boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Sri Bintang Pamungkas, Kaum Pribumi dan Cina

Jejak sejarah keinginan Cina menguasai Nusantara sudah dimulai sejak masa Sriwijaya tahun 600an. Walaupun Cina dikalahkan dalam perang oleh Raja Kediri Kertanegara dan Raden Wijaya penguasa Singosari usaha penaklukan Nusantara oleh Cina terus berlanjut. Pada zaman penjajahan, Cina menjadi kolaborator Belanda.

Pada masa Suharto gerakan politik Cina diredam tetapi ekonomi mereka mencapai kemajuan yang luar biasa dengan lahirnya 200an konglomerat yang menguasai ekonomi Indoneisa. Puncaknya Pemilu 2014 terpilih Jokowi yang antek Cina menajadi RI-1. WA

Bagaimana kejadiannya sampai Cina menggusur Islam dan Pribumi. Baca penjelasan selengkapnya….

Meski usianya menjelang 70 tahun, Sri Bintang tetap Bintang. Kecerdasannya tampak tak berkurang ‘sedikitpun’ meski usianya sudah senja. Kata-katanya tetap tajam. Ia mampu bercerita tentang sejarah Indonesia lebih dari satu jam dengan lancar. “Saya masih mengajar dua kali seminggu (di UI). Tapi saya sudah pensiun.”katanya kepada Suara Islam yang menemuinya di rumahnya yang asri di Cibubur.

Laki-laki kelahiran 25 Juni 1945, di Tulungagung ini, ayahnya seorang hakim. Sejak kecil ia suka politik. Ia juga suka protes. Ketika kelas V SD kepalanya pernah dipukul oleh gurunya dengan tongkat rotan yang dililit karet, karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Ia protes dan mengadu kepada kepala sekolah.

Setelah lulus SMA Negeri I, Surakarta, Bintang melanjutkan kuliahnya ke ITB. Ia mengambil jurusan Teknik Penerbangan. Ia lulus tahun 1971.
Keinginannya untuk meraih ilmu di luar negeri, menjadikannya mengambil S2 di University of Southern California, Amerika. Di sini ia mengambil jurusan Teknik Industri. Program doktornya diselesaikan di Iowa State University, dengan disertasi berjudul “Medium-Term Dynamic Simulation of the Indonesian Economy” (1984).

Ketika mahasiswa Bintang juga aktif di kegiatan mahasiswa. Di ITB, ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Himpunan Mahasiswa Mesin (1967). Setelah pulang dari Amerika, Bintang juga pernah menjadi Anggota Dewan pakar ICMI.

Sekitar tahun 1972, Bintang menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Teknik UI sampai pensiun sekarang. Kini selain beberapa hari mengajar di UI, Bintang banyak meluangkan waktu di rumah. Berkebun, menulis dan diskusi adalah hobinya.

Dari hasil ketekunannya menulis, ia telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya : Getaran Mekanis (1975, Metode Numerik (1989), Manajemen Industri (1990), Teknik Sistem (1992), dan Pokok-pokok Pikiran Sri-Bintang 3 jilid (1994). Kini ia juga sudah menyelesaikan bukunya ‘Ganti Rezim, Ganti Sistem’. Buku ini ia cetak sendiri dan sudah menyebar ratusan eksemplar.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat Jokowi saat ini?

Mafia Persaudaraan Cina Indonesia itu sudah merencanakan menguasai republik ini sudah lama. Beberapa kasus masa lalu bisa dilihat. Ketika masa Sriwijaya tahun 500-an, orang-orang Cina yang belajar agama Budha, mereka mendaapti Nusantara itu sebagai Tanah Harapan.
Artinya mereka menemukan Indonesia ini, lalu mereka berfikir, Nusantara ini sebagai tanah air. Lalu dimulailah dari daratan Cina, kaisar-kaisar mengirimkan ekspedisi dalam jumlah yang besar. Dan itu berlangsung terus berkali-kali.
Ketika Sriwijaya mulai runtuh, maka muncullah di Jawa Timur, kerajan-kerajan kecil seperti Kediri, lalu Singosari, sebelumnya ada Medang dan seterusnya. Mereka, kerajaan-kerajaan itu didatangi oleh orang-orang Cina, utusan-utusan kaisar di sana, untuk takluk dengan Cina. Itu sekitar tahun 1200-an.
Pernah Raja Kertanegara, didatangi oleh utusan Cina yang namanya Meng Chi. Kertangera marah dan Meng Chi itu dipotong telinganya dan disuruh pulang. Tapi kemudian ketika Mongol mengalahkan kerajaan-kerajaan Cina, muncullah Jengis Khan, Kubilai Khan, dan seterusnya.
Kubilai Khan pernah mengirim 20 ribu pasukan dengan angkatan lautdan tentara berkuda ke sini. Orang Nusantara menyebutnya pada waktu tentara Tartar. Maka muncullah yang namanya Raden Wijaya dari Singosari. Raden Wijaya menghancurkan tentara Tartar itu dengan perang gerilya.
Lalu Raden Wijaya menjadi menantunya Kertanegara dan akhirnya menjadi pendiri Majapahit dan sekaligus raja pertama Majapahit. Dimulailah saat itu era baru Kerajaan Majapahit.
Lalu ada Hayam Wuruk dan Gajah Mada muncul sebagai raja yang terkuat, yang (dikatakan sebagian ahli sejarah) wilayahnya sampai Pantai Timur Afrika dan Amerika Latin. Tentang Amerika Latin itu hubungannya sejak dengan Sriwijaya. Oleh karena itu relief-relief di Borobudur itu menunjukkan gambar orang Amerika Latin.

Setelah dihancurkan Raden Wijaya apakah orang-orang Cina kapok ke Indonesia?

Nafsu dari orang Cina, dari Utara tidak luntur untuk menguasai Nusantara. Mereka mulai masuk tanpa tentara, dalam jumlah besar bersamaan dengan runtuhnya Majapahit, bersamaan dengan masuknya Belanda dan Portugis. Islam itu masuk karena Majaphit sendiri dengan perdagangan lautnya mencapai Hadramaut dan Gujarat.
Hadramaut itu Yaman, dan Gujarat itu Pantai Barat India yang kemudian jadi Pakistan. Melalui itulah kemudian Islam masuk. Dan kita tahu bahwa kerajaan Majapahit itu kemudain menjadi kesultan-kesultanan Islam, dari Serambi Mekah sampai ke Ternate.
Papua itu di bawah kesultanan Ternate. Kesultanan-kesultanan itu ‘tidak merupakan satu imperium yang satu’, sehingga mudah dimasuki oleh infiltran-ilnfiltran asing termasuk Cina.
Cina ini merembes kayak air.Bahkan mereka mengklaim Islam datang dari Cina. Bahkan dari berbagai tulisan dibikin seolah-olah Walisongo itu sebagiannya adalah orang-orang Cina. Itu jelas- tidak betul. Kalau Islam betul datang dari Cina, maka Cina yang Islam itu mayoritas, ternyata kan nggak. Mayoritas malah Indonesia. Jadi itu palsu. Termasuk sunan-sunan dari Walisongo yang disebut Cina itu palsu.
Lalu ketika VOC masuk dan pemerintah Belanda menjajah Indonesia, orang-orang Cina itu menjadi perantara. Mereka menjadi pedagang-pedagang bahkan industriawan yang bagus dan punya ketrampilan yang bagus ddan unggul dibanding orang Jawa.
Bahkan orang jawa menganggap bahwa orang dagang itu rendah, yang tinggi itu adalah kebangsawanan dan pendidikan. Jadi karena itu sama Belanda mereka dijadikan -dengan pendatang yang lain seperti Arab dan India- dan diangkat menjadi warga negara kelas satu di bawah Belanda. Di bawah orang-orang bule. Pribumi itu dianggap paling rendah.
Maksud Belanda di situ untuk mencari teman. Sedang si Cina-Cina ini selain menganggap bahwa Nusantara adalah tanah harapan juga mereka mendendam sakit hatikarena ekspedisi-ekspedisi mereka, tentara-tentara Tartar tadi, selalu dikalahkan oleh kerajaan di Nusanrta. Nafsu mereka untuk menguasai Nusantara sangat besar.
Maka ketika perang kemerdekaan mereka bantu Belanda. Setelah perang kemerdekaan, mereka menolak Indonesia merdeka. Sekalipun beberapa diantara mereka ada yang mendukung Soekarno Hatta. Sebagian besar mereka menginginkan Belanda terus disini. Karena dengan Belanda di sini, mereka menjadi terlindung, karena mereka merasa minoritas.
Mereka ada yang jadi pasukannya,sewaktu Belanda atau Jepang (menjajah Indonesia). Orang-orang Cina itu yang kedudukanya lebib tinnggi dari pribumi boleh masuk ke sekolah-sekolah Belanda bahkan dikirim ke Belanda. Merekajuga ikut membuat perkumpulan yang mendukung Belanda. Zaman Jepang pun begitu. Sekalipun ada yang menjadi anggota BPUPKI, PPKI dan dan lain-lain.
Dalam sejarah, ada peristiwa yang namanya Kali Angke. Itu 10 ribu orang Cina dibantai Belanda karena mereka mempunyai kebiasaan yang buruk dan sudah ada peraturan mereka melanggarnya. Yaitu pelaranganmembuat pelacuran, perjudian dan minuman-minuman keras. Mereka memproduksi. Sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran, sehingga gubernur Belanda bersama orang-orang Eropa lainnya, membantai mereka. Kali Angke menjadi merah darah.

