boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Tahun 2017 Disambut dengan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor, Tapi Pungutan Liar Jalan Terus….!

Hasil gambar untuk motor supra 125

Dalam PP 60/2016 tersebut, pemerintah Jk menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. (Mulai berlaku per 6 Januari 2017).

Adakah jaminan dengan tarif surat kendaraan naik tidak ada pungutan liar di SAMSAT atau lembaga yang ditangani polisi?

Ternyata tidak! Sebab faktanya baru saja (6-1-2017) saya urus mutasi dari Tangerang ke kota lain terakhir diminta uang dan tak ada bukti untuk apa uang itu. Bayar tarif mutasi lama Rp. 75.000,- + pajak + diminta uang “saku” petugas Rp. 50.000,- di Bagian Fiskal Kota Tangerang, Banten.

Ternyata eh ternyata! Di Samsat kota lain tempat tujuan mutasi tetap juga diminta sejumlah uang yang tak tercatat. Pertama di bagian berkas diminta rp. 30.000,-, lalu penerimaan mutas diminta rp. 60.000,-, di bagian surat baru bukan diarahkan bayar pajak dll malah diminta rp. 900.000 dan minta ditambah berapa saja (tertera di STNK rp. 5.49.000,- jumlahnya).

Seharusnya rakyat bayar pajak disambut dengan pelayanan (prima) dan bukan disambut dengan pungutan liar!

Berikut ini daftar tarif surat kendaraan baru.

Roda dua
Jenis Tarif lama Tarif baru Kenaikan
STNK baru Rp50 ribu Rp100 ribu 100 persen
STNK perpanjang (per 5 tahun) Rp50 ribu Rp100 ribu 100 persen
STNK pengesahan (per tahun) Rp25 ribu
Pelat nomor (per 5 tahun) Rp30 ribu Rp60 ribu 100 persen
STCK Rp25 ribu Rp25 ribu Nol persen
BPKB baru Rp80 ribu Rp225 ribu 181 persen
BPKB ganti pemilik Rp80 ribu Rp225 ribu 181 persen
Mutasi Rp75 ribu Rp150 ribu 100 persen
Roda empat
Jenis Tarif lama Tarif baru Kenaikan
STNK baru Rp50 ribu Rp200 ribu 300 persen
STNK perpanjang (per 5 tahun) Rp50 ribu Rp200 ribu 300 persen
STNK pengesahan (per tahun) Rp50 ribu
Pelat nomor (per 5 tahun) Rp50 ribu Rp100 ribu 100 persen
STCK Rp25 ribu Rp50 ribu 100 persen
BPKB baru Rp100 ribu Rp375 ribu 275 persen
BPKB ganti pemilik Rp100 ribu Rp375 ribu 275 persen
Mutasi Rp75 ribu Rp250 ribu 233 persen
Advertisements


Leave a comment

Pernah Membuat SIM (surat izin mengemudi)?…

Jika Anda pernah membuat SIM di Kantor Kepolisian (Polres) ada pengalaman yang lain tapi hampir sama dengan institusi lain, seperti SAMSAT atau lainnya.  Jika user kendaraan datang ke kantor polisi maka ada 2 pilihan menu, 1.  dibuatkan dengan cepat dan 2. dibuatkan melalui tes yang dijamin sulit, untuk akhirnya memilih yang pertama. Tes tulis teori tidak sesuai dengan praktek berkaitan dengan lalu lintas, tak bersambungan yang membuat user kesulitan. Ditambah tes praktek berkendara pakai motor yang disediakan petugas.

Itulah jebakan birokrasi yang dapat dimanfaatkan oknum polisi lalu lintas. Tapi jika dibilang oknum, hal itu sudah umum dilakukan oleh petugas yang berkaitan. Mungkin bisa disebut oknum yang merata dan mungkin juga dilindungi dan sengaja dipelihara.

Untuk apa dipelihara kesulitan dalam tes membuat SIM? Tentu untuk menambah ‘uang saku’.  Toh kita tak tahu apakah uang itu masuk ke kas negara atau ke kas pribadi.

Sudah berapa tahun praktek seperti itu berlangsung? Diperkirakan sejak pertama masuknya motor-mobil buatan Jepang diternak di negara ini, tahun 1974-an lebih. Ketika mahasiswa demo menolak modal asing, yang dikenal peristiwa Malari 1974.

Apakah keadaan itu yang banyak merugikan masyarakat Indonesia akan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah RI?

Warga negara berharap kepada siapa untuk mengubah keadaan itu? ….

Nusantara, 1 Juni 2016


Leave a comment

R Somarno Agen Ganda Asing?

Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno membangun pusat data pemerintah di Singapura dinilai sebagai langkah blunder. Langkah Menteri Rini akan membuat Indonesia mudah ditelanjangi.

“Dengan begitu akan terjadi sabotase, data-data penting yang berhubungan dengan kepentingan nasional akan jebol. Akan dengan mudah Singapura mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan percakapan Presiden Jokowi yang bersifat top secret sekalipun. Tentu saja semua data ini bisa dijual ke negara lain atau digunakan oleh Singapura,” ujar Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono kepada RMOL (16/6).

Menurut dia, dengan adanya pusat data base informasi E-Goverment di Singapura membuktikan kalau Rini Sumarno merupakan agen ganda yang ada dipemerintahan Jokowi.

Lebih lanjut dikatakan dia, keputusan Rini menyerahkan proyek E-Government kepada Singapura melalui kerjasama Telkom dan Singtel tidak bisa disebut sebagai langkah korporasi. Tetapi merupakan tindakan membantu intelijen asing dalam menguasai, memata-matai, dan memporak-porandakan negara.

“Tindakan Rini dapat dikatagorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dia menjual rahasia negara secara legal melalui mekanisme bisnis dan karena itu Menteri Rini harus ditangkap,” tukas Tri Sasono.(rz-em)


Leave a comment

“Siapa Sih Mafia Migas Itu ?” Kesaksian Pelaku (1)

TIM BHC (BoniHargens.Com)
Ilustrasi

Mafia migas konon merupakan mafia tertua di dunia. Mafia migas dalam cerita ini adalah perantara (trader) antara pemasok-pemasok minyak mentah untuk Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL). Bos dari perantara itu oleh kalangan bisnis Singapura disebut Gasoline Father, yaitu Mr. Mohammad Reza Chalid dari Global Energy Resources (GER). Banyak kalangan menuding tendernya kurang transparan. Ada permainan fee sampai milyaran. ”Permainan tetap ada selagi Indonesia masih membeli dengan harga spot, yg bisa dibeli sewaktu-waktu dalam jumlah besar” kata pakar manajemen Rhenald Kasali (Tabloid PRIORITAS Edisi 8 / 5 – 11 Maret 2012).

