boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Waspadai Pers “Pelacur” Dari Kekuasaan Sang Pengusaha!

SEBELUMNYA, mari kita tengok sejenak salah satu tokoh pergerakan yang juga sebagai wartawan yang sangat aktif berjuang, juga amat tegas membela hak-hak rakyat pada masa kolonial. Yaitu Abdul Muis.

Mungkin tak banyak yang tahu, bahwa Abdul Muis adalah tokoh pertama yang dinobatkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Ia wafat tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Cikutra, Bandung.

Meski Abdul Muis adalah putra asal Minangkabau yang lahir di Agam, Sumatera Barat, 3 Juli 1883. Namun ia banyak berjuang dan mengabdikan diri di tanah Jawa dan untuk seluruh Indonesia. Yakni setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Ia bahkan termasuk salah seorang pencetus berdirinya Technische Hooge School – Institut Teknologi Bandung (ITB) di Priangan.

Semasa hidup, Abdul Muis banyak menggunakan Pers sebagai alat perjuangannya. Ia meninggalkan pekerjaannya di Departemen Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Agama) lalu lebih memilih menjadi seorang wartawan di Bandung.

Tahun 1905 ia menjadi anggota dewan redaksi majalah Bintang Hindia, wartawan Majalah Neraca, lalu tahun 1913 menjadi Pemimpin Redaksi “Harian Kaoem Moeda”. Ia melawan dan menentang pemerintahan kolonial (Belanda) tidak dengan menggunakan senjata api ataupun tajam, tetapi melalui pena. Dan ia mampu membuktikan bahwa pena lebih “tajam” daripada pedang.

Dan dari situlah ia memulai perjuangannya untuk Indonesia. Yakni sebagai seorang sastrawan, wartawan, nasionalis dan politisi yang sangat keras melawan Belanda lewat tulisan-tulisannya. Salah satu tulisannya di harian berbahasa Belanda “De Express”, Abdul Muis pernah mengecam seorang Belanda yang menghina orang Indonesia.

Selain sebagai wartawan, tahun 1918 Abdul Muis juga pernah dipercaya sebagai anggota Volksraad (dewan rakyat) mewakili Central Sarekat Islam. Kemudian saat Belanda mengasingkannya di Garut, ia malah menjadi anggota Regentschapsraad (dewan kabupaten) tahun 1926, lalu menjadi Regentschapsraad Controleur (pengawas dewan kabupaten) hingga Jepang masuk ke Indonesia.

Membayangkan perjuangan Abdul Muis ketika itu, tentulah situasinya amat berat, karena teknologi pada saat itu belumlah berkembang seperti saat ini, tetapi bentuk perjuangannya sangatlah jelas adalah untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh kolonialis (asing) terhadap rakyat Indonesia.

Dan itulah sekelumit kisah Abdul Muis sebagai salah satu contoh tokoh pergerakan yang menggunakan Pers sebagai alat perjuangannya, dan tentu saja itu sangat patut dijadikan panutan oleh pelaku maupun tokoh-tokoh Pers yang hidup di era saat ini. Sebab, ia adalah tokoh Pers sekaligus wartawan yang samasekali tak ingin disogok, apalagi diperbudak dan menjadi “pelacur” (menjual diri) untuk kepentingan asing dan kelompok tertentu saja.

Sayangnya, sekarang justru kelihatan sebaliknya. Sejumlah Pers malah terindikasi sebagai “pelacur” yang hanya cenderung “melayani” (membela) pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan asing dengan melakukan penzaliman dan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang berupaya menghalau “nafsu” asing untuk kembali menguasai negeri ini.

Dan Pers “pelacur” seperti ini sangat mudah dideteksi, terutama pada situasi pertarungan politik jelang pemilu atau pilkada. Selain itu, “penampakan” Pers “pelacur” seperti ini juga dapat terlihat ketika terjadi benturan sebuah kebijakan di lingkungan pemerintahan, misalnya masalah PT. Freeport, Blok Masela, dan lain sebagainya.

Dan konon, salah satu media massa yang bertolak-belakang dengan nuansa dan semangat perjuang pahlawan Abdul Muis adalah Majalah Tempo. Jika pada masa lalu Abdul Muis sebagai tokoh Pers berjuang melawan kezaliman negara luar terhadap rakyat Indonesia, Majalah Tempo saat ini justru melakukan penzaliman terhadap Rizal Ramli sebagai tokoh pergerakan sekaligus salah satu pejabat negara yang kerap tegas membela kepentingan rakyat, termasuk menghalau “nafsu” negara luar agar tidak seenaknya memaksakan kehendaknya untuk menguasai kekayaan alam negeri ini.

