boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Sri Bintang Pamungkas, Kaum Pribumi dan Cina

Jejak sejarah keinginan Cina menguasai Nusantara sudah dimulai sejak masa Sriwijaya tahun 600an. Walaupun Cina dikalahkan dalam perang oleh Raja Kediri Kertanegara dan Raden Wijaya penguasa Singosari usaha penaklukan Nusantara oleh Cina terus berlanjut. Pada zaman penjajahan, Cina menjadi kolaborator Belanda.

Pada masa Suharto gerakan politik Cina diredam tetapi ekonomi mereka mencapai kemajuan yang luar biasa dengan lahirnya 200an konglomerat yang menguasai ekonomi Indoneisa. Puncaknya Pemilu 2014 terpilih Jokowi yang antek Cina menajadi RI-1. WA

Bagaimana kejadiannya sampai Cina menggusur Islam dan Pribumi. Baca penjelasan selengkapnya….

Meski usianya menjelang 70 tahun, Sri Bintang tetap Bintang. Kecerdasannya tampak tak berkurang ‘sedikitpun’ meski usianya sudah senja. Kata-katanya tetap tajam. Ia mampu bercerita tentang sejarah Indonesia lebih dari satu jam dengan lancar. “Saya masih mengajar dua kali seminggu (di UI). Tapi saya sudah pensiun.”katanya kepada Suara Islam yang menemuinya di rumahnya yang asri di Cibubur.

Laki-laki kelahiran 25 Juni 1945, di Tulungagung ini, ayahnya seorang hakim. Sejak kecil ia suka politik. Ia juga suka protes. Ketika kelas V SD kepalanya pernah dipukul oleh gurunya dengan tongkat rotan yang dililit karet, karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Ia protes dan mengadu kepada kepala sekolah.

Setelah lulus SMA Negeri I, Surakarta, Bintang melanjutkan kuliahnya ke ITB. Ia mengambil jurusan Teknik Penerbangan. Ia lulus tahun 1971.
Keinginannya untuk meraih ilmu di luar negeri, menjadikannya mengambil S2 di University of Southern California, Amerika. Di sini ia mengambil jurusan Teknik Industri. Program doktornya diselesaikan di Iowa State University, dengan disertasi berjudul “Medium-Term Dynamic Simulation of the Indonesian Economy” (1984).

Ketika mahasiswa Bintang juga aktif di kegiatan mahasiswa. Di ITB, ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Himpunan Mahasiswa Mesin (1967). Setelah pulang dari Amerika, Bintang juga pernah menjadi Anggota Dewan pakar ICMI.

Sekitar tahun 1972, Bintang menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Teknik UI sampai pensiun sekarang. Kini selain beberapa hari mengajar di UI, Bintang banyak meluangkan waktu di rumah. Berkebun, menulis dan diskusi adalah hobinya.

Dari hasil ketekunannya menulis, ia telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya : Getaran Mekanis (1975, Metode Numerik (1989), Manajemen Industri (1990), Teknik Sistem (1992), dan Pokok-pokok Pikiran Sri-Bintang 3 jilid (1994). Kini ia juga sudah menyelesaikan bukunya ‘Ganti Rezim, Ganti Sistem’. Buku ini ia cetak sendiri dan sudah menyebar ratusan eksemplar.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat Jokowi saat ini?

Mafia Persaudaraan Cina Indonesia itu sudah merencanakan menguasai republik ini sudah lama. Beberapa kasus masa lalu bisa dilihat. Ketika masa Sriwijaya tahun 500-an, orang-orang Cina yang belajar agama Budha, mereka mendaapti Nusantara itu sebagai Tanah Harapan.
Artinya mereka menemukan Indonesia ini, lalu mereka berfikir, Nusantara ini sebagai tanah air. Lalu dimulailah dari daratan Cina, kaisar-kaisar mengirimkan ekspedisi dalam jumlah yang besar. Dan itu berlangsung terus berkali-kali.
Ketika Sriwijaya mulai runtuh, maka muncullah di Jawa Timur, kerajan-kerajan kecil seperti Kediri, lalu Singosari, sebelumnya ada Medang dan seterusnya. Mereka, kerajaan-kerajaan itu didatangi oleh orang-orang Cina, utusan-utusan kaisar di sana, untuk takluk dengan Cina. Itu sekitar tahun 1200-an.
Pernah Raja Kertanegara, didatangi oleh utusan Cina yang namanya Meng Chi. Kertangera marah dan Meng Chi itu dipotong telinganya dan disuruh pulang. Tapi kemudian ketika Mongol mengalahkan kerajaan-kerajaan Cina, muncullah Jengis Khan, Kubilai Khan, dan seterusnya.
Kubilai Khan pernah mengirim 20 ribu pasukan dengan angkatan lautdan tentara berkuda ke sini. Orang Nusantara menyebutnya pada waktu tentara Tartar. Maka muncullah yang namanya Raden Wijaya dari Singosari. Raden Wijaya menghancurkan tentara Tartar itu dengan perang gerilya.
Lalu Raden Wijaya menjadi menantunya Kertanegara dan akhirnya menjadi pendiri Majapahit dan sekaligus raja pertama Majapahit. Dimulailah saat itu era baru Kerajaan Majapahit.
Lalu ada Hayam Wuruk dan Gajah Mada muncul sebagai raja yang terkuat, yang (dikatakan sebagian ahli sejarah) wilayahnya sampai Pantai Timur Afrika dan Amerika Latin. Tentang Amerika Latin itu hubungannya sejak dengan Sriwijaya. Oleh karena itu relief-relief di Borobudur itu menunjukkan gambar orang Amerika Latin.

Setelah dihancurkan Raden Wijaya apakah orang-orang Cina kapok ke Indonesia?