Sebenarnya DR. Rizal Ramli (RR) sudah lama mensinyalir adanya mafia tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “Menentukan Jalan Baru Indoensia” (April 2009) menyebut MR. Teo Dollars yang pendapatan perharinya mencapai USD 600 ribu (Rp. 6 miliar) dan menyetor ke oknum-oknum tertentu di Pemerintahan RI. George Aditjondro lebih gamblang menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bisnis impor ekspor minyak mentah. Jika dulu Riza (Global Energy Resources) membayar premi kepada keluarga Cendana, maka sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dollar per barrel.

Jadi kalau ekspor kita 900 ribu barrel perhari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai USD 450.000 perhari ditambah bonus boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barrel setiap hari. Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapi tekanan Cikeas. (George Junus Aditjondro dalam buku ‘Cikeas Makin Menggurita’ hal 67-68).

DR. Rizal Ramli dalam sebuah pidato tgl 24 April 2008 menolak kenaikan harga BBM kecuali pemerintah berani membabat Mafia Migas tersebut.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengaku risih dengan sorotan publik atas PETRAL. ”Perlu ada perbaikan di tubuh anak perusahaan PERTAMINA itu supaya tak lagi dijadikan tempat korupsi dan sarang permainan para mafia minyak,” kata Dahlan Iskan. (Tabloid PRIORITAS, Edisi 8/05-11 Maret 2012 i).

Hubungan Mafia Minyak dengan Pertamina.

Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang PETRAL yang hendak dibubarkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, tapi ternyata batal dan bahkan sekarang semakin eksis. Dari dulu PETRAL disebut-sebut sebagai ‘sarang’ korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba/Suharto sampai sekarang. Anehnya tidak pernah bisa disentuh.

PETRAL atau Pertamina Trading Energy Ltd merupakan Perseroan Terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham PETRAL 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur Utama PETRAL, Nawazir sesuai UU / CO Hongkong.

Tugas utama PETRAL adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina / Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini PETRAL memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk PETRAL dilakukan secara tender terbuka. Namun PETRAL juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya, ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

Tahun 2011 PETRAL membeli 266,42 juta barrel minyak. Terdiri dari 65,74 juta barrel minyak mentah dan 200,68 juta barrel berupa produk. Harga rata-rata pembelian minyak oleh PETRAL adalah USD 113,95 per barel untuk minyak mentah, USD 118,50 untuk premium, USD 123,70 untuk solar. Total pembelian minyak PETRAL adalah USD 7.4 milyar untuk minyak mentah dan USD 23.2 milyar untuk bensin/solar. Total US$ 30.6 milyar atau setara dengan Rp. 275.5 triliun per tahun. Itulah jumlah uang yg dikeluarkan Pertamina/negara untuk impor minyak. Sekali lagi, uang Pertamina/negara yang dikeluarkan untuk membeli minyak impor melalui PETRAL pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 275.5 triliun. Jumlah uang yang luar biasa besar dikeluarkan negara untuk membeli minyak impor melalui PETRAL. Hal ini tentu saja ‘tidak pernah luput dari mafia’.

Mafia minyak yang disebut-sebut menguasai dan mengendalikan PETRAL adalah Muhammad Riza Chalid. Riza diduga menguasai PETRAL selama puluhan tahun. Di samping Riza, dulu Tommy Suharto juga disebut-sebut sebagai salah satu mafia minyak. Perusahaan Tommy diduga melakukan mark up atau titip US$ 1-3/barel. Kita sudah tahu siapa Tomy Suharto, tetapi siapakah Muhammad Riza Chalid? Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan Cendana (rumah keluarga Suharto). Riza, pria berusia 53 tahun ini disebut-sebut ssebagai ‘penguasa abadi’ dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dengan Suharto. Sekarang merapat dengan SBY.

Riza disebut-sebut sebagai sosok yang rendah hati, tapi siapapun pejabat Pertamina termasuk Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika ketemu dengan dia. Siapapun pejabat Pertamina yang melawan kehendak Riza akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno, Dirut Pertamina yang dicopot jabatannya. Ari Soemarno dulu terpental dari jabatan Dirut Pertamina gara-gara hendak memindahkan PETRAL dari Singapura ke Batam. Riza tidak setuju. Ari selanjutnya dipecat. Jika PETRAL berkedudukan di Batam / Indonesia tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah mengawasi operasional PETRAL yang terkenal korup. Rencana Ari Soemarno ini tentu dianggap berbahaya. Bisa menganggu kenyamanan ‘Mafia Minyak’ yang sudah puluhan tahun menikmati legitnya bisnis minyak.

Para perusahaan minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai ‘God Father’ bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki sebagai ‘Gasoline God Father’. Lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza. Tidak ada yang berani melawannya. Beberapa waktu lalu Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Global Energy Resources milik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan, yakni Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Spore & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan itu merupakan mitra utama Pertamina. Kelompok Riza cs ini juga yang diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Bahkan penyelesaian PT. TPPI yang menghebohkan karena telah merugikan negara, juga diduga tidak terlepas dari intervensi kelompok Riza cs. Riza cs mengatur sedemikian rupa agar negara RI tergantung oleh impor bensin dan solar. INGAT…! Impor bensin & solar kita 200 juta barel per tahun. Riza cs ini sekarang berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Skor 3 : 0 untuk Mafia Minyak.

Dahlan Iskan keok. Pertama Dahlan gagal bubarkan PETRAL. Kedua gagal memindahkan PETRAL ke Indonesia dan ketiga gagal mencegah orang-orang yang menjadi boneka Riza cs menjjadi direksi di Pertamina. Dahlan Iskan mengalah. Janji Dahlan Iskan untuk mengalahkan BUMN Malaysia, apalagi PETRONAS dalam 2 tahun itu menjadi hanya mimpi. Di Pertamina saja Dahlan sudah takluk dengan Cikeas.

Siapa Riza cs itu?

Orang yang disebut-sebut berada di belakang Riza adalah Bambang Trihatmodjo, Rosano Barrack dst. Mereka adalah keluarga dan Genk Cendana. Sekarang Genk Cendana berhasil menundukkan Cikeas dan Dahlan Iskan. Semua Direksi Pertamina sekarang adalah Pro Mafia Minyak PETRAL. Bukan hanya PETRAL yang menjadi ‘boneka’ Riza cs, tetapi juga Pertamina. Kenapa bisa terjadi seperti itu ? Ada informasi lebih yang ‘menyeramkan’. ‘Aksi jalan tol’ Dahlan Iskan beberapa hari lalu disebut oleh teman-teman saya sebagai kompensasi frustasi Dahlan menghadapi hegemoni Mafia Minyak. Sejak Dahlan Iskan meneriakkkan ‘Bubarkan PETRAL‘, mafia minyak ini bergerak cepat. Lalu melakukan konsolidasi. Masuk ke Cikeas, Istana & Lap Banteng (Depkeu).

