boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Jenderal Kampret: Korban “Revolusi Mental”

Yunus Yosfiah: Kapolri Jenderal Sutarman Temui Megawati Usai Pencoblon

Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah mengatakan, beberapa jam setelah pencoblosan pada Pilpres 9 Juli lalu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman dengan membawa dokumen menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Ada apa ini? Masyarakat luas harus tahu. Presiden juga harus tahu,” ujar Yunus, seperti diberitakan poskotanews.com.

Yunus juga mengungkapkan, oknum aparat Polri terlibat dalam pilpres alias tidak netral. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan Polri harus netral.

“Ini sangat mencolok mata, oknum aparat Polri terlibat dalam pilpres. Saatnya pemerintah turun langsung, di bawah presiden ada BIN yang harus menyelidiki,” katanya.

Yunus mengaku banyak menerima laporan dari para mantan kapolda bahwa ada aparat Polri yang terlibat ikut memenangkan capres tertentu. “Semua ini harus diungkapkan dan diketahui jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan Jenderal Sutarman adalah orang hukum yang tidak menjunjung hukum. Karena, Sutarman pernah mengatakan agar pihak yang kalah menerima saja. “Ini kan pernyataan orang hukum yang tidak menjunjung hukum,” kata Yunus.

Senada dengan Yunus, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso juga mengatakan ada keterlibatan aparat Polri dalam Pilpres 9 Juli lalu untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Selain oknum Polri, ada juga keterlibatan pihak asing. Kalau sampai asing terlibat, lanjutnya, berarti kedaulatan negara Indonesia telah terinjak-injak. “Apalagi kata Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pilpres ini telah terjadi pelanggaran konstitusi. Kalau konstitusi ini dilanggar, lalu ada apa dengan negara ini?” ujarnya.

Djoko menambahkan, pilkada dan pilpres sekarang juga mempertegas adanya kelompok kapitalis yang mendominasi dan berkuasa atas pergantian kekuasaan dari daerah sampai pusat.


Leave a comment

Mafia Berkeley harus Dimusnahkan!

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]

Belajarlah kepada negara tetangga, Malysia, semasa PM Dr. Mahatir berkuasa ia menolak resep IMF dan prediksi ekonomi negara itu akan anjlok tak terbukti, dan yang terjadi adalah ekonominya malah ‘sehat’ dan berjalan normal. Mr Mahatir belajar kepada kecerdasan dan keberanian Bung Karno, tapi para elit Indonesia malah kini meinggalkan ajaran Bung Karno dan mereka menghamba menjadi budak asing!!

Hanya ada 2 pilihan untuk Indonesia, mau mengikuti dan jadi budak asing hancur atau mandiri dan berjaya!!


Leave a comment

Tangkap Wapres Republik Indonesia, Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Boediono, Kroco Mafia Berkeley

Inilah episode negara berada dalam level terendah karena Presiden SBY dan Wakilnya berada pada ujung jurang karena skandal korupsi yang diperbuatnya bersama para kroni, baik Skandal Century, Cetak Uang Ilegal dan tentunya kasus Hambalang. Namun fakta tersebut tak bisa diharapkan apabila kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Skandal Century tidak disertai keberanian dan gebrakan). Fakta bailout Bank Century yang sudah berjalan 5 tahun tak juga rampung, Century secara meyakinkan telah menjadi alat untuk merampok Rp. 6,7 triliun uang dan sejak itu pula Wakil Presiden Boediono disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century. Dalam Skandal Century, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November 2008. Tanggal 22 November itu merupakan tanggal merah karena hari Sabtu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur. Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Jusuf Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya. ”Jadi, ada kekuatan luar biasa di balik pengucuran dana Rp 2,7 trilyun di hari libur 22 Nov.2008 itu, apalagi dilaporkan duitnya dibawa tunai,” kata Kwik kian Gie, ekonom senior dan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century. Jusuf Kalla mencoba menuturkan peristiwa tersebut, dimana pada tanggal 25 November 2008 itu. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century. Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November 2008. Rakyat Indonesia, musuh di depan mata, Ayo Bongkar The Godfather dan Tangkap Boediono! Mungkinkah Boediono diselamatkan layaknya Sri Mulyani, bisa saja terjadi!

Tiga Celah Kapitalisme Merangsek Indonesia Via Mafia Berkeley

Umat Islam pemilik saham kemerdekaan Indonesia dari para penjajah segera dongakkan kepala dan waspada dari cengkraman asing yang merangsek Indonesia dan faktanya telah menuju pada titik sempurna. Revolusi fisik dan hukum dari rakyat wajib di kedepankan, karena semua pintu masuk utama bagi kapitalisme global yang mencengkram melalui ini sudah berjalan, berikut indikasinya : 1) Yang pertama melalui kebijakan ekonomi via LOI, World Bank, IMF, ADB, dan lain-lain. Para aktor dan agen utama tak lain berasal dari mafia Barkeley dan pendukung neo-liberalnya. Output itu semua adalah mayoritas rakyat terlempar jadi miskin. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk memperkaya negara tertentu dan memakmurkan sebagian antek serta aktor-aktor dalam dunia bisnis di tanah air. Sebaliknya rakyat Indonesia terjajah secara ekonomi terutama umat Islam. 2) Lalu yang kedua melalui kebijakan politik yaitu amandemen UUD 1945, UU yang dibiayai asing, agen-agen asing berkeliaran di hampir semua instansi. Semua LSM yang ditunjuk diperbantukan untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah dan merangsek ke lembaga negara. Contohnya saja: “Melaui KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bekerjasama dengan asing yang melakukan screening terhadap partai, tokoh, dan lainnya yang boleh lolos untuk kontestasi pemilu. Outputnya, yang masuk ke DPR atau DPRD mayoritas ideologinya tidak jelas, tidak punya visi kenegarawanan, transaksional, dan bermental karyawan politik. Ini menyebabkan kita terjajah secara politik, karena aktor-aktor politik yang tidak bermutu hingga Indonesia dikendalikan penguasa global,” jelas Hatta Taliwang. 3) Terakhir, cengkraman asing menyusup melalui kebijakan sosial, agama, budaya, dan pendidikan yang semakin liberal. Masalah kegelisahan umat Islam pada lembaga UIN yang condong kepada Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme) belum tuntas adanya. Bahkan kini semakin berani, buktinya Bible bebas berkeliaran di lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memperkuat aqidah umat. Ini sama saja ‘gol bunuh diri’ di kandang sendiri! Contoh saja, di UIN Jakarta Fakultas Ushuludin yang esensinya menjadi fakultas pengemban dakwah Islam ini malah menjebol gawang sendiri dengan mengundang agama – agama lain yang telah jelas kesesatan dan permusuhannya kepada Islam dan mencoba mendakwahkan agama mereka kepada para mahasiswa UIN. Pada salah satu stand agama Kristen tanpa sungkan membagi-bagikan paket berupa Al Kitab (Injil), Komik Kristen, Mazmur, dan buku Kristen kepada para mahasiswa yang mengunjungi stand tersebut dengan terlebih dahulu didakwahi agama Kristen. Tak pelak lagi, hal itu merupakan misi ‘Kristenisasi’ yang terang benderang dan memasarkan pluralisme secara bebas dan di fasilitasi pihak kampus UIN Jakarta. Ditopang siaran televisi, alat telekomunikasi yang makin canggih dan dikuasai Mafia Cina 80% rasanya menjadi tidak sulit. Hasilnya memang ada yang positif tapi banyak juga yang negatif. Manusia-manusia pintar makin banyak, tapi nuraninya kering, hedonis, korup, exibishionist, serakah, mudah diadu domba, fanatik sempit, sukuisme, dan egois. Secara sosial budaya, kita tidak berkepribadian, kita mental terjajah.