Contoh pengkhianatan orang Cina ini dalam sejarah seperti apa?

Ketika perang Diponegoro, banyak orang Cina yang mengkhianati Diponegoro dan membantu Belanda. Dan karena itu juga terjadi pembunuhan besar terhadap orangorang Cina oleh orang-orang Diponegoro. Terutama di Ngawi, daerah perbatasan Jateng dan Jatim. Adipati di Madura juga banyak membunuh (orang Cina).
Artinyasifat-sifat Cina ini, menurut saya, menjadi karakter orang Cina dimata pribumi tidak berubah. Antara lain suka meniou, nyogok, sewenang-wenang, licik, dan memperkaya diri. Memang mereka terampil dalam binis. Tapi mereka menjadi besar karena nyogok. Dan banyak pejabat kita yang terkena sogokan itu. Termasuk raja-raja kita pada masa lalu.
Sebagai akibat dari sifat-sifat itu, mereka tidak pernah mau menyatu dnegan pribumi. Mereka membentuk kelompok sendiri, yang saya sebut sebagai segregasi. Itu terjadi sejak dimasa Bung Karno. Sehingga akhirnya Soeharto mengeluarkan surat keputusan pemerintah, mereka dilarang melakukan perdagangan di pedesaan.
Karena cara-cara mereka berdagang yang licik dan mencederai orang-orang pedesaan. Peraturan Pemerintah itu sebenarnya dikeluarkan sejak tahun 1959 (zaman Bung Karno), karena ada laporan bahwa orang-orang Cina itu mulai mendominasi perekonomian-perekonomian. Sampai sekarang PP itu nggak pernah dicopot.
Lalu pada tahun 1963, bulan Mei, terjadi peristiwa bentrok yang dimulai dari Cirebon sampai menjalar ke Jawa barat. Rumah-rumah dan toko-toko Cina dirusak dan dibakar oleh masyarakat.
Sifat congkak, merasa diri kelasnya lebih tinggi akibat dari sikap Belanda dulu, dan juga tidak bisa dilepaskan dari dendam mereka yang sampai tahun 1500 selalu dikalahkan. Itulah mereka.
Ada peristiwa yang menarik, tahun 63-64 menjelang 65. Ada seorang imigran Cina yang mengambil nama suryawijaya itu dengan alasan mengunjungi ibunya, ia menjadi warganegara Indonesia. Entah prosesnya seperti apa waktu itu. Ia ternyata tentara Cina. Ia memang dikirim darisana. Ia melakukan aktivitas pengiriman senjata dari Cina untuk membantu Barisan Tani Indonesia, yang kemudian ikut mendukung PKI.
Dan memang dikabarkan menjelang tahun 65 itu ada kapal yang ditangkap yang isinya penuh dengan senjata, mendarat di Pantai Utara Jawa. Itu kemungkinan juga bagian dari Suryawijaya. Itulah mengapa Pak Harto menganggap bahwa peristiwa PKI 30 September itu juga didalangi oleh RRC. Dan Suryawijaya ini mempunyai keturunan, sampai sekarang sudah cucu.
Bisnis senjata itu dilanjutkan oleh anak-anaknya,diantaranya Edward Suryawijaya. Mereka jadi supplier senjata bagi TNI dan Polri. B ahkan yang terakhir pesawat kepresidenan SBY, dari mereka. Lalu pesawat itu dijual lagi, mereka yang beli.

Bagaimana nasib kaum Cina dibawah Pak Harto?

Pak Harto punya alasan sendiri, Cina-Cina ini harus diredam. Alasan lain Lim Bian Koen (Sofjan Wanandi) dan Lim Bian Kie (Jusuf Wanandi), mendirikan CSIS bersama dengan Harry Tjan Silalahi. Harry Tjan bersama-sama Subhan ZE orang NU kharismatik, mereka membentuk Front Pancasila mendukung Pak Harto. Itu mulai tahun 1966.
Subhan ZE jadi Ketua, Harry Tjan jadi Sekjen. Tapi kemudian Subhan dan Harry Tjan bentrok. Karena Subhan berpandangan pimpinan tertinggi RI itu harus seorang sipil. Sedang Harry Tjan mengatakan bahwa kami orang-orang Cina perlu pelindung,persis sepeti Cina minta perlindungan Belanda. Menurut Harry Tjan, meski tentara itu otoriter, kami merasa lebih aman. Kemudian mereka mendirikan CSIS, di situ ada juga Ali Moertopo dan Sudjono Humardani.
CSIS Indonesia itu cabangnya CSIS di Amerika. Sejak awal CSIS, Harry Tjan sebetulnya orang CIA. Bahkan mereka, atas petunjuk CIA membantu Soeharto menjelang peristiwa G30S sampai akhirnya Soeharto dapat Surat Perintah 11 Maret, (termasuk dengan MI6 Inggris yang membantu).
Karena waktui itu MI6 menerbitkan surat tentang Dewan Jenderal yang menjadi alasan Untung melakukan kudeta 30 September 1965itu. Jadi sekalipun Harry Tjan belum ketemu Subhan, tapi keberadaannya usaha jejaringnya sama CIA.
Antara lain peristiwa Desember 1965, ada suatu rapat di Cipanas yang diselenggarakan oleh orang-orang Bung Karno untuk membubarkan atau menasionalisasi Caltex, ternyata pak Harto tiba-tiba muncul dan menolak nasionalisasi. Dari mana Pak Harto tahu kalau ada rapat di Cipanas? Dalam peristiwa G30S, Pak Harto ada dalam jejaring CIA untuk menjatuhkan Soekarno.
Ketika Pak Harto berkuasa,ia memutuskan orang-orang Cina dilarang berpolitik. Berbisnis dipersilakan. Pak Harto sadar atau tidak sadar situasi itu menyebabkan sosial ekonomi mereka mendominasi. Maka muncullah Bob Hasan, Liem Swie Liong dan munculnya 200 konglomerat Cina. Di situ saya melihat bahwa gerakan menguasai Nusantara atau Indonesia itu terus dan mencapai kemajuan, yang khususnya disetir oleh CSIS dan LIPPO di bawah Mochtar Riyadi dan James Riyadi.
Ketika Bill Clinton naik jadi presiden AS, masalah Timtim nggak pernah selesai. Kebetulan keluarga Clinton bersahabat dengan James Riyadi. James ikut bantu keuangan ketika Clinton kampanye presiden. Clinton ingin Timor Timur selesai.
MasalahTimtim nggak selesai-selesai, dan tiga Sekjen PBB, Xavier Peres Dequiar, Boutros Boutros Gali dan Kofi Annan lewat, masalah Timtim juga nggak selesai. Maka keputusan Clinton harus dijatuhkan. Soeharto harus jatuh, maka Clinton minta bantuan James Riyadi.
Pada waktu terjadi konferensi APEC di Bogor, tahun 1994, di Lippo Cikarang, Clinton berkunjung ke rumahnya James Riyadi. Dan disepakatilah upaya kejatuhan Soeharto. Kebetulan di tanah air terjadi gerakan-gerakan yang menentang Soeharto, khususnya dari pihak mahasiswa .
Jadi saya kira di samping ada gerakan mahasiswa, tidak sadar ada keuangan yang mengalir ke indonesia baik dari James Riyadi maupun dari Washington. Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menurut pendapat saya krisis moneter rekayasa. Ekonomi Indonesia itu kecil kalau direkayasa oleh negara besar kayak AS dibantu oleh CSIS, serta Mochtar dan James Riyadi, hasilnya menakjubkan.
Jadi krisis moneter menjadikan Indonesia kolaps, direkayasa masuknya IMF dan sekaligus menjadi penasehat untuk menangani krisis itu. Ini terjadi pada akhir pak Harto. Kemudian setelah itu ada pengucuran dana 210 trilyun agar Habibie turun, lalu naik Gus Dur.
Saya kira Timtim itu lepas karena rekayasa kelompok dari domestik dengan dukungan AS. Karena Habibie yang naik itu kan periodenya sampai dengan 2003, kenapa ia melakukan Pemilu 1999 yang menghasilkan kemenangan PDIP lalu pertanggungjawaban Habibie ke MPR ditolak saat itu? Itu rekayasa. Mayoritas rakyat kita nggak sadar, banyak nggak suka Habibie, menganggap ia tangan kanannya Soeharto, melepaskan Timtim dan tidak mau mengadili Soeharto. Termasuk penghancuran IPTN itu adalah rekayasa.