Bagaimana caranya Riza cs menusuk Istana, Cikeas dan Lapangan Banteng?

Sumber saya menyebutkan, Riza dekat dengan Purnomo Y dan Pramono Edhie Wibowo (adik Ny. Ani SBY) sejak Edhie masih di Kopassus. Purnomo yang Menteri ESDM & Edhie ssbagai pintu masuk Riza cs ke Cikeas. Riza cs ini sering berkunjung ke Cikeas untuk mengamankan praktek mafia di impor minyak Pertamina. Tentu saja tidak ada makan siang yang gratis. Selain di jajaran elit politik, Riza cs juga sangat dekat dengan Wakil Dirut Perusahaan hulu Migas dan Syamsu Alam yang General Managernya Purnomo Yusgiantoro sewaktu masih menjabat sebagai Menteri ESDM bertugas mengamankan kontrak-kontrak pembelian minyak impor dari mafia minyak ini. Dahlan Iskan yang meminta Pertamina membeli minyak secara langsung, justru ditantang oleh Direksi Pertamina,bahwa Pertamina harus membeli via broker. Dahlan Iskan ‘bengong’ tidak bisa berbicara mendengar ucapan Direksi Pertamina. Dia bertekad membenahi Pertamina ternyata mentok sampai di situ. Dahlan Iskan ternyata KO berhadapan dengan Mafia Minyak RI yang dikomandani Riza. Ini bisnis ratusan triliun per tahun. Dahlan iskan tidak kuat melawannya.

Kembali ke Riza

Nama Riza tidak tercantum dalam akte Global Energy Resources..Holding perusahaan broker minyak milik Riza itu. Dalam akte Global, yang tercatat adalah Iwan Prakoso (WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P. Charles. Tapi sesungguhnya Riza adalah pemiliknya. Untuk memperkuat posisi Riza cs di Pertamina, sebagian Direksi Pertamina yang kurang setuju dengan pembelian minyak via broker diganti kemarin. Sekarang semua Direksi Pertamina yang ada merupakan kelompok pendukung Riza (sang Mafia Minyak dengan dukungan penuh Istana, Cikeas dan Menko). Bukan hanya impor minyak saja Riza cs berkuasa. Dalam pembelian atau penampungan batu bara minyak dari Pertamina Riza juga berkuasa. Pembelian batu bara minyak dari Pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza betul-betul penguasa minyak RI.

Dulu ada broker besar lain ingin mendapatkan jatah impor minyak dari PETRAL/Pertamina. Dia bersama kakak tertua Ani SBY datang ke Spore. Dirut PETRAL menyambut kedatangan pengusaha itu. Intinya PETRAL siap berikan ‘jatah’ ke pengusaha itu. Tetapi kemudian Riza mendatangi Wiwiek. Riza disebut-sebut memberikan US$ 400,000 kepada wiwiek agar tidak perlu membantu pengusaha itu. Dan Wiwiek pun setuju. Apa yg menjadi motiv SBY sampai bisa dikoptasi oleh mafia minyak? Apa dealnya? Bagaimana modusnya? Bagaimana langkah Dahlan Iskan menghadang mereka?

Ini kisah panjang tentang mafia minyak yang selama ini tidak pernah tersentuh. Salah satu skenario mafia minyak yang berkolaborasi dengan SBY adalah melalui resufle kabinet tahun 2011 lalu. Ada titipan mafia minyak via tangan SBY. Purnomo Yusgiantoro yang sudah terlibat sejak sekian lama digeser menjadi Menhan. Jero wacik yang demokrat tulen loyalis SBY sebagai penggantinya.

Bahaya jika Purnomo Y tetap dipertahankan sebagai Menteri ESDM. Nanti info bisa bocor ke Mega, JK atau pihak lain. Konspirasi baru ini harus Top Secret. Meski sebenarnya Purnomo Y lah yang menjjadi biang dari semua permainan mafia minyak itu. Namun, sesuai sifat SBY, dia ingin menguasai semua. Dengan Jero Watjik sebagai Menteri ESDM, perampokan mafia minyak ini akan tertutup rapat. Hanya Cikeas, Menko Ekonomi, MenESDM, Pertamina & PETRAL.

“Bermain” di minyak ini luar biasa enak. Korupsi uang APBN tidaklah seberapa. BUMN-BUMN ini jauh lebih merugikan negara, tetapi lebih aman & mudah. Uang korupsi minyak yang mencapai puluhan triliun ini tidak masuk ke Indonesia, melainkan ke rekening-rekening di Hongkong, Singapura & Swiss. Ditarik ke RI hanya jika diperlukan. Tentu saja uang ratusan juta itu utamanya dicairkan dan ditarik saat menjelang Pemilu dan Pilpres. Untuk membiayai kampanye dan money politic. Jadi tidak heran jika SBY bisa mempunyai dana kampanye belasan triliun untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2009 kemarin.

Pada jaman Orba setiap ekspor minyak (bukan impor lho), mafia minyak yang dibeking penguasa bisa “titip atau kutip” US$ 1- 3 / barel. Ketika RI mulai impor (di jaman Orba juga) mafia minyak juga kutip dan titip sekian dollar juga. Ekspor & impor minyak ada titipan. Bahkan untuk biaya pengangkutan minyak dengan kapal tanker pun ada mark up yang merugikan negara puluhan juta dollar per tahun. Dari dahulu sampai sekarang, pengangkutan minyak Indonesia masih dikuasai oleh pemain lama, yaitu Humpuss Intermoda (Tommy Suharto) Cs.

Kembali ke PETRAL, jika pembelian minyak kita total 266 juta barel tahun 2011, asumsikan saja ada titipan USD 3/barel = US$ 798 juta/tahun. US$ 798 juta itu equivalen dengan Rp. 7.2 triliun uang negara yang dirampok oleh mafia minyak. Uang itu dibagi-bagikan oleh mafia itu kepada penguasa. Pada tahun 2009 saja pernah disebut-sebut ada setoran ratusan juta USD dari mafia minyak kepada SBY untuk membantu Pemilu dan Pilpres SBY. Korupsi dari impor minyak ini sangat luar biasa. Sudah terjadi sejak tahun 1969 dan terus dipertahankan oleh penguasa karena dijadikan sumber dana politik.