Apa sih Mafia Berkeley itu? apa hubunganya dengan World Bank ?

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]


Leave a comment

Dibalik Layar Mafia Penguasa Tambang Republik Indonesia

Dibalik Layar Mafia Penguasa Tambang
Buat anda yang akan memilih Presiden di Indonesia, kami kabarkan bahwa semua tidak akan mendukung rakyat dan hanya membela kepentingan kroni dan dinasti. Tidak ada harapan lagi untuk mempercayai manusia-manusia yang akan maju ke 2014. Setelah kalian membaca ini, berpikir ulang lah untuk memilih partai dan calon pemimpin yang selalu dibangga-banggakan baik itu di yudikatif, legislatif hingga eksekutif.
Kemana Umat Islam Indonesia ketika bangsanya di rampok?
Ini sudah benar-benar menggurita, kita semua di buat terbuai oleh segenap manusia-manusia yang katanya pintar dan mampu memimpin bangsa ini.
Pandainya mereka semua bersandiwara di depan rakyat. Di media massa hingga TV mereka pura-pura saling membenci tapi di belakang itu mereka saling menyayangi, saling berbagi, saling melindungi hingga saling menjual aset bangsa.
Untuk merubah bangsa ini, kita harus mengubah sistem. Jika tidak, maka bangsa ini akan terus menerus terpuruk. Mungkin akan hilang dari peta dunia.
1. Dominasi Maskapai-maskapai tambang AS di Nusantara, baik tambang mineral maupun tambang migas
Mulai dari perusahaan tambang tembaga-perak-emas Freeport McMoran di Papua Barat, perusahaan tambang emas Newmont di Minahasa (Sulut) & Sumbawa (NTB), perusahaan tambang migas ChevronTexaco (d/h Caltex) di Riau dan juga menguasai produksi geothermal di Jawa Barat (setelah Unocal lebur ke dalam ChevronTexaco) sampai dengan perusahaan tambang migas Exxon Mobile yang sudah menguras Aceh kini diizinkan menghisap kekayaan Blok Cepu.
Kegiatan eksplorasi perusahaan-perusahaan tambang itu didukung oleh perusahaan-perusahaa¬n jasa konstruksi industri migas AS, seperti kelompok Halliburton (Kellog, Brown & Root) yang bermitra dengan PT PP Berdikari milik yayasan-yayasan Soeharto, dan McDermott, yang bermitra dengan Bob Hasan, seorang kroni Soeharto.
Orang-orang Kunci di bidang Pertambangan, di luar Menteri Pertambangan dan aparat formalnya, adalah Seksi Ekonomi Kedubes AS, yang merupakan pelobi kepentingan perusahaan-perusahaa¬n migas AS, yang berperan dalam alokasi konsesi migas ConocoPhillips di Celah Timor IMA (Indonesian Mining Association), lama dikuasai oleh
1. Benny Wahyu dari INCO.
2. Jantje Lim Poo Hien (Yani Haryanto), pemimpin Harita Group, kroni mendiang Presiden Soeharto (tetangga di seberang rumah Soeharto di Jl. Cendana), pemilik 10% saham dalam PT Kelian Equatorial Mining (KEM), mitra Rio Tinto & penyandang dana bagi Kent Bruce Crane, bekas operator CIA dan pemasok senjata api kecil bagi pemerintah AS dan negara-negara lain.
3. Ada lagi nama Jusuf Merukh, bergelar “Raja Kontrak Karya Emas”, pemegang saham minoritas dalam belasan kontrak karya tambang emas dari Aceh sampai dengan Maluku Tenggara; pernah dekat dengan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan James Riady, boss Lippo Group yang mengfasilitasi masuknya pompa bensin Shell pertama di kompleks Lippo Karawaci.
“Kabinet SBY,kabinet indonesia bersatu sejatinya bermakna bersatu garong sumber daya alam Indonesoa” Ujar Rio dari Baretaz
Ramai ramai para kabinet indonesia bersatu garong sumber daya alam. Paling tidak tiga orang di antara segelintir decision maker ekonomi Indonesia atau keluarga dekat mereka ikut mengeruk rezeki berlimpah dari minyak dan gas bumi, sebelum mereka bergabung ke dalam Kabinet ‘Indonesia Bersatu’ pimpinan SBY.
4. Di puncak anak tangga tentunya perlu disebutkan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sendiri, yang keluarganya adalah pemilik Nuansa Group. Menantu JK, Soesanto Soepardjo, yang menikah dengan putri tertua Jusuf Kalla, Muchlisah Kalla, diserahi memimpin PT Kalla Inti Kalla Nuansa Group, salah satu investor yang tertarik menggarap sumur minyak di Blora, Jawa Tengah.
5. Di luar urusan Blok Cepu, kelompok Bukaka yang dipimpin oleh Ahmad Kalla, adik kandung sang Wakil Presiden, punya hubungan bisnis dengan salah satu raksasa migas dari AS, ConocoPhillips. Berkongsi dengan perusahaan daerah Batam, PT Bukaka Barelang Energy sedang membangun pipa gas alam senilai 750 juta dollar AS setara Rp. 7,5 trilyun untuk menyalurkan gas alam dari Pagar Dewa, Sumatera Selatan, ke Batam.
Nama perusahaannya, PT Bukaka Barelang Energy. Gas alamnya sendiri berasal dari ladang ConocoPhillips di Sumatera Selatan.
“Inilah Karnaval para artis migas..!!”
1) Karnaval ini meliputi mantan Menko Ekuin Aburizal Bakrie sekarang menjadi calon presiden dari Golkar (Golongan ingkar), mantan Menaker Fahmi Idris, dan mantan Menteri Urusan BUMN Sugiarto.
Di masa kediktatoran Soeharto, adik-adik Ical ikut membangun perusahaan-perusahaa¬n perdagangan minyak anak-anak dan adik sepupu Soeharto di Hong Kong dan Singapura, di bawah nama “Mindo”, “Permindo”, dan “Terrabo”.
Setelah Soeharto dilengserkan oleh gabungan kekuatan IMF, tentara, dan gerakan mahasiswa, Ical dan adik-adiknya melepaskan diri dari kelompok Mindo itu, lalu Pertamina menutup keran perusahaan-perusahaa¬n tersebut.
Belum jelas apakah perkongsian antara keluarga Bakrie dan keluarga Soeharto di pabrik pipa PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, di perusahaan perkebunan PT Bakrie Sumatra Plantations, dan di Bank Nusa, juga telah berakhir.
Sebelum era presiden Soeharto berakhir, Bakrie Bersaudara sudah berhasil membangun imperium bisnis migas mereka sendiri. Indra Usmansyah Bakrie, adik Ical, tercatat sebagai Presiden Komisaris Kondur Petroleum S.A perusahaan swasta yang berbasis di Panama.
Perusahaan itu dimiliki oleh PT Bakrie Energi, yang 95 % milik Bakrie Bersaudara dan 5% milik Pan Asia, yang pada gilirannya milik Rennier A.R. Latief, CEO dan Presdir Kondur Petroleum SA.
Di Indonesia, perusahaan ini bergerak di bawah nama PT Energi Mega Perkasa Tbk yang sejak tahun 2004 terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dan juga dipimpin oleh Renier Latief. Perusahaan ini sekarang menjadi perusahaan migas swasta nasional kedua terbesar setelah Medco Group.
Di mancanegara, kendaraan bisnis minyak Bakrie bersaudara ini tetap bergerak dengan nama Kondur Petroleum SA, dan beroperasi di Kroasia, Uzbekistan, Yaman dan Iran. Tapi sebelumnya, sebagai operator Kawasan Production Sharing Selat Malaka (KPSSM), Kondur telah berbisnis dengan Shell, yang menampung minyak mentah itu untuk dimurnikan di Australia.