Kenapa Habibie harus dijatuhkan?

Untuk mempercepat terpilihnya presiden yang pro Amerika dan tentu saja pro Persaudaraan Mafia Cina Indonesia. Dipaksalah Gus Dur untuk mengucurkan Surat Tanda Utang (STU) 430 trilyun. Dilanjutkan Megawati, membantu bank-bank yang kolaps. Pemerintah seakan-akan bertanggung jawab kepada konglomerat-konglomerat itu. Karena pemerintah nggak punya uang, dikasih STU itu (kasus BLBI),untuk mengganti aset-aset mereka yang diambil pemerintah.
Tetapi ketika aset-aset itu dijual 430 trilyun itu diperkirakan total nilai aset- ternyata hanya terjual 15-20 trilyun. Artinya kita dibohongi konglomerat itu. Lebih gawatnya lagi Megawati keluarkan Inpres No. 8 tahun 2002. Cina-cina yang bohong ini yang sebetulnya berutang kepada negara,karena mereka nggak bisa bayar ke nasabah.
Keputusan Mega, mereka tidak akan ditangkap. Lalu STU itu untuk dipakai untuk mengucurkan bunganya kepada para konglomerat nilainya 60-70 trilyun pertahun.
Memang obligasi rekap itu dibuat untuk mencairkan bunganya itu. Karena 430 trilyun cash pemerintah nggak kuat bayar, kalau 60-70 trilyun per tahun pemerintah bisa. Ini dibayar mulai 2003 sampai hari ini. Lunasnya nggak jelas kapan, katanya sampai 2021.
STU itu sudah diperjualbelikan, termasuk kepada orang asing dan lembaga-lembaga asing. Indonesia membayar kepada lembaga-lembaga asing pemegang STU. Dan aset-aset yang murah itu, 15-20 trilyun dibeli lagi sama pemiliknya. Menteri keuangan AS sendiri, di zaman George Bush mengatakan bahwa aset-aset di bank-bank Indonesia itu aset sampah yang dibeli dengan harga tinggi. Tapi sama SBY ini dbiarkan. Kebijakan Megawati itu dilanjutkan SBY, koceknya lari ke SBY juga.
Zaman Gus Dur juga terjadi rekayasa. Satu, MPR dimandulkan. Tidak ada penguasa tertinggi selain presiden. Kedua, pasal 33 UUD 45 diubah. Akibatnya Indonesia menjadi liberalis dan kapitalis. Yang berlaku ekonomi pasar. Siapa yang kuat dialah yang menang.
Istilahnya, free fight liberalism. Yang ketiga, presiden tidak harus asli Indonesia (cukup warga negara). Setelah itu berhasil, target mereka 2014 harus muncul persiden Cina. Itu setelah kekayaan mereka (terkumpul) 60-70 triltyun sampai 12 kali dari 2003. Nilainya hampir 1000 trilyun. Sudah cukup rekaysa untuk memenangkan pemilu dan pilpres.

Berarti mereka (kaum Cina) sekarang ini berhasil?

Ya sekarang ini mereka berhasil. Selama 2014 itu ratusan triyun mereka keluarkan. Akhirnya mereka menemukan Jokowi. Christianto Wibisono pernah kasih SMS, ia mengatakan Soekarno itu shionya kerbau, tapi Soekarno mengatakan bahwa shionya bukan kerbau tapi banteng. SBY shionya kerbau juga, Jokowi shionya kerbau juga. Bahkan kemudian ia menambahkan smsnya: Lihat (nanti) Jokowi jadi presiden 2014. Kira-kira sms itu disebarkan Januari 2014 kemarin.

Benarkah Jokowi keturunan Cina?

Benar, jokowi keturunan Cina. Wi, Widodo itu selalu menjadi namanya. Ada Wijoyo, Winardi, Cina Wi. Bapaknya sekarang ini bapak tiri. Kalau ibunya benar Sujiatmi. Kalau mau membuktikan periksalah DNA bapaknya, periksalah DNA-nya Jokowi. Apa benar anaknya? Saya yakin nggak benar. Komunitas Cina sendiri mengakui bahwa ia itu Cina. Ada yang menyebut bapaknya namanya Oey Hong Liong.
Sedang beredar di media sosial, Jokowi punya adik kandung asli Cina di RRC yang bernama Wi Yo Fang. Saya bisa menambahkan ketika dia pertamakali jadi walikota, ada seorang Cina asal Semarang yang ingin bertemu sama Jokowi tetapi nggak berhasil, sehingga dia ngoceh dimuat di Solo Pos.
Ia mengatakan bahwa ia adiknya Jokowi. Ini Cina beneran. Artinya bapaknya Jokowi yang Cina itu, mungkin sudah menikah dengan Cina lain. Bapak tirinya ini (sekarang sudah meninggal), sama ibunya Jokowi menghasilkan anak tiga perempuan, yang menjadi adik tiri Jokowi sekarang ini.
Termasuk sejak dulu PDIP itu kan dianggap sebagai tempat yang nyaman bagi Cina, Komunis, dan non Muslim. Ini satu peristiwa dulu. Yaitu ketika Pater Beek masuk ke CSIS. Dia mengadakan namanya kaderisasi sebulan (kasebul). Dan Sofjan Wanandi, CSIS itu menggusur pribumi dan menggusur Islam.
Pada waktu bersamaan di dunia muncuk kelompok Nasrani baru. Namanya Kristen Kharismatik. Masuk Indonesia lewat Timtim tahun 1975, menyebar ke Surabaya, sampai ke seluruh Indonesia. Kristen merasa takut muncul Kristen kharismatik ini. Khawatir kayak munculnya Potestan, sehingga sama Vatikan dikasih tempat.
Akhirnya menjadi banyak orang Katolik yang berpindah (ke Kristen kharismatik). Ini yang menjadi kuat mereka. Mereka menggunakan sepersepuluhan. Artinya sepersepuluh pendapatan untuk Kristen kharismatik. Surabaya, Malang berkembang. Ciputra masuk ke situ, Ahok masuk ke situ.
Ketika PDIP mengadakan kongres di Semarang kemarin, tempatnya Holy Stadium, yang katanya gereja terbesar di Indonesia, atau Asia Tenggara. Memang tempatnya di dekat Marina, sehingga sama Kompas diplesetkan menggunakan gedung Marina. Sebenarnya PDIP menggunakan gedung itu. Pimpinannya, Pendeta Petrus Agung Purnama.
Bahkan Gerindra sempat terkecoh, ia membikin sayap Cina dan Kristen. Dikiranya bisa menjaring Cina dan Kristen. Ternyata mereka memilih Jokowi.