Di samping dijadikan dana politik tentu saja untuk mengisi kantong pejabat-pejabat tertinggi di negara ini. Ratusan turunan tidak akan habis, bahkan cenderung bertambah. Karena mafia minyak ini sangat dekat dengan kekuasaan, maka kita dapat melihat benang merahnya. Bahkan belakangan ini hubungan makin mesra antara mafia dengan Cikeas, Muhamad Riza Chalid, Bambang Trihatmodjo, Rosano Barack cs dengan SBY, Pramono Edhie, Cikeas, Hatta R, Karen cs. Sumber-sumber saya menyebutkan Riza dalam sebulan terakhir ini rajin mengikuti rapat di Cikeas, Istana dan kantor Menko Ekonomi. Apakah ada deal-deal khusus ?

Modus korupsi mafia minyak ini juga terjadi dengan ‘penipuan’ yang dilakukan oleh mafia minyak terhadap kualitas & jenis minyak yang diimpor Pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hanya bisa mengolah minyak produksi Afrika dan Timur Tengah.

Pernah dengar kasus minyak ZATAPI yang diusut TEMPO ? Nah, mafia minyak ini seolah-olah impor minyak dari Afrika dan Timteng. Padahal minyak yang dibeli dari sana hanya sepertiga atau seperempatnya saja. Sisanya dua pertiga atau tiga perempat dibeli mafia minyak ini dari produsen / broker minyak yang lain. Transaksinya di tengah laut untuk memenuhi sisa kapasitas. Kualitas minyak yang dibeli ‘secara gelap’ di tengah laut itu tentu lebih rendah dibanding yang tercantum di BL atau dokumen-dokumen pengangkutan kapal. Contohnya, satu kapal tangker full capacity nilai minyak sebesar US$ 80-110 juta. Di BL tercantum nilai tersebut berikut kuantitas cargonya.

Dengan modus pengisian hanya sopertiga atau seperempat dari kapasitas, mafia minyak tersebut mencampur minyak dengan kualitas rendah dengan harga 20-30% lebih rendah. Berapa untung yang dikeruk oleh mafia minyak ini dgn modus pencampuran ? Mari kita hitung dengan cara sederhana. Asumsikan nilai impor minyak per kapal tanker USD 100 juta per shipment. Kapal dimuat dengan 25% minyak yang sesuai dengan BL impor.

Asumsikan saja harga minyak impor tersebut sesuai BL USD 100 / barel. Jika 75% minyak kualitas rendah yang dibeli di tengah laut itu = USD 70/barel. Maka keuntungan mafia minyak USD 75 juta x 30% = USD. 22.5 juta atau Rp. 210 milyar per shipment. Inilah modus yang pernah terbongkar. Nah, sekarang silahkan rakyat sendiri yang menghitung kerugian negara akibat mafia minyak jika nilai impor minyak kita tahun 2011 = Rp. 275 Triliun. Ada berapa ratus shipment /kapal tanker yang unloading minyak di RI setiap tahun ? Berapa puluh kapal yang melakukan proses pencampuran ini?

Intinya banyak modus yang dipakai oleh Mafia Minyak tersebut. Mereka tahu bahwa perampokan ini perlu dibeking oleh penguasa tertinggi republik ini. Dan mafia minyak ini juga telah memasang kaki di mana-mana. Termasuk investasi politik kepada calon-calon presiden yang berpotensi maju di 2014 mendatang. Mafia minyak ini hanya bisa dibasmi dengan 2 cara, yakni revolusi rakyat terhadap regim SBY yang sekarang atau pilih presiden RI yang bebas kooptasi mafia.

Uang negara kita yang dipungut dari pajak rakyat & penjualan sumber daya kekayaan alam kita (yang makin menipis karena dirampok) dikorup oleh mafia. Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN tidak akan bisa berkutik melawan mafia minyak ini, jika rakyat tidak mendukungnya. Dia juga takut dipecat oleh SBY. Terbukti Dahlan Iskan terpaksa memberhentikan komisaris-komisaris dan direksi-direksi Pertamina yang anti mafia minyak. Sekarang Pertamina 100% menjadi hamba mafia. Dahlan sendiri hati nuraninya mungkin menjerit, tetapi apa daya kuasa tak ada. Rakyat juga menjerit, tetapi tak berdaya karena tidak menurunkan penguasa.

Dalam sebuah diskusi bertema anti korupsi yang diselenggarakan KPK pada tahun 2012 lalu, seorang peserta bertanya siapa orang terkaya di Indonesia dan dari mana kekayaannya itu diperolehnya?

Panelis narasumber diskusi menjawab :”Konglomerat Indonesia terkaya sesungguhnya adalah Muhammad Reza Chalid. Penguasa bisnis migas Indonesia. Mengenai asal kekayaannya apakah dari korupsi atau tidak, kami pikir KPK yang lebih tahu”.

Mayoritas peserta diskusi terlihat bingung karena nama Muhammad Reza Chalid atau Pak Muh, asing di telinga mereka. Mungkin sempat terpikir mereka, narasumber diskusi sekedar bercanda. Harus diakui, sepak terjang Pak Muh di kancah permigasan Indonesia sangat rapih, tertutup rapat dan tak terendus publik. Sangat sulit mencari informasi atau dokumentasi mengenai kegiatan bisnisnya. Korupsi Zatapi US$ 45 juta.

Sebagai penguasa bisnis perminyakan Indonesia, pengaruh Pak Muh di pusat pemerintahan, Cikeas, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas dan terutama Petral sungguh luar biasa. Sudah banyak pejabat tinggi negara tumbang disingkirkan karena menghalangi agenda Pak Muh ini. Jenderal Pol. Purn. Sutanto, mantan Kapolri, disebut – sebut dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisaris Pertamina hanya gara – gara menghambat rencana Pak Muh menempatkan kaki tangannya Hanung Budya dan Crisna Damayanto sebagai Direksi Pertamina. Sutanto, selaku Kepala BIN tidak bersedia terbitkan ‘Clearence Letter’ atau surat bersih diri sebagai syarat diloloskan menjadi direksi Pertamina. Sutanto menolak Hanung Budya dan Crisna Damayanto karena keterlibatan mereka dalam korupsi pengadaan BBM impor ‘Zatapi’, yang dilakukan oleh salah perusahaan milik Pak Muh pada Desember 2007.

Awalnya Impor minyak mentah jenis baru, Zatapi, diklaim PERTAMINA berhasil menghemat devisa negara sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp. 40 miliar. Penghematan lumayan besar di tengah gejolak harga minyak mentah dunia saat itu yang menembus angka di atas 100 dollar AS per barel.