Nafsu dari orang Cina, dari Utara tidak luntur untuk menguasai Nusantara. Mereka mulai masuk tanpa tentara, dalam jumlah besar bersamaan dengan runtuhnya Majapahit, bersamaan dengan masuknya Belanda dan Portugis. Islam itu masuk karena Majaphit sendiri dengan perdagangan lautnya mencapai Hadramaut dan Gujarat.
Hadramaut itu Yaman, dan Gujarat itu Pantai Barat India yang kemudian jadi Pakistan. Melalui itulah kemudian Islam masuk. Dan kita tahu bahwa kerajaan Majapahit itu kemudain menjadi kesultan-kesultanan Islam, dari Serambi Mekah sampai ke Ternate.
Papua itu di bawah kesultanan Ternate. Kesultanan-kesultanan itu ‘tidak merupakan satu imperium yang satu’, sehingga mudah dimasuki oleh infiltran-ilnfiltran asing termasuk Cina.
Cina ini merembes kayak air.Bahkan mereka mengklaim Islam datang dari Cina. Bahkan dari berbagai tulisan dibikin seolah-olah Walisongo itu sebagiannya adalah orang-orang Cina. Itu jelas- tidak betul. Kalau Islam betul datang dari Cina, maka Cina yang Islam itu mayoritas, ternyata kan nggak. Mayoritas malah Indonesia. Jadi itu palsu. Termasuk sunan-sunan dari Walisongo yang disebut Cina itu palsu.
Lalu ketika VOC masuk dan pemerintah Belanda menjajah Indonesia, orang-orang Cina itu menjadi perantara. Mereka menjadi pedagang-pedagang bahkan industriawan yang bagus dan punya ketrampilan yang bagus ddan unggul dibanding orang Jawa.
Bahkan orang jawa menganggap bahwa orang dagang itu rendah, yang tinggi itu adalah kebangsawanan dan pendidikan. Jadi karena itu sama Belanda mereka dijadikan -dengan pendatang yang lain seperti Arab dan India- dan diangkat menjadi warga negara kelas satu di bawah Belanda. Di bawah orang-orang bule. Pribumi itu dianggap paling rendah.
Maksud Belanda di situ untuk mencari teman. Sedang si Cina-Cina ini selain menganggap bahwa Nusantara adalah tanah harapan juga mereka mendendam sakit hatikarena ekspedisi-ekspedisi mereka, tentara-tentara Tartar tadi, selalu dikalahkan oleh kerajaan di Nusanrta. Nafsu mereka untuk menguasai Nusantara sangat besar.
Maka ketika perang kemerdekaan mereka bantu Belanda. Setelah perang kemerdekaan, mereka menolak Indonesia merdeka. Sekalipun beberapa diantara mereka ada yang mendukung Soekarno Hatta. Sebagian besar mereka menginginkan Belanda terus disini. Karena dengan Belanda di sini, mereka menjadi terlindung, karena mereka merasa minoritas.
Mereka ada yang jadi pasukannya,sewaktu Belanda atau Jepang (menjajah Indonesia). Orang-orang Cina itu yang kedudukanya lebib tinnggi dari pribumi boleh masuk ke sekolah-sekolah Belanda bahkan dikirim ke Belanda. Merekajuga ikut membuat perkumpulan yang mendukung Belanda. Zaman Jepang pun begitu. Sekalipun ada yang menjadi anggota BPUPKI, PPKI dan dan lain-lain.
Dalam sejarah, ada peristiwa yang namanya Kali Angke. Itu 10 ribu orang Cina dibantai Belanda karena mereka mempunyai kebiasaan yang buruk dan sudah ada peraturan mereka melanggarnya. Yaitu pelaranganmembuat pelacuran, perjudian dan minuman-minuman keras. Mereka memproduksi. Sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran, sehingga gubernur Belanda bersama orang-orang Eropa lainnya, membantai mereka. Kali Angke menjadi merah darah.

Contoh pengkhianatan orang Cina ini dalam sejarah seperti apa?

Ketika perang Diponegoro, banyak orang Cina yang mengkhianati Diponegoro dan membantu Belanda. Dan karena itu juga terjadi pembunuhan besar terhadap orangorang Cina oleh orang-orang Diponegoro. Terutama di Ngawi, daerah perbatasan Jateng dan Jatim. Adipati di Madura juga banyak membunuh (orang Cina).
Artinyasifat-sifat Cina ini, menurut saya, menjadi karakter orang Cina dimata pribumi tidak berubah. Antara lain suka meniou, nyogok, sewenang-wenang, licik, dan memperkaya diri. Memang mereka terampil dalam binis. Tapi mereka menjadi besar karena nyogok. Dan banyak pejabat kita yang terkena sogokan itu. Termasuk raja-raja kita pada masa lalu.
Sebagai akibat dari sifat-sifat itu, mereka tidak pernah mau menyatu dnegan pribumi. Mereka membentuk kelompok sendiri, yang saya sebut sebagai segregasi. Itu terjadi sejak dimasa Bung Karno. Sehingga akhirnya Soeharto mengeluarkan surat keputusan pemerintah, mereka dilarang melakukan perdagangan di pedesaan.
Karena cara-cara mereka berdagang yang licik dan mencederai orang-orang pedesaan. Peraturan Pemerintah itu sebenarnya dikeluarkan sejak tahun 1959 (zaman Bung Karno), karena ada laporan bahwa orang-orang Cina itu mulai mendominasi perekonomian-perekonomian. Sampai sekarang PP itu nggak pernah dicopot.
Lalu pada tahun 1963, bulan Mei, terjadi peristiwa bentrok yang dimulai dari Cirebon sampai menjalar ke Jawa barat. Rumah-rumah dan toko-toko Cina dirusak dan dibakar oleh masyarakat.
Sifat congkak, merasa diri kelasnya lebih tinggi akibat dari sikap Belanda dulu, dan juga tidak bisa dilepaskan dari dendam mereka yang sampai tahun 1500 selalu dikalahkan. Itulah mereka.
Ada peristiwa yang menarik, tahun 63-64 menjelang 65. Ada seorang imigran Cina yang mengambil nama suryawijaya itu dengan alasan mengunjungi ibunya, ia menjadi warganegara Indonesia. Entah prosesnya seperti apa waktu itu. Ia ternyata tentara Cina. Ia memang dikirim darisana. Ia melakukan aktivitas pengiriman senjata dari Cina untuk membantu Barisan Tani Indonesia, yang kemudian ikut mendukung PKI.
Dan memang dikabarkan menjelang tahun 65 itu ada kapal yang ditangkap yang isinya penuh dengan senjata, mendarat di Pantai Utara Jawa. Itu kemungkinan juga bagian dari Suryawijaya. Itulah mengapa Pak Harto menganggap bahwa peristiwa PKI 30 September itu juga didalangi oleh RRC. Dan Suryawijaya ini mempunyai keturunan, sampai sekarang sudah cucu.
Bisnis senjata itu dilanjutkan oleh anak-anaknya,diantaranya Edward Suryawijaya. Mereka jadi supplier senjata bagi TNI dan Polri. B ahkan yang terakhir pesawat kepresidenan SBY, dari mereka. Lalu pesawat itu dijual lagi, mereka yang beli.

Bagaimana nasib kaum Cina dibawah Pak Harto?

