, 14 Desember 2009. “Jadi Mafia Berkeley bisa ditelusuri dari pertemuan Sabtu ini,” lanjutnya.

Namun, tidak sesederhana itu. Dasar kuat tudingan Mafia Berkeley datang dari tulisan David Ransom berjudul “The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre,” dimuat majalah Rampart, Oktober 1970. Dengan semangat “Neo Kiri”, tulisan yang dipersiapkan selama hampir setahun itu, mencoba “membongkar” campur-tangan Amerika –dan sudah tentu CIA– terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Sikap Widjojo terhadap tudingan sebagai pemimpin gerombolan Mafia Berkeley, biasa-biasa saja. Di depan publik, dia tidak menyinggung soal itu. Klarifikasi justru datang dari orang-orang dekatnya dan para pengagumnya di kalangan intelektual.

“Tuduhan seperti itu tidak adil, penulis Amerika (David Ransom) tidak pernah hidup dan mengerti kondisi yang ditimbulkan oleh ekonomi terpimpin,” bela Wakil Presiden Boediono, saat memberikan sambutan dalam peluncuran dua buku Widjojo Nitisasto, Pengalaman Pembangunan Indonesia (kumpulan tulisan dan uraian Widjoyo Nitisastro) dan Esai dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro pada 14 Januari 2010.

Widjojo lahir di Malang, Jawa Timur, 23 September 1927. Ayahnya, aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menggerakkan Rukun Tani, underbow Parindra. Ketika pecah perang kemerdekaan, dia baru duduk di kelas I SMT (tingkat SMA), lalu bergabung dengan pasukan pelajar TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Dikenal sebagai anak pemberani yang nyaris gugur pada sebuah pertempuran di daerah Ngaglik dan Gunung Sari, Surabaya.

Usai perang, Widjojo sempat jadi guru di SMP selama tiga tahun. Kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, meminati bidang demografi. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, dia lulus dari FE UI dengan predikat cum laude. Saat mengambil gelar doktor ekonomi di Universitas Berkeley pada 1961, dia muncul sebagai sarjana yang menonjol. Pada 1984, dia menerima penghargaan Elise Walter Haas Award dari Universitas Berkeley. Perhargaan tahunan itu diberikan kepada alumni asing yang jasanya dianggap signifikan. Dan Widjojo menjadi orang Indonesia pertama yang menerimanya.

Widjojo seorang penulis dan peneliti yang mumpuni. Ketika masih menjadi mahasiswa ekonomi UI, bersama seorang ahli dari Kanada Prof. Dr. Nathan Keyfiz, dia menulis buku gemilang, salah satu buku yang amat populer di kalangan mahasiswa ekonomi pada 1950-an. Dalam kata pengantar buku berjudul Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia itu, Mohammad Hatta menyanjung, “Seorang putra Indonesia dengan pengetahuannya mengenai masalah tanah airnya, telah dapat bekerja sama dengan ahli statistik bangsa Kanada. Mengolah buah pemikirannya yang cukup padat dan menuangkannya dalam buku yang berbobot.”

Beberapa karya lain Widjojo, yaitu Population Trends in Indonesia –diadaptasi dari disertasinya, The SocioEconomic Research in a University dan The Role of Research in a University.

Menurut Bradley R. Simpson dalam Economists With Guns, pemikiran dan kebijakan ekonomi Widjojo berorientasi Amerika karena mazhab ekonomi UI condong ke Amerika. Hal ini terjadi berkat Sumitro Djojohadikusumo, dekan FE UI, mantan menteri perdagangan dan menteri keuangan, anggota Partai Sosialis Indonesia dan pendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Meski diasingkan pada 1957, Sumitro menjaga hubungan dekat dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan CIA selama Demokrasi Terpimpin, sampai dipanggil kembali ke Indonesia oleh Soeharto pada 1966.

“Para ekonom UI di sekitar Sumitro adalah Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim. Mereka memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi Indonesia dan meruntuhkan bangunan Ekonomi Terpimpin Sukarno,” tulis Bradley. Bradley juga  mencatat bahwa, “Bagi Widjojo, kepala arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru, usaha jajarannya adalah menciptakan ekonomi pasar bebas dan melucuti kontrol negara, sejauh keduanya secara politis bisa dilakukan.”

Widjojo mengabdi kepada dunia pendidikan dan pemerintahan. Di kampus UI, dia menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI, guru besar dari 1964 sampai 1993 dan menjabat Dekan FE UI dua periode (1961-1964 dan 1964-1968). Dia juga menjadi dosen Seskoad (sejak 1962) dan Lemhanas (sejak 1964), serta menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Leknas) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1964-1967).