Berdasarkan evaluasi tender yang direkayasa, harga minyak mentah Zatapi diklaim lebih murah US$ 6 ketimbang minyak mentah jenis lainnya. Klaim harga lebih murah itu disampaikan anak buah Pak Muh, Irawan Prakoso yang juga menjabat sebagai Managing Director Global Energy Resource Pte Ltd.

Pengadaan minyak mentah jenis baru Zatapi yang diimpor Pertamina pada Desember 2007 sebagai tindak lanjut tender pengadaan BBM Impor yang dimenangkan Gold Manor International Ltd. Global Energy Resource Pte Ltd sendiri merupakan Holding Company (induk perusahaan) dari Gold Manor International Ltd yang melaksanakan impor Zatapi sebanyak 600 ribu barrel bermasalah itu. Masalah muncul bermula dari Komisi VII DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, pada 18 Februari 2008. DPR mempertanyakan kualitas impor minyak Zatapi sebanyak 600 ribu barel yang dilakukan Pertamina, pada akhir tahun 2007 itu.

Dewan meragukan kualitas BBM merk ZATAPI yang diracik oleh Gold Manor International, Ltd. Selain merupakan jenis minyak baru, Zatapi juga terbukti belum mendapat sertifikasi produk sebagai minyak produk yang layak dipasarkan secara bebas. Pertanyaan DPR kemudian merembet kepada penetapan harga, prosedur, hingga mekanisme penetapan perusahaan pemenang tender.

DPR mencurigai ada yang tidak beres dengan pengadaan minyak Zatapi dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket BBM, untuk menyelidiki korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Zatapi. DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan temuan kerugian negara hingga Rp 427 miliar akibat impor minyak Zatapi oleh Gold Manor International Ltd, perusahaan milik Muhammad Reza Chalid.

Kasus korupsi pada impor minyak Zatapi kemudian dilimpahkan ke Polri untuk diproses hukum. Tim penyidik Direktorat III/Tindak pidana korupsi Bareskrim Polri, melakukan penggeladahan di Kantor Pusat Pertamina dan menyita dokumen – dokumen terkait kasus korupsi itu.

Penyidikan Bareskrim Polri berkembang dengan penetapan 5 (lima) tersangka, mereka adalah Crisna Damayanto, selaku Vice President PT Pertamina, Burhanuddin Manajer Pengadaan pada Direktorat Pengelolaan dan juga Ketua Tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Operasi Direktorat Pengelolaan, dan Heri Purwoko selaku staf rencana operasi pada direktorat pengolaan PT Pertamina. Sedangkan dari Gold Manor Internasional, Polri menetapkan Direktur Utama Schiller Napitupulu sebagai tersangka. Kelima tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 junto UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah menetapkan 5 tersangka dalam korupsi merugikan negara US$ 45 juta, kasus korupsi ini kemudian dipetieskan tanpa diketahui alasannya sampai sekarang. Apakah kasus korupsi Zatapi sudah dihentikan secara resmi melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)? Jika sudah SP3, apa dasarnya? Apakah pernah dieksaminasi penerbitan SP3 kasus korupsi Zatapi itu ? Jika belum, kenapa?

Kepala BIN dan Direktur Utama Pertamina Dipecat

Itu sebabnya, Jenderal Polisi Purn. Sutanto sebagai mantan Kapolri yang mengetahui persis kasus korupsi itu, ketika menjabat sebagai Kepala BIN menolak memberikan ‘Clearence Letter’ terhadap Crisna Damayanto tersangka korupsi Zatapi dan Hanung Budya yang dinilainya sudah terkooptasi Muhammad Reza Chalid, pemilik Gold Manor International Ltd, penguasa bisnis migas Indonesia. Sikap tegas Sutanto terhadap Pak Muh dan kaki tangannya menyebabkan serangan balik dari Pak Muh terhadap Sutanto. Hasilnya, Sutanto diberhentikan dari Kepala BIN dan Komisaris Pertamina. Tidak dapat dipungkiri peran besar Pak Muh dalam pemecatan Sutanto itu.

Muhammad Reza Chalid (MRC) memiliki hubungan khusus dengan semua presiden Indonesia, lama dibina dan dibesarkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM RI selama 10 tahun), dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membina hubungan istimewa dengan SBY sejak beliau menjabat Menteri ESDM pada tahun 1999-2002. Pak Muh atau MRC mengenal baik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sejak beliau menjabat Wadanjen Koppasus. Dengan relasi kelas VVIP (very very important person) di republik ini, Pak Muh leluasa membangun kekaisaran bisnis migasnya dan menyingkirkan semua lawan politik atau musuh bisnisnya. Tidak hanya Jenderal Sutanto yang jadi korban terpelanting jatuh disikat Muhammad Reza Chalid. Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno dipecat dari jabatannya gara – gara berencana memindahkan kantor pusat dan kantor operasional Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan khusus untuk pengadaan BBM kebutuhan dalam negeri.

Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno (2006-2009) berencana memindahkan kantor pusat Petral dari Hongkong ke Jakarta, dan memindahkan kantor cabang operasional dari Singapura ke Batam. Tidak hanya itu, Ari bermaksud mengubah sistem PSC (Pertamina Supply Chain) yang sudah lama diterapkan di Pertamina. Hasilnya, Ari dicopot dari jabatannya. Siapa saja yang coba – coba berani otak atik Petral dan PSC Pasti disingkirkan oleh MRC alias Pak Muh.

Kekuasaan Pak Muh di Petral dan Pertamina mutlak dan absolut. Direksi Petral dan Pertamina ditentukan oleh Pak Muh sepenunnya. Mereka hanya boneka Pak Muh saja di Pertamina dan Petral. Bekerja untuk dan demi kepentingan Pak Muh selaku mesin uang dan ATM raksasa berjalan setiap penguasa republik ini.

Petral, kependekan dari Pertamina Energy Trading Limited, memang lagi jadi tema. Anak perusahaan Pertamina di Singapura itu, sejak pekan lalu, ramai diberitakan media massa karena kebobolan duit US$ 8,25 juta.

Kasus ini menambah panjang daftar penjarahan terhadap BUMN perminyakan beraset lebih dari Rp 100 trilyun itu. Banyak tangan kotor yang ditengarai ikut mengeruk duit Pertamina. Caranya macam-macam. Yang paling sering adalah menggembungkan nilai proyek, seperti kasus Kilang Balongan, yang hingga kini perkaranya masih berkubang di Gedung Kejaksaan.

Pembobolan Petral mencuat ke permukaan, setelah Ariffi Nawawi membeberkan pekara itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu pekan lalu. Raibnya fulus Petral, menurut Ariffi, berawal dari adanya transaksi derivatif, berupa jual-beli minyak mentah dengan perusahaan di Singapura. Jangka waktunya enam bulan. Petral menjaminkan US$ 9 juta di sebuah bank di Singapura. Selama transaksi, kurs rupiah menguat terhadap dolar.