Mengapa Majalah Tempo dinilai melakukan penzaliman terhadap diri Rizal Ramli?

Begini cerita singkatnya, dan publik juga sebetulnya sebagian besar sudah tahu. Bahwa Rizal Ramli adalah sosok “petarung” yang pantang menyerah apapun risikonya akan tetap berhadapan dengan siapapun ketika berjuang membela hak-hak rakyat.

Olehnya itu, kehadiran Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja nampaknya merupakan “mimpi buruk” bagi Jusuf Kalla (JK) beserta kelompoknya. Sebab, sejak dulu Rizal Ramli memang sangat dikenal sebagai penganut ekonomi kerakyatan, sementara JK sebagai pengusaha adalah penganut ekonomi neoliberal yang kini “berlabel” penguasa itu diduga kuat akan menggunakan kekuasaannya untuk “berbisnis”.

Benar saja, sejumlah kebijakan pun dikritisi dan dikoreksi secara tegas oleh Rizal Ramli. Sebab, selain diduga ada kepentingan terselubung dari JK bersama kelompoknya, sejumlah kebijakan itu juga dinilai tidak sesuai dengan cita-cita Trisakti serta Nawacita, dan cenderung hanya menimbulkan kerugiaan bagi bangsa dan negara.

Kritik dan koreksi yang dilakukan Rizal Ramli itu pun membuat publik nampaknya makin mengerti, tentang mengapa JK dan kelompoknya begitu sangat menghendaki proyek listrik 35 ribu Megawatt. Juga publik kelihatannya makin memahami mengapa Sudirman Said selaku Menteri ESDM begitu nampak sangat mati-matian (meski menabrak aturan) demi membela PT. Freeport. Selain itu, publik juga nampaknya semakin memahami mengapa Sudirman Said begitu ngotot menghendaki metode offshore pembangunan Kilang Gas Blok Masela meski harus melawan kehendak rakyat Maluku.

Merasa “rencananya” dihalang-halangi dan “diobrak-abrik” oleh Rizal Ramli, JK bersama kelompoknya pun sepertinya kompak melakukan perlawanan kepada Rizal Ramli dengan menuding sebagai sumber kegaduhan di dalam kabinet.

Dan besar dugaan, salah satu bentuk perlawanan kubu JK tersebut adalah dengan mengerahkan kekuatan propaganda melalui media massa. Tentu saja ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak pihak-pihak lain (termasuk rakyat) agar dapat turut menyudutkan Rizal Ramli.

Misalnya seorang rohaniawan, Romo Benny, pada Kamis (10/3/2016) di Metro TV dalam acara Prime Time News, tiba-tiba “disulap menjelma” bak pakar Hukum Tata Negara dengan menyampaikan protes dan keberatannya terhadap Rizal Ramli yang telah melakukan penambahan kata “Sumber Daya” di belakang nomenklatur (penamaan) Kementerian Koordinator Kemaritiman. Parahnya, Romo Benny menuding Rizal Ramli telah melakukan pembangkangan karena masalah penambahan nomenklatur tersebut.

Anehnya, pada hari yang sama (Kamis, 10/3/2016), Tempo.co juga menayangkan dua judul tulisan yang berbeda namun dengan tema yangsama, yakni masalah penanganan dwelling-time. Anehnya, dalam tulisan tersebut, Tempo nampaknya sengaja memunculkan data yang sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini (data 6 bulan lalu).

Lucunya lagi, kedua judul yang berbeda tersebut pada beberapa paragraf terdapat tulisan yang sama persis rangkaian kalimatnya. Di antaranya kalimat, “Jokowi mengaku kecewa karena dwelling time di Indonesia mencapai enam-tujuh hari.” Padahal di dashboard online Pelabuhan Tanjung Priok jelas-jelas saat ini menunjukkan dwelling time sudah berada pada posisi normal 3,6 hari.