Selain di Kondur Petroleum SA, Bakrie Bersaudara juga memiliki saham dalam PT Bumi Resources Tbk, yang sedang mengalihkan usahanya dari sektor perhotelan ke pertambangan, khususnya pertambangan migas dan bahan baku enerji yang lain.
Hampir 22% saham perusahaan itu milik Minarak Labuan, maskapai minyak milik Nirwan Dermawan Bakrie, yang telah menanamkan 33 juta dollar AS di Yaman. Diversifikasi usaha itu dilakukan dengan membeli 40% saham Korean National Oil Corporation (KNOC), yang menanam 4,4 juta dollar AS dalam unit pengolahan minyak TAC Sambidoyong di Cirebon.
Selain di Indonesia, KNOC melakukan eksplorasi migas di sebelas negara lain, termasuk Libya, Afrika Selatan, Yaman, Vietnam, Venezuela, Peru dan Argentina.
Dominasi ekonomi politik Aburizal Bakrie dijamannya Soeharto dan Megawati, walaupun sudah digeser dari Menko Ekuin ke Menko Kesra, dapat kita lihat dari alotnya penyelesaian ganti rugi bagi korban-korban lumpur PT Lapindo Brantas, yang sahamnya sebagian milik PT Energi Mega Persada. Sebagian lagi sahamnya milik kelompok Medco.
Lain lagi dengan Fahmi Idris, dia adalah anggota Grup Kodel (“Kelompok Delapan”), yang berkongsi dengan perusahaan migas AS, Golden Spike Energy. Kodel sendiri juga bergerak dalam bidang pertambangan migas, melalui anak perusahaannya, PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia, yang berkongsi dengan kelompok Nugra Santana milik keluarga Ibnu Sutowo almarhum.
Dulu,sebelum perombakan di era kabinet SBY-JK yang terakhir, Sugiarto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Urusan BUMN, adalah mantan Direktur Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk, perusahaan swasta Indonesia terbesar di bidang migas, milik Arifin Panigoro dan keluarganya.
Kelompok Medco itu pada awalnya ikut berkembang karena perkongsiannya dengan besan Soeharto, Eddy Kowara Adiwinata (mertua Siti Hardiyanti Rukmana) dan salah seorang Menteri, yakni Siswono Judohusodo. Ekspansinya ke negara-negara Asia Tengah eks-Uni Soviet dilakukan dengan membonceng ekspansi pengusaha muda yang waktu itu masih termasuk keluarga Cendana, yakni Hashim Djojohadikusumo.
Sesudah berakhirnya masa kepresidenan Soeharto, manuver-manuver politik Arifin Panigoro, yang spontan mendukung gerakan reformasi, menyelamatkan kelompok bisnis ini, yang muncul sebagai penyandang dana PDI-P dan berhasil mengorbitkan Megawati Soekarnoputri ke kursi RI-1.
Setelah pudarnya bintang Megawati Soekarnoputri, Arifin Panigoro keluar dari PDI-P dan mendirikan partai baru, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) bersama Laksamana Sukardi.
Sementara itu, Medco semakin berkembang, dan berusaha melakukan diversifikasi ke sektor pembangkitan tenaga listrik geothermal maupun tenaga nuklir, setelah berkongsi dengan Pertamina menyadap sumber-sumber migas di Sulawesi Tengah dan sedang mengambil ancang-ancang menjadi produsen migas No. 2 terbesar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan demikian, kelompok Medco dan unit-unit migas dari kelompok Bakrie, dapat digolongkan sebagai maskapai transnasional (TNC) juga.
Hatta Rajasa yang sekarang menjabat Menko perekonomian sekaligus besannya SBY, pernah menjadi eksekutif Medco (1980-3), sebelum mendirikan perusahaan konsultan manajemen, PT InterMatrix Bina Indonesia, yang bekerja sama dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaa¬n perminyakan asing. Saat ini Hatta sedang memonopoli batubara untuk PLTU di Cilegon Banten. (KPK jadi ayam sayur)
Sebagai anak Palembang, Insinyur Pertambangan lulusan ITB itu tidak asing dengan dunia perminyakan. Mertuanya salah seorang staf Stanvac, ketika Hatta jatuh cinta kepada Okke, dokter gigi yang kini sebagai isterinya.
Mantan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sendiri, Purnomo Yusgiantoro, adalah Wakil Pemimpin Perusahaan PT Resource Development Consultant, di mana M.S. Kaban, Menteri Kehutanan, menjadi konsultan. Entah apa bidang bisnis PT itu. Namun embel-embel “resource development” jatuhnya tidak jauh dari sumber-sumber daya energi juga.
Sutan Batughana, ini juga berbisnis oil dan gas. Dimana ia menjadi Komisaris di PT Timas Suplindo. Proyek yang sedang di garong adalah Star Energy nilainya 20 jt dollar dengan mark up. Yang terbaru Lifting Platform Bravo pertamina dan ada yg udah kontrak di Sulawesi nilainya sekitar 1.5 milyar dolar.
Untuk sang anak presiden, Ibas, jangan kita tanyakan, perusahaannya banyak di segala bidang. Sebagai tambahan saja, Ibas juga berbisnis oil dan gas melalui perusahaannya bernama Swiber bergerak di penyewaan kapal pengangkut oil dan gas. Dia juga merangkap menjadi komisaris.
So, bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri?
Kedekatan SBY dengan Letjen (Purn.) T.B. Silalahi, staf ahli Presiden bidang sekuriti, sangat rentan dimanfaatkan oleh Tomy Winata, pimpinan kelompok Artha Graha. Soalnya, T.B. Silalahi orang kunci di Artha Graha. Kenyataannya, Artha Graha, yang sebagian saham banknya milik Yayasan Kartika Eka Paksi, lengan bisnis TNI/AD, juga ikut mengadu untung di Blok Cepu.
Dalam rush para pelaku bisnis top di Indonesia untuk mendapat bagian dalam pengeboran minyak bumi di blok Cepu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, nama Tomy Winata.
Selain dia, pengusaha yang sudah menampakkan minatnya untuk ikut menggarap blok Cepu adalah:
1. Surya Paloh, melalui perusahaannya, PT Surya Energi Raya, Ketua partai Nasdem (nasi adem), yang digandeng oleh PT Asri Dharma milik Pemkab Bojonegoro.
2. Dahlan Iskan, boss Grup Jawa Pos.
3. Ilham Habibie, putra sulung mantan Presiden B.J. Habibie
4. Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara).
5. Hartati Murdaya, pimpinan kelompok CCM (Central Cakra Murdaya);
6. Laksdya Sudibyo Rahardjo.
7. Susanto Supardjo, menantu Jusuf Kalla.
Hampir semua nama-nama diatas itu merupakan tokoh lama di bidang politik dan ekonomi yang masih aktif sampai sekarang.
Sudibyo Raharjo, mantan Dubes R.I. untuk Singapura dan mantan penasehat Otorita Batam, adalah mertua Thareq Kemal Habibie, putra kedua B.J. Habibie. Setahu saya, purnawirawan perwira TNI/AU itu tidak terlalu dekat dengan SBY.
Berbeda halnya dengan ‘trio’ Hendropriyono, Tomy Winata, dan Hartati Murdaya. Trio itu punya pertalian bisnis yang berputar di seputar keluarga Hendropriyono. Di masa jayanya sebagai Kepala BIN, Hendropriyono juga masuk dalam kelompok Artha Graha, karena menjadi Presiden Komisaris PT Kia Motors Indonesia (KMI), yang termasuk kelompok Artha Graha.