Selisih duit yang seharusnya disetor ke kocek Petral justru diberikan ke perusahaan di Singapura tadi. Hingga kini, kata Ariffi, Pertamina tak mengetahui ke mana duit itu mengalir. “Ada oknum yang memalsukan tanda tangan direksi sehingga dana bisa cair,” ujar Ariffi. Perkaranya, katanya, sudah dilaporkan ke polisi Singapura.

Namun, penelusuran menemukan versi lain pembobolan Petral. Laporan Audit Internal Pertamina bertanggal 23 Oktober 2003 memaparkan kronologi dan kesimpulan kasus Petral. Dokumen yang dibuat pada masa Pertamina dipimpin Baihaqi Hakim ini juga dilengkapi hasil pemeriksaan terhadap petinggi perusahaan yang dianggap tahu perkara tersebut.

Tercatat empat eksekutif Petral diperiksa Tim Pemeriksa Pertamina. Mereka adalah Soekono Wahjoe (Direktur Utama Petral hingga September 2003), Zainul Ariefin (Direktur Keuangan Petral hingga September 2003), Muchsin Bahar (Komisaris Utama Petral), dan Burhanuddin Hasan (Komisaris Petral). Beberapa pegawai Petral, dari manajer hingga sekretaris, juga diperiksa. Tim audit itu beranggotakan lima orang, diketuai Hari Subagya dengan pengawas Sumi Harjono.

Pencurian deposito Petral sebenarnya sudah terendus pada akhir Juni 2002. “Waktu itu, saya minta dilakukan investigasi,” kata Ainun Naim, mantan Direktur Keuangan Pertamina. Doktor ekonomi lulusan Temple University, Amerika Serikat, ini curiga, karena perintah pemindahan US$ 9 juta duit Petral dari Credit Suisse Singapore Branch ke rekening Pertamina di BNI Gambir, Jakarta, ditolak bank. Ainun minta duit itu ditransfer karena sudah ngendon di Credit Suisse selama lima bulan. Sedangkan fasilitas kredit yang dijanjikan tak kunjung cair. Demikian juga ketika perintah yang sama diulang pada Agustus 2002. Hasilnya tetap nihil. Kemudian investigasi dilanjutkan secara resmi dengan membentukan Tim Pemeriksa Petral, berdasar surat keputusan Direktur Utama Pertamina Baihaqi Hakim pada Juli 2003.

Deposito Petral sebesar US$ 9 juta di Credit Suisse itu awalnya disetor pada 15 Februari 2002, sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit dari bank. Perusahaan minyak ini juga mendepositokan uangnya, antara lain, di Sumitomo Bank, BNP Paribas Hong Kong, dan Bank Mandiri, dengan tujuan sama. Dari bank-bank lain, pendanaan mengalir lancar. Tapi, tak sepeser pun dana mengucur dari Credit Suisse.

Perkongsian Petral dengan Credit Suisse bermula dari perkenalan Zainul Ariefin, Direktur Keuangan Petral ketika itu, dengan Lim Chee Chien, Asisten Direktur Kredit Credit Suisse yang kini tak lagi menjabat. Keduanya dipertemukan Dedy H. Garna, pemilik Aceasia Commercial Enterprises Ltd –perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 18 Juni 2001.

Zainul bahkan pernah bertandang ke rumah Dedy di Bandung, ketika pengusaha “kota kembang” itu menikahkan anaknya pada 2002. Zainul juga mengenalkan Dedy pada Soekono Wahjoe, ketika itu Direktur Utama Petral.

Dalam dokumen pemeriksaan Tim Audit Internal Pertamina disebutkan, Soekono menyatakan pernah mengunjungi rumah Dedy. Ia menyebut nama Boediono, yang menemaninya selama di Bandung. Boediono adalah pengusaha yang dikenal punya hubungan akrab dengan sejumlah direksi Pertamina. Tapi, ketika dihubungi GATRA, Boediono mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan Dedy dengan Soekono itu. “Nggak, nggak ada itu,” katanya, singkat.

Aceasia sempat menawarkan dana US$ 40 juta untuk Petral. Namun, Soekono Wahjoe tak berminat. Kemudian Dedy menggandeng Lim Chee Chien menawarkan dana dari Credit Suisse, dengan syarat ada jaminan US$ 9 juta tadi. Petral kepincut. Menurut penelusuran auditor, Aceasia sangat berperan dalam perkongsian antara Petral dan Credit Suisse.

Zainul lalu mentransfer US$ 9 juta dari rekening Petral di BNP Paribas Hong Kong ke Credit Suisse Singapore. Tiga hari kemudian, perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk Petral diteken. Petral diwakili Soekono Wahjoe dan Zainul Ariefin. Credit Suisse diwakili Phillipe Mettraux dan Joseph Sim.

Pada kesempatan itu, ikut ditandatangani pula dokumen board of resolution, yang memperluas kerja sama kredit hingga mencakup pertukaran devisa dan penarikan tunai. Bila penarikan duit dilakukan, Petral akan berutang sejumlah duit yang ditarik, sementara duit jaminan masih sebagai deposito. Sesuai dengan perjanjian itu, baik Zainul maupun Soekono berwenang melakukan transaksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

Inilah yang jadi pangkal persoalan. Menurut Muchsin Bahar, sebagaimana tertuang dari pemeriksaan terhadapnya, board of resolution yang menyetujui perluasan kerja sama kredit di luar bisnis inti Petral itu harusnya ditandatangani lebih dulu oleh dewan komisaris. Karena belum ada, seharusnya direksi Petral menarik board of resolution itu. Tapi tak dilakukan.

Burhanuddin Hasan, komisaris sewaktu kasus itu terjadi, mengaku hanya tahu sedikit ihwal kasus Petral ini. Tapi, ia tak mau bicara kepada GATRA. Di manajemen Petral yang baru, Burhanuddin masih menjadi komisaris.

Dedy dan Lim Chee Chien yang paham dengan kebijakan pencairan dana itu kemudian memanfaatkan situasi. Mereka, berdasar versi audit, memalsu tanda tangan komisaris Petral pada dokumen board of resolution. Perintah pencairan duit US$ 8 juta dari rekening Petral untuk dipindahkan ke Aceasia di Credit Suisse, dengan memalsu tanda tangan Zainul, lalu dibuat. Perintah itu tak menggunakan kop surat resmi.