Apakah Romo Benny melalui Metro TV dan juga dengan Tempo.co atau dengan pihak lainnya tersebut merupakan bagian dari bentuk “pengerahan perlawanan” yang telah di-setting oleh kelompok JK atau tidak, entahlah??? Juga apakah hal-hal tersebut merupakan upaya balas dendam atas ditetapkannya salah satu orang JK (RJ Lino) atau tidak, entahlah???

Yang jelas penayangan Metro TV dan Tempo.co tersebut cukup terkesan manipulatif, sehingga sangat patut dicurigai sekaligus diwaspadai sebagai salah satu upaya penzaliman sekaligus kejahatan dari kubu JK guna menghentikan langkah para tokoh perjuangan dan pergerakan seperti Rizal Ramli yang memang sangat aktif menghalau “nafsu” sang pengusaha yang juga sebagai penguasa itu.

Pernah menonton salah satu Film James Bond berjudul Tomorrow Never Dies? Secara umum kira-kira seperti itulah yang sedang dilakukan oleh kelompok JK.

Dalam film tersebut, si jahat bernafsu lalu berupaya menguasai dunia, bukan dengan menggunakan kekerasan, melainkan dengan menguasai media komunikasi massa. Pesan transparan yang diberikan oleh film ini, bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin terancam oleh pihak-pihak pengendali ‘kekuasaan media’, yaitu mereka yang menguasai jaringan televisi, studio produksi film, dan media komputer, yang tertarik membangun konspirasi untuk menguasai apa saja menurut seleranya.

Di saat seperti itu, insan Pers benar-benar merasa merdeka namun kehilangan idealisme dan nurani, sehingga media massa pun tak lagi segan-segan menjadi “pelacur” untuk menjadi “budak” sang pengusaha yang juga berlabel penguasa itu.

Tentang penggambaran tersebut, Jakob Oetama selaku pendiri Kompas Gramedia pernah berpesan, “Kemerdekaan Pers jangan hanya mengutamakan freedom from, tetapi juga harus diimbangi freedom for, yaitu kemerdekaan Pers untuk rakyat. Membela kepentingan rakyat sudah jadi naluri dan nurani wartawan di mana-mana.”

Jujur, pesan Jakob Oetama tersebut secara kebetulan menjadi motivasi saya mencintai profesi sebagai wartawan yang saya tekuni sejak tahun 1990-an. Di samping itu, saya juga punya ideologi (pandangan) dan alasan tersendiri mengapa harus memilih “hidup” sebagai seorang wartawan yang saya yakini sebagai pekerjaan yang sangat mulia itu.

Menurut pandangan saya, bekerja dalam penerbitan media massa ibarat melakukan “pekerjaan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi”, yakni sama-sama menyebarkan dan menyampaikan “ayat-ayat” kebenaran untuk menjadi manfaat bagi seluruh makhluk. Bedanya, nabi-nabi menuliskan “kebenaran” itu di dalam sebuah media yang disebut kitab (Kitab kaum Islam disebut Quran, bahasa Inggrisnya adalah Koran), dan para nabi itulah yang bertindak sebagai “pemimpin redaksi” atas kitab masing-masing.

Perbedaan lainnya, para nabi menerbitkan kitab (medianya) hanya dalam sekali periodik penerbitan, selanjutnya akan terus dicetak dalam jumlah oplah yang tak terbatas. Sedangkan para penerbit media massa (cetak) punya priodik penerbitan yang bervariasi (harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya). Tetapi, yang menjadi inti dalam hal ini adalah hendaknya sebagai insan Pers ataupun pemilik media massa untuk selalu memberi “petunjuk” ke arah kebenaran, bukan pembenaran menurut selera dan rekayasa dari kelompok tertentu yang justru akan memunculkan tragedi-tragedi baru yang mengenaskan dan juga menjerat korban-korban yang tak bersalah.

Jadi, bekerja sebagai insan Pers sesungguh memang sangatlah mulia jika dilakukan dengan benar. Sebaliknya, akan menjadi pekerjaan yang sangat dilaknat Tuhan apabila media massa dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melakukan penzaliman terhadap individu atau kelompok yang memperjuangkan kebenaran.

Ada kutipan pesan menarik dari mantan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Al-Ahram terbitan Kairo-Mesir, Dr. H. Hassan Albanna, bahwa: ‘’the job of journalist is not for hunting news only, but how to save the people’’ (tugas utama seorang wartawan sejati, bukan hanya mampu memburu berita, tapi harus juga dapat menyelamatkan orang-orang,– yang teraniaya).