Pengabdian Widjojo pada negara dimulai pada 1953 sebagai perencana pada Badan Perencanaan Negara. Di usianya yang relatif muda (39 tahun) dia dipercaya sebagai ketua tim penasihat ekonomi presiden Soeharto pada 1966. Setelah jadi ketua Bappenas (1967-1971), dia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Kemudian secara berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, dia menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.

Saat memimpin Bappenas, Widjojo membuat perencanaan ekonomi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Besarnya peranan dia membuat kebijakan ekonomi sampai melahirkan konsep Widjojonomics, yaitu pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang unggul secara komparatif, misalnya tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  rata-rata melaju delapan persen per tahun dianggap sebagai hasil dari Widjojonomics. Bank Dunia pun menyebut Indonesia sebagai One of the Asian Miracles. Pada masa Presiden Habibie, Widjojonomics yang mengandalkan sumber daya alam berhadapan dengan Habibienomics yang mementingkan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan sumber daya manusia. (coffee latte)

Suharto, CIA, Freeport cs. (Pemiskinan Sistematis Rakyat Indonesia, Siapa akan Menghentikan?)

Siapa Sebenarnya Suharto? (1)
Rizki Ridyasmara – Selasa, 19 Zulqa’dah 1429 H / 18 November 2008 08:21 WIB

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS—sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’—ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “The New Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.
Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari semua ini.
Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kuarng 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda: Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.
Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.
Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah, dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”
Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan. (rd/bersambung)

Siapa Sebenarnya Suharto? (2)

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua. Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).
Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto; Eros Djarot; 2006).
Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SSKAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari daftar peserta pelatihan di SSKAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution dan Yani.
Di SSKAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam kair militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965, musuh-musuh Suharto—Nasution, Yani, dan Panjaitan—menjadi target pembunuhan, sedangkan Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.
Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudara—karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang—maka Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (bersambung/rz) .
Siapa Sebenarnya Suharto? (3)

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia selatan, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.
Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI), membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secara de facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini. Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yag dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para ‘bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern University AS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dan trickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)

Tangkap Wapres Republik Indonesia, Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Inilah episode negara berada dalam level terendah karena Presiden SBY dan Wakilnya berada pada ujung jurang karena skandal korupsi yang diperbuatnya bersama para kroni, baik Skandal Century, Cetak Uang Ilegal dan tentunya kasus Hambalang. Namun fakta tersebut tak bisa diharapkan apabila kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Skandal Century tidak disertai keberanian dan gebrakan). Fakta bailout Bank Century yang sudah berjalan 5 tahun tak juga rampung, Century secara meyakinkan telah menjadi alat untuk merampok Rp. 6,7 triliun uang dan sejak itu pula Wakil Presiden Boediono disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century. Dalam Skandal Century, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November 2008. Tanggal 22 November itu merupakan tanggal merah karena hari Sabtu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur. Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Jusuf Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya. ”Jadi, ada kekuatan luar biasa di balik pengucuran dana Rp 2,7 trilyun di hari libur 22 Nov.2008 itu, apalagi dilaporkan duitnya dibawa tunai,” kata Kwik kian Gie, ekonom senior dan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century. Jusuf Kalla mencoba menuturkan peristiwa tersebut, dimana pada tanggal 25 November 2008 itu. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century. Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November 2008. Rakyat Indonesia, musuh di depan mata, Ayo Bongkar The Godfather dan Tangkap Boediono! Mungkinkah Boediono diselamatkan layaknya Sri Mulyani, bisa saja terjadi!