Tomy Winata pribadi, menjadi salah seorang pemegang saham PT KMI. Sedangkan seorang putera Hendro, Ronny Narpatisuta Hendropriyono, menjadi salah seorang direktur PT KMI, bersama Fayakun Muladi, putera mantan Menteri Kehakiman Muladi. Ronny, pada gilirannya, juga komisaris PT Hartadi Inti Plantations, penguasa areal konsesi kelapa sawit seluas 52 ribu hektar di Kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah.
Berarti, keluarga Hendropriyono punya hubungan bisnis yang cukup erat dengan Tomy Winata maupun dengan Hartati Murdaya. Melihat kenyataan itu, boleh jadi trio Hendropriyono-Tomy Winata-Hartati Mudaya akan bekerjasama untuk mendapatkan bagian dari mega proyek blok Cepu itu.
Dengan mengungkap semua kaitan bisnis migas keluarga dan konco-konco Presiden, mantan-mantan Wakil Presiden, mantan-mantan menteri dan para Menteri, baik yang sudah terwujud maupun yang sedang digarap, kita dapat memahami kepentingan mereka untuk menaikkan harga BBM, yang naik sangat tidak proporsional dengan kemampuan kocek rakyat.
Bayangkan saja, harga bahan bakar minyak (BBM), yang kemarin rata-rata naik 125% jelas-jelas menunjukkan bias ke arah kepentingan kelas menengah dan atas.
Dari keterangan di atas terlihat bahwa ada Menteri yang bisnis keluarganya punya kaitan dengan Shell, yakni Aburizal Bakrie.
Kebetulan Ical juga penyandang dana Freedom Institute dan kebetulan juga Freedom Institute dipimpin oleh Rizal Mallarangeng, yang abangnya, Alfian Mallarangeng, dan ‘kebetulan’ lagi dulunya salah seorang jurubicara Presiden SBY, Menpora dan kebetulan di tangkap KPK.
Lalu, betulkah semua ‘kebetulan’ itu memang ‘kebetulan’? Ataukah tangan-tangan Shell memang begitu kuat mencengkeram ke dalam berbagai celah pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia? Siapa pelobi masuknya Shell ke pemasaran BBM? Ini dapat ditelisik dari lokasi pendirian pompa bensinnya yang pertama, yakni di depan Hypermart Lippo Karawaci di Tangerang.
Tanah di mana SPBU Shell itu berdiri, adalah bagian dari kota satelit Lippo Karawaci seluas 500 hektar, milik PT Lippo Karawaci Tbk. James T. Riyadi (lahir di Jakarta, 7 Januari 1957), adalah pemegang saham utama perusahaan itu.
Dia memimpin kelompok Lippo di Indonesia dan di AS. Sedangkan ayahnya, Mochtar Riady, memimpin usaha kelompok Lippo di Tiongkok dan kebetulan lagi merupakan penyandang dana terbesar untuk Jokowi Ahok.
Kerjasama ayah dan anak ini pernah menimbulkan kontroversi di AS, ketika kelompok Lippo menyumbang satu juta dollar AS untuk dua kali pemilihan Presiden William (Bill) Clinton.
Kedekatan mereka dengan Bill Clinton membuahkan hasil yang lumayan menguntungkan: sebuah pembangkit listrik raksasa yang dibangun kelompok Lippo di Tiongkok, mendapat pinjaman dari Bank Exim AS, yang sejatinya hanya meminjamkan dana kepada perusahaan-perusahaa¬n AS.
Tidak banyak orang yang masih ingat peranan kelompok Lippo dalam skandal korupsi Bill Clinton itu, berkat kelihaian strategi human relations kelompok itu, yang menyasar kelas menengah-atas keturunan Tionghoa.
James Riady telah menyumbang pembangunan banyak gereja di berbagai kawasan pemukiman mewah di Indonesia. Kapela (gereja kecil) di kampus UKSW, Salatiga solo dimana kampung Jokowi berasal, itu juga merupakan sumbangan Lippo.
Ayah James, Mochtar Riady, bahkan duduk dalam kepengurusan yayasan pengelola perguruan tinggi Kristen itu, yang telah memecat Arief Budiman, cendekiawan keturunan Tionghoa, yang sangat kritis terhadap perkembangan konglomerat di Indonesia.
Selain itu, kelompok Lippo dikenal sebagai salah satu donor PDI-P. PDI-P sendiri tidak dapat diharapkan karena penunjukan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. Ini tidak terlepas dari dominannya peranan Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufik Kiemas, di fraksi terbesar ke 2 di DPR-RI itu.
Padahal keluarga ini merupakan pedagang BBM yang semakin berjaya di wilayah DKI. Dengan memiliki 13 SPBU, keluarga Mega-Taufik sangat berhasil di bidang pemasaran BBM, dan masih terus berniat membuka pompa bensin baru, dengan merek Pertamina maupun yang lain.
Semua SPBU milik keluarga Mega-Taufik sudah berhasil menjual lebih dari 15 ribu liter gabungan premium, pertamax dan solar. Bahkan salah satu di antaranya, yaitu yang berlokasi di kawasan Pluit, Jakarta Barat, mampu menjual 90 ribu liter sehari.
Makanya, mereka sangat diuntungkan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tahun lalu. Padahal, keluarga Taufik Kiemas bukan satu-satunya anggota parlemen yang berjualan minyak. Lalu, untuk apa mereka mau menentang masuknya maskapai migas asing, mulai dari hulu sampai ke hilir..??
Dari semua yang ditulis diatas, saya jadi ingat keterangan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Sinaga.
Hendrik mengatakan, tujuh parpol yang terlibat Migas pertambangan itu terdiri atas pihak Sekretariat Gabungan (Setgab), oposisi dan partai pendatang baru.
Selain fungsionaris dan kader parpol, pihak korporasi juga terlibat dengan cara berlindung di balik izin yang didapatkan dari parlemen atau parpol. Korporasi, baik nasional maupun trans nasional, mendapatkan proteksi politik untuk mengeksploitasi sumber daya alam dari tujuh parpol itu.
“Tujuh parpol itu adalah Golkar, Demokrat, NasDem, Gerindra, PKS, PAN, dan PDI-P. Sementara tiga parpol lainnya yaitu PPP, PKB dan Hanura juga terlibat, hanya keterlibatannya belum mendetail,” terangnya.
Golkar terlihat dari peran ketua umum partai tersebut yang secara langsung, terlibat dalam praktik politik penjarahan melalui bisnis tambang yang dikelola Bakrie Grup.
Sementara itu, keterlibatan Demokrat dan Gerindra terlihat dari izin tumpang tindih di Kutai Timur. Kasus ini pun berbuntut dengan digugatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ketua Dewan Pembina Demokrat, Pemda Kutai Timur dan Pemerintah Indonesia ke arbitrase Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Amerika Serikat.
Kalau Nasdem, terlibat karena Surya Paloh punya saham sepuluh persen di Blok Cepu dan tambang emas di Banyuwangi. Gerindra juga terlibat karena adiknya Prabowo, Hasyim Djoyohadikusumo berbisnis di migas.
Lebih jauh, selain kasus sapi, PKS juga terlibat langsung dalam pemilihan Komisaris PT Newmont. Politisi PKS, Dzulkifli Mansah dipilih menjadi komisaris Newmont.
Sedangkan PAN terlibat karena peran ketua umumnya, Hatta Rajasa, yang telah malang melintang di bisnis migas sebelum menjadi menteri koordinator perekonomian. Keterlibatan PDIP sendiri melalui perizinan tambang yang diloloskan kepala daerah.
Kalau sudah seperti ini, bagaimana tidak seorang Antasari Azhar direkayasa kasusnya, mau membersihkan negara dari para mafia tapi disikat dari segala penjuru. Mafia dan Godfather berkolaborasi saling bahu membahu membungkam Antasari Azhar. [RioC/Muhammad/v-i]