Bahkan mantan Pemred PosKota, H. Sofyan Lubis (almarhum), pernah secara tegas melontarkan sindiran keras kepada para pemilik media massa agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai insan Pers. Ia mengatakan, bahwa Pers Indonesia jangan sampai menjadi ‘’centeng’’ (anjing penjaga malam) buat para pejabat rakus, ataupun ‘’pelacur’ buat penguasa dan pengusaha.

H. Sofyan Lubis yang juga mantan Ketua Umum PWI Pusat itu mengajak Pers Nasional agar tidak segan-segan menjalankan kontrol sosial dengan tajam, transparan, akurat namun berimbang. Karena, katanya, Pers juga berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai kebenaran, bukan pelindung kejahatan terselubung, atau menjadi alat propaganda yang bombaptis, sesat dan menyesatkan informasi yang hakiki.

Cover both side dan croos check, buat menjaga kemuliaan sejati seorang wartawan, adalah hendaknya wajib dijadikan sebuah prinsip untuk tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan. Sehingga, nantinya tidak melahirkan opini keliru, dimana seringkali ‘ber­naung’ di bawah ketiak pemilik sebuah media raksasa.

Suatu berita yang tidak memenuhi prinsip cover both side yang disusun oleh jurnalis tidak ada bedanya membangun reality in imagination (kenyataan dalam imajinasi), bukan real in reality (nyata dalam kenyataan). Berita yang disusun berdasar reality in imagination rata-rata lebih merupakan pekerjaan kehumasan, bukan jurnalistik.

Sehingganya, jika suatu media banyak gagal melakukan cover both side karena mungkin media tersebut sangat sulit lepas dan bebas dari kepentingan pemilik yang memihak pada kelompok tertentu, maka media massa tersebut hanya sebatas sebagai media pengawal aspirasi dan penyambung lidah sang pemilik. Dan media seperti ini lebih pantas dinamai sebagai media humas yang bertugas hanya untuk memenuhi kepentingan pemilik.

Padahal bila peran dan fungsi media massa atau Pers bila dilaksanakan dengan benar, maka akan membawa manfaat dan kemajuan besar bagi negeri ini. Saya justru membayangkan, betapa dahsyatnya jika para pemilik media dapat bersatu dan kompak untuk tidak memberitakan atau menulis “ide-ide” dari oknum-oknum pejabat pemerintahan atau siapa saja yang nyata-nyata telah terindikasi melakukan pelanggaran, baik sebagai koruptor maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

Sebagai kesimpulan dari saya, bahwa suatu negara yang dianggap telah rusak sebenarnya masih bisa menjadi baik (bahkan maju dan berkembang) apabila negara tersebut mendapat “asuhan” dari elite-elite dan juga media-media massa yang baik dengan berani tampil (seperti Rizal Ramli) dalam membela kepentingan umum.

Sebaliknya, Elite-elite dan juga media-media massa yang dianggap telah “rusak” (mental dan moralnya) karena melakukan kegiatan yang merugikan bangsa dan negara hanya akan melahirkan generasi-generasi yang rusak pula, salah satunya rusak karena “melacur” (menjual diri, bangsa dan negaranya) demi kepentingan kelompok tertentu. Jadi waspada… dan waspadalah!!!

http://abdulmuissyam.blogspot.co.id/…/waspadai-pers-pelacur…

Advertisements


Leave a comment

proxy war by freeport in indonesia?

Kronologi Pertemuan Keluarga JK dengan Bos Freeport

Asal usul Freeport mengapa melakukan eksplorasi, penambangan dan pengerukan, pengangkutan serta perampokan barang tambang di Indonesia yang semula misterius sedikit demi sedikit mulai terkuak. Mereka banyak melakuakan lobi, terutama terhadap para pejabat Orde Baru (New Order). Sebelumnya terhadap Orde Lama tak berhasil, sebab Bung Karno sangat hati-hati terhadap keinginan asing, terutama Amerika. Pada rezim Orde Baru mereka bisa masuk, setelah Bung Karno tumbang, tahun 1966-1967.

Sejak Orde Baru hingga kini asing banyak menguasai kekayaan tambang Indonesia, dengan perjanjian yang tak jelas. Ketidakjelasan ini berlanjut sebab mereka melobi dan menyuap para pejabat yang dengan mudah dibodohi kaum asing.