Pak Harto punya alasan sendiri, Cina-Cina ini harus diredam. Alasan lain Lim Bian Koen (Sofjan Wanandi) dan Lim Bian Kie (Jusuf Wanandi), mendirikan CSIS bersama dengan Harry Tjan Silalahi. Harry Tjan bersama-sama Subhan ZE orang NU kharismatik, mereka membentuk Front Pancasila mendukung Pak Harto. Itu mulai tahun 1966.
Subhan ZE jadi Ketua, Harry Tjan jadi Sekjen. Tapi kemudian Subhan dan Harry Tjan bentrok. Karena Subhan berpandangan pimpinan tertinggi RI itu harus seorang sipil. Sedang Harry Tjan mengatakan bahwa kami orang-orang Cina perlu pelindung,persis sepeti Cina minta perlindungan Belanda. Menurut Harry Tjan, meski tentara itu otoriter, kami merasa lebih aman. Kemudian mereka mendirikan CSIS, di situ ada juga Ali Moertopo dan Sudjono Humardani.
CSIS Indonesia itu cabangnya CSIS di Amerika. Sejak awal CSIS, Harry Tjan sebetulnya orang CIA. Bahkan mereka, atas petunjuk CIA membantu Soeharto menjelang peristiwa G30S sampai akhirnya Soeharto dapat Surat Perintah 11 Maret, (termasuk dengan MI6 Inggris yang membantu).
Karena waktui itu MI6 menerbitkan surat tentang Dewan Jenderal yang menjadi alasan Untung melakukan kudeta 30 September 1965itu. Jadi sekalipun Harry Tjan belum ketemu Subhan, tapi keberadaannya usaha jejaringnya sama CIA.
Antara lain peristiwa Desember 1965, ada suatu rapat di Cipanas yang diselenggarakan oleh orang-orang Bung Karno untuk membubarkan atau menasionalisasi Caltex, ternyata pak Harto tiba-tiba muncul dan menolak nasionalisasi. Dari mana Pak Harto tahu kalau ada rapat di Cipanas? Dalam peristiwa G30S, Pak Harto ada dalam jejaring CIA untuk menjatuhkan Soekarno.
Ketika Pak Harto berkuasa,ia memutuskan orang-orang Cina dilarang berpolitik. Berbisnis dipersilakan. Pak Harto sadar atau tidak sadar situasi itu menyebabkan sosial ekonomi mereka mendominasi. Maka muncullah Bob Hasan, Liem Swie Liong dan munculnya 200 konglomerat Cina. Di situ saya melihat bahwa gerakan menguasai Nusantara atau Indonesia itu terus dan mencapai kemajuan, yang khususnya disetir oleh CSIS dan LIPPO di bawah Mochtar Riyadi dan James Riyadi.
Ketika Bill Clinton naik jadi presiden AS, masalah Timtim nggak pernah selesai. Kebetulan keluarga Clinton bersahabat dengan James Riyadi. James ikut bantu keuangan ketika Clinton kampanye presiden. Clinton ingin Timor Timur selesai.
MasalahTimtim nggak selesai-selesai, dan tiga Sekjen PBB, Xavier Peres Dequiar, Boutros Boutros Gali dan Kofi Annan lewat, masalah Timtim juga nggak selesai. Maka keputusan Clinton harus dijatuhkan. Soeharto harus jatuh, maka Clinton minta bantuan James Riyadi.
Pada waktu terjadi konferensi APEC di Bogor, tahun 1994, di Lippo Cikarang, Clinton berkunjung ke rumahnya James Riyadi. Dan disepakatilah upaya kejatuhan Soeharto. Kebetulan di tanah air terjadi gerakan-gerakan yang menentang Soeharto, khususnya dari pihak mahasiswa .
Jadi saya kira di samping ada gerakan mahasiswa, tidak sadar ada keuangan yang mengalir ke indonesia baik dari James Riyadi maupun dari Washington. Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menurut pendapat saya krisis moneter rekayasa. Ekonomi Indonesia itu kecil kalau direkayasa oleh negara besar kayak AS dibantu oleh CSIS, serta Mochtar dan James Riyadi, hasilnya menakjubkan.
Jadi krisis moneter menjadikan Indonesia kolaps, direkayasa masuknya IMF dan sekaligus menjadi penasehat untuk menangani krisis itu. Ini terjadi pada akhir pak Harto. Kemudian setelah itu ada pengucuran dana 210 trilyun agar Habibie turun, lalu naik Gus Dur.
Saya kira Timtim itu lepas karena rekayasa kelompok dari domestik dengan dukungan AS. Karena Habibie yang naik itu kan periodenya sampai dengan 2003, kenapa ia melakukan Pemilu 1999 yang menghasilkan kemenangan PDIP lalu pertanggungjawaban Habibie ke MPR ditolak saat itu? Itu rekayasa. Mayoritas rakyat kita nggak sadar, banyak nggak suka Habibie, menganggap ia tangan kanannya Soeharto, melepaskan Timtim dan tidak mau mengadili Soeharto. Termasuk penghancuran IPTN itu adalah rekayasa.

Kenapa Habibie harus dijatuhkan?

Untuk mempercepat terpilihnya presiden yang pro Amerika dan tentu saja pro Persaudaraan Mafia Cina Indonesia. Dipaksalah Gus Dur untuk mengucurkan Surat Tanda Utang (STU) 430 trilyun. Dilanjutkan Megawati, membantu bank-bank yang kolaps. Pemerintah seakan-akan bertanggung jawab kepada konglomerat-konglomerat itu. Karena pemerintah nggak punya uang, dikasih STU itu (kasus BLBI),untuk mengganti aset-aset mereka yang diambil pemerintah.
Tetapi ketika aset-aset itu dijual 430 trilyun itu diperkirakan total nilai aset- ternyata hanya terjual 15-20 trilyun. Artinya kita dibohongi konglomerat itu. Lebih gawatnya lagi Megawati keluarkan Inpres No. 8 tahun 2002. Cina-cina yang bohong ini yang sebetulnya berutang kepada negara,karena mereka nggak bisa bayar ke nasabah.
Keputusan Mega, mereka tidak akan ditangkap. Lalu STU itu untuk dipakai untuk mengucurkan bunganya kepada para konglomerat nilainya 60-70 trilyun pertahun.
Memang obligasi rekap itu dibuat untuk mencairkan bunganya itu. Karena 430 trilyun cash pemerintah nggak kuat bayar, kalau 60-70 trilyun per tahun pemerintah bisa. Ini dibayar mulai 2003 sampai hari ini. Lunasnya nggak jelas kapan, katanya sampai 2021.
STU itu sudah diperjualbelikan, termasuk kepada orang asing dan lembaga-lembaga asing. Indonesia membayar kepada lembaga-lembaga asing pemegang STU. Dan aset-aset yang murah itu, 15-20 trilyun dibeli lagi sama pemiliknya. Menteri keuangan AS sendiri, di zaman George Bush mengatakan bahwa aset-aset di bank-bank Indonesia itu aset sampah yang dibeli dengan harga tinggi. Tapi sama SBY ini dbiarkan. Kebijakan Megawati itu dilanjutkan SBY, koceknya lari ke SBY juga.
Zaman Gus Dur juga terjadi rekayasa. Satu, MPR dimandulkan. Tidak ada penguasa tertinggi selain presiden. Kedua, pasal 33 UUD 45 diubah. Akibatnya Indonesia menjadi liberalis dan kapitalis. Yang berlaku ekonomi pasar. Siapa yang kuat dialah yang menang.
Istilahnya, free fight liberalism. Yang ketiga, presiden tidak harus asli Indonesia (cukup warga negara). Setelah itu berhasil, target mereka 2014 harus muncul persiden Cina. Itu setelah kekayaan mereka (terkumpul) 60-70 triltyun sampai 12 kali dari 2003. Nilainya hampir 1000 trilyun. Sudah cukup rekaysa untuk memenangkan pemilu dan pilpres.

Berarti mereka (kaum Cina) sekarang ini berhasil?