Leave a comment

Sri Mulyani si Mafia Berkeley

Tidak mudah mencari jawab “misteri” perselingkuhan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berkali-kali minta waktu untuk wawancara tidak pernah dijawab. Demikian juga, pesan singkat yang dikirim, bleng, tak ada respons. Namun, perjuangan tak pernah sia-sia. Itu terbukti, setelah berlama-lama mengejar “sang primadona” Dana Moneter Internasional (IMF) ini, akhirnya berjumpa juga. Sayang, “Kembang Manis Kabinet SBY” bakhil berkomentar. Yang terjadi justru melecehkan. Ketika ditanya, “Anda berselingkuh dengan IMF…?,” spontan ia menjawab dengan pertanyaan sinis, “Anda dari mana?” Expand! Rupanya ia tak menyukai pengungkapan fakta perselingkuhannya dengan lembaga IMF tersebut. Wajahnya memerah. Ia merampas ID Card milik Muhamad Haries dari Expand. Tanpa sadar ia membuangnya

Kisah ‘intim’ Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dengan pengusaha pemilik Medco Arifin Panigoro, adalah sepotong misteri. Di lumpur cinta itu, ada syahwat kekuasaan yang membara. Namun yang lebih ‘hot’, selain dengan Arifin yang hitam manis, Sri Mulyani juga tak kalah bernafsu menjalin asmara dengan sejumlah lembaga internasional.

Sehari setelah Amerika dilanda badai krisis ekonomi, ia dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono buru-buru terbang ke markas Dana Moneter Internasional (IMF) di Amerika. Tindakan kedua loyalis IMF ini sempat membuat Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berang.

Berita media masa yang melansir kepergian Sri Mulyani dan Boediono untuk mengikuti rapat tertutup dengan IMF, dengan cepat mengundang reaksi keprihatinan publik di tanah air. Sejumlah pihak bahkan menilai tindakan Sri Mulyani dan Boediono ‘’jelas sangat tidak etis dan patut dicurigai’’.

Kedekatannya dengan (IMF) dan World Bank sudah menjadi rahasia umum. Lantaran kemesraan ini pula, Menteri yang biasa disapa Mbak Ani, menuai berbagai kritik di tanah air. Ia dituding sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia.

Kebijakannya hanya terpusat pada penyelamatan indikator-indikator ekonomi makro yang condong berpihak pada kepentingan investor asing secara tidak adil. Namun, pendekatan yang banyak menuai reaksi perlawanan publik di tanah air, justru menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia versi Emerging Market Forum dan Majalah Euro Money. Sebuah penghargaan yang dinilai agak mengejutkan dilihat dari prestasi ekonomi Indonesia yang memble belakangan ini.

Belum lama ini, salah satu majalah Internasional, Forbes, mengatrol pamor Sri Mul-yani di posisi ke-23 sebagai perempuan berpengaruh dunia. Ia mengalahkan popularitas Ratu Inggris Elizabet II, Hillary Clinton, Oprah Winfrey serta sejumlah tokoh dunia lainnya. Bahkan lebih khusus di belantara Asia, Sri Mulyani nongkrong diperingkat ketiga.

Kecurigaan atas kiprah Mbak Ani yang dekat dengan pers ini bukan pepesan kosong. Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir, Sri Mulyani suka bermain dengan pencitraan di media asing. Cara inilah yang membuatnya pede untuk mengelabui orang banyak.

Wanita kelahiran Tanjung Karang, 26 Agustus 1962 ini, memang menjadi feno-menal. Ia memiliki setumpuk prestasi yang gemilang. Kiprahnya sudah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari empat tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah menjadi konsultan di USAID dan Executive Director IMF.

Namun terhadap Mbak Ani, belakangan muncul keraguan terutama seputar prinsip neoliberalisme ekonomi yang dilakoninya. Publik terkesima dengan penampilan dan retorikanya. “Padahal terbukti tidak memberikan perubahan yang konkret bagi pemulihan ekonomi nasional,” kata Revrisond.

Kebijakan menaikkan harga BBM yang secara rata-rata lebih dari 100 persen membuat daya beli masyarakat turun drastis. Beberapa industri padat karya seperti industri logam, kulit, kayu, dan sepatu banyak tutup karena tidak ada demand (permintaan).