Kini, paska Orde Baru mereka melakukan hal sama, namun zaman telah berubah. Oleh karena itu mereka menggunakan pihak ketiga, yakni orang dalam sendiri yang memahami peta politik dan kawasan Indonesia, yang mau diajak kerja sama dan berkhianat kepada negara. Siapa mereka? Para antek asing yang sudah diberi uang atau pernah dibantu atau dibiayai asing. ‘Tidak ada makan siang gratis bukan?’

Freeport dari Amerika salah satunya, dan banyak korporasi lainnya. Melalui Presiden direkturnya, para pejabat Indonesia diadu domba, antara pejabat legislatif (DPR) dan eksekutif (menteri ESDEM), dengan menyiarkan sadapan pembicaraan ke media. Dalam rekaman yang terdiri 3 orang, PRESDIR Freeport sebagai perekam, SN, MR tak ada kesepakatan apapun, hanya seperti orang ‘ngobrol’.

Kasusnya sedang ditangani MKD (majelis kehormatan dewan) dan lemabaga lain. Namun, hingga kini belum jelas ujung pangkalnnya. SN  mendahului hasil keputusan sidang MKD. Sebagaimana banyak diberitakan di media massa.

Gaduh politk itu sengaja diciptakan agar perhatian masyarakat beralih ke kasus perseteruan para elit, dan bukannya pelanggaran Freeport  yang luar biasa, yang melakukan pengerukan, pencemaran lingkungan dengan limbah, pemiskinan dan pelanggaran konstitusi negara Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) dan banyak lagi. Dengan politik yang kacau mereka bisa leluasa untuk memuluskan dan memetik keinginan mereka, yakni eksploitasi tambang emas, perak, tembaga untuk kemakmuran Amerika.

Jika mudah diadu domba dan tidak bersatu maka kehancuran akan menanti….

Nusantara, 14-12-2015

rujukan

dari berbagai sumber


Leave a comment

Freeport, Akankah Didiamkan Merampok Emas Indonesia untuk Kemakmuran dan Kemegahan Amerika? Tak ada kata lain, Usir!!

Data FREEPORT *

Sejak 1967 pada awal era Suharto hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.

Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.

Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba.

Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. “Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut,”. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang dirilis Oleh PT Freeport Indonesia dan dimuat oleh BBC news, bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia pada aksi mogok perharinya mencapai US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Maka manusia awam sekalipun dapat menebak, berapa besar penghasilan PT Freeport Indonesia perhari. Artinya “kerugian” yang disampaikan sebagai akibat pemogokan dapat dibaca sebagai sebuah “Keuntungan/pemasukan” bersih PT Freeport Indonesia yang diperoleh setiap hari adalah : US $19 juta atau sekitar Rp 114 miliar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000..

Coba silahkan hitung jika penghasilan Freeport perhari US$19jt atau dalam Rupiah 114 milyar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Lalu berapa pemasukan perbulan..??

USD$ 19.000.000 x 30 = USD$ 570.000.000 atau dalam kurs rupiah jika kurs dollar sekarang tahun 2014 USD$ 1 = Rp 11.500, Maka USD$ 570.000.000 x Rp 11.500 = Rp. 6.555.000.000 atau Rp. 6,5 Trilyun.
Berapa pemasukan Freeport pertahun..??? maka hasilnya Rp. 6,5 trilyun x 12 bulan = Rp. 78 Trilyun.

Maka coba lihat kembali ke atas hutang terbanyak indonesia pada era presiden sama2 dari MILITER yaitu Suharto dan SBY, Hutang pada era Suharto rata-rata sebesar Rp. 46 trilyun/Thn dan pada era SBY utang indonesia kepada IMF (Bank Dunia Milik AMERIKA) rata-rata sebesar Rp. 80 Trilyun/Thn.

Ini Artinya Amerika ambil kekayaan alam indonesia lewat FREEPORT, lalu uangnya dihutangkan kembali kepada indonesia dengan di bebani bunga dan masa jatuh tempo.
Kok bisa2nya mau ganyang amerika wong utangnya saja segunung, siapapun presidennya nanti akan menjadi pertaruhan berat.
Perlu presiden yang dekat dengan rakyat karena perlu kerjasama antara presiden dengan rakyat untuk melunasi semua utang tersebut, salah satunya dengan cara menarik subsidi pemerintah yang terlanjur mendarah daging membuai masyarakat indonesia sejak dulu yg mengakibatkan hutang kepada IMF sudah menjadi budaya bangsa ini seolah-olah dana tersebut seperti hibah yang berbunga, maka bersiap-siaplah masyarakat Indonesia kencangkan pinggang kuat-kuat untuk perbanyak berpuasa.