Ya sekarang ini mereka berhasil. Selama 2014 itu ratusan triyun mereka keluarkan. Akhirnya mereka menemukan Jokowi. Christianto Wibisono pernah kasih SMS, ia mengatakan Soekarno itu shionya kerbau, tapi Soekarno mengatakan bahwa shionya bukan kerbau tapi banteng. SBY shionya kerbau juga, Jokowi shionya kerbau juga. Bahkan kemudian ia menambahkan smsnya: Lihat (nanti) Jokowi jadi presiden 2014. Kira-kira sms itu disebarkan Januari 2014 kemarin.

Benarkah Jokowi keturunan Cina?

Benar, jokowi keturunan Cina. Wi, Widodo itu selalu menjadi namanya. Ada Wijoyo, Winardi, Cina Wi. Bapaknya sekarang ini bapak tiri. Kalau ibunya benar Sujiatmi. Kalau mau membuktikan periksalah DNA bapaknya, periksalah DNA-nya Jokowi. Apa benar anaknya? Saya yakin nggak benar. Komunitas Cina sendiri mengakui bahwa ia itu Cina. Ada yang menyebut bapaknya namanya Oey Hong Liong.
Sedang beredar di media sosial, Jokowi punya adik kandung asli Cina di RRC yang bernama Wi Yo Fang. Saya bisa menambahkan ketika dia pertamakali jadi walikota, ada seorang Cina asal Semarang yang ingin bertemu sama Jokowi tetapi nggak berhasil, sehingga dia ngoceh dimuat di Solo Pos.
Ia mengatakan bahwa ia adiknya Jokowi. Ini Cina beneran. Artinya bapaknya Jokowi yang Cina itu, mungkin sudah menikah dengan Cina lain. Bapak tirinya ini (sekarang sudah meninggal), sama ibunya Jokowi menghasilkan anak tiga perempuan, yang menjadi adik tiri Jokowi sekarang ini.
Termasuk sejak dulu PDIP itu kan dianggap sebagai tempat yang nyaman bagi Cina, Komunis, dan non Muslim. Ini satu peristiwa dulu. Yaitu ketika Pater Beek masuk ke CSIS. Dia mengadakan namanya kaderisasi sebulan (kasebul). Dan Sofjan Wanandi, CSIS itu menggusur pribumi dan menggusur Islam.
Pada waktu bersamaan di dunia muncuk kelompok Nasrani baru. Namanya Kristen Kharismatik. Masuk Indonesia lewat Timtim tahun 1975, menyebar ke Surabaya, sampai ke seluruh Indonesia. Kristen merasa takut muncul Kristen kharismatik ini. Khawatir kayak munculnya Potestan, sehingga sama Vatikan dikasih tempat.
Akhirnya menjadi banyak orang Katolik yang berpindah (ke Kristen kharismatik). Ini yang menjadi kuat mereka. Mereka menggunakan sepersepuluhan. Artinya sepersepuluh pendapatan untuk Kristen kharismatik. Surabaya, Malang berkembang. Ciputra masuk ke situ, Ahok masuk ke situ.
Ketika PDIP mengadakan kongres di Semarang kemarin, tempatnya Holy Stadium, yang katanya gereja terbesar di Indonesia, atau Asia Tenggara. Memang tempatnya di dekat Marina, sehingga sama Kompas diplesetkan menggunakan gedung Marina. Sebenarnya PDIP menggunakan gedung itu. Pimpinannya, Pendeta Petrus Agung Purnama.
Bahkan Gerindra sempat terkecoh, ia membikin sayap Cina dan Kristen. Dikiranya bisa menjaring Cina dan Kristen. Ternyata mereka memilih Jokowi.

Anda mengatakan Pilpres rekayasa. Bagaimana merekayasanya kan sulit?

Saya kira pilpres itu hasil rekayasa. Selama kotak suara berjalan dari TPS, lalu ke kecamatan, kemudian ke tempat lain sampai KPU,(dimungkinkan rekayasa) termasuk e-KTP. E-KTP itu, yang saya barusan ikuti beritanya, Direktur Astra Graphia, Karyawan Anang Sudiarjo itu diangkat menjadi ‘server e-KTP’. Nama cinanya Yo Ie Peng.
Nama ini sebenarnya sudah masuk ke KPK, tapi kok nggak ditindaklanjuti. Ini salah satu server dugaan saya. Selain ini ada lagi di tempat lain dugaan saya. E-KTP ini dijual kepada calon-calon imigran yang masuk ke Indonesia. Mereka nggak bisa berbahasa Indonesia, dijual dengan 5juta orang. Mereka bisa nyoblos. Berapa yang sudah terjual? Nggak tahu kita. Atau mungkin dicobloskan orang lain.
Saya menganggap pemilu 2014 itu pemilu yang paling kotor. Selain rekayasa tadi, juga calon-calon legilslatif bayar. Baik bayar kepada partai maupun bayar kepada pemilik suara. Contoh disebuah dapil, ada yang bayar 100 juta per masjid. Menang dia.
Artinya yang lain-lain juga begitu. Kita tahu bahwa mereka tidak dikenal, namanyamuncul dipohon-pohon, di tembok-tembok kok bisa jadi wakil rakyat. Juga disebut-sebut Jusuf kalla bayar, jokowi bayar juga. Bagaimana, mereka kan bukan kader PDIP bisa jadi calon? Nggak mungkin, pasti bayar.
Pencalonan Jokowi kan terjadinya setelah pertemuan Lenteng Agung. Setelah 70 sampai 100 pengusaha Cina bertemu Megawati. Kedua, Jokowi terlibat korupsi. Soal bantuan pendidikan, dulu ada Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS), dimana ada manipulasi jumlah siswa 65ribu ditulisnya 100ribu. Lalu pikiran-pikiran ini dibawa terus sampai ke jakarta. Jadilah kartu sakti. Trikartu sakti.
Dimana KPK hanya mengatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang karena tidak memiliki tender. Menurut konsutan yang ikut menggarap BPMKS, manipulasi serupa dipakai di Jakarta. Termasuk Transjakarta. Kan itu jelas-jelas bahwa tidak mungkin yang namanya Udar melakukan kebijakan itu tanpa perintah dari gubernur.
Dan ternyata bus-bus itu ‘brodol’ semua. Tapi dengan kekuatan Persaudaraan Mafia Cina Indonesia semua hilang (masalahnya). Juga taman BMW jakarta, itu juga jatuhnya ke tangan Cina juga. Dan ganti ruginya itu menuai korupsi.
Terus yang terakhir tidak pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, adalah Cina-Cina itu begitu begitu antusiasnya pilih Jokowi (sama Ahok).

Jokowi kemarin melakukan pertemuan APEC, G-20 dan ASEAN, bagaimana menurut Anda?