Anda mengatakan Pilpres rekayasa. Bagaimana merekayasanya kan sulit?

Saya kira pilpres itu hasil rekayasa. Selama kotak suara berjalan dari TPS, lalu ke kecamatan, kemudian ke tempat lain sampai KPU,(dimungkinkan rekayasa) termasuk e-KTP. E-KTP itu, yang saya barusan ikuti beritanya, Direktur Astra Graphia, Karyawan Anang Sudiarjo itu diangkat menjadi ‘server e-KTP’. Nama cinanya Yo Ie Peng.
Nama ini sebenarnya sudah masuk ke KPK, tapi kok nggak ditindaklanjuti. Ini salah satu server dugaan saya. Selain ini ada lagi di tempat lain dugaan saya. E-KTP ini dijual kepada calon-calon imigran yang masuk ke Indonesia. Mereka nggak bisa berbahasa Indonesia, dijual dengan 5juta orang. Mereka bisa nyoblos. Berapa yang sudah terjual? Nggak tahu kita. Atau mungkin dicobloskan orang lain.
Saya menganggap pemilu 2014 itu pemilu yang paling kotor. Selain rekayasa tadi, juga calon-calon legilslatif bayar. Baik bayar kepada partai maupun bayar kepada pemilik suara. Contoh disebuah dapil, ada yang bayar 100 juta per masjid. Menang dia.
Artinya yang lain-lain juga begitu. Kita tahu bahwa mereka tidak dikenal, namanyamuncul dipohon-pohon, di tembok-tembok kok bisa jadi wakil rakyat. Juga disebut-sebut Jusuf kalla bayar, jokowi bayar juga. Bagaimana, mereka kan bukan kader PDIP bisa jadi calon? Nggak mungkin, pasti bayar.
Pencalonan Jokowi kan terjadinya setelah pertemuan Lenteng Agung. Setelah 70 sampai 100 pengusaha Cina bertemu Megawati. Kedua, Jokowi terlibat korupsi. Soal bantuan pendidikan, dulu ada Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS), dimana ada manipulasi jumlah siswa 65ribu ditulisnya 100ribu. Lalu pikiran-pikiran ini dibawa terus sampai ke jakarta. Jadilah kartu sakti. Trikartu sakti.
Dimana KPK hanya mengatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang karena tidak memiliki tender. Menurut konsutan yang ikut menggarap BPMKS, manipulasi serupa dipakai di Jakarta. Termasuk Transjakarta. Kan itu jelas-jelas bahwa tidak mungkin yang namanya Udar melakukan kebijakan itu tanpa perintah dari gubernur.
Dan ternyata bus-bus itu ‘brodol’ semua. Tapi dengan kekuatan Persaudaraan Mafia Cina Indonesia semua hilang (masalahnya). Juga taman BMW jakarta, itu juga jatuhnya ke tangan Cina juga. Dan ganti ruginya itu menuai korupsi.
Terus yang terakhir tidak pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, adalah Cina-Cina itu begitu begitu antusiasnya pilih Jokowi (sama Ahok).

Jokowi kemarin melakukan pertemuan APEC, G-20 dan ASEAN, bagaimana menurut Anda?

Di pertemuan APEC, disitu Jokowi menjelaskan, tapi sekaligus juga secara sadar dia membuka koridor bagi masuknya armada laut internasional ke Indonesia.
Disini ada yang dikenal dengan namanya ALKI (Alur laut Kepulauan Indonesia). Ketika indonesia disahkan mejjadi negara kepulauan, maka indonesia wajib menentukan Alur laut Kepulauan Indonesia, bagi keluar masuknya kapal-kapal asing.
Sudah ditetapkan yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Timor. Ini konon Amerika dan Australia selalu mendesak ini, keluarkan lagi ALKI. ALKI yang baru inilah yang sengaja dibuka oleh Jokowi tanpa konsultasi dengan KSAL, panglima TNI dan DPR/MPR.

Kenapa begitu?

Ketika pengumuman KPU ada kemungkinan ditolak sama MK, di samping berbagai macam (tuduhan) pidana yang dilakukan Jokowi, mereka gusar. Akhirnya Megawati berangkat ke AS, juga JK yang didukung oleh Sofjan Wanandi. Dipertemukanlah mereka dengan para pimipinan dunia di sana. Antara lain ada Obama, Hillary Clinton, David Cameron, dan Xi Jinping. Intinya minta tolong agar Jokowi dimenangkan.
Dari AS dikirimpula yang namanya senator John Mc Cay. John ketemu dengan pimpinan MPR dan Pramono Anung, tanpa satupun dari mereka yang menyampaikan kepada masyarakat isi pertemuan itu. Padahal setiap pertemuan dengan pejabat tinggi harusnya disampaikan isinya.
Permintaan bantuan Megawti dan JK ke mereka bukannya tanpa upeti. Salah satu upetinya adalah ALKI itu. Kunjungan mreka awal Agustus 2014 lalu, sebelum 17 Agustus, sebelum pengumuman MK.
Sebelum September 2014 di Australia beredar kabar, 18-19 Agustus ada konferensi di sana tentang Timtim. Konferensi International Force for East Timor. Yaitu tentara internasional untuk Timtim. Itu dibentuk paska referendum tahun 1998.
Salah satu pimpinan dari konferensi itu namanya Damien Kingsburry mengatakan : “Saya sudah mendapatkan proposal referendum Papua yang dibuat oleh Mr Jokowi”. Dalam fikiran saya itulah dua hal yang dijanjikan. Kesatu adalah kemerdekaan papua, kedua, ALKI.
Dugaan saya lewat jalur Utara Timur. Masuk dari Filipina, masuk ke Manado, ke Halmahera, dan Laut Timur Sulawesi. Ikannya banyak dan itu berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Angkatan laut Jepang menghancurkan Belanda dari situ. Kita nggak punya angkatan laut (yang kuat).Juga pertemuan antara Menteri Susi Pudjiastuti dengan Dubes AS yang lalu. Susi minta bantuan angkatan laut AS untuk mencegah illegal fishing.
Jadi selain memperkenalkan diri, presiden Jokowi juga menjual Indonesia kepada asing. Sama seoerti SBY. SBY juga menjual Indonesia. Soeharto dulu tahun 1967, dgn Hamengkubuwono, Widjojo Nitisastro (Mafia Berkeley) di Jenewa Swiss, bertemu dengan pimpinan-pimpinan MNC (Multinational Corporation).
Antara lain dari Freeport dan di situ diputuskan indonesia bisa dapat bantuan, dengan dibentuknya IGGI. Kelompok-kelompok negara donor untuk Indonesia. Sebagai upeti atau korbannya adalah kekayaan alam Indonesia. Mereka meminta agar diterbitkan UU Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967.
Lucunya UU itu antara lain dibikin Mohammad Sadeli, ditandantangani 10 Januari 1967 dan yang menandatangani Bung Karno. Bung Karno dipaksa Pak Harto untuk menandatangani itu, untuk menghukum Bung Karno. Karena Bung Karno pernah menyatakan neraka untuk bantuan-bantuan asing.

Ada yang mengatakan investasi asing kan perlu?