Hebaat Selamat berbahagia buat Amerika atas kecerdikannya dan selamat BERDUKA CITA buat Indonesia atas kebodohannya.

(dari berbagai sumber)


Leave a comment

Pemerintah Harus Berani Keluarkan Regulasi Lebih Ketat, (Siapa Yang Menjadi Tuan?)

Jakarta – Tak hanya perbankan, asuransi nasional juga mulai didominasi asing. Tengok saja, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik pengusaha nasional. Dan kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp750 miliar, hampir semuanya usaha patungan. Bahkan, dari sisi perolehan premi, lima besarnya dikuasai perusahaan asing.

NERACA

Dengan kondisi seperti itu, Guru Besar FE Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika berpendapat, pemerintah harus berani mengeluarkan aturan yang lebih ketat atas agresi asuransi asing ini di industri asuransi nasional. “Masalah pengetatan kepemilikan asuransi asing ini perlu dilakukan lantaran pemodal asing hingga saat ini mendominasi kepemilikan asuransi di Indonesia, hampir seperti perbankan kita”, papar dia kepada Neraca, Senin (16/4).

Erani mengatakan, porsi asing yang membesar adalah buah dari kebijakan yang ditelurkan pemerintah juga dan tidak memungkiri jika sampai saat ini modal asing masih diperlukan. “Terhadap asuransi lokal yang kekurangan modal karena harus memenuhi aturan modal minimum, maka perlu diprioritaskan pemodal dalam negeri untuk masuk memberikan suntikan modal”, ujarnya.

Malahan, lanjut Erani, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada bank-bank BUMN atau asuransi BUMN ataupun investor dalam negeri yang mampu mengakuisisi asuransi dalam negeri yang kekurangan modal. “Investor dalam negeri seharusnya memiliki peluang yang lebih besar memiliki asuransi dalam negeri,” tuturnya.

Seperti diketahui, dampak kenaikan modal sendiri (equity) dari Rp40 miliar di 2009, lalu naik menjadi Rp70 miliar pada 2011, dan puncaknya tahun 2014 menjadi sebesar Rp100 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dirasakan industri asuransi lokal sangat memberatkan.

Disini jelas, apabila industri asuransi menengah ke bawah tidak mampu meningkatkan equity-nya, maka diharuskan merger atau akuisisi. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi lokal yang tutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan Kemenkeu tersebut. Alasan dinaikkannya persyaratan equity tersebut karena untuk menyambut pasar globalisasi asuransi 2015 mendatang dan agar kompetisi menjadi sehat.

Sebagai informasi, riak ketidaksetujuan kenaikan equity ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2007 lalu. Saat itu, industri asuransi bermodal minim mengadu kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan melakukan protes ke Kemenkeu, namun tak direspon.

Tidak mati akal, AAUI lalu langsung menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya, kenaikan itu ditunda selama dua tahun, tepatnya 2009. Namun, hal itu tetap tidak mampu menolong industri asuransi menengah ke bawah yang akhirnya berujung pada gulung tikar.

(HE Neraca)


Leave a comment

Indonesia Negara Kaya yang Salah Urus (Indonesia is the Rich Country with Error Managemant)

Apakah Indonesia negara miskin akan sumber daya alam? Jawabannya tidak. Indonesia sangat kaya. Dari segi sejarah saja dapat dilihat. Mengapa banyak para penjajah perampok Barat menjarah negeri ini, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang (timur) dan Amerika cs!

Untuk apa mereka datang ke wilayah Indonesia? Tak lain tak bukan, hanya untuk mengeruk dan merampok kekayaan alamnya! Untuk membangun kemegahan dan kesejahteraan negara mereka, maka di negara dimana kekayaan alam dikeruk rakyatnya sangat miskin!

Oleh karena penjajahan itu maka rakyat melawan seperti raja-raja, lalu Bung Karno dan kawan-kawan hingga merdeka 17 Agustus 1945-49. Merdeka akhirnya menjadi kenyataan setelah sekian lama berjuang. Namun, ketika Bung Karno tersingkir dari kekuasaannya, rakyat sesungguhnya masuk ke dalam penjajaha baru atau neokolonialisme, menurut istilah Bung Karno. Ini yang sulit dilawan, sebab mereka terdiri dari orang pribumi sendiri yang menghambakan diri (dijadikan budak) kepada asing!