Di pertemuan APEC, disitu Jokowi menjelaskan, tapi sekaligus juga secara sadar dia membuka koridor bagi masuknya armada laut internasional ke Indonesia.
Disini ada yang dikenal dengan namanya ALKI (Alur laut Kepulauan Indonesia). Ketika indonesia disahkan mejjadi negara kepulauan, maka indonesia wajib menentukan Alur laut Kepulauan Indonesia, bagi keluar masuknya kapal-kapal asing.
Sudah ditetapkan yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Timor. Ini konon Amerika dan Australia selalu mendesak ini, keluarkan lagi ALKI. ALKI yang baru inilah yang sengaja dibuka oleh Jokowi tanpa konsultasi dengan KSAL, panglima TNI dan DPR/MPR.

Kenapa begitu?

Ketika pengumuman KPU ada kemungkinan ditolak sama MK, di samping berbagai macam (tuduhan) pidana yang dilakukan Jokowi, mereka gusar. Akhirnya Megawati berangkat ke AS, juga JK yang didukung oleh Sofjan Wanandi. Dipertemukanlah mereka dengan para pimipinan dunia di sana. Antara lain ada Obama, Hillary Clinton, David Cameron, dan Xi Jinping. Intinya minta tolong agar Jokowi dimenangkan.
Dari AS dikirimpula yang namanya senator John Mc Cay. John ketemu dengan pimpinan MPR dan Pramono Anung, tanpa satupun dari mereka yang menyampaikan kepada masyarakat isi pertemuan itu. Padahal setiap pertemuan dengan pejabat tinggi harusnya disampaikan isinya.
Permintaan bantuan Megawti dan JK ke mereka bukannya tanpa upeti. Salah satu upetinya adalah ALKI itu. Kunjungan mreka awal Agustus 2014 lalu, sebelum 17 Agustus, sebelum pengumuman MK.
Sebelum September 2014 di Australia beredar kabar, 18-19 Agustus ada konferensi di sana tentang Timtim. Konferensi International Force for East Timor. Yaitu tentara internasional untuk Timtim. Itu dibentuk paska referendum tahun 1998.
Salah satu pimpinan dari konferensi itu namanya Damien Kingsburry mengatakan : “Saya sudah mendapatkan proposal referendum Papua yang dibuat oleh Mr Jokowi”. Dalam fikiran saya itulah dua hal yang dijanjikan. Kesatu adalah kemerdekaan papua, kedua, ALKI.
Dugaan saya lewat jalur Utara Timur. Masuk dari Filipina, masuk ke Manado, ke Halmahera, dan Laut Timur Sulawesi. Ikannya banyak dan itu berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Angkatan laut Jepang menghancurkan Belanda dari situ. Kita nggak punya angkatan laut (yang kuat).Juga pertemuan antara Menteri Susi Pudjiastuti dengan Dubes AS yang lalu. Susi minta bantuan angkatan laut AS untuk mencegah illegal fishing.
Jadi selain memperkenalkan diri, presiden Jokowi juga menjual Indonesia kepada asing. Sama seoerti SBY. SBY juga menjual Indonesia. Soeharto dulu tahun 1967, dgn Hamengkubuwono, Widjojo Nitisastro (Mafia Berkeley) di Jenewa Swiss, bertemu dengan pimpinan-pimpinan MNC (Multinational Corporation).
Antara lain dari Freeport dan di situ diputuskan indonesia bisa dapat bantuan, dengan dibentuknya IGGI. Kelompok-kelompok negara donor untuk Indonesia. Sebagai upeti atau korbannya adalah kekayaan alam Indonesia. Mereka meminta agar diterbitkan UU Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967.
Lucunya UU itu antara lain dibikin Mohammad Sadeli, ditandantangani 10 Januari 1967 dan yang menandatangani Bung Karno. Bung Karno dipaksa Pak Harto untuk menandatangani itu, untuk menghukum Bung Karno. Karena Bung Karno pernah menyatakan neraka untuk bantuan-bantuan asing.

Ada yang mengatakan investasi asing kan perlu?

Ya perlu, tapi nggak perlu dikorbankan. Seperti investasi tanah dijual 95 tahun. Sekarang yang namanya Jawa itu 80 persen dikuasai Cina. Jakarta hampir 100 persen dikuasai. Juga pulau-pulau.
Kekayaan alam kita dikuasai Cina. Minyak dikuasai asing. Hutan kita juga dikuasai mereka, yang semuanya bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Pertamina sudah bukan BUMN lagi, tinggal namanya doang. Listrik kita sudah beli dari asing. Dijual digadaikan.
Cinaisasi sudah berlangsung: Jokowi, Ahok, Tjahjo Kumolo dan Setya Novanto, terindikasi Cina. Dan ini sudah merupakan gerakan dan konspirasi yang dimulai sejak zamannya Sriwijaya.
Sekarang kelompoknya Wijaya di Bandung yang mempopulerkan produk-produk Cina. Ada namanya Cucu Wijaya, salah satu pimpinan dari Universitas Maranatha. Dia lulusan ITB, jurusan Seni Rupa. Kemarin dia membawa rombongan ITB itu ke Cina.
Promosi produk-produk Cina dengan harga Cina yang tidak ada struktur biayanya. Kalau produk di dunia kan ada struktur biayanya. Kalau di Cina nggak ada. Bisa menjual seenaknya, industri-industri Indonesia bisa habis.
Belum lagi soal kesepakatan Asean. Dimana antara lain insinyur-insinyur Indonesia harus punya sertifikat asing (Asean), yang nggak punya sertififat Asean dianggap tidak mampu, dan ahli-ahli Asean bisa menggantikan mereka.
Sementara dari Soeharto sampai sekarang tidak pernah ada upaya untuk memajukan ahli-ahli kita. Indonesia benar-benar terjual, alam, air dan udaranya. Juga sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. (Nuim Hidayat) (vi)

Advertisements


3 Comments

Vietnam Mengusir Keturunan Cina Karena Rakus, Sombong, Pelit, Serakah

HANOI – Di Vietnam
meledak gerakan anti Cina. Rakyat
Vietnam sudah muak dan jijik
dengan pendatang Cina, yang
menjadi parasit, bahkan mereka
mulai mau menjajah negeri Vietnam.
Berbagai sektor mereka kuasai. Inilah
yang menjadi faktor meledaknya
gerakan anti- Cina di Vietnam yang
semakin besar.

Kondisi ini yang
mendorong Beijing bertindak cepat
menyelamatkan warganya. Lima
kapal angkut dikirim mengevakuasi
warga keturunan Cina dari negara
Asia Tenggara itu.
Sudah satu kapal yang tiba
membawa pulang tiga ribu warga
Cina di Vietnam. Satu kapal itu
diberangkatkan dari Provinsi Hainan
kemarin (18/5).

Tak hanya melalui jalur laut,
pemerintah Cina juga bergerak cepat
lewat udara. Menggunakan pesawat
carter, 16 warganya yang dalam
kondisi kritis akibat aksi kekerasan
demonstran anti-Cina diterbangkan
keluar Vietnam.

Akibat kerusuhan yang pecah
pertengahan akhir pekan lalu, dua
warga Cina tewas. Seratus lainnya
dikabarkan cedera. Beberapa insiden
kekerasan terparah terjadi di Provinsi
Ha Tinh, pantai tengah Vietnam.
Perusahaan asing, khususnya yang
dikelola warga Cina dan Taiwan,
dibakar, dijarah, serta dirusak para
demonstran.