Tiga Celah Kapitalisme Merangsek Indonesia Via Mafia Berkeley

Umat Islam pemilik saham kemerdekaan Indonesia dari para penjajah segera dongakkan kepala dan waspada dari cengkraman asing yang merangsek Indonesia dan faktanya telah menuju pada titik sempurna. Revolusi fisik dan hukum dari rakyat wajib di kedepankan, karena semua pintu masuk utama bagi kapitalisme global yang mencengkram melalui ini sudah berjalan, berikut indikasinya : 1) Yang pertama melalui kebijakan ekonomi via LOI, World Bank, IMF, ADB, dan lain-lain. Para aktor dan agen utama tak lain berasal dari mafia Barkeley dan pendukung neo-liberalnya. Output itu semua adalah mayoritas rakyat terlempar jadi miskin. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk memperkaya negara tertentu dan memakmurkan sebagian antek serta aktor-aktor dalam dunia bisnis di tanah air. Sebaliknya rakyat Indonesia terjajah secara ekonomi terutama umat Islam. 2) Lalu yang kedua melalui kebijakan politik yaitu amandemen UUD 1945, UU yang dibiayai asing, agen-agen asing berkeliaran di hampir semua instansi. Semua LSM yang ditunjuk diperbantukan untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah dan merangsek ke lembaga negara. Contohnya saja: “Melaui KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bekerjasama dengan asing yang melakukan screening terhadap partai, tokoh, dan lainnya yang boleh lolos untuk kontestasi pemilu. Outputnya, yang masuk ke DPR atau DPRD mayoritas ideologinya tidak jelas, tidak punya visi kenegarawanan, transaksional, dan bermental karyawan politik. Ini menyebabkan kita terjajah secara politik, karena aktor-aktor politik yang tidak bermutu hingga Indonesia dikendalikan penguasa global,” jelas Hatta Taliwang. 3) Terakhir, cengkraman asing menyusup melalui kebijakan sosial, agama, budaya, dan pendidikan yang semakin liberal. Masalah kegelisahan umat Islam pada lembaga UIN yang condong kepada Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme) belum tuntas adanya. Bahkan kini semakin berani, buktinya Bible bebas berkeliaran di lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memperkuat aqidah umat. Ini sama saja ‘gol bunuh diri’ di kandang sendiri! Contoh saja, di UIN Jakarta Fakultas Ushuludin yang esensinya menjadi fakultas pengemban dakwah Islam ini malah menjebol gawang sendiri dengan mengundang agama – agama lain yang telah jelas kesesatan dan permusuhannya kepada Islam dan mencoba mendakwahkan agama mereka kepada para mahasiswa UIN. Pada salah satu stand agama Kristen tanpa sungkan membagi-bagikan paket berupa Al Kitab (Injil), Komik Kristen, Mazmur, dan buku Kristen kepada para mahasiswa yang mengunjungi stand tersebut dengan terlebih dahulu didakwahi agama Kristen. Tak pelak lagi, hal itu merupakan misi ‘Kristenisasi’ yang terang benderang dan memasarkan pluralisme secara bebas dan di fasilitasi pihak kampus UIN Jakarta. Ditopang siaran televisi, alat telekomunikasi yang makin canggih dan dikuasai Mafia Cina 80% rasanya menjadi tidak sulit. Hasilnya memang ada yang positif tapi banyak juga yang negatif. Manusia-manusia pintar makin banyak, tapi nuraninya kering, hedonis, korup, exibishionist, serakah, mudah diadu domba, fanatik sempit, sukuisme, dan egois. Secara sosial budaya, kita tidak berkepribadian, kita mental terjajah.

Apa sih Mafia Berkeley itu? apa hubunganya dengan World Bank ?

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]

Sri Mulyani si Mafia Berkeley

Tidak mudah mencari jawab “misteri” perselingkuhan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berkali-kali minta waktu untuk wawancara tidak pernah dijawab. Demikian juga, pesan singkat yang dikirim, bleng, tak ada respons. Namun, perjuangan tak pernah sia-sia. Itu terbukti, setelah berlama-lama mengejar “sang primadona” Dana Moneter Internasional (IMF) ini, akhirnya berjumpa juga. Sayang, “Kembang Manis Kabinet SBY” bakhil berkomentar. Yang terjadi justru melecehkan. Ketika ditanya, “Anda berselingkuh dengan IMF…?,” spontan ia menjawab dengan pertanyaan sinis, “Anda dari mana?” Expand! Rupanya ia tak menyukai pengungkapan fakta perselingkuhannya dengan lembaga IMF tersebut. Wajahnya memerah. Ia merampas ID Card milik Muhamad Haries dari Expand. Tanpa sadar ia membuangnya

Kisah ‘intim’ Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dengan pengusaha pemilik Medco Arifin Panigoro, adalah sepotong misteri. Di lumpur cinta itu, ada syahwat kekuasaan yang membara. Namun yang lebih ‘hot’, selain dengan Arifin yang hitam manis, Sri Mulyani juga tak kalah bernafsu menjalin asmara dengan sejumlah lembaga internasional.

Sehari setelah Amerika dilanda badai krisis ekonomi, ia dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono buru-buru terbang ke markas Dana Moneter Internasional (IMF) di Amerika. Tindakan kedua loyalis IMF ini sempat membuat Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berang.

Berita media masa yang melansir kepergian Sri Mulyani dan Boediono untuk mengikuti rapat tertutup dengan IMF, dengan cepat mengundang reaksi keprihatinan publik di tanah air. Sejumlah pihak bahkan menilai tindakan Sri Mulyani dan Boediono ‘’jelas sangat tidak etis dan patut dicurigai’’.

Kedekatannya dengan (IMF) dan World Bank sudah menjadi rahasia umum. Lantaran kemesraan ini pula, Menteri yang biasa disapa Mbak Ani, menuai berbagai kritik di tanah air. Ia dituding sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia.

Kebijakannya hanya terpusat pada penyelamatan indikator-indikator ekonomi makro yang condong berpihak pada kepentingan investor asing secara tidak adil. Namun, pendekatan yang banyak menuai reaksi perlawanan publik di tanah air, justru menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia versi Emerging Market Forum dan Majalah Euro Money. Sebuah penghargaan yang dinilai agak mengejutkan dilihat dari prestasi ekonomi Indonesia yang memble belakangan ini.

Belum lama ini, salah satu majalah Internasional, Forbes, mengatrol pamor Sri Mul-yani di posisi ke-23 sebagai perempuan berpengaruh dunia. Ia mengalahkan popularitas Ratu Inggris Elizabet II, Hillary Clinton, Oprah Winfrey serta sejumlah tokoh dunia lainnya. Bahkan lebih khusus di belantara Asia, Sri Mulyani nongkrong diperingkat ketiga.

Kecurigaan atas kiprah Mbak Ani yang dekat dengan pers ini bukan pepesan kosong. Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir, Sri Mulyani suka bermain dengan pencitraan di media asing. Cara inilah yang membuatnya pede untuk mengelabui orang banyak.

Wanita kelahiran Tanjung Karang, 26 Agustus 1962 ini, memang menjadi feno-menal. Ia memiliki setumpuk prestasi yang gemilang. Kiprahnya sudah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari empat tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah menjadi konsultan di USAID dan Executive Director IMF.

Namun terhadap Mbak Ani, belakangan muncul keraguan terutama seputar prinsip neoliberalisme ekonomi yang dilakoninya. Publik terkesima dengan penampilan dan retorikanya. “Padahal terbukti tidak memberikan perubahan yang konkret bagi pemulihan ekonomi nasional,” kata Revrisond.

Kebijakan menaikkan harga BBM yang secara rata-rata lebih dari 100 persen membuat daya beli masyarakat turun drastis. Beberapa industri padat karya seperti industri logam, kulit, kayu, dan sepatu banyak tutup karena tidak ada demand (permintaan).

Pengangguran meningkat tajam. Jumlah orang miskin semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun tak sesuai harapan.
Ia juga ngotot agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengaudit Direktorat Jenderal Pajak. Upaya memandulkan peran BPK tersebut, dinilai sebagian kalangan “Sri Mulyani tidak transparan dan terindikasi berupaya melindungi manipulator pajak.

Kasus penghadangan BPK di Ditjen Pajak tak berbeda dengan Ditjen Bea dan Cukai. Lembaga yang dinahkodai Anwar Suprijadi yang dikenal dekat dengan Mbak Ani juga menumpuk kasus- kasus besar yang belum diungkap KPK.

Proteksi atas Bea dan Cukai tentu, memiliki maksud yang tidak lepas dari upaya Mbak Ani melindungi ‘aktivitas hitam’ saudagar asing di sejumlah pelabuhan strategis di tanah air. Sebut saja, mulai dari praktek importasi jutaan ponsel haram bernilai puluhan triliun, Serat Kabel Optik telekomunikasi, masih maraknya penyelundupan tekstil hingga penyalahgunaan fasilitas Gudang Berikat, disinyalir menjadi ‘mainan ilegal’ Mbak Ani secara kasat mata.

**

Pengamat ekonomi yang dikenal anti ke¬bijakan IMF dan utang luar negeri Rizal Ramli menilai, Sri Mulyani dan koleganya di tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sebagai otak penghancur tatanan ekonomi nasional.

Melalui saluran telepon kepada Expand, Rizal Ramli menyampaikan Sri Mulyani sama sekali tidak memiliki rasa kebangsaan dan semangat untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Sepak terjang Sri Mulyani harus diwaspadai dalam pemerintahan SBY. “Mereka jelas-jelas mengusung agenda ekonomi yang pro asing dan bertujuan memiskinkan bangsanya sendiri,’’ujar Rizal Ramli.

Ia mengamati arah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY telah tersandera oleh kelompok neo liberalisme yang dimotori Sri Mulyani. “Stabilitas ekonomi nasional bakal hancur dan kita sedang memasuki halaman krisis nasional yang sangat berbahaya,” ujar Rizal Ramli.

Tudingan Rizal Ramli bukan tanpa alasan. Mantan Menko Perokonomian pada era pemerintahan Abdurahman Wahid ini bahkan mensinyalir ambruknya bursa saham dan rupiah yang bertengger di atas Rp13.000 per dolar Amerika, adalah bukti kegagalan Tim Ekonomi SBY.

Ada upaya konspirasi antek-antek asing yang bercokol di Kabinet SBY untuk menghancurkan perekonomian nasional. “Dengan demikian agar neokolonialis (IMF dan Bank Dunia) dapat kembali masuk dan menjajah negeri ini,” tegas Rizal Ramli.

Pengamat senior ekonomi ini, berkali-kali mengingatkan pemerintah khususnya tim ekonomi SBY agar meninggalkan prilaku sebagai ‘budak asing’. Namun sarannya tak digubris. Sri Mulyani dan koleganya bahkan jauh hari telah menyiapkan mesin public relation yang kapan saja dapat menghadang para pengkritik yang ada di luar sistem pemerintahan.

Melalui akses jaringan media asing, lembaga riset domestik dan konsultan asing yang berada di belakang Sri Mulyani dan koleganya, dengan mudah presiden dan para pemimpin politik berhasil dipengaruhi.

Selanjutnya, untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, para kaki tangan asing ini merumuskan penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri.

Dengan mekanisme seperti ini, kepenting¬an nasional Indonesia dijamin menjadi sub ordinasi kepentingan global. Artinya, Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme me¬ng¬aitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah “memungkinkan adanya intervensi kepenting¬an global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia,” jelas Rizal.

Watak bawaan neokolonialisme yang dimainkan Sri Mulyani dan Boediono, sampai saat ini masih berkiblat pada Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF yang merupakan ‘Tuan’ dari kebijakan ekonomi neoliberal telah mengakui berbagai kesalahannya.

Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007),

Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi.

Namun Sri Mulyani, Boediono dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar. Dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi kelompok ‘vested interest’. Padahal fakta sesungguhnya adalah Sri Mulyani dan kroni-kroninya merupakan representasi dari kepentingan ‘vested interest’ ekonomi dan finansial yang menonjol dari ‘Tuan’ mereka di Washington.

Rizal Ramli menyakini, pendekatan Sri Mulyani dan kroni-kroninya itu, sangat mustahil dapat mengantarkan Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya. “Modus operandi neoliberalisme yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia saat ini,’’ tegasnya.

***

Direktur Eksekutif, Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat Indonesia (KAMPARI), Royke Bagalatu SH, merespon kegagalan tim ekonomi Pemerintahan SBY-JK akibat adanya praktek ‘premanisme keuangan negara’. Prilaku premanisme keuangan negara dimaksud terkait dengan berbagai kebijakan yang sama sekali terbukti tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Ditambahkannya, kondisi keuangan dan ekonomi yang makin amburadul saat ini adalah bukti bahwa Plt. Menko Perekonomian gagal mengemban amanah. “Ia hanya mulut besar dan jago kritik tapi tidak bisa berbuat apa – apa,’’ ujar Bagalatu.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengancam akan menggalang aksi massa ke rumah dinas Sri Mulyani dan koleganya. “Kami akan membawa ribuan korban PHK ke rumah Plt. Menko Perekonomian. Mereka adalah korban langsung dari dampak kebijakan yang dilakukan Tim Ekonomi SBY,’’ tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah dan DPR segara melakukan antisipasi krisis secara cepat melalui pembentukan Presidium Penyelamatan Ekonomi Nasional (PPEN). “Lembaga seperti ini perlu dihadirkan agar pemerintah SBY tidak terlalu jauh terjebak dengan retorika kosong tim ekonomi yang saat ini sudah terbukti gagal menangani krisis,’’ jelas Bagalatu, jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Melepas Kepergian Sri Mulyani…

Mei 21, 2010

Dalam sebuah dialog dengan Wimar Witoelar di MetroTV, Sri Mulyani pernah menyebut karakter orang Indonesia dengan ungkapan, Short Memory Lost. Orang Indonesia pelupa, mudah melupakan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya belum lama berlalu. Dan saya melihat, kenyataan itu terjadi lagi dalam kasus Sri Mulyani saat ini.

Selama berbulan-bulan media massa menampilkan liputan seputar kerja Pansus Bank Century di DPR, sampai sidang paripurna DPR RI yang menghasilkan rekomendasi opsi C, nama Sri Mulyani dan Boediono menjadi bulan-bulanan media massa. Para demonstran di jalanan menggambarkan sosok Sri dan Boed sebagai drakula, dengan taring tajam, dan lelehan darah dari mulutnya. Juga ada yang menampilkan “Mbak Sri” dalam tampilan narapidana di balik penjara, dengan memakai baju-celana belang-belang (seperti ular Weling).

Tapi kini, ketika Sri Mulyani lengser dari kursi Menkeu dan siap berangkat menjadi pejabat di Bank Dunia, semua orang tiba-tiba menaruh belas kasihan, merasa sayang kepada Mbak Sri, merasa memiliki, memujinya setinggi langit, memberikan forum terhormat baginya untuk pamitan, serta membuat aneka rupa testimoni tentang kehandalan “the best finance minister” itu. Salah satu contoh, J. Kristiadi, tokoh elit CSIS, dalam salah satu liputan di MetroTV, dia dengan terang menyalahkan bangsa Indonesia yang tidak bersikap ramah kepada tokoh jenius seperti Sri Mulyani, sehingga wanita satu ini akhirnya diambil oleh Bank Dunia.

Entah apa rakyatnya yang memang ingatannya pendek, atau media-media massanya yang bego ya. Sri Mulyani dengan segala kiprahnya adalah FAKTA yang jelas, tidak samar lagi. Dia adalah operator ekonomi Neolib di Indonesia, bersama Boediono, dan para pendukungnya. Apa yang bisa dibanggakan dari ekonomi Neolib? Ia adalah tatanan ekonomi yang membuat kekayaan bangsa Indonesia semakin deras dijarah oleh orang-orang asing. Ekonomi Neolib sangat ramah kepada kaum elit yang kaya-raya, tetapi sangat menindas rakyat kecil.

Pada hakikatnya, ekonomi Neolib sama persis dengan EKONOMI FEODAL di jaman Belanda dulu. Ketika itu Belanda sebagai dominator pengeruk kekayaan nasional. Operasi penjarahan oleh Belanda ini difasilitasi oleh kalangan Bangsawan (Ningrat) yang oleh banyak orang disebut kaum “priyayi” (ambtenar). Mereka adalah kalangan bangsawan, kaya, anti kemerdekaan, dan mengabdi kepentingan kolonialis. Kenyataan yang sama terjadi di Indonesia ini, di jaman Orde Baru dan terutama setelah Reformasi, sebagian elit priyayi menjadi makelar-makelar penjajahan kekayaan nasional oleh orang-orang asing. Kalau dulu penjajahnya cuma Belanda, kalau kini banyak sekali: Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, Korea, China, Singapura, Jerman, Perancis, Bank Dunia, IMF, dan sebagainya.

Adapun untuk menghibur rakyat Indonesia (sekaligus memperdaya akal mereka), rakyat Indonesia cukup diberi beberapa model hiburan: Tontonan TV, fantasi dengan rokok, sepakbola, dan MSG. Kalau kita cermati dengan teliti, konstruksi ekonomi Indonesia saat ini tak ada bedanya dengan masa penjajahan Belanda dulu. Malah ketika itu, kondisinya belum separah dan serumit saat ini.

Apa yang bisa dibanggakan dari seorang Sri Mulyani? Dia ini bisa dikatakan merupakan salah satu “priyayi” yang menjadi operator praktik penjajahan ekonomi di Indonesia, oleh kekuatan asing. Kalau kini dia direkrut oleh Bank Dunia, apa yang aneh? Toh, sebelumnya dia menjadi kaki-tangan IMF.

Sekedar ingin mengingatkan fakta-fakta “masa lalu” tentang betapa bobroknya moralitas seorang Sri Mulyani di hadapan rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga media-media massa mau sedikit berubah dari ke-bego-an mereka. (Nyari duit sih boleh, tapi jangan keterlaluan dong dalam membohongi masyarakat!).

(=) Nama besar Sri Mulyani mulai berkibar ketika terjadi Krisis Moneter 1997. Dia waktu itu dikenal sebagai pakar ekonomi dari UI. Saya masih ingat, penampilan Sri Mulyani waktu itu “belum didandani” seperti sekarang. Mungkin ketika itu, gaji dia belum cukup untuk membiayai “kebutuhan pencitraan”.

(=) Sri Mulyani ketika masa-masa Krisis Moneter waktu itu sangat kritis pemikirannya. Dia bependapat supaya perbaikan ekonomi nasional dilakukan dengan cara-cara radikal. Sri ketika itu juga kencang dalam mengkritik pendekatan ekonomi yang ditempuh IMF. Pendek kata, Sri Mulyani bersinar bintangnya seiring munculnya badai Krisis Moneter.

(=) Setelah tahun 1998, Soeharto lengser dari kursinya. Ketika itu nama Sri Mulyani tiba-tiba hilang dari peredaran. Jarang sekali media-media massa menyebut namanya. Kemanakah “Jeng Sri”? Ternyata, dia telah bekerja menjadi seorang pejabat tinggi IMF. Seingat saya, dia menjadi supervisor IMF untuk wilayah Asia-Pasifik. Oh ala, ternyata Sri Mulyani bekerja di IMF, pihak yang pernah dia kritik ketika Krisis Moneter terjadi.

(=) Perlu diingat, yang membidani kehancuran ekonomi nasioanal, dan keterpurukan Indonesia seperti saat ini adalah IMF. Butir-butir LOI (Letter of Intends) yang disepakati antara Indonesia dengan IMF itulah yang menghancurkan ekonomi kita dan merusak fundamental ekonomi yang susah-payah dibangu7n sejak tahun 70-an. Dalam LOI dengan IMF itu, Indonesia bukan saja diharuskan tunduk kepada aturan-aturan IMF, tetapi negara ini sesungguhnya telah DIBELI KEDAULATAN-nya oleh IMF. Bayangkan, sampai untuk urusan jual-beli rotan saja, IMF ikut campur mengatur. (Untung untuk masalah jual-beli terasi, ikan asin, dan kerupuk, IMF tidak ikut-ikutan).

(=) Demi Allah, Rabbul ‘alamiin, Rabus Samawaati wal ardh, IMF itulah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Akibat perjanjian dengan IMF, Pemerintah RI harus mengeluarkan BLBI yang kemudian membuat negara ini kehilangan dana sebesar 500-600 triliun rupiah (100 kalinya dana Bank Cenmtury). Nah, BLBI ini menjadi sumber kehancuran ekonomi yang susah diobati sampai saat ini. Jika ada “Dajjal Ekonomi” yang sukses besar merusak kehidupan rakyat Indonesia, itulah IMF.

(=) Sebagai supervisor IMF, Sri Mulyani sangat tahu tentang penerapan butir-butir LOI, dalam rangka melucuti kedaulatan ekonomi Indonesia, memperbesar praktik penjajahan asing, serta memupus harapan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sri sangat tahu itu, sebab dia menjadi supervisor Asia-Pasifik. Dan dia digaji oleh IMF untuk mengawasi praktik penjarahan ekonomi di negaranya sendiri. (Luar biasa, rasanya muntah kalau membayangkan rizki yang diterima Sri Mulyani dari gaji-gaji yang dia peroleh di IMF itu. Na’udzubillah wa na’udzubillah, ya Allah lindungi kami dan anak keturunan kami dari menerima rizki kotor dari tangan para penjajah keji. Amin Allahumma amin).

(=) Ketika Sri Mulyani menjadi Menkeu di era SBY, dia sangat kejam dalam menerapkan kebijakan pemotongan subsidi BBM, sehingga hal itu menjadi hempasan keras yang memiskinkan rakyat ke sekian kalinya. Di mata Sri Mulyani, nilai rakyat Indonesia hanyalah sekedar ANGKA belaka. Termasuk kebijakan memotong subsidi untuk perguruan tinggi, memperbesar kewajiban pajak, memberikan segala rupa keistimewaan perlakuan kepada para investor asing, dll. Bahkan yang paling kacau adalah kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ternyata bantuan ini sumbernya dari dana hutang Bank Dunia. Allahu Akbar.

(=) Setelah satu periode Kabinet SBY berakhir pada 2009 lalu, ternyata diperoleh data baru posisi keuangan negara. Hutang luar negeri Pemerintah naik dari posisi sekitar Rp. 1300 triliun menjadi sekitar Rp. 1700 triliun; ada kenaikan hutang selama 5 tahun Kabinet SBY sebesar Rp. 400 triliun. Dan kini kabarnya naik lagi lebih tinggi.

(=) “Prestasi” lain dari Sri Mulyani yang layak dicatat ialah besarnya kepemilikan SUN (Surat Utang Negara) di tangan asing. Dalam setahun, katanya negara harus mengeluarkan dana sekiatar Rp. 60 triliun untuk membayar bunga kepada para pemegang SUN itu.

(=) Dan lain-lain.

Jadi, adalah sangat dusta kalau kita lalu memuji-muji Sri Mulyani. Tokoh ini bahkan sudah pantas disebut sebagai PENGKHIANAT NEGARA, bersama Si Boed dan kawan-kawan. Mereka ini andilnya sangat besar dalam menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

Dari sisi pintar, mahir bahasa inggris, penampilan modis, tegas bicara, tahan mental, bergaji tinggi, berwawasan global, dll. ya okelah kita akui, Sri Mulyani orangnya. Tapi dari sisi moralitas dan kontribusinya bagi kebaikan hidup rakyat Indonesia, reputasi Sri Mulyani sangat mengerikan.

Tidak berlebihan kalau saya menasehatkan kepada kaum Muslimin: “Jika Anda mendengar nama Sri Mulyani diucapkan, atau Anda melihat gambar dia di TV atau koran, ucapkan ‘audzubillah minas syaithanir rajiim‘.” Tokoh satu itu bukan lagi masuk alam manusia, tapi sudah selainnya.

Kini Sri Mulyani siap disambut dengan kalungan bunga, di kantor Bank Dunia sana. Tapi yakinlah, semua itu hanya basa-basi saja. Alam semesta, langit-bumi, beserta benda-benda langit yang demikian banyak, beserta hewan-hewan di daratan dan lautan, mereka mengutuk orang-orang zhalim yang menyengsarakan kehidupan jutaan kaum Muslimin, sehingga mereka hidup menderita lahir-bathin, dunia Akhirat.

AMW

Catatan Para Pengkhianat Bangsa

Siapakah para pengkhianat bangsa Indonesia?

Untuk menjawabnya tentu kita sebagai bangsa harus memiliki garis batas. Garis itu telah ditorehkan oleh Bung Karno dam Bung Hatta dengan pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bahwa negera ini adalah negara berdaulat, seperti isi dalam teks kemerdekaan itu. Para pengkhianat itu adalah mereka yang merampas kekuasaan dengan tidak sah dari Sukarno. Dialah Suharto dan para budaknya (para jenderal). (Asvi, Membongkar Manipulasi Sejarah, 2010). Suharto ketika berkuasa bukan saja merekrut para jenderal tapi didukung juga banyak kelompok, di antaranya para ekonom, yang disebut ‘Mafia Berkeley’ (kebanyakan dari Universitas Indonesia) yang pro-barat (ekonomi liberal), dan disokong CSIS (centrsl for strategis and international studies) yang juga banyak pejabat Orde Baru.

Suatu rezim tidaklah dibangun seorang diri, indivisual, namun itu disokong oleh perorangan dan kelompok dan bahlan korporasi. Ketika rezim itu tumbang akar-akarnya yang menjalar ke segala arah masih menancap dan bermutasi ke rezim lain yang baru. Apalagi jika rezim itu hanya mengandalkan kekuatan dan bukan menerapkan keadilan.

Jika kita runut lagi ke belakang di zaman penjajahan barat maka akan terlihat dan kita paham siapa sejatinya para pengkhianat bangsa yang tidak berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan kolonial barat? Mereka hanya menikmati dan mengejar materi dan bergabung dengan siapa yang dapat menguntungkan. Mereka bisa individu, kelompok atau juga dalam bentuk yang lain. Yang mereka kejar adalah materi dan kekuasaan (oportunisme), apapun caranya.

Di zaman setelah kemerdekaan, terutama Orde Baru hingga sekarang.

akibat kejahatan freeport

Mereka menggadaikan kekayaan alam negera Indonesia kepada kapitalis asing di Jenewa. Perusahaan2 asing itu di antaranya, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron dll dari  AS, Inggris, Belanda, Kanada, Australia, Jepang dan China dll. Yang sebelumnya mereka memberi pinjaman dana lalu mengeruk kekayaan alamnya, minimal 30 tahun dan ditambah kontrak baru. Bukankah ini sikap para pejabat dan ilmuwan dungu dan sekaligus pengkhianatan yang harus dikutuk?! Sampai saat ini kebijakan yang dungu itu tetap dipertahankan dan tidak mau diubah dan belajar kepada negara-negara yang menasionalisaikan perusahan-perusahaan asing yang merugikan negara, seperti negara-negara Latin di Selatan.

Kebijakan itu adalah memiskinkan rakyat secara sistematis!!

Negara ini masuk dalam perangkap neokolonialisme dalam pusaran rekayasa global, termasuk di dalamnya yang berperan adalah ekonomi neoliberalisme. Noeliberalisme dapat beroperasi sebab mereka telah ‘mendidik’ para budaknya dari kaum pribumi sendiri. Keterikatan antara tuan dan hambanya pribumi terjalin karena mereka telah diberi ‘makan siang’ (tidak ada makan siang gratis bukan?). (Baca Selamatkan Indonesia, 2008)

tentara jaga freeport/ voi

Satu contoh Freeport. Mereka merampok emas, perak dan tembaga di Papua. Yang aneh lagi adalah perampokan itu dijaga para tentara (TNI) dan polisi (Polri) dan para direkturnya banyak orang pribumi dan sementara penduduk setempat diperangi. Dan lebih aneh lagi kita tidak tahu berapa emas yang dibawa para perampok itu dan kepala pemerintah diam saja, padahal ia jenderal! Ini bukan soal jenderal atau bukan tapi mengenai keberanian pemimpin. Dan apalagi jika ia yang tampil tukang kayu atau orang yang tidak jelas track recordnya. Bagaimana kita  mencerna hal itu?

Mengapa negara yang kaya akan sumber alam ini rakyatnya miskin?

Di Aceh, Riau, Papua, Kalimantan dan tempat-tempat lain, juga warga di perbatasan. Sebab, selama ini banyak pengkhianat, mulai dari penguasa, para jenderal, sampai sarjana-sarjana. Mereka mau dibayar serupiah untuk menjual negara dan memiskinkan rakyatnya.

Sungguh itu adalah suatu kebodohan yang nyata! Yang bodoh bukan otaknya, tapi hati nuraninya! Sebab banyak dari mereka bergelar doktor lulusan dari barat, yang telah mendapat bea siswa. Ingatlah adagium, ” Tak ada makan siang gratis (There’s no such thing as a free lunch)!”

warga memunguti sisa/ bn

Sampai kapanpun jika para pejabat tak memiliki keberanian bertindak dan belajar kepada Bung Karno maka tetap saja negara ini tak akan mandiri dan sejahtera!! Rezim sby tak mampu dan apalagi Rezim jokower!!

Indonesia, 28-8-2014