Lihat saja kebijakan semasa Orde Baru hingga kini memiskinkan rakyat secara sistematis. Ekonomi hanya menyejahterakan kelompok kecil, asing dan aseng! Rakyat justru ditekan, diintimidasi dan dimarjinalkan oleh mesin politik budak asing!! Kekayaan alam Indonesia dikuasai asing, sekitar 80%. Sebut saja yang terbear, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron, dll.

Jadi setelah sekian tahun merdeka (70 tahun ) apa yang diharapkan rakyat Indonesia? Kenyataan hidup yang dihadapi rakyat semakin menjauh dari cita-cita yang ditorehkan para Bapak bangsa, seperti dalam Pancasila, yakni keadilan dan kesejahteraan!

Jika para pemimpin dan elitnya bermain-main dengan masa depan bangsa ini maka siap-siaplah akan datang masa kehancuran…!

Hasil gambar untuk exxon

Nusantara, 1-7-2015

anak bangsa


Leave a comment

Kongsi Moerdani (CSIS), Agum dan Megawati

Saya pernah menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri Sofyan Wanandi (Jakarta Post).

Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).
Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara adalah melakukan retreat dan tahun ajaran 1992-1993, seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat.
Wisma lokasi retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960an. Sejak awal menjejakan kaki di sana saya sudah merasakan aura  yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel di puncak.
Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi ppadahal baru tidur rata-rata jam 11 malam, ada puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau/wangi apa.
Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu.
Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel, dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun  kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.
Apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuatan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab  Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam, pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam, bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek, tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum.
Upaya menggerakan massa untuk jatuhkan Presiden Soeharto bisa dianggap dimulai pada tanggal 8 Juni 1996, ketika Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofyan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani.
Tidak berapa lama kemudian, operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni 1996, Dr. Soerjadi, orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan akhirnya menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Grup dan akhirnya menjadi Presiden Direktur PT Aica Indonesia, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Moerdani untuk menggantikan Presiden Soeharto yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kongres yang juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi.
Adapun menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Direktur A Badan Intelijen ABRI waktu itu yaitu Agum Gumelar menggiring peserta munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan “Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya.” Belakangan diketahui bahwa Agum Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Benny Moerdani dan bersama Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.
Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan ke kantor PDI oleh massa Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI, dan Megawati telah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa penyerbuan akan terjadi namun dia mendiamkan sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar. Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai
Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI, dan selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata.
Hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain: berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa. Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.
Selanjutnya pada hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah. Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan: 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.
Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (dibatalkan), Surya Paloh (metro tv) dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:
1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.
2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug yang diduga rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.
Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi. Mengapa Wiranto membantu CSIS? Karena dia adalah orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya.
Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.
Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana. Tuduhan ini dijawab dengan beberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5 miliar.
Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.
Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.
Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:
1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);
2. Identitas massa perusuh (tank); dan
3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?
Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo.
Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.
Ad. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.
Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.
Ad. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa. Pertanyaannya apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?
Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa “user” BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 Mei 1998 dan pada tanggal 14 Mei 1998 dia membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.
Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup. Selain itu Wirantomenolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.
Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”
Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998.
(AM Panjaitan)
Jadi Kenapa Kecurangan dalam pemilu TNI/POLRI hanya diam saja, Bukankah mereka punya bukti kuat bahwa prabowo mendapat 54% suara lebih unggul dari pada jokowi…lantas siapakah yang ada dalam pimpinan TNI / POLRI sekarang…Barisan hijau kah atau Barisan Merah kah…?
Jika Anda Pintar Pasti Tidak Cukup Sekali Membaca Artikel FAKTA Ini…!!
Waspadalah – Waspadalah !!
Terhadap para mafia-mafioso, political dan militaries…
PESAN PRESIDENT RI 1 SOEKARNO : 
” Di jamanku melawan penjajah itu lebih mudah sebab melawan bangsa asing
Namun di jaman kalian esok melawan penjajah itu lebih sulit karna musuhnya anak bangsa sendiri “
Selamatkan Indonesia….!!
(sumber kopas, gebraknews)