Ya perlu, tapi nggak perlu dikorbankan. Seperti investasi tanah dijual 95 tahun. Sekarang yang namanya Jawa itu 80 persen dikuasai Cina. Jakarta hampir 100 persen dikuasai. Juga pulau-pulau.
Kekayaan alam kita dikuasai Cina. Minyak dikuasai asing. Hutan kita juga dikuasai mereka, yang semuanya bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Pertamina sudah bukan BUMN lagi, tinggal namanya doang. Listrik kita sudah beli dari asing. Dijual digadaikan.
Cinaisasi sudah berlangsung: Jokowi, Ahok, Tjahjo Kumolo dan Setya Novanto, terindikasi Cina. Dan ini sudah merupakan gerakan dan konspirasi yang dimulai sejak zamannya Sriwijaya.
Sekarang kelompoknya Wijaya di Bandung yang mempopulerkan produk-produk Cina. Ada namanya Cucu Wijaya, salah satu pimpinan dari Universitas Maranatha. Dia lulusan ITB, jurusan Seni Rupa. Kemarin dia membawa rombongan ITB itu ke Cina.
Promosi produk-produk Cina dengan harga Cina yang tidak ada struktur biayanya. Kalau produk di dunia kan ada struktur biayanya. Kalau di Cina nggak ada. Bisa menjual seenaknya, industri-industri Indonesia bisa habis.
Belum lagi soal kesepakatan Asean. Dimana antara lain insinyur-insinyur Indonesia harus punya sertifikat asing (Asean), yang nggak punya sertififat Asean dianggap tidak mampu, dan ahli-ahli Asean bisa menggantikan mereka.
Sementara dari Soeharto sampai sekarang tidak pernah ada upaya untuk memajukan ahli-ahli kita. Indonesia benar-benar terjual, alam, air dan udaranya. Juga sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. (Nuim Hidayat) (vi)

Advertisements


1 Comment

Neokolonialisme dan Dampaknya bagi Negara-Negara Berkembang (neocolonialism and the deplovement states)

“I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined, that our nation, and the world as a whole, shall not be the play thing of one small corner of the world”

Soekarno

Bung Karno dahulu sudah memperingatkan akan bahaya neokolonialisme*, terutama bagi bangsa Indonesia. Bentuk penjajahan baru ini berbeda dengan yang dialami Bung Karno, penjajahan fisik atau senjata, tapi melalui kekuatan ekonomi kapitalis dengan jalan menundukkan elit bangsa yang lemah nasionalismenya. (Selamatkan Indonesia, 2008) Hal yang diingatkan bapak Proklamator itu ternyata betul terjadi, setelah ia tak lagi berkuasa.

Pada periode paska Bung Karno negara Indonesia masuk ke dalam pangkuan kapitalis barat dengan memberikan pinjaman uang dan sekaligus mengeksploitasi sumber alamnya, mulai dai emas, tembaga, batu bara, minya, gas, kayu, dan sebagainya. Hampir semua kekayaan alam negara ini dikuasai korporat asing, yakni datanya menurut Guru Besar UGM Yogyakarta sekitar 80%. Jika diuangkan dan dihitung jumalahnya tentu mampu untuk membangun bangsa ini lebih maju, yakni mencerdaskan  dan menyejahterkanr rakyatnya. Namun, itu semua hanya mungkin dan mimpi, sebab kenyataannya kekayaan alam Indonesia dirampok untuk membangun kemegahan dan kesejahteraan negara-negara barat dan industri. Bahkan saat ini ada indikasi bukan hanya barat yang masuk tapi juga blok timur (China).

Zaman kolonialisme Belanda, Inggris dan Jepang tenaga rakyat Indonesia dieksploitasi untuk menanam berbagai tanaman untuk diekspor ke luar negeri dan yang meneikmati hasilnya para penjajah sendiri. Bangsa ini hanya dijadikan kuli. Kini, kekayaan bangsa ini dikuras habis dan rakyat tak mendapatka apa-apa, hanya kesusahan dan kemiskinan.

Tentu orang yang waras dan sadar akan selalu bertanya, mengapa bangsa indonesia yang kaya akan sumber alam rakyatnya miskin? Logiskah hal itu terjadi? Sudah cukup banyak buku yang mencoba memberikan jawaban secara analitis dengan data yang akurat, namun jika pucuk pimpinan negeri ini belum tergerak untuk menghapus semua kebocoran maka tetap saja nasib rakyat Indonesia tak akan beranjak berubah. (Mafia Berkeley dan Neoliberalisme)

Seperti juga di negara-negara berkembang lainnya. Banyak negara yang disebut sebagai berkembang dimiskinkan secara sistematis dengan dikuras dan dirampok kekayaan alamnya oleh korporat dunia dari negara-negara besar, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi. Di dunia bagian utara sangat kaya dan makmur namun di dunia bagian selatan miskin. Ketidakadilan ini akan terus berlangsung jika tak ada perlawanan.

Perbedaan itu sangat jelas. Contoh Amerika. Masyarakatnya sangat konsumtif  ditambah binatang peliharaan mereka. Setiap tahun mereka membuang bahan yang dibutuhkan di dunia lain, baik matrial maupun makanan. Banyak orang kegemukan (obesitas). Sementara di dunia lain kekurangan gizi dan kelaparan. Masih juga mereka menyerobot kekayaan alam di negara-negara lain, dengan dalih yang dibuat-buat. Oleh karena hidup yang boros mereka menjadi serakah.

Tentu neokolonialisme bukanlah perbuatan individual tapi adalah kejahatan negara atas negara lain, yang para elitnya telah ditundukan. Sebab para elitnya telah menjadi pengekor, berjiwa budak dan kerdil.

Nasib bangsa ini akan berubah bergantung siapa yang menjadi pucuk pimpinan. Ia ibarat nahkoda sebuah kapal yang membawa nasib para awaknya. Seperti juga beberapa negara berkembang lainnya masuk ke dalam kekuasaan barat. Namun, mereka yang sadar berusaha melepaskan diri dari cengkraman itu, beberapa negara Latin di selatan.

Ternyata reformasi 1998 sampai kini belum membawa perubahan yang berarti (substansial). Arah perjalanan bangsa ini masih jauh dari mimpi  founding fathers (para bapak bangsa), yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila, yakni keadilan dan kesejahteraan.

Jika yang tampil para pemimpin atau elit bermental budak negara tidak akan maju dan menyejahterakan rakyatnya, sebab kekayaan alam dikuasai para kapitalis asing dan rakyat hanya dijadikan budak atau istilah lainnya buruh! Elit-elit bermental seperti itu, biarpun bergelar doktor, ada ketakutan ketika mengambil keputusan yang pro rakyat! Rakyat harus melawan kebijakan yang melanggar konstitusi negara ini!!

Nusantara, 17-1-2015

anak bangsa

Catatan

*Neokolonialisme adalah praktik Kapitalisme, Globalisasi, dan pasukan kultural untuk mengontrol sebuah negara (biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia) sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung. (sumber Wk yang dicetuskan oleh Bung Karno)


Leave a comment

Adi Sasono: Dikuasai Asing, Negara Indonesia Makin Hancur. Indonesia For Sales?

kemana visi nasionalisme ?

Jurnal Toddoppuli

Adi Sasono: Dikuasai Asing, Negara Indonesia Makin Hancur. Indonesia For Sales?

Rabu, 15 Jun 2011 09:44 WIB

JAKARTA, RIMANEWS – Cendekiawan Muslim, Adi Sasono, menyatakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono belum berpihak pada rakyat kecil. Terbukti, penguasaan ekonomi dikuasi asing.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Malahan, dari waktu ke waktu kekuatan bangsa ini terus merosot. Bagaimana tidak, hasil mineral dan tambang, kata dia, banyak diekspor. Padahal, dalam negeri sangat membutuhkannya.

“Ini karena pemerintah tergantung pihak asing,” ujar Adi dalam diskusi ‘Indonesia Kembali Menggugat’ di Megawati Institut, Rabu (15/6).

Hadir dalam diskusi tersebut Guru Besar Tata Negara Jimly Asshiddiqie, pemerhati kebangsaan Chris Siner Keytimu, dan ekonom sekaligus politisi PDI Perjuangan Sri Adiningsih.

Menurut Adi, cita-cita pendiri bangsa, Soekarno-Hatta, ingin agar Indonesia berjaya dan dipandang sebagai negara besar. Sayangnya, pemerintah kurang tepat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Itu karena sumber migas dan tambang dikelola asing.

“Masyarakat tak menikmati kekayaan…

View original post 5,321 more words


2 Comments

SBY Meniru Soeharto Hanya Bisa Mewariskan Hutang!

Pemerintah SBY  berakhir 20 Oktober  2014. 10 sudah ia duduk di kursi presiden. Berdasarkan konstitusi SBY sudah tidak dapat lagi maju sebagai calon presiden mendatang. Karena di dalam konstitusi secara eksplisit dibatasi hanya dua periode.