Selanjutnya, laporan rekening bulanan Petral di Credit Suisse yang seharusnya dikirim ke kantor dilayangkan ke rumah Zainul Ariefin di Peck Hay Road, Singapura. Zainul mempertanyakan hal itu kepada Dedy H. Garna. Pengusaha ini memberi alasan Petral akan pindah kantor, sehingga korespondensi dialamatkan ke rumah Zainul. Direktur Keuangan Petral itu tak keberatan.

Karena duit sudah dipindah ke Aceasia, posisi keuangan Petral berubah. Petral kini punya deposito US$ 9 juta, sekaligus utang ke Credit Suisse US$ 8 juta. “Pada laporan bulan Maret, utang itu muncul,” kata Zainul, sebagaimana disebut dalam dokumen audit Pertamina. Sebenarnya kondisi itu terjadi sejak Februari.

Kepada tim audit, Zainul menyatakan tak tahu alasan munculnya utang di laporan rekening Petral dari bank. Sehingga ia tak melaporkan posisi utang itu dalam laporan bulanan. Zainul mengaku pernah menanyakan hal itu kepada Credit Suisse. Dijawab Lim Chee Chien, bank tak bisa mengungkapkan soal itu.

Dalam laporan kas bulanan pada Juni 2002, posisi utang itu juga tak dicantumkan. Untuk menunjukkan seolah-olah ada transfer –setelah ada perintah dari Ainun– dalam laporan posisi kas Petral 24-28 Juni 2002, ditulis uang di Credit Suisse sudah dipindahkan ke BNI Gambir. Jumlahnya US$ 8,9 juta. Sehingga saldo Petral di BNI menjadi US$ 19,7 juta. Padahal, rekening korannya di BNI Gambir hanya US$ 10,86 juta ketika itu. Artinya, pemindahan dana itu fiktif belaka.

Zainul Ariefin mengaku menerima pesan “khusus” dari Pertamina Jakarta. Isinya, kalau ada kontrak kerja sama dengan Aceasia, duit Petral boleh dipertahankan di Singapura. Jika tak ada kontrak, rekening di Credit Suisse harus ditutup. Tapi, Zainul tak ingat nama sang pemberi pesan.

Berbekal “masukan” tadi, Zainul mengontak Dedy dan mendesaknya agar membuat kontrak kerja sama. “Kami ingin uang tetap di Singapura,” katanya. Sebab, menurut dia, menggunakan fulus di Singapura untuk bisnis Petral lebih mudah dibandingkan dengan memakai dana dari Jakarta.

Kontrak kerja sama pengelolaan duit Petral oleh Aceasia kemudian diteken Zainul dan Dedy Garna pada 12 Agustus 2002. Surat berlaku surut sejak 27 Februari 2002 atau sehari setelah pemindahan rekening Petral ke Aceasia. Pemberlakukan perjanjian secara surut ini, menurut Zainul, untuk memberikan keuntungan kepada Petral, karena deposito sudah ada sejak Februari.

Penandatanganan perjanjian tersebut, masih kata Zainul, tak diberitahukan kepada Soekono Wahjoe. “Kata dia, tanda tangan saya sudah cukup karena nanti juga bisa diubah,” katanya. Dalam kontrak itu disebutkan, Aceasia menjadi pengelola US$ 8 juta duit Petral di Credit Suisse. Sebagai imbalannya, Petral mendapat bunga investasi US$ 900.000 sampai saat jatuh tempo.

Pada perjanjian itu juga disebutkan, jatuh tempo pembayaran pokok investasi dan bunga kepada Petral pada 14 Maret 2003. Aceasia ternyata wanprestasi. Tim audit berkesimpulan, tindakan Zainul telah melampaui wewenang jabatannya. Ia meneken kontrak perjanjian dengan pihak di luar Petral, tanpa persetujuan tertulis Direktur Utama Petral. Belakangan, Zainul memang memberitahu Soekono, tapi sudah terlambat.

Petral juga menghadapi masalah lain, yakni membayar utang US$ 8 juta yang tercatat di buku Credit Suisse yang jatuh tempo pada 10 April 2003. Sehari sebelumnya, manajemen Petral berunding di kantor Petral untuk menyelesaikan kasus ini. Masukannya ada dua. Pertama, menutup rekening Petral di Credit Suisse. Kedua, utang ditutup dengan deposito Petral yang ada di bank tersebut.

Mereka memilih opsi kedua. Pilihan inilah yang menyebabkan Petral menanggung rugi US$ 8 juta, ditambah bunga investasi yang seharusnya diterima Petral sebesar US$ 250.000. Langkah ini dinilai tim audit bisa melemahkan posisi Petral. Sebab, dengan cara itu, berarti Petral mengakui utang.

Zainul lalu menghubungi Joseph Sim dari Credit Suisse. Ia ingin tahu penyebab munculnya utang US$ 8 juta. Ia juga menanyakan adakah duit yang ditransfer dari rekening Petral. Joseph mengiyakan. Ia menyebutkan, transfer terjadi pada 26 Februari 2002. “Saya shock dan tak percaya ada yang berbuat aniaya seperti itu,” kata Zainul kepada tim audit. Joseph juga memberitahu, perintah transfer itu atas nama Zainul.

Direktur Keuangan Petral itu lantas minta Joseph mengirimkan dokumen perintah transfer tersebut. Meski tanda tangan di dokumen mirip dengan tekenannya, ia merasa tak pernah menorehkannya. Akhirnya, pada 17 April 2003, Zainul melaporkan kasus ini ke polisi.

Dokumen transfer yang berisi tanda tangan Zainul diserahkan ke Health Security Authority Singapura untuk diteliti keasliannya. Hasilnya dinyatakan palsu. Karena “bodong”, Petral beranggapan pemindahan duit ke rekening Aceasia tak sah. Namun, bank hingga kini belum mau mengembalikan duit Petral itu.

Dedy Garna, yang diduga punya andil penting dalam pembobolan duit Petral, belum jelas keberadaannya. Penelusuran GATRA untuk mencarinya belum membuahkan hasil. Walau begitu, Zainul, seperti dinyatakan kepada tim audit, optimistis Petral bakal bisa menarik duitnya. Begitu juga Soekono Wahjoe. “Kami hanya minta tanggung jawab bank yang telah mengeluarkan uang dengan tak hati-hati,” katanya.

Ia menyerahkan penyelesaian perkara dengan pihak Aceasia kepada kepolisian Singapura. Pada 16 Desember 2003, Petral menuntut Credit Suisse ke pengadilan Singapura. Harapannya, duit segera kembali ke kocek Petral. Sehingga wajah Petral yang kini murung segera berubah sumringah, seperti pejabat Pertamina ketika mendengarkan suara Krisdayanti.

Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral) kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

Betapa tidak, pada hari yang sama Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulkan agar membubarkan Petral. Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats)

Pertanyaannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company. Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu. Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia. Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Tunjuk Langsung

Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN. Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

  • Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.
  • Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.
  • Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

Persyaratan Menjadi Rekanan Petral

Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Kriteria peserta tender :

  1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
  2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
  3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:

  • Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore) • PTT – PTT Trading di Singapore • SK – SK Energy International (Singapore)
  • PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
  • Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore • Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
  • BP – BP Singapore Pte. Limited
  • Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur • CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
  • S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.

Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.

Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.

Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.

Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.

Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir

Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.

Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.

Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.

Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

Proporsi Pengadaan Minyak Mentah

Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

MM Domestik : 65 %

Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)

MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%. (Pelaku Usaha Migas / Informan Rahasia BHC)

BERSAMBUNG di “Siapa Sih Mafia Migas Itu ?” Kesaksian Pelaku (1a)…!!!

http://www.bonihargens.com/2014/07/12/2401/siapa-sih-mafia-migas-itu-kesaksian-pelaku-1.php


Leave a comment

Indonesia, Negara Tanpa Pilot (Indonesia, state without a Pilot)

Apa sesungguhnya yang terjadi antara KPK dan Pejabat polisi hanya persoalan sederhana yang terbaca di media?

KPK lahir ketika reformasi muncul untuk membersihkan lembaga-lembaga yang tugas pokok dan pungsinya memberantas kejahatan korupsi mandul. Sebab sistemnya telah dirusak oleh penguasa yang diikuti oleh para elit dan pejabat hingga kini.

Tugas KPK sungguh berat melawan status quo. Para elit dan pejabat, baik militer maupun sipil sudah biasa menilep uang dari negara dengan dalih bermacam-macam. Ketika zaman berubah dan ada lembaga ingin memberantas kejahatan itu mereka melawan.

Oleh karena itulah direka-reka untuk menjerat pimpinan KPK. Kriminalisasi ini oleh para petinggi polisi di media dengan dalih bermacam-macam. Yang sesungguhnya mereka sudah terbiada memeras rakyat, mengkriminal orang-orang kritis, dan pelanggaran yang lain sehingga mereka enggan berubah dan berbenah.

Pernahkah mereka bertanya kepada masyarakat tentang polisi? Polisi yang bagaimanakah yang diinginkan oleh mereka?

Negara Indonesia ini sudah lama bergerak tanpa pemimpin. Segala sesuatu berjalan sesuai hukum alam berlaku. Rakyat bisa hidup hanya sekedar bisa makan dan sedikit jajan. Sebab, kekayaan alam negeri inisudah dikuasai para perampok asing. Namun, penguasa tak berani melawan. Secara tekstual terlihat legal, ada MOU-nya, tapi secara substansial perjanjian itu adalah batal. Sebab ternyata dan kenyataannya itu sangat merugikan Indonesia dan yang menjadi korban adalah rakyat, yakni dimiskinkan secara sistematis.

Persoalan KPK dan polisi muncul sebab negara ini sudah lama berjalan secara natural, walaupun ada yang berkoar-koar bahwa ini negara hukum. Tapi hukum yang mana yang berlaku?

Inilah episode negara tanpa pilot!

nusantara, 26-2-2015


Leave a comment

Samsat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

Jika Anda mengurus mutasi dari kota jakarta ke daerah di wilayah sekitarnya sebenarnya cukup mudah dan atau sebaliknya, hanya untuk itu membutuhkan informasi yang cukup, terutama untuk perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Sebab banyak hal tak terduga.

Umpama Anda mengurus mutasi dari DKI ke Depok, Bogor atau wilayah lainnya bisa habis 1 juta atau bahkan lebih. Apalagi jika biaya itu jatuh ke tangan oknum orang dalam, atau orang luar bisa dimainkan.

Padahal jika mereka mau melegalkan biaya secara transparan masyarakat sebenarnya mau, asalkan jelas dan tak dimahalkan. Contoh jika dari DKI ke Bogor pajak berapa dan ditambah biaya ongkos, dari DKI ke Depok biaya pajak ditambah ongkos berapa dan begitu seterusnya.

Di Samsat Depok untuk balik nama satu wilayah. 1 motor dibawa cek fisik, diminta rp. 30 rb, 2. bawa berkas ke loket 3 ditawarkan mau kolektip/ tidak buat BPKB (an. baru)? 1) kolektif biaya rp. 200 rb, 2) jika urus sendiri tetap diminta rp. 50 rb, lalu bayar pajak sesuai umur kendaraan, terakhir ambil nomor kendaraan, rp.5 rb. Jadi jumlah: sekitar rp. 600 rb.

Untuk BPKB jika user mengurus sendiri di Polda Metro Jaya dengan membawa berkas lanjutan dari Samsat.

Jika uang yang (recehan) dari masyarakat itu dijumlahkan perhari x 30 hari x 12 (setahun) berapa?

Ketidaktahuan masyarakat tentang mutasi atau baik nama surat2 motor atau kendaraan menjadikan lahan pungutan yang liar. Apakah hal itu akan terus dibiarkan? …. Tentu kita berharap hal itu dihentikan dan tidak ada lagi pungutan liar.

nusantara, 15-1-2015


Leave a comment

Urus Sendiri Surat Kendaraan

info mutasi motor

think globally act locally

Berbekal pengalaman mengurus sendiri surat sepeda motor milik ayahku di Samsat Cibabat, Bandung Barat, pada dekade 1980-an, aku sekarang selalu mengurus surat kendaraanku di Samsat.

Bukan hanya mengurus perpanjangan masa berlaku STNK yang rutin setiap tahun, tapi juga mengurus mutasi + balik nama, waktu alih-kepemilikan motor Tornado 1995, dan mutasi waktu perpindahan alamat dari Jakarta Timur ke Sasakpanjang.

Syarat MUTASI atau BALIK NAMA STNK BPKB Kendaraan bermotor keluar daerah:

  1. BPKB
  2. STNK
  3. Cek Fisik
  4. Kuitansi Pembelian apabila alih kepemilikan
  5. Identitas pemilik
    a. Atas Nama Perorangan : KTP) / SIM

Kecuali kalau mutasi (saja), kuitansi pembelian tak usah disertakan.

Biaya mutasi dari Jakarta ke Depok, Tangerang, dan Bekasi (atau sebaliknya), menurut daftar harga biro jasa Mitra Polda Metro Jaya, untuk sepeda motor Rp 750.000 dan mobil Rp 950.000 (belum termasuk pajak/PKB dan denda [bila ada]).

Itu harga versi biro jasa loh. Tetanggaku bahkan ada yang kena Rp 800.ooo-Rp 850.000 untuk sepeda motor…

View original post 360 more words