Pengangguran meningkat tajam. Jumlah orang miskin semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun tak sesuai harapan.
Ia juga ngotot agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengaudit Direktorat Jenderal Pajak. Upaya memandulkan peran BPK tersebut, dinilai sebagian kalangan “Sri Mulyani tidak transparan dan terindikasi berupaya melindungi manipulator pajak.

Kasus penghadangan BPK di Ditjen Pajak tak berbeda dengan Ditjen Bea dan Cukai. Lembaga yang dinahkodai Anwar Suprijadi yang dikenal dekat dengan Mbak Ani juga menumpuk kasus- kasus besar yang belum diungkap KPK.

Proteksi atas Bea dan Cukai tentu, memiliki maksud yang tidak lepas dari upaya Mbak Ani melindungi ‘aktivitas hitam’ saudagar asing di sejumlah pelabuhan strategis di tanah air. Sebut saja, mulai dari praktek importasi jutaan ponsel haram bernilai puluhan triliun, Serat Kabel Optik telekomunikasi, masih maraknya penyelundupan tekstil hingga penyalahgunaan fasilitas Gudang Berikat, disinyalir menjadi ‘mainan ilegal’ Mbak Ani secara kasat mata.

**

Pengamat ekonomi yang dikenal anti ke¬bijakan IMF dan utang luar negeri Rizal Ramli menilai, Sri Mulyani dan koleganya di tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sebagai otak penghancur tatanan ekonomi nasional.

Melalui saluran telepon kepada Expand, Rizal Ramli menyampaikan Sri Mulyani sama sekali tidak memiliki rasa kebangsaan dan semangat untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Sepak terjang Sri Mulyani harus diwaspadai dalam pemerintahan SBY. “Mereka jelas-jelas mengusung agenda ekonomi yang pro asing dan bertujuan memiskinkan bangsanya sendiri,’’ujar Rizal Ramli.

Ia mengamati arah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY telah tersandera oleh kelompok neo liberalisme yang dimotori Sri Mulyani. “Stabilitas ekonomi nasional bakal hancur dan kita sedang memasuki halaman krisis nasional yang sangat berbahaya,” ujar Rizal Ramli.

Tudingan Rizal Ramli bukan tanpa alasan. Mantan Menko Perokonomian pada era pemerintahan Abdurahman Wahid ini bahkan mensinyalir ambruknya bursa saham dan rupiah yang bertengger di atas Rp13.000 per dolar Amerika, adalah bukti kegagalan Tim Ekonomi SBY.

Ada upaya konspirasi antek-antek asing yang bercokol di Kabinet SBY untuk menghancurkan perekonomian nasional. “Dengan demikian agar neokolonialis (IMF dan Bank Dunia) dapat kembali masuk dan menjajah negeri ini,” tegas Rizal Ramli.

Pengamat senior ekonomi ini, berkali-kali mengingatkan pemerintah khususnya tim ekonomi SBY agar meninggalkan prilaku sebagai ‘budak asing’. Namun sarannya tak digubris. Sri Mulyani dan koleganya bahkan jauh hari telah menyiapkan mesin public relation yang kapan saja dapat menghadang para pengkritik yang ada di luar sistem pemerintahan.

Melalui akses jaringan media asing, lembaga riset domestik dan konsultan asing yang berada di belakang Sri Mulyani dan koleganya, dengan mudah presiden dan para pemimpin politik berhasil dipengaruhi.

Selanjutnya, untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, para kaki tangan asing ini merumuskan penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri.

Dengan mekanisme seperti ini, kepenting¬an nasional Indonesia dijamin menjadi sub ordinasi kepentingan global. Artinya, Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme me¬ng¬aitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah “memungkinkan adanya intervensi kepenting¬an global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia,” jelas Rizal.

Watak bawaan neokolonialisme yang dimainkan Sri Mulyani dan Boediono, sampai saat ini masih berkiblat pada Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF yang merupakan ‘Tuan’ dari kebijakan ekonomi neoliberal telah mengakui berbagai kesalahannya.

Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007),

Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi.

Namun Sri Mulyani, Boediono dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar. Dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi kelompok ‘vested interest’. Padahal fakta sesungguhnya adalah Sri Mulyani dan kroni-kroninya merupakan representasi dari kepentingan ‘vested interest’ ekonomi dan finansial yang menonjol dari ‘Tuan’ mereka di Washington.

Rizal Ramli menyakini, pendekatan Sri Mulyani dan kroni-kroninya itu, sangat mustahil dapat mengantarkan Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya. “Modus operandi neoliberalisme yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia saat ini,’’ tegasnya.

***

Direktur Eksekutif, Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat Indonesia (KAMPARI), Royke Bagalatu SH, merespon kegagalan tim ekonomi Pemerintahan SBY-JK akibat adanya praktek ‘premanisme keuangan negara’. Prilaku premanisme keuangan negara dimaksud terkait dengan berbagai kebijakan yang sama sekali terbukti tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Ditambahkannya, kondisi keuangan dan ekonomi yang makin amburadul saat ini adalah bukti bahwa Plt. Menko Perekonomian gagal mengemban amanah. “Ia hanya mulut besar dan jago kritik tapi tidak bisa berbuat apa – apa,’’ ujar Bagalatu.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengancam akan menggalang aksi massa ke rumah dinas Sri Mulyani dan koleganya. “Kami akan membawa ribuan korban PHK ke rumah Plt. Menko Perekonomian. Mereka adalah korban langsung dari dampak kebijakan yang dilakukan Tim Ekonomi SBY,’’ tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah dan DPR segara melakukan antisipasi krisis secara cepat melalui pembentukan Presidium Penyelamatan Ekonomi Nasional (PPEN). “Lembaga seperti ini perlu dihadirkan agar pemerintah SBY tidak terlalu jauh terjebak dengan retorika kosong tim ekonomi yang saat ini sudah terbukti gagal menangani krisis,’’ jelas Bagalatu, jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado


3 Comments

Melepas Kepergian Sri Mulyani…

Mei 21, 2010

Dalam sebuah dialog dengan Wimar Witoelar di MetroTV, Sri Mulyani pernah menyebut karakter orang Indonesia dengan ungkapan, Short Memory Lost. Orang Indonesia pelupa, mudah melupakan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya belum lama berlalu. Dan saya melihat, kenyataan itu terjadi lagi dalam kasus Sri Mulyani saat ini.

Selama berbulan-bulan media massa menampilkan liputan seputar kerja Pansus Bank Century di DPR, sampai sidang paripurna DPR RI yang menghasilkan rekomendasi opsi C, nama Sri Mulyani dan Boediono menjadi bulan-bulanan media massa. Para demonstran di jalanan menggambarkan sosok Sri dan Boed sebagai drakula, dengan taring tajam, dan lelehan darah dari mulutnya. Juga ada yang menampilkan “Mbak Sri” dalam tampilan narapidana di balik penjara, dengan memakai baju-celana belang-belang (seperti ular Weling).

Tapi kini, ketika Sri Mulyani lengser dari kursi Menkeu dan siap berangkat menjadi pejabat di Bank Dunia, semua orang tiba-tiba menaruh belas kasihan, merasa sayang kepada Mbak Sri, merasa memiliki, memujinya setinggi langit, memberikan forum terhormat baginya untuk pamitan, serta membuat aneka rupa testimoni tentang kehandalan “the best finance minister” itu. Salah satu contoh, J. Kristiadi, tokoh elit CSIS, dalam salah satu liputan di MetroTV, dia dengan terang menyalahkan bangsa Indonesia yang tidak bersikap ramah kepada tokoh jenius seperti Sri Mulyani, sehingga wanita satu ini akhirnya diambil oleh Bank Dunia.

Entah apa rakyatnya yang memang ingatannya pendek, atau media-media massanya yang bego ya. Sri Mulyani dengan segala kiprahnya adalah FAKTA yang jelas, tidak samar lagi. Dia adalah operator ekonomi Neolib di Indonesia, bersama Boediono, dan para pendukungnya. Apa yang bisa dibanggakan dari ekonomi Neolib? Ia adalah tatanan ekonomi yang membuat kekayaan bangsa Indonesia semakin deras dijarah oleh orang-orang asing. Ekonomi Neolib sangat ramah kepada kaum elit yang kaya-raya, tetapi sangat menindas rakyat kecil.

Pada hakikatnya, ekonomi Neolib sama persis dengan EKONOMI FEODAL di jaman Belanda dulu. Ketika itu Belanda sebagai dominator pengeruk kekayaan nasional. Operasi penjarahan oleh Belanda ini difasilitasi oleh kalangan Bangsawan (Ningrat) yang oleh banyak orang disebut kaum “priyayi” (ambtenar). Mereka adalah kalangan bangsawan, kaya, anti kemerdekaan, dan mengabdi kepentingan kolonialis. Kenyataan yang sama terjadi di Indonesia ini, di jaman Orde Baru dan terutama setelah Reformasi, sebagian elit priyayi menjadi makelar-makelar penjajahan kekayaan nasional oleh orang-orang asing. Kalau dulu penjajahnya cuma Belanda, kalau kini banyak sekali: Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, Korea, China, Singapura, Jerman, Perancis, Bank Dunia, IMF, dan sebagainya.

Adapun untuk menghibur rakyat Indonesia (sekaligus memperdaya akal mereka), rakyat Indonesia cukup diberi beberapa model hiburan: Tontonan TV, fantasi dengan rokok, sepakbola, dan MSG. Kalau kita cermati dengan teliti, konstruksi ekonomi Indonesia saat ini tak ada bedanya dengan masa penjajahan Belanda dulu. Malah ketika itu, kondisinya belum separah dan serumit saat ini.

Apa yang bisa dibanggakan dari seorang Sri Mulyani? Dia ini bisa dikatakan merupakan salah satu “priyayi” yang menjadi operator praktik penjajahan ekonomi di Indonesia, oleh kekuatan asing. Kalau kini dia direkrut oleh Bank Dunia, apa yang aneh? Toh, sebelumnya dia menjadi kaki-tangan IMF.

Sekedar ingin mengingatkan fakta-fakta “masa lalu” tentang betapa bobroknya moralitas seorang Sri Mulyani di hadapan rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga media-media massa mau sedikit berubah dari ke-bego-an mereka. (Nyari duit sih boleh, tapi jangan keterlaluan dong dalam membohongi masyarakat!).

(=) Nama besar Sri Mulyani mulai berkibar ketika terjadi Krisis Moneter 1997. Dia waktu itu dikenal sebagai pakar ekonomi dari UI. Saya masih ingat, penampilan Sri Mulyani waktu itu “belum didandani” seperti sekarang. Mungkin ketika itu, gaji dia belum cukup untuk membiayai “kebutuhan pencitraan”.

(=) Sri Mulyani ketika masa-masa Krisis Moneter waktu itu sangat kritis pemikirannya. Dia bependapat supaya perbaikan ekonomi nasional dilakukan dengan cara-cara radikal. Sri ketika itu juga kencang dalam mengkritik pendekatan ekonomi yang ditempuh IMF. Pendek kata, Sri Mulyani bersinar bintangnya seiring munculnya badai Krisis Moneter.

(=) Setelah tahun 1998, Soeharto lengser dari kursinya. Ketika itu nama Sri Mulyani tiba-tiba hilang dari peredaran. Jarang sekali media-media massa menyebut namanya. Kemanakah “Jeng Sri”? Ternyata, dia telah bekerja menjadi seorang pejabat tinggi IMF. Seingat saya, dia menjadi supervisor IMF untuk wilayah Asia-Pasifik. Oh ala, ternyata Sri Mulyani bekerja di IMF, pihak yang pernah dia kritik ketika Krisis Moneter terjadi.

(=) Perlu diingat, yang membidani kehancuran ekonomi nasioanal, dan keterpurukan Indonesia seperti saat ini adalah IMF. Butir-butir LOI (Letter of Intends) yang disepakati antara Indonesia dengan IMF itulah yang menghancurkan ekonomi kita dan merusak fundamental ekonomi yang susah-payah dibangu7n sejak tahun 70-an. Dalam LOI dengan IMF itu, Indonesia bukan saja diharuskan tunduk kepada aturan-aturan IMF, tetapi negara ini sesungguhnya telah DIBELI KEDAULATAN-nya oleh IMF. Bayangkan, sampai untuk urusan jual-beli rotan saja, IMF ikut campur mengatur. (Untung untuk masalah jual-beli terasi, ikan asin, dan kerupuk, IMF tidak ikut-ikutan).

(=) Demi Allah, Rabbul ‘alamiin, Rabus Samawaati wal ardh, IMF itulah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Akibat perjanjian dengan IMF, Pemerintah RI harus mengeluarkan BLBI yang kemudian membuat negara ini kehilangan dana sebesar 500-600 triliun rupiah (100 kalinya dana Bank Cenmtury). Nah, BLBI ini menjadi sumber kehancuran ekonomi yang susah diobati sampai saat ini. Jika ada “Dajjal Ekonomi” yang sukses besar merusak kehidupan rakyat Indonesia, itulah IMF.

(=) Sebagai supervisor IMF, Sri Mulyani sangat tahu tentang penerapan butir-butir LOI, dalam rangka melucuti kedaulatan ekonomi Indonesia, memperbesar praktik penjajahan asing, serta memupus harapan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sri sangat tahu itu, sebab dia menjadi supervisor Asia-Pasifik. Dan dia digaji oleh IMF untuk mengawasi praktik penjarahan ekonomi di negaranya sendiri. (Luar biasa, rasanya muntah kalau membayangkan rizki yang diterima Sri Mulyani dari gaji-gaji yang dia peroleh di IMF itu. Na’udzubillah wa na’udzubillah, ya Allah lindungi kami dan anak keturunan kami dari menerima rizki kotor dari tangan para penjajah keji. Amin Allahumma amin).

(=) Ketika Sri Mulyani menjadi Menkeu di era SBY, dia sangat kejam dalam menerapkan kebijakan pemotongan subsidi BBM, sehingga hal itu menjadi hempasan keras yang memiskinkan rakyat ke sekian kalinya. Di mata Sri Mulyani, nilai rakyat Indonesia hanyalah sekedar ANGKA belaka. Termasuk kebijakan memotong subsidi untuk perguruan tinggi, memperbesar kewajiban pajak, memberikan segala rupa keistimewaan perlakuan kepada para investor asing, dll. Bahkan yang paling kacau adalah kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ternyata bantuan ini sumbernya dari dana hutang Bank Dunia. Allahu Akbar.

(=) Setelah satu periode Kabinet SBY berakhir pada 2009 lalu, ternyata diperoleh data baru posisi keuangan negara. Hutang luar negeri Pemerintah naik dari posisi sekitar Rp. 1300 triliun menjadi sekitar Rp. 1700 triliun; ada kenaikan hutang selama 5 tahun Kabinet SBY sebesar Rp. 400 triliun. Dan kini kabarnya naik lagi lebih tinggi.

(=) “Prestasi” lain dari Sri Mulyani yang layak dicatat ialah besarnya kepemilikan SUN (Surat Utang Negara) di tangan asing. Dalam setahun, katanya negara harus mengeluarkan dana sekiatar Rp. 60 triliun untuk membayar bunga kepada para pemegang SUN itu.

(=) Dan lain-lain.

Jadi, adalah sangat dusta kalau kita lalu memuji-muji Sri Mulyani. Tokoh ini bahkan sudah pantas disebut sebagai PENGKHIANAT NEGARA, bersama Si Boed dan kawan-kawan. Mereka ini andilnya sangat besar dalam menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

Dari sisi pintar, mahir bahasa inggris, penampilan modis, tegas bicara, tahan mental, bergaji tinggi, berwawasan global, dll. ya okelah kita akui, Sri Mulyani orangnya. Tapi dari sisi moralitas dan kontribusinya bagi kebaikan hidup rakyat Indonesia, reputasi Sri Mulyani sangat mengerikan.

Tidak berlebihan kalau saya menasehatkan kepada kaum Muslimin: “Jika Anda mendengar nama Sri Mulyani diucapkan, atau Anda melihat gambar dia di TV atau koran, ucapkan ‘audzubillah minas syaithanir rajiim‘.” Tokoh satu itu bukan lagi masuk alam manusia, tapi sudah selainnya.

Kini Sri Mulyani siap disambut dengan kalungan bunga, di kantor Bank Dunia sana. Tapi yakinlah, semua itu hanya basa-basi saja. Alam semesta, langit-bumi, beserta benda-benda langit yang demikian banyak, beserta hewan-hewan di daratan dan lautan, mereka mengutuk orang-orang zhalim yang menyengsarakan kehidupan jutaan kaum Muslimin, sehingga mereka hidup menderita lahir-bathin, dunia Akhirat.

AMW


Leave a comment

Catatan Para Pengkhianat Bangsa

Siapakah para pengkhianat bangsa Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita sebagai bangsa harus memiliki garis batas. Garis itu telah ditorehkan oleh Bung Karno dengan pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bahwa negera ini adalah negara berdaulat, seperti isi dalam teks kemerdekaan itu. Para pengkhianat itu adalah mereka yang merampas kekuasaan dengan tidak sah dari Sukarno. Dialah Suharto dan para budaknya (para jenderal). (Asvi, Membongkar Manipulasi Sejarah, 2010). Suharto ketika berkuasa bukan saja merekrut para jenderal tapi didukung juga banyak kelompok, di antaranya para ekonom, yang disebut ‘Mafia Berkeley’ (kebanyakan dari Universitas Indonesia) yang pro-barat (ekonomi liberal), dan disokong CSIS (centrsl for strategis and international studies) yang juga banyak pejabat Orde baru.

Jika kita runut lagi ke belakang di zaman penjajahan barat maka akan terlihat dan kita paham siapa sejatinya para pengkhianat bangsa yang tidak berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan kolonial barat? Mereka hanya menikmati dan mengejar materi dan bergabung dengan siapa yang dapat menguntungkan. Mereka bisa individu, kelompok atau juga dalam bentuk yang lain. Yang mereka kejar adalah materi dan kekuasaan (oportunisme), apapun caranya.

Di zaman setelah kemerdekaan, terutama Orde Baru hingga sekarang.

Mereka menggadaikan kekayaan alam negera Indonesia kepada kapitalis asing di Jenewa. Perusahaan2 asing itu di antaranya, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron dll dari  AS, Inggris, Belanda, Kanada, Australia, Jepang dll. Yang sebelumnya mereka memberi pinjaman dana lalu mengeruk kekayaan alamnya, minimal 30 tahun dan ditambah kontrak baru. Bukankah ini sikap para pejabat dan ilmuwan dungu dan sekaligus pengkhianatan yang harus dikutuk?! Sampai saat ini kebijakan yang dungu itu tetap dipertahankan dan tidak mau diubah dan belajar kepada negara-negara yang menasionalisaikan perusahan-perusahaan asing yang merugikan negara, seperti negara-negara Latin di Selatan.

Kebijakan itu adalah memiskinkan rakyat secara sistematis!!

Negara ini masuk dalam perangkap neokolonialisme dalam pusaran rekayasa global, termasuk di dalamnya yang berperan adalah ekonomi neoliberalisme. Noeliberalisme dapat beroperasi sebab mereka telah ‘mendidik’ para budaknya dari kaum pribumi sendiri. Keterikatan antara tuan dan hambanya pribumi terjalin karena mereka telah diberi ‘makan siang’ (tidak ada makan siang gratis bukan?). (Baca Selamatkan Indonesia, 2008)

tentara menjaga Freeport

Satu contoh Freeport. Mereka merampok emas, perak dan tembaga di Papua. Yang aneh lagi adalah perampokan itu dijaga para tentara (TNI) dan polisi (Polri) dan para direkturnya banyak orang pribumi dan sementara penduduk setempat diperangi. Dan lebih aneh lagi kita tidak tahu berapa emas yang dibawa para perampok itu dan kepala pemerintah diam saja, padahal ia jenderal! Bagaimana kita  mencerna hal itu?

Mengapa negara yang kaya akan sumber alam ini rakyatnya miskin? Di Aceh, Riau, Papua, Kalimantan dan tempat-tempat lain, juga warga di perbatasan. Sebab, selama ini banyak pengkhianat, mulai dari penguasa, para jenderal, sampai sarjana-sarjana. Mereka mau dibayar serupiah untuk menjual negara dan memiskinkan rakyatnya.

Sungguh itu adalah suatu kebodohan yang nyata! Yang bodoh bukan otaknya, tapi hati nuraninya! Sebab banyak dari mereka bergelar doktor lulusan dari barat, yang telah mendapat bea siswa. Ingatlah adagium, ” Tak ada makan siang gratis (There’s no such thing as a free lunch)!”

rakyat memunguti sisa-sisa

Sampai kapanpun jika para pejabat tak memiliki keberanian bertindak dan belajar kepada Bung Karno maka tetap saja negara ini tak akan mandiri dan sejahtera!!

Indonesia, 28-8-2014