Kemarahan mereka
dipicu oleh langkah Beijing
membangun kilang minyak dan
menyiagakan perlengkapan
pengeboran di Laut Cina Selatan yang
diklaim kedua negara sebagai
wilayah teritorialnya.
Demonstrasi yang berujung
kerusuhan itu diawali dari dibukanya
keran protes anti-Cina oleh
pemerintah Vietnam 11 Mei lalu.

Padahal, sebelumnya demonstrasi
dilarang di negeri komunis itu.
Kebijakan itu berbuntut blunder
karena demonstrasi semakin tak
terkendali dan melibatkan tokoh-
tokoh oposisi di dalam negeri
Vietnam.

Akhirnya Sabtu (17/5) pemerintah
Hanoi mengirimkan pesan berantai
kepada seluruh pengguna telepon
seluler. Isinya bahwa Perdana
Menteri Nguyen Tan Dung
memperingatkan warganya untuk
tidak terlibat dalam demonstrasi
ilegal, karena dianggap mengganggu
ketenteraman publik.
Menteri Keamanan Publik Tran Dai
Quang seperti dikutip VNA Sabtu
(17/5) menyayangkan penyerangan
terhadap warga Tionghoa di
Vietnam. Puluhan polisi juga terluka
saat berupaya mengendalikan
kemarahan massa.

Meski demikian, situasi di Laut Cina
Selatan tetap saja panas. Kedua pihak
belum memperlihatkan tanda-tanda
menarik diri untuk meredam
ketegangan. VNA melansir Cina terus
memperlihatkan agresivitasnya
dengan mengirim lebih banyak kapal
perang ke wilayah dekat pengeboran
minyak. Vietnam mendesak Cina
segera menarik fasilitas kilangnya
dari wilayah sengketa.

Nguyen Van Trunng, petugas di
Departemen Pengawas Maritim
menyatakan, Cina menempatkan 119
kapal di wilayah sengketa pada Sabtu
pagi. Armada tersebut termasuk
kapal perang, patroli laut, dan kapal
nelayan. Beberapa di antaranya
bahkan memprovokasi dengan
menabrak kapal Vietnam dan
menembakinya dengan meriam air.

Cina punya pendapat sendiri soal
pendirian sikapnya. Beijing
menyatakan, tindakannya adalah
respons dari provokasi kapal
Vietnam yang mengganggu
operasional pengeboran minyak
lepas pantai.
Beijing menyatakan telah
memberlakukan “zona pengusiran”
dengan radius tiga mil dari sekitar
kilang. Kilang itu dikelola perusahaan
migas negara CNOOC.

“Kami tidak menciptakan masalah,
tapi kami tidak takut menghadapi
masalah ini,” tegas Jenderal Fang
Fenghui, kepala staf jenderal Tentara
Pembebasan Rakyat Tiongkong (PLA),
Kamis (15/5) saat melawat ke
Amerika Serikat.

“Kalau menyangkut teritori, sikap
kami tegas. Kami tidak akan mundur
satu langkah pun,” tandas Fang.
Beijing juga menyatakan akan
meninjau ulang sejumlah kerja sama
bilateral kedua negara. Selain itu,
travel warning dikeluarkan untuk
warga Tiongkok yang akan
berkunjung ke Vietnam.

KTT ASEAN pertengahan Mei lalu juga
membahas secara khusus sengketa
wilayah di Laut China Selatan yang
melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia,
Brunei Darussalam, Taiwan, dan
Tiongkok tersebut.

Namun, perhimpunan bangsa Asia
Tenggara itu tidak mengambil
langkah frontal karena ingin menjaga
hubungan baik dengan Negeri Tirai
Bambu tersebut. Alhasil, tidak ada
sikap tegas dari ASEAN untuk
bernegosiasi dengan Beijing.

Cina terus melakukan langkah-
langkah agresifitasnya dan ingin
memperluas pengaruhnya militer ke
Cina Selatan. Tindakan pemerintah
Cina ini menimbulkan sentimen anti
Cina. Termasuk aksi menentang
penguasaan oleh berbagai
perusahan Cina di Vietnam.

Kondisi di Vietnam sama dengan di
Indonesia, dimana kelompok
komunitas melakukan penguasaan
terhadap sumber-sumber ekonom
Indonesia. Di mana konglomerat
Cina sudah menguasai 85 persen
ekonomi Indonesia. Kapan di
Indonesia lahir gerakan anti Cina?

(Copi paste dari tetangga, 2014)


Leave a comment

proxy war by freeport in indonesia?

Kronologi Pertemuan Keluarga JK dengan Bos Freeport

Asal usul Freeport mengapa melakukan eksplorasi, penambangan dan pengerukan, pengangkutan serta perampokan barang tambang di Indonesia yang semula misterius sedikit demi sedikit mulai terkuak. Mereka banyak melakuakan lobi, terutama terhadap para pejabat Orde Baru (New Order). Sebelumnya terhadap Orde Lama tak berhasil, sebab Bung Karno sangat hati-hati terhadap keinginan asing, terutama Amerika. Pada rezim Orde Baru mereka bisa masuk, setelah Bung Karno tumbang, tahun 1966-1967.

Sejak Orde Baru hingga kini asing banyak menguasai kekayaan tambang Indonesia, dengan perjanjian yang tak jelas. Ketidakjelasan ini berlanjut sebab mereka melobi dan menyuap para pejabat yang dengan mudah dibodohi kaum asing.

Kini, paska Orde Baru mereka melakukan hal sama, namun zaman telah berubah. Oleh karena itu mereka menggunakan pihak ketiga, yakni orang dalam sendiri yang memahami peta politik dan kawasan Indonesia, yang mau diajak kerja sama dan berkhianat kepada negara. Siapa mereka? Para antek asing yang sudah diberi uang atau pernah dibantu atau dibiayai asing. ‘Tidak ada makan siang gratis bukan?’

Freeport dari Amerika salah satunya, dan banyak korporasi lainnya. Melalui Presiden direkturnya, para pejabat Indonesia diadu domba, antara pejabat legislatif (DPR) dan eksekutif (menteri ESDEM), dengan menyiarkan sadapan pembicaraan ke media. Dalam rekaman yang terdiri 3 orang, PRESDIR Freeport sebagai perekam, SN, MR tak ada kesepakatan apapun, hanya seperti orang ‘ngobrol’.

Kasusnya sedang ditangani MKD (majelis kehormatan dewan) dan lemabaga lain. Namun, hingga kini belum jelas ujung pangkalnnya. SN  mendahului hasil keputusan sidang MKD. Sebagaimana banyak diberitakan di media massa.

Gaduh politk itu sengaja diciptakan agar perhatian masyarakat beralih ke kasus perseteruan para elit, dan bukannya pelanggaran Freeport  yang luar biasa, yang melakukan pengerukan, pencemaran lingkungan dengan limbah, pemiskinan dan pelanggaran konstitusi negara Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) dan banyak lagi. Dengan politik yang kacau mereka bisa leluasa untuk memuluskan dan memetik keinginan mereka, yakni eksploitasi tambang emas, perak, tembaga untuk kemakmuran Amerika.

Jika mudah diadu domba dan tidak bersatu maka kehancuran akan menanti….

Nusantara, 14-12-2015

rujukan

dari berbagai sumber


Leave a comment

Mengenal CSIS, Lembaga Pendukung di belakang ‘Salam Gigit Jari 2’

“But, maybe Benny’s biggest nemesis was Soeharto son-in-law, Prabowo Subianto.”

(Jusuf Wanandi, Shades of Grey, hal. 240)

“Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto.”

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

Dari hasil debat kemarin rakyat Indonesia bisa menyaksikan bahwa Jusuf Kalla adalah pihak yang mendominasi dan menguasai materi debat sedangkan Jokowi tampak seperti anak kecil yang dalam setiap ada kesulitan selalu mencari perlindungan ke orang tuanya. Sudah sah dan meyakinkan bahwa Jokowi adalah boneka, tapi boneka siapa? Melihat komposisi pendukung Jokowi rata-rata pendukung Benny Moerdani seperti Luhut Panjaitan; AM Hendropriyono, Fahmi Idris, Tempo, The Jakarta Post, dll maka tidak ada kesangsian bahwa Jokowi adalah produk CSIS, yang mana ketika masih hidup, Benny Moerdani adalah anggotanya.

Siapa CSIS dan bagaimana sepak terjangnya sudah sering dibahas mulai dari awal pembentukan sampai tersingkir dari Orde baru sampai ketahuan berniat melakukan revolusi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Tulisan ini berniat membahas sedikit mengenai organisasi rahasia di belakang Jokowi ini.

Embrio CSIS adalah KAP-Gestapu yang melawan PKI pasca G30S/PKI, dan menariknya dalam salah satu dokumen CIA yang berstatus declassified atau dikeluarkan dari status rahasia sehingga bisa diakses publik diketahui bahwa CIA menyalurkan dana sebesar Rp. 50juta kepada KAP-Gestapu sebagai dana perang melawan PKI. Rp. 50juta untuk ukuran sekarang tentu tidak berarti banyak namun untuk ukuran zaman itu sangat besar, sebagai perbandingan, uang pensiun Bung Hatta sebagai wakil presiden saja perbulannya hanya Rp. 115.000,00/bulan (selengkapnya lihat Surat Bung Hatta kepada Soekarno tanggal 1 Desember 1965).

Yang menarik bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga alasan CIA menyalurkan dana perang kepada KAP-Gestapu dan bukan kepada TNI yang juga berjuang melawan PKI, melalui Pangkostrad Mayjend Soekarno misalnya. Kita baru mengerti alasannya ketika mengetahui bahwa pemimpin KAP-Gestapu yaitu Sofjan Wanandi; Jusuf Wanandi; Harry Tjan Silalahi adalah murid Pater Beek, agen CIA di Indonesia yang menerima tugas untuk mempersiapkan kelompok perlawanan terhadap komunis. Selanjutnyanya sejarah mencatat anak-anak KAP-Gestapu berkenalan dengan intel paling unik di Indonesia, Ali Moertopo.

Setelah PKI dikalahkan, anak-anak Kap-Gestapu tersebut bersama Ali Moertopo dan Soedjono Hoermardani membentuk lembaga pemikir (think-tank) yang sekarang dikenal dengan singkatannya saja, CSIS. Pendirian CSIS tentu tidak lepas dari tangan Pater Beek namun untuk alasan yang dapat dimengerti nama Pater Beek tidak pernah muncul secara resmi sampai mantan muridnya George Junus Aditjondro membuka rahasia keterlibatan agen CIA dalam pendirian CSIS.

Dalam perjalanannya nama CSIS sering dicatat berdekatan dengan berbagai kerusuhan dan vandalisme negeri ini, misalnya massa tidak dikenal yang menunggangi aksi mahasiswa pada 15 Januari 1974 adalah massa Guppi yang dilatih oleh Ali Moertopo di gedung CSIS dengan tujuan mendiskriditkan saingannya, Jenderal Soemitro. Nah, ketika dikonfrontir tentu CSIS membantah mereka terlibat Malari 1974 dan sampai saat ini kubu CSIS dan Jenderal Soemitro terus saling tuding tentang siapa yang bersalah dalam Malari.

Sebagaimana dikutip dari Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 sekali lagi tudingan CSIS terlibat tindak teror dan intimidati terjadi kembali tepat 24 tahun plus 3 hari setelah Malari atau tanggal 18 Januari 1998 ketika terjadi ada bom yang salah rakit meledak di Tanah Abang Jakarta, dan penyisiran oleh aparat keamanan di lokasi menemukan dua dokumen yang kembali mengkaitkan personil CSIS dengan teror-teror bom yang melanda Jakarta saat itu, yaitu berupa email dan dokumen notulen rapat di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998.

Bunyi email tersebut adalah sebagai berikut:

“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”

Sedangkan dokumen notulen berisi pertemuan orang-orang yang mengaku sebagai “kelompok pro demokrasi” yang berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun yang dimaksud sebagai kelompok senior adalah:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh Benny Moerdani.

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Sebagaimana dicatat oleh Bill Tarrant dalam bukunya Reporting Indonesia dan Jusuf Wanandi dalam buku Shades of Grey, karena penemuan dokumen tersebut Jusuf dan Sofjan Wanandi sempat dipanggil oleh Zacky Anwar Makarim di Gundur dan di sana Jusuf Wanandi menyatakan bahwa ketika diintrogasi petugas dia menantang bahwa karena dialah Soeharto bisa menjadi presiden kemudian bercerita bagaimana Soeharto menjadi presiden karena dirinya dan kawan-kawannya (Lihat Shades of Grey halaman 274 – 275).

Salah satu pembelaan diri Jusuf Wanandi terkait dokumen Tanah Tinggi tersebut adalah “seseorang” menaruh dokumen dan email untuk memfitnah mereka. Saya berpikir malang sekali nasib mereka, dituduh dalang Malari dan sekarang dituduh mendanai kaum radikal yang bermaksud mengadakan revolusi di Indonesia. Tentu saja mereka bisa saja malang atau memang memiliki hobi menjadi konspirator atau dalang kekacauan di negeri ini. Tapi masa sih mereka sejahat itu, apalagi bila melihat Jusuf, Sofjan dan Harry Tjan memiliki perawakan seperti kakek-kakek ramah.

Baru-baru ini Jusuf Wanandi menerbitkan buku otobiografi yang ditulisnya sendiri dalam bahasa Inggris dan terbitan Equinox, tapi ada juga edisi bahasa Indonesia terbitan Kompas, dan saya membeli keduanya. Buku tersebut memuat beberapa cerita tentang Prabowo Subianto dan sebagaimana umumnya tulisan orang yang dekat dengan Benny Moerdani, maka Jusuf Wanandi juga menulis tentang Prabowo secara sangat negatif, seolah tidak ada baiknya, seolah semuanya buruk. Inti tulisan klik Benny Moerdani memiliki satu tema pokok yaitu: Prabowo bukan manusia, melainkan setan iblis dedemit jahanam berkulit manusia.

Beruntung baru-baru ini saya menemukan Majalah Media Dakwah edisi Februari 1998 yang memberitakan buka puasa bersama tanggal 23 Januari 1998 di Markas Komando Kopassus Cijantung yang dihadiri ribuan Umat Muslim dan berbagai tokoh lintas kalangan, antara lain: Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr Anwar Haryono SH, Ketua BKSPPI KH Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pimpinan KISDI KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Umum Muhammadiyah Dr Watik Pratiknya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Hussein Umar, Ir. AM Luthfie (Forum Ukhuwah Islamiyah), Pengurus PBNU Dr Said Agil Munawwar, KH Ma’ruf Amin, Pangdam Tanjungpura Mayjen Muchdi Pr, Kasdam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kaskostrad Mayjen TNI Ismet Yuzairi, Mayjen TNI Cholid Ghozali, KH Asep Mausul (Tasikmalaya), KH Abdul Wahid Sahari (Pandeglang), KH Shihabudin (Kotabumi Lampung), Wapemred Majalah Ummat M Syafii Anwar dan Redpel Media Indonesia Bambang Harymurti, Ketua SPSI Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, Dr Didin Damanhuri, Chairul Umam dan H Rhoma Irama mewakili kalangan seniman.

Bila dilihat dari daftar nama yang hadir, sebenarnya acara di atas biasa saja, sama seperti acara buka bersama yang sering dilakukan beberapa tahun terakhir di Indonesia, tapi memang saat itu peristiwa ini sangat menggemparkan sebab untuk pertama kalinya Kopassus yang sempat dianggap menyeramkan oleh Umat Islam membuka pintu markasnya dan menunjukan sisi kemanusiawian mereka. Mau tahu bagaimana Jusuf Wanandi menggambarkan peristiwa ini?

“…I was thinking, this could go horribly wrong, because you don’t know, once you started using preman, what they would do next. And of course that is exactly what happened two years later, when Prabowo used extrimists to oppose the students. At that time, he had a buka puasa (breaking of the fast) at his place, while he was still commander of Kopassus. Up to 3.000 people came, all of them from the extreme right.”

(Jusuf Wanandi, Shades of Grey hal. 272)

Untuk memastikan pemahaman saya benar, maka saya melakukan komparasi dengan terjemahan di edisi bahasa Indonesianya:

“…Saya merasa situasi ini akan berkembang lebih buruk karena dengan menggunakan preman, tak terbayang apa lagi yang dapat mereka perbuat. Kekhawatiran saya menjadi kenyataan dua tahun kemudian ketika Prabowo mengerahkan kelompok ekstrimis untuk menghadapi mahasiswa. Ketika itu, sebagai Komandan Kopassus, ia [Prabowo] mengadakan acara buka puasa di rumahnya yang dihadiri oleh hampir 3.000 orang yang terdiri dari kelompok garis keras kanan.”

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 376)

Wow, mengerikan sekali acara buka puasa yang diadakan Prabowo bila membaca bagaimana Jusuf Wanandi memakai istilah “preman”, “ekstrimis” dan “kelompok garis keras kanan” dalam satu paragraf untuk menggambarkan acara buka puasa di Markas Komandan Kopassus tersebut, trifecta! Dengan kata lain Prabowo mengadakan acara buka puasa dengan preman, ekstrimis, kelompok garis keras kanan, di markas Kopassus yang terkenal sebagai pasukan “penculik aktivis” lagi! Siapa tidak ngeri? Saya saja menggigil ketakutan sampai meriang.

Namun begitu, bila kita mencermati nama-nama yang hadir di acara tersebut, rasanya aneh apabila Sjafrie Sjamsoeddin, KH. Hasan Basri, Dr Said Agil Munawwar, KH Ma’ruf Amin, Sudi Silalahi, Bambang Harymurti, Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, dan H Rhoma Irama dikategorikan sebagai preman, ekstrimis dan kelompok garis keras kanan sesuai deskripsi Jusuf Wanandi bahwa: “all of them from the extreme right” dan “yang terdiri dari kelompok garis keras kanan,” berarti tanpa terkecuali, semua yang hadir di acara Prabowo adalah ekstrimis sayap kanan.

Sekali lagi tanggapan sinis dan minir penuh kebencian dari teman-teman Benny Moerdani terhadap apapun yang dilakukan oleh Prabowo sangat wajar karena Prabowo adalah lawan utama Benny Moerdani, tentu sebagai teman baiknya, Jusuf Wanandi wajib membela teman baiknya. Kendati demikian apa yang ditulis Jusuf Wanandi tentang acara buka puasa yang diadakan Prabowo tentu terhitung fitnah, sebab menceritakan hal yang tidak pernah ada seolah-olah menjadi ada secara negatif dengan tujuan menghantam, mendiskriditkan dan mencemarkan nama baik yang menjadi objek cerita, dalam hal ini Prabowo.

Yang mau saya katakan dengan fitnah di atas adalah ternyata Jusuf Wanandi memiliki kemampuan untuk berdusta dengan wajah tetap lurus dan tanpa merasa berdosa. Pertanyaannya tentu bila Jusuf Wanandi bisa berbohong sekedar untuk mendiskriditkan Prabowo dengan sikap memusuhi, maka kebohongan macam apalagi yang pernah dilakukan Jusuf Wanandi dan teman-temannya di CSIS? Mengenai tidak terlibat dalam Malari’74? Atau tidak terlibat dalam gerakan revolusi 1998? Atau tidak ada hubungan dengan capres boneka bernama Joko Widodo?

Mengapa CSIS dan kelompok Benny Moerdani menciptakan capres boneka bernama Joko Widodo? Karena mereka semua masih mendendam atas tindakan Prabowo yang menghalangi usaha mereka untuk mengurangi pengaruh Islam atau melakukan proses deislamisasi di Indonesia, sehingga sekarang mereka berupaya menghalangi keinginan Prabowo menjadi presiden sekalipun harus mengorbankan Indonesia dengan menempatkan capres tipe “ndak mikir” seperti Jokowi.

(dari berbagai sumber)


Leave a comment

Sejarah Kebijakan oleh Mafia Berkeley

Marilah sekarang kita telusuri bagaimana kronologi atau urut-urutan kejadiannya? Yang saya kemukakan bukan temuan dan pendapat saya, tetapi temuan dan pendapat orang-orang Inggris dan Amerika. Ceriteranya adalah sebagai berikut.
Izinkan saya sekarang mengutip observasi dari seorang wartawan terkemuka berkewarganegaraan Australia yang bermukim di Inggris, yaitu John Pilger yang membuat film dokumenter tentang Indonesia dan juga telah dibukukan dengan judul : “The New Rulers of the World”. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley Simpson yang meraih gelar Ph.D. dengan Prof. Jeffrey Winters sebagai promotornya. Yang satu berkaitan dengan yang lainnