boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


3 Comments

Vietnam Mengusir Keturunan Cina Karena Rakus, Sombong, Pelit, Serakah

HANOI – Di Vietnam
meledak gerakan anti Cina. Rakyat
Vietnam sudah muak dan jijik
dengan pendatang Cina, yang
menjadi parasit, bahkan mereka
mulai mau menjajah negeri Vietnam.
Berbagai sektor mereka kuasai. Inilah
yang menjadi faktor meledaknya
gerakan anti- Cina di Vietnam yang
semakin besar.

Kondisi ini yang
mendorong Beijing bertindak cepat
menyelamatkan warganya. Lima
kapal angkut dikirim mengevakuasi
warga keturunan Cina dari negara
Asia Tenggara itu.
Sudah satu kapal yang tiba
membawa pulang tiga ribu warga
Cina di Vietnam. Satu kapal itu
diberangkatkan dari Provinsi Hainan
kemarin (18/5).

Tak hanya melalui jalur laut,
pemerintah Cina juga bergerak cepat
lewat udara. Menggunakan pesawat
carter, 16 warganya yang dalam
kondisi kritis akibat aksi kekerasan
demonstran anti-Cina diterbangkan
keluar Vietnam.

Akibat kerusuhan yang pecah
pertengahan akhir pekan lalu, dua
warga Cina tewas. Seratus lainnya
dikabarkan cedera. Beberapa insiden
kekerasan terparah terjadi di Provinsi
Ha Tinh, pantai tengah Vietnam.
Perusahaan asing, khususnya yang
dikelola warga Cina dan Taiwan,
dibakar, dijarah, serta dirusak para
demonstran.

Kemarahan mereka
dipicu oleh langkah Beijing
membangun kilang minyak dan
menyiagakan perlengkapan
pengeboran di Laut Cina Selatan yang
diklaim kedua negara sebagai
wilayah teritorialnya.
Demonstrasi yang berujung
kerusuhan itu diawali dari dibukanya
keran protes anti-Cina oleh
pemerintah Vietnam 11 Mei lalu.

Padahal, sebelumnya demonstrasi
dilarang di negeri komunis itu.
Kebijakan itu berbuntut blunder
karena demonstrasi semakin tak
terkendali dan melibatkan tokoh-
tokoh oposisi di dalam negeri
Vietnam.

Akhirnya Sabtu (17/5) pemerintah
Hanoi mengirimkan pesan berantai
kepada seluruh pengguna telepon
seluler. Isinya bahwa Perdana
Menteri Nguyen Tan Dung
memperingatkan warganya untuk
tidak terlibat dalam demonstrasi
ilegal, karena dianggap mengganggu
ketenteraman publik.
Menteri Keamanan Publik Tran Dai
Quang seperti dikutip VNA Sabtu
(17/5) menyayangkan penyerangan
terhadap warga Tionghoa di
Vietnam. Puluhan polisi juga terluka
saat berupaya mengendalikan
kemarahan massa.

Meski demikian, situasi di Laut Cina
Selatan tetap saja panas. Kedua pihak
belum memperlihatkan tanda-tanda
menarik diri untuk meredam
ketegangan. VNA melansir Cina terus
memperlihatkan agresivitasnya
dengan mengirim lebih banyak kapal
perang ke wilayah dekat pengeboran
minyak. Vietnam mendesak Cina
segera menarik fasilitas kilangnya
dari wilayah sengketa.

Nguyen Van Trunng, petugas di
Departemen Pengawas Maritim
menyatakan, Cina menempatkan 119
kapal di wilayah sengketa pada Sabtu
pagi. Armada tersebut termasuk
kapal perang, patroli laut, dan kapal
nelayan. Beberapa di antaranya
bahkan memprovokasi dengan
menabrak kapal Vietnam dan
menembakinya dengan meriam air.

Cina punya pendapat sendiri soal
pendirian sikapnya. Beijing
menyatakan, tindakannya adalah
respons dari provokasi kapal
Vietnam yang mengganggu
operasional pengeboran minyak
lepas pantai.
Beijing menyatakan telah
memberlakukan “zona pengusiran”
dengan radius tiga mil dari sekitar
kilang. Kilang itu dikelola perusahaan
migas negara CNOOC.

“Kami tidak menciptakan masalah,
tapi kami tidak takut menghadapi
masalah ini,” tegas Jenderal Fang
Fenghui, kepala staf jenderal Tentara
Pembebasan Rakyat Tiongkong (PLA),
Kamis (15/5) saat melawat ke
Amerika Serikat.

“Kalau menyangkut teritori, sikap
kami tegas. Kami tidak akan mundur
satu langkah pun,” tandas Fang.
Beijing juga menyatakan akan
meninjau ulang sejumlah kerja sama
bilateral kedua negara. Selain itu,
travel warning dikeluarkan untuk
warga Tiongkok yang akan
berkunjung ke Vietnam.

KTT ASEAN pertengahan Mei lalu juga
membahas secara khusus sengketa
wilayah di Laut China Selatan yang
melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia,
Brunei Darussalam, Taiwan, dan
Tiongkok tersebut.

Namun, perhimpunan bangsa Asia
Tenggara itu tidak mengambil
langkah frontal karena ingin menjaga
hubungan baik dengan Negeri Tirai
Bambu tersebut. Alhasil, tidak ada
sikap tegas dari ASEAN untuk
bernegosiasi dengan Beijing.

Cina terus melakukan langkah-
langkah agresifitasnya dan ingin
memperluas pengaruhnya militer ke
Cina Selatan. Tindakan pemerintah
Cina ini menimbulkan sentimen anti
Cina. Termasuk aksi menentang
penguasaan oleh berbagai
perusahan Cina di Vietnam.

Kondisi di Vietnam sama dengan di
Indonesia, dimana kelompok
komunitas melakukan penguasaan
terhadap sumber-sumber ekonom
Indonesia. Di mana konglomerat
Cina sudah menguasai 85 persen
ekonomi Indonesia. Kapan di
Indonesia lahir gerakan anti Cina?

(Copi paste dari tetangga, 2014)


Leave a comment

BLBI dan Century Gate (600 T+ 6,7 T)

Ini persoalan bank yang diberi bantuan pemerintah, tapi uang itu dimaling (diembat) pemiliknya sendiri. Ketika kekuasaan lama kolaps dan terjadi krisis ekonomi. Peristiwa itu sudah cukup lama tahun 1997-1998.  BLBI atau bantuan likuiditas bank Indonesia, dan bank Century belakangan. Jumlahnya tak tangung-tanggung, BLBI 600 triliun lebih dan Century 6,7 triliun.

Kasus BLBI dan uang yang dicuri kebayakan taipan belum kembali. Mereka lari ke luar negeri, ke Australia, Singapur, Cina dll. Mereka membawa uang dari Indonesia. Kita tak usah mengidentifikasi dari jenis apa mereka. Hukum hanya menjerat perbuatannya. Begitupun dengan bank Century yang dicuri pemiliknya, R Tantular (bukan Empu Tantular).

Uang untuk bantuan yang hilang dibawa kabur para taipan itu adalah pinjaman negara ke bank dunia. Siapa yang membayarnya? Negara sampai kini terus menyicil hutang itu dengan bunganya. Ini beban berat bagi bangsa ini. Tapi mereka tertawa telah berhasil mencuri uang triliunan, mungkin, disertai rasa khawatir.

Jika jumlah uang itu untuk membangun sekolah dan membayar gurunya, tak akan ada cerita sekolah roboh atau putus sekolah.

nusantara, 27-4-2016


Leave a comment

CSIS dan Rebutan Kue Kabinet

Posted on August 1, 2014

Image result for kantor csis
Kericuhan mengenai pembagian jatah kursi kabinet Jokowi mencuat ke publik seusai Penetapan rekapitulasi suara pemilu presiden (pilpres) oleh KPU Pusat pada 22 Juli 2015 yang dilakukan secara asal-asalan, terburu-buru, penuh kekeliruan dan sarat pelanggaran hukum.

Penetapan KPU itu mengabaikan semua amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemilu pilpres harus diselenggarakan secara jujur, adil, bersih dan bebas. KPU menjadi salah satu aktor utama dalam berbagai pelanggaran hukum pada penyelenggaraan pemilu pilpres 2014.

Merespon berbagai pelanggaran fatal oleh KPU, pasangan Prabowo-Hatta mengajukan permohonan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 26 Juli 2014 lalu. Putusan MK terhadap gugatan Prabowo-Hatta rencananya akan diputuskan pada 21 Agustus mendatang.

Fakta bahwa hasil akhir pilpres masih lama dan jauh dari pasti, karena ada proses sidang di MK, serta kemungkinan bergulirnya Pansus (panitia khusus) DPR terhadap penyelengaraan serta hasil-hasilnya, namun kelompok pendukung capres Joko Widodo sudah meributkan pembagian kekuasaan, jatah kursi kabinet konsesi politik dan ekonomi, seolah-olah Joko Widodo sudah pasti menjadi presiden RI.

Kelompok pertama merasa paling berjasa mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden adalah partai politik. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI adalah parpol pengusung dan pendukung capres Joko Widodo. PDIP sebagai partai di mana Joko Widodo berasal dan menjadi kadernya, berharap mendapat jatah kursi terbesar. Sedikitnya, nama – nama seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristanto, Ribka Tjiptaning, Maruarar Sirait, Trimedya Panjaitan, TB Hasanuddin, Pramono Anung, Teras Narang dan Ganjar Pranowo disebut-sebut bakal mendapat posisi kursi menteri di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara itu, PKB sebagai partai dengan perolehan suara lebih 9% dan pertama kali menyatakan dukungannya bergabung bersama PDIP – Jokowi, tentu meminta jatah kursi kabinet sedikitnya 5-6 kursi. Muhaimin Iskandar, Marwan Jaffar, Abdul Kadir Karding, Helmy Faisal, Kofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid dan seterusnya menjadi kandidat terkuat menduduki posisi menteri. Nusron Wahid yang kader Partai Golkar namun mbalelo dengan mendukung Jokowi-JK dipastikan akan minta jatah jadi menteri.

Nasdem, Hanura dan PKPI mungkin hanya mendapat alokasi total 6-7 kursi kabinet untuk ketiga parpol ini. Ferry Mursildan Baldan, Sutiyoso, Yudhi Krisnandi adalah nama-nama calon penghuni kabinet Jokowi yang gencar disebut belakangan ini. Jika dituruti seluruh keinginan parpol pendukung, mungkin 34-37 kursi menteri tidak akan cukup, karena derasnya permintaan partai terhadap kursi kabinet.

Padahal, kelompok pendukung utama itu bahkan dapat disebut sebagai kelompok ‘pencipta’ Joko Widodo hingga bisa melangkah sejauh ini pastilah menginginkan hasil kerja keras mereka selama sekitar 6 – 7 tahun (sejak rencana menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka ditetapkan), berharap mendapat balasan sepadan, diantaranya dengan mendapat jatah kursi kabinet juga.

Mereka yang masuk kelompok kedua di antaranya : Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Sabam Sirait, Agus Widjojo, Asyori Tadjuddin, Djan Faridz, para jenderal purn, baik yang tergabung dalam Tim Begawan, mau pun para jenderal purn kubu mantan wapres Try Sutrisno, dan seterusnya. Jokowi adalah ciptaan mereka dan untuk itu mereka pasti merasa paling berhak untuk menikmati buah hasil ciptaannya.

Kelompok ketiga adalah para kapitalis atau pemilik modal yang menjadi ‘darah dan tulang punggung’ kekuatan Joko Widodo selama ini. Mereka adalah para konglomerat non pribumi, yang dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni konglomerat koruptor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan Non BLBI. Mereka sangat berjasa menyukseskan rencana besar konspirasi global untuk menjadikan Joko Widodo sebagai presiden boneka (proxy) dan Basuki Tjahja Purnama alias Basuki Indra alias Zhang Wan Xie alias Ahok (proxy kedua) menjadi gubernur DKI Jakarta.

Untuk memenangkan Jokowi- Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta saja, konglomerat koruptor BLBI yang kini bermukim di luar negeri, utamanya Singapura, telah menyumbang lebih dari Rp 500 miliar kepada tim sukses Jokowi – Ahok. Dapat dibayangkan berapa besar sumbangan uang kampanye dan pemenangan dari buronan negara itu kepada Jokowi- JK selama pilpres 2014 kemarin.

Konglomerat non BLBI yang jumlahnya jauh lebih besar, mereka hidup, tinggal dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, tentu memberi bantuan dalam bentuk uang tunai, jaringan dan dukungan kampanye / pemcitraan Jokowi di media massa yang sangat besar, berkali-kali lipat dibandingkan dengan konglomerat/bankir koruptor BLBI. Mereka mungkin tidak menginginkan jabatan atau kursi di kabinet, tetapi pasti mengharapkan konsesi dari pemerintahan Jokowi. Konsesi bisnis dan ekonomi yang berlipat ganda dari konsesi yang telah mereka nikmati selama ini.

Berbeda dengan kelompok konglomerat non pribumi tersebut di atas, kelompok berikutnya atau kelompok keempat adalah James Riyadi dan ‘inner circle -nya’. Status pribadi James Riyadi, yang disebut pihak otoritas Amerika Serikat sebagai agen intelijen pemerintah RRC, James Riyadi mempunyai agenda politik strategis terhadap Indonesia yang akan diwujudkannya melalui bantuan dan dukungan penuh dari Joko Widodo.

Sejauh mana kepentingan politik James Riyadi dan pemerintah RRC tidak berbenturan dengan kepentingan nasional NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dapat dicermati melalui kebijakan-kebijakan Joko Widodo nanti, ketika ia benar-benar berkuasa sebagai presiden Indonesia.

Kelompok kelima, yakni kelompok ideologis, terdiri dari kaum nasionalis, marhaenis, sosialis dan komunis Indonesia yang selama ini sangat militan dan revolusioner menggarap basis massa untuk mendukung usaha – usaha pemenangan Joko Widodo. Dari kelompok idelogis ini, kaum komunis Indonesia yang mulai bangkit dan sukses mencapai kejayaannya adalah kelompok yang merasa paling berhak mendapat balas jasa atas semua jerih payah mereka dalam membantu kemenangan Jokowi.

Sedangkan kelompok sosialis yang membantu habis-habisan Jokowi terutama melalui jaringan media yang mereka miliki, merasa berhak mendapat tempat di kabinet dan di jajaran pemerintahaan Jokowi, di samping hak mereka memperoleh konsesi bisnis dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi nanti.

Kelompok keenam yaitu kubu Jusuf Kalla. Sebagai cawapres pasangan Jokowi dan salah satu penyandang utama terbesar kampanye pemenangan Jokowi- JK, pasti JK telah memegang perjanjian atau kontrak politik, di mana kontrak itu telah mengatur dan menetapkan selengkap sedetail mungkin mengenai pembagian kekuasaan di antara mereka berdua (Jokowi-JK).

Jusuf Kalla sudah memiliki banyak pengalaman manis dan pahit sewaktu menjadi wakil presiden pada pemerintahan SBY. Mereka berdua mengatur dan menetapkan pembagian kekuasaan /wewenang berdasarkan pada kontrak politik yang telah mereka sepakati bersama. Dapat dipastikan, ketika JK diputuskan menjadi cawapres Jokowi, pihaknya telah menyusun sesempurna mungkin mengenai aturan-aturan main terkait pembagian kekuasaan di antara mereka berdua. Sulit dibayangkan bagaimana Jokowi dapat mengatur dan memutuskan pembagian ‘kue kekuasaaanya’ untuk berbagai kelompok pendukung, sementara dirinya sudah terikat ketat melalui kontrak politiknya bersama Jusuf Kalla.

Kelompok ketujuh adalah kaum bisnis-oportunis pribumi yang memandang Jokowi hanya sebagai kendaraan untuk mendapatkan tujuan bisnis/ekonomi. Kelompok ini sejak awal percaya bahwa pertarungan bisnis dan ekonomi di Indoensia hanya bisa dimenangkan bilamana mereka memiliki akses politik yang luas dan kuat. Mungkin kelompok ini tidak mengharapkan kursi kabinet, tetapi memastikan bahwa bisnis dan kepentingan pribadi mereka harus diakomodir oleh pemerintahan Jokowi. Bagi mereka mendukung pendanaan kampanye Jokowi sama halnya dengan investasi yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kepala Jokowi pasti terasa seperti akan pecah meledak ketika kelompok-kelompok lain juga menuntut konsesi politik dan ekonomi. Mereka adalah kelompok elit atau ormas keagamaan yang telah mengantarkan Jokowi ke posisi puncak. Kelompok ini didominasi oleh Katolik dan Protestan.

Kelompok Katolik termasuk di dalamnya CSIS (Centre For Strategic and International Studies – kelompok pemikir pendukung rezim Orba yang dikendalikan dan memperjuangkan misi Katolik di Indonesia), akan meminta konsesi politik luar biasa besar dari Jokowi dan JK, dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka mengembalikan masa kejayaan dan keemasan Katolik Indonesia seperti pada masa pemerintah Orde Baru, khususnya seperti periode 1966-1990 lalu.

Kelompok Katolik/CSIS secara politis lebih beruntung dan memiliki daya tawar kuat terhadap Jokowi, karena eksistensi mereka selama pilpres 2014, tidak semata-mata bergantung sepenuhnya pada Jokowi, tetapi mereka juga mendominasi kubu Jusuf Kalla. Hubungan erat JK dan Keluarga Wanandi sebagai faktor utama.

Sedangkan kelompok Protestan, terutama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) sebagai motornya, pasti menuntut diakomodirnya konsesi politik dan ekonomi secara maksimal oleh Jokowi-JK. Permintaan ini selalu dilontarkan tegas oleh Jenderal (purn) Luhut Binsar Panjaitan yang gencar memobilisasi dukungan Batak Protestan untuk pasangan Jokowi – JK.
Entah bagaimana cara dan strategi Jokowi memecahkan masalah berat terkait tuntutan-tuntutan kelompok pendukungnya.

Penetapan Pilpres masih jauh dari akhir dan serba tak pasti, tetapi benih-benih pertikaian di antara pendukungnya yang menuntut balas jasa atas jerih payah dan pengorbanan mereka semua, semakin mencuat, kian membesar dan berpotensi menimbulkan konflik serius di antara mereka sendiri.

Bibit pertikaian antara Jokowi dengan berbagai kelompok pendukungnya dan antara masing-masing kelompok pendukung Jokowi, dalam rangka mendapat jatah/konsesi sebanyak-banyaknya dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, semakin membesar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak.

Namun celakanya, tidak semua kelompok pendukung Jokowi sadar bahwa kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 sekarang ini masih bersifat semu utopis atau angan-angan belaka karena masih ada rangkaian proses hukum dan politik yang sangat menentukan siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2014 yang sejati, yakni melalui persidangan sengketa pilpres di MK dan Pansus Pilpres di DPR.

Semoga semua kelompok para pendukung Jokowi-JK sadar bahwa apa yang sedang mereka ributkan sekarang hanyalah ibarat merebut tulang tanpa isi. (bm)


Leave a comment

Syafii Maarif: Polisi Sengaja Cari-cari Kesalahan Bambang Widjojanto

(Rabu, 11 Maret 2015 06:30 WIB)
Syafii Maarif: Polisi Sengaja Cari-cari Kesalahan Bambang Widjojanto
 A Syafii Maarif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto (BW), adalah bentuk kriminalisasi oleh Polri kata ketua tim Sembilan, Buya Syafii Maarif. Kata dia Polisi memang sengaja mencari-cari kesalahan Bambang.

“BW itu saya tidak tahu dimana salahnya itu, tapi sudah dibegitukan,” kata Buya usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).

Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu, pada sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Ia ditetapkan sehari setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan.

Buya dalam pertemuannya dengan JK sempat membicarakan kasus BW, dan mendiskusikan kemungkinan penghentian penyidikannya kasus-kasus yang diduga merupakan bentuk kriminalisasi oleh Polri.

“Jangan sampai tersandera bangsa ini, Ini harus cepat diselesaikan supaya rakyat punya harapan kembali bahwa ada pemerintah,” jelasnya.

Selain kasus BW, Buya juga mengaku sempat membahas kasus kriminalisasi penyidik KPK bernama Novel, serta kasus somasi yang dilayangkan Polisi terhadap Komnas HAM, dan kasus umum yang menjerat para pejabat Ombudsman.

“Jangan hanya bicara khusus kriminalisasi KPK, semua rakyat Indonesia, semua manusia bahkan, tidak boleh dikirimnilasisai kalau memang tidak salah. Kriminalisasi mencari kesalahan yang tidak salah,” jelasnya.

Saat ditanya soal kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Ketua KPK non aktiv, Abraham Samad (AS), Buya mengatakan soal itu ia belum membahasnya dengan JK. Selain itu, jawaban yang sama juga dikatakan Buya soal kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway, yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana.

“Saya tak mau omong soal AS, Deny. Saya tidak menjawab dulu, karena ini perlu infomasi lebih lanjut, saya tdak komentar apa-apa tentang ini,” tandasnya.

20140127_161128_aswata-takaful-targetkan-premi-15-miliar.jpg


Leave a comment

Indonesia, Negara Tanpa Pilot (Indonesia, state without a Pilot)

Apa sesungguhnya yang terjadi antara KPK dan Pejabat polisi hanya persoalan sederhana yang terbaca di media?

KPK lahir ketika reformasi muncul untuk membersihkan lembaga-lembaga yang tugas pokok dan pungsinya memberantas kejahatan korupsi mandul. Sebab sistemnya telah dirusak oleh penguasa yang diikuti oleh para elit dan pejabat hingga kini.

Tugas KPK sungguh berat melawan status quo. Para elit dan pejabat, baik militer maupun sipil sudah biasa menilep uang dari negara dengan dalih bermacam-macam. Ketika zaman berubah dan ada lembaga ingin memberantas kejahatan itu mereka melawan.

Oleh karena itulah direka-reka untuk menjerat pimpinan KPK. Kriminalisasi ini oleh para petinggi polisi di media dengan dalih bermacam-macam. Yang sesungguhnya mereka sudah terbiada memeras rakyat, mengkriminal orang-orang kritis, dan pelanggaran yang lain sehingga mereka enggan berubah dan berbenah.

Pernahkah mereka bertanya kepada masyarakat tentang polisi? Polisi yang bagaimanakah yang diinginkan oleh mereka?

Negara Indonesia ini sudah lama bergerak tanpa pemimpin. Segala sesuatu berjalan sesuai hukum alam berlaku. Rakyat bisa hidup hanya sekedar bisa makan dan sedikit jajan. Sebab, kekayaan alam negeri inisudah dikuasai para perampok asing. Namun, penguasa tak berani melawan. Secara tekstual terlihat legal, ada MOU-nya, tapi secara substansial perjanjian itu adalah batal. Sebab ternyata dan kenyataannya itu sangat merugikan Indonesia dan yang menjadi korban adalah rakyat, yakni dimiskinkan secara sistematis.

Persoalan KPK dan polisi muncul sebab negara ini sudah lama berjalan secara natural, walaupun ada yang berkoar-koar bahwa ini negara hukum. Tapi hukum yang mana yang berlaku?

Inilah episode negara tanpa pilot!

nusantara, 26-2-2015


1 Comment

About Corporatocracy (Tentang Korporatokrasi)

“A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had just invented it, but it seemed to describe perfectly the new elite who had made up their minds to attempt to role tht planet”.  John Perkins

“As corporations gain in autonomous institutional powers and become more detached from people and place, the human interest and the corporate interest increasingly diverge. It as almost as though we were being invanded by alien beings intent on colonizing our planet, reducing us to serfs, and then exluding as many of us as possible”. David Korten

“As a result of the war, corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed. I feel at this moment more anxiety for the safety of my country then even before, even in the mindst of war. God grant that my suspicians may prove groundless”. Abraham Lincoln

“They used to use the bullet or the rope… now they use the World Bank and the International Monetary Fund”. Jesse Jackson

That corporate as, Enron, WorldCom, Exxon, IBM East Europe, General Electric, Chevron, Rockwell Intrernational, etc. In Indonesia, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron, etc.

Nusantara, 29 12-2014


Leave a comment

Jenderal Kampret: Korban “Revolusi Mental”

Yunus Yosfiah: Kapolri Jenderal Sutarman Temui Megawati Usai Pencoblon

Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah mengatakan, beberapa jam setelah pencoblosan pada Pilpres 9 Juli lalu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman dengan membawa dokumen menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Ada apa ini? Masyarakat luas harus tahu. Presiden juga harus tahu,” ujar Yunus, seperti diberitakan poskotanews.com.

Yunus juga mengungkapkan, oknum aparat Polri terlibat dalam pilpres alias tidak netral. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan Polri harus netral.

“Ini sangat mencolok mata, oknum aparat Polri terlibat dalam pilpres. Saatnya pemerintah turun langsung, di bawah presiden ada BIN yang harus menyelidiki,” katanya.

Yunus mengaku banyak menerima laporan dari para mantan kapolda bahwa ada aparat Polri yang terlibat ikut memenangkan capres tertentu. “Semua ini harus diungkapkan dan diketahui jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan Jenderal Sutarman adalah orang hukum yang tidak menjunjung hukum. Karena, Sutarman pernah mengatakan agar pihak yang kalah menerima saja. “Ini kan pernyataan orang hukum yang tidak menjunjung hukum,” kata Yunus.

Senada dengan Yunus, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso juga mengatakan ada keterlibatan aparat Polri dalam Pilpres 9 Juli lalu untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Selain oknum Polri, ada juga keterlibatan pihak asing. Kalau sampai asing terlibat, lanjutnya, berarti kedaulatan negara Indonesia telah terinjak-injak. “Apalagi kata Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pilpres ini telah terjadi pelanggaran konstitusi. Kalau konstitusi ini dilanggar, lalu ada apa dengan negara ini?” ujarnya.

Djoko menambahkan, pilkada dan pilpres sekarang juga mempertegas adanya kelompok kapitalis yang mendominasi dan berkuasa atas pergantian kekuasaan dari daerah sampai pusat.