Indonesia sejak zaman Presiden Soeharto menumpuk utang yang akan membebani generasi Indonesia. Ketika Soeharto lengser Indonesia mencapi $ 150 miliar dollar, dan ditambah BLBI Rp 650 triliun, jadi total utang Indonesia jumlahnya lebih dari Rp 2.000 triliun. Rakyat harus memikul beban bunga utang luar negeri dan BLBI, jumlahnya lebih dari Rp 80 triliun, setiap tahunnya.

Sekarang di zaman SBY utang Indonesia terus meningkat dengan drastis, di mana jumlah utang mencapai Rp 724,22 triliun. Juni 2013 total utang Indonesia mencapai Rp 2.156 triliun! Belum lagi ditambah utang baru yang belum cair.

Meskipun, Presiden SBY berjanji konsisten menerapkan kebijakan membuat utang baru bila diperlukan, dan bersifat jangka panjang dan dengan bunga utang lunak, serta mengurangi porsi kredit eksport. Tetapi, nampaknya semua itu hanya ilusi belaka, karena kredit eksport totalnya terus naik.

Dampak dari menggunungnya utang Indonesia itu, seperti dikatakan oleh Daseking dan Kozack, secara teoritis memprediksi negara seperti Indonesia akan gagal mencapai salah satu tujuan utama MDG (Tujuan Pembangunan Melanium) berupa pengurangan tingkat kemiskinan menjadi separuh di tahun 2015.

Karena, justeru sekarang ini, jumlah angka kemiskinan terus meningkat, dan tidak nampak terjadi pengurangan. Ekonomi rakyat tergerus oleh masukanya kapital modal asing yang mematikan ekonomi rakyat, seperti masuknya barang-barang import, dan masuknya ritel korporasi global sampai ke daerah-daerah.

Bahkan, suara-suara yang cukup keras mengatakan bahwa ekonomi Indonesia terancam bangkrut. Meskipun, para pejabat di bidang Ekuin selalu mengatakan tentang membaiknya ekonomi Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang stabil, diatas rata-rata 6 persen.

Faktor-faktor yang membuat ekonomi menuju kebangkrutan itu, seperti terbatasnya sirkulasi ekonomi dan asset ekonomi Indonesia yang hanya dikuasai segelintir orang, terutama konglomerat Cina yang sangat diuntungkan oleh para penguasa sejak zaman Soeharto.

Krisis yang mendera Indonesia berkali-kali sejak tahun 1998, sampai sekarang belum menampakkan ekonomi Indonesia pulih. Sementara itu, rakyat miskin terus dihancurkan oleh para pemilik modal yang melakukan kolaborasi dengan para penguasa, dan membiarkan rakyat miskin bergelut dengan hidup sendiri.

Di era demokrasi ini, justeru tidak memberi ruang bagi kaum miskin yang lemah, karena supra struktur kekuasaan di kuasai oleh segelintir orang yang menguasai modal dan kapital yang terus mengendalikan kekuasaan. Ujung dari situasi akan menimbulkan rasa frustasi  yang luas, dan berakhir dengan revolusi. Karena SBY gagal menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Indonesia bakal tidak dapat mengambil manfaat apapun dalam Forum APEC di Bali, atau di forum APEC yang lain, karena posisi Indonesia yang lemah dibidang ekonomi. Indonesia tergantung dengan utang luar negeri. Sementara dengan 250 juta penduduk, akhirnya akan hanya menjadi pasar asing, dan masuknya modal dan investasi asing yang menghabiskan asset Indonesia. Indonesia hanya akan menjadi  jajahan asing. (vi)

Siapa SBY? Ia telah duduk di kursi presiden selama 10 tahun dengan manis, bersolek di depan media sambil melihat kejahatan korporasi, kerusakan alam dari Aceh hingga Papua dan kemiskinan yang merajalela dengan nyaman! Ia mungkin akan berkata “prihatin”. Tapi, ternyata Prihatiningsih pergi ke luar negeri menjadi TKW sebab di sini tak memiliki akses untuk bekerja….hmmmm


2 Comments

Tradisi Pewarisan Hutang Luar Negeri

Utang Era Soekarno (1945–1966)
Presiden Soekarno adalah sosok pemimpin yang sebenarnya anti utang. Salah satu bapak pendiri bangsa ini pernah memberikan satu pernyataan terkenal yaitu “Go To Hell with Your Aid” yang menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1956. Dari pernyataan tersebut, Soekarno dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil sikap untuk menolak intervensi asing.Namun, pada akhir pemerintahan Soekarno, negara ini ternyata dibebani oleh utang. Seperti dikutip dari harian Republika (17/4/2006), jumlah utang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno sebesar US$6,3 miliar, terdiri dari US$4 miliar adalah warisan utang Hindia Belanda dan US$2,3 miliar adalah utang baru. Utang warisan Hindia Belanda disepakati dibayar dengan tenor 35 tahun sejak 1968 yang jatuh tempo pada 2003 lalu, sementara utang baru pemerintahan Soekarno memiliki tenor 30 tahun sejak 1970 yang jatuh tempo pada 1999.

Utang Era Soeharto (1966–1998)
Pada masa Orde Baru, utang didefinisikan menjadi penerimaan negara. Berarti pemerintah saat itu membiayai program-program pemerintah melalui instrumen pendapatan yang salah satunya adalah utang. Jika dilihat dari struktur anggaran pemerintah, maka utang dimasukkan ke dalam porsi penerimaan selain pajak.Selama 32 tahun berkuasa, ciri kuat pemerintahan Orde Baru adalah sangat sentralistik dan sering disindir berasaskan “Asal Bapak Senang” (ABS) sehingga kerap membuat masalah utang negara menjadi hal yang “tabu” untuk dibicarakan. Akibatnya, pengelolaan utang negara pun menjadi sangat tidak transparan. Orde Baru “diklaim” berutang sebesar Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahannya, maka utang negara bertambah sekitar Rp46,88 triliun tiap tahun.Sampai 1998, dari total utang luar negeri sebesar US$171,8 miliar, hanya sekitar 73% yang dapat disalurkan ke dalam bentuk proyek dan program, sedangkan sisanya (27%) menjadi pinjaman yang idle dan tidak efektif. Alhasil, di masa Orde Baru, utang negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang sentralistik yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah, bukan berdasarkan keinginan pusat.Pada masa Orde Baru, kredit Indonesia mendapat rating BBB dari Standard & Poor’s (S&P), lembaga penilai keuangan internasional. Rating BBB, yang hanya satu tingkat di bawah BBB+, membuat iklim investasi dan utang Indonesia pada masa Orde Baru dinilai favorable bagi para investor, baik domestik maupun asing. Komposisi utang Orde Baru terdiri atas utang jangka panjang dengan tenor 10–30 tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan bahwa utang Orde Baru jatuh tempo pada 2009 dengan struktur utang yang jatuh tempo sepanjang tahun 2009 adalah sebesar Rp94 triliun, terdiri dari Rp30 triliun berupa utang domestik dan Rp64 triliun berupa utang luar negeri.

Utang Era Habibie (1998–1999)
Masa pemerintahan B. J. Habibie merupakan pemerintahan transisi dari Orde Baru menuju era Reformasi. Habibie hanya memerintah kurang lebih setahun, 1998–1999. Pada 1998 terjadi krisis moneter yang menghempaskan perekonomian Indonesia dan pada saat yang bersamaan juga terjadi reformasi politik. Kedua hal ini mengakibatkan rating kredit Indonesia oleh S&P terjun bebas dari BBB hingga terpuruk ke tingkat CCC. Artinya, iklim bisnis yang ada tidak kondusif dan cenderung berbahaya bagi investasi.Pada masa pemerintahan Habibie, utang luar negeri Indonesia sebesar US$178,4 miliar dengan yang terserap ke dalam pembangunan sebesar 70%, dan sisanya idle.
Terjadinya penurunan penyerapan utang, yaitu dari 73% pada 1998 menjadi 70% pada 1999, disebabkan pada 1999 berlangsung pemilihan umum yang menjadi tonggak peralihan dari Orde Baru menuju era Reformasi. Banyak keraguan baik di kalangan investor domestik maupun investor asing terhadap kestabilan perekonomian, sementara pemerintah sendiri saat itu tampak lebih “disibukkan” dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Utang Era Gus Dur (1999–2001)
Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, naik sebagai Presiden RI ke-4 setelah menang dalam Pemilu 1999. Namun, pada masa pemerintahan Gus Dur kerap terjadi ketegangan politik yang kemudian membuat Gus Dur terpaksa lengser setelah berkuasa selama kurang lebih dua tahun 1999–2001. Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.Saat itu utang pemerintah mencapai Rp1.234,28 triliun yang menggerogoti 89% PDB Indonesia. Porsi yang cukup membahayakan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain porsi utang yang besar pada PDB, terjadi pula peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Rasio bunga utang terhadap pendapatan pada 2001 meningkat sekitar 4,6%, dari 24,4% menjadi 29%, sedangkan terhadap belanja meningkat sebanyak 2,9% menjadi 25,5% pada tahun yang sama. Saat itu Indonesia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perangkap utang (debt trap).
Pemerintahan Gus Dur mencatatkan hal yang positif dalam hal utang, yaitu terjadi penurunan jumlah utang luar negeri sebesar US$21,1 miliar, dari US$178 miliar pada 1999 menjadi US$157,3 miliar pada 2001. Namun, utang nasional secara keseluruhan tetap meningkat, sebesar Rp38,9 triliun, dari Rp1.234,28 triliun pada 2000 menjadi Rp1.273,18 triliun pada 2001. Sementara itu, porsi utang terhadap PDB juga mengalami penurunan, dari 89% pada 2000 menjadi 77% pada 2001.

Utang Era Megawati (2001–2004)
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hanya berlangsung selama tiga tahun (2001–2004). Namun, pada masa pemerintahan presiden wanita Indonesia pertama ini banyak terjadi kasus-kasus yang kontroversial mengenai penjualan aset negara dan BUMN. Pada masanya, Megawati melakukan privatisasi dengan alasan untuk menutupi utang negara yang makin membengkak dan imbas dari krisis moneter pada 1998/1999 yang terbawa sampai saat pemerintahannya. Maka, menurut pemerintah saat itu, satu-satunya cara untuk menutup APBN adalah melego aset negara.Privatisasi pun dilakukan terhadap saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan hanya sekitar 20% dari total nilai BLBI. Bahkan, BUMN sehat seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah pun ikut diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003). Jadi, total Rp18,5 triliun masuk ke kantong negara.Alhasil, selama masa pemerintahan Megawati terjadi penurunan jumlah utang negara dengan salah satu sumber pembiayaan pembayaran utangnya adalah melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp1.273,18 triliun turun menjadi Rp1.225,15 triliun pada 2002, atau turun sekitar Rp48,3 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat sehingga pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp1.299,5 triliun. Rata-rata peningkatan utang pada tiga tahun pemerintahan Megawati adalah sekitar Rp25 triliun tiap tahunnya.
Namun, terdapat hal positif lain yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati, yaitu naiknya tingkat penyerapan pinjaman luar negeri Indonesia. Sejak 2002 hingga 2004, penyerapan utang mencapai 88% dari total utang luar negeri yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah makin serius menggunakan fasilitas utang yang ada untuk kegiatan pembangunan. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari porsi utang terhadap PDB yang makin turun, yakni dari 77% pada 2001 menjadi 47% pada 2004. Menurunnya rasio utang terhadap PDB turut menyumbang meningkatnya rating kredit yang dilakukan oleh S&P dari CCC+ pada 2002 menjadi B pada 2004.

Utang Era SBY (2004–2009)
Pemerintahan SBY-JK dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya menjadi pemerintahan pertama yang dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia. Sistem politik yang makin solid membawa ekspektasi dan respons positif pada kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai PDB Indonesia yang terus meningkat hingga mendekati angka Rp1.000 triliun pada 2009. Tingkat kemiskinan pun diklaim “turun” oleh pemerintah (meskipun sampai saat ini definisi mengenai kemiskinan masih menjadi perdebatan).Namun, bagaimana dengan masalah pengelolaan utang negara pada pemerintahan ini? “Diwarisi” utang oleh pemerintahan sebelumnya sebesar Rp1.299,5 triliun, jumlah utang pada masa pemerintahan SBY justru terus bertambah hingga menjadi Rp1.700 triliun per Maret 2009. Dengan kata lain, rata-rata terjadi peningkatan utang sebesar Rp80 triliun setiap tahunnya atau hampir setara dengan 8% PDB tahun 2009. Utang pemerintah sebesar Rp1.700 triliun itu terdiri dari Rp968 triliun utang dalam negeri (57%) dan Rp732 triliun utang luar negeri (43%). Pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai program-program dan proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemiskinan, lingkungan, dan infrastruktur.Meski jumlah utang bertambah besar, dalam lima tahun pemerintahan SBY, penyerapan utang terhitung maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat penyerapan yang rata-rata mencapai 95% dari total utang. Lalu, apa implikasi dari penyerapan ini? Nilai PDB Indonesia pun makin tinggi.
Apabila ditelusuri lebih jauh, selama lima tahun terakhir, rasio utang negara terhadap PDB terlihat makin kecil, hingga menyentuh 32% pada 2009.Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan fakta-fakta bahwa utang makin besar, tetapi tingkat penyerapan tinggi, PDB makin tinggi, dan rasio utang terhadap PDB makin rendah? Dengan jumlah utang meningkat rata-rata Rp80 triliun per tahun selama lima tahun terakhir, sementara nilai PDB rata-rata meningkat 6,35% tiap tahun pada 2005–2008 (dengan memakai tahun dasar 2000 sesuai data Bank Indonesia) dengan target PDB 2009 mendekati angka Rp1.000 triliun, dan rasio utang terhadap PDB makin kecil, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor kunci pembangunan negara ini adalah utang. Rasio utang yang makin mengecil terhadap PDB bukanlah karena utangnya yang mengecil, melainkan karena PDB-nya yang makin membesar.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI, dapat dilihat bahwa pada APBN tahun anggaran 2009 terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp204,837 miliar, yang terdiri dari Rp116,996 miliar untuk kebutuhan pembayaran utang (57%) dan Rp139,515 miliar untuk menutupi defisit (68%). Lalu, dari manakah sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran ini? Lagi-lagi berasal dari utang, sebesar 99% atau Rp201,772 miliar, baik berupa utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Jadi, boleh dibilang, Indonesia membayar utang dengan berutang alias gali lubang tutup lubang.
Masih menurut sumber data yang sama, pada 2033, atau 24 tahun dari sekarang, 98% utang dalam negeri pemerintah senilai Rp129 triliun akan jatuh tempo. Menurut data The Indonesia Economic Intelligence (IEI), dana sebesar Rp129 triliun itu merupakan dana eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memang sudah harus dibayarkan kepada Bank Indonesia.
BLBI sendiri hingga kini masih menjadi isu yang kontroversial dan belum tuntas penyelesaiannya.Saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan bahwa pemerintah sekarang boleh dibilang sedang bangkrut atau tidak punya cukup uang untuk membangun dan membiayai perekonomian negara ini. “Government is broke. Penerimaan pemerintah berkurang karena pajak yang masuk berkurang,” kata Presiden ketika menyikapi kondisi perekonomian Indonesia saat krisis global terjadi. Pernyataan tersebut merefleksikan kondisi ekonomi nasional yang sangat rapuh saat menghadapi krisis. Maka, jalan untuk keluar dari masalah ini adalah lagi-lagi dengan berutang.”Supaya masyarakat juga sdikit tahu bagaimana keadaan finansial negara”

*-Mengenai data FREEPORT.-*

Sejak 1967 pada awal era Suharto hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.

Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.

Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba.

Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. “Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut,”. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang dirilis Oleh PT Freeport Indonesia dan dimuat oleh BBC news, bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia pada aksi mogok perharinya mencapai US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Maka manusia awam sekalipun dapat menebak, berapa besar penghasilan PT Freeport Indonesia perhari. Artinya “kerugian” yang disampaikan sebagai akibat pemogokan dapat dibaca sebagai sebuah “Keuntungan/pemasukan” bersih PT Freeport Indonesia yang diperoleh setiap hari adalah : US $19 juta atau sekitar Rp 114 miliar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000..

Coba silahkan hitung jika penghasilan Freeport perhari US$19jt atau dalam Rupiah 114 milyar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Lalu berapa pemasukan perbulan..??

USD$ 19.000.000 x 30 = USD$ 570.000.000 atau dalam kurs rupiah jika kurs dollar sekarang tahun 2014 USD$ 1 = Rp 11.500, Maka USD$ 570.000.000 x Rp 11.500 = Rp. 6.555.000.000 atau Rp. 6,5 Trilyun.
Berapa pemasukan Freeport pertahun..??? maka hasilnya Rp. 6,5 trilyun x 12 bulan = Rp. 78 Trilyun.

Maka coba lihat kembali ke atas hutang terbanyak indonesia pada era presiden sama2 dari MILITER yaitu Suharto dan SBY, Hutang pada era Suharto rata-rata sebesar Rp. 46 trilyun/Thn dan pada era SBY utang indonesia kepada IMF (Bank Dunia Milik AMERIKA) rata-rata sebesar Rp. 80 Trilyun/Thn.

Ini Artinya Amerika ambil kekayaan alam indonesia lewat FREEPORT, lalu uangnya dihutangkan kembali kepada indonesia dengan di bebani bunga dan masa jatuh tempo.
Kok bisa2nya mau ganyang amerika wong utangnya saja segunung, siapapun presidennya nanti akan menjadi pertaruhan berat.
Perlu presiden yang dekat dengan rakyat karena perlu kerjasama antara presiden dengan rakyat untuk melunasi semua utang tersebut, salah satunya dengan cara menarik subsidi pemerintah yang terlanjur mendarah daging membuai masyarakat indonesia sejak dulu yg mengakibatkan hutang kepada IMF sudah menjadi budaya bangsa ini seolah-olah dana tersebut seperti hibah yang berbunga, maka bersiap-siaplah masyarakat Indonesia kencangkan pinggang kuat-kuat untuk perbanyak berpuasa.

Hebaat Selamat berbahagia buat Amerika atas kecerdikannya dan selamat BERDUKA CITA buat Indonesia atas kebodohannya.

(dari berbagai sumber)


Leave a comment

Suharto, CIA, Freeport cs. (Pemiskinan Sistematis Rakyat Indonesia, Siapa akan Menghentikan?)

Siapa Sebenarnya Suharto? (1)
Rizki Ridyasmara – Selasa, 19 Zulqa’dah 1429 H / 18 November 2008 08:21 WIB

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS—sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’—ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “The New Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.
Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari semua ini.
Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kuarng 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda: Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.
Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.
Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah, dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”
Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan. (rd/bersambung)

Siapa Sebenarnya Suharto? (2)

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua. Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).
Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto; Eros Djarot; 2006).
Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SSKAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari daftar peserta pelatihan di SSKAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution dan Yani.
Di SSKAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam kair militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965, musuh-musuh Suharto—Nasution, Yani, dan Panjaitan—menjadi target pembunuhan, sedangkan Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.
Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudara—karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang—maka Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (bersambung/rz) .
Siapa Sebenarnya Suharto? (3)

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia selatan, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.
Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI), membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secara de facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini. Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yag dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para ‘bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern University AS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dan trickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)


Leave a comment

Tangkap Wapres Republik Indonesia, Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Inilah episode negara berada dalam level terendah karena Presiden SBY dan Wakilnya berada pada ujung jurang karena skandal korupsi yang diperbuatnya bersama para kroni, baik Skandal Century, Cetak Uang Ilegal dan tentunya kasus Hambalang. Namun fakta tersebut tak bisa diharapkan apabila kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Skandal Century tidak disertai keberanian dan gebrakan). Fakta bailout Bank Century yang sudah berjalan 5 tahun tak juga rampung, Century secara meyakinkan telah menjadi alat untuk merampok Rp. 6,7 triliun uang dan sejak itu pula Wakil Presiden Boediono disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century. Dalam Skandal Century, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November 2008. Tanggal 22 November itu merupakan tanggal merah karena hari Sabtu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur. Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Jusuf Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya. ”Jadi, ada kekuatan luar biasa di balik pengucuran dana Rp 2,7 trilyun di hari libur 22 Nov.2008 itu, apalagi dilaporkan duitnya dibawa tunai,” kata Kwik kian Gie, ekonom senior dan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century. Jusuf Kalla mencoba menuturkan peristiwa tersebut, dimana pada tanggal 25 November 2008 itu. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century. Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November 2008. Rakyat Indonesia, musuh di depan mata, Ayo Bongkar The Godfather dan Tangkap Boediono! Mungkinkah Boediono diselamatkan layaknya Sri Mulyani, bisa saja terjadi!

Tiga Celah Kapitalisme Merangsek Indonesia Via Mafia Berkeley

Umat Islam pemilik saham kemerdekaan Indonesia dari para penjajah segera dongakkan kepala dan waspada dari cengkraman asing yang merangsek Indonesia dan faktanya telah menuju pada titik sempurna. Revolusi fisik dan hukum dari rakyat wajib di kedepankan, karena semua pintu masuk utama bagi kapitalisme global yang mencengkram melalui ini sudah berjalan, berikut indikasinya : 1) Yang pertama melalui kebijakan ekonomi via LOI, World Bank, IMF, ADB, dan lain-lain. Para aktor dan agen utama tak lain berasal dari mafia Barkeley dan pendukung neo-liberalnya. Output itu semua adalah mayoritas rakyat terlempar jadi miskin. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk memperkaya negara tertentu dan memakmurkan sebagian antek serta aktor-aktor dalam dunia bisnis di tanah air. Sebaliknya rakyat Indonesia terjajah secara ekonomi terutama umat Islam. 2) Lalu yang kedua melalui kebijakan politik yaitu amandemen UUD 1945, UU yang dibiayai asing, agen-agen asing berkeliaran di hampir semua instansi. Semua LSM yang ditunjuk diperbantukan untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah dan merangsek ke lembaga negara. Contohnya saja: “Melaui KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bekerjasama dengan asing yang melakukan screening terhadap partai, tokoh, dan lainnya yang boleh lolos untuk kontestasi pemilu. Outputnya, yang masuk ke DPR atau DPRD mayoritas ideologinya tidak jelas, tidak punya visi kenegarawanan, transaksional, dan bermental karyawan politik. Ini menyebabkan kita terjajah secara politik, karena aktor-aktor politik yang tidak bermutu hingga Indonesia dikendalikan penguasa global,” jelas Hatta Taliwang. 3) Terakhir, cengkraman asing menyusup melalui kebijakan sosial, agama, budaya, dan pendidikan yang semakin liberal. Masalah kegelisahan umat Islam pada lembaga UIN yang condong kepada Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme) belum tuntas adanya. Bahkan kini semakin berani, buktinya Bible bebas berkeliaran di lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memperkuat aqidah umat. Ini sama saja ‘gol bunuh diri’ di kandang sendiri! Contoh saja, di UIN Jakarta Fakultas Ushuludin yang esensinya menjadi fakultas pengemban dakwah Islam ini malah menjebol gawang sendiri dengan mengundang agama – agama lain yang telah jelas kesesatan dan permusuhannya kepada Islam dan mencoba mendakwahkan agama mereka kepada para mahasiswa UIN. Pada salah satu stand agama Kristen tanpa sungkan membagi-bagikan paket berupa Al Kitab (Injil), Komik Kristen, Mazmur, dan buku Kristen kepada para mahasiswa yang mengunjungi stand tersebut dengan terlebih dahulu didakwahi agama Kristen. Tak pelak lagi, hal itu merupakan misi ‘Kristenisasi’ yang terang benderang dan memasarkan pluralisme secara bebas dan di fasilitasi pihak kampus UIN Jakarta. Ditopang siaran televisi, alat telekomunikasi yang makin canggih dan dikuasai Mafia Cina 80% rasanya menjadi tidak sulit. Hasilnya memang ada yang positif tapi banyak juga yang negatif. Manusia-manusia pintar makin banyak, tapi nuraninya kering, hedonis, korup, exibishionist, serakah, mudah diadu domba, fanatik sempit, sukuisme, dan egois. Secara sosial budaya, kita tidak berkepribadian, kita mental terjajah.

Apa sih Mafia Berkeley itu? apa hubunganya dengan World Bank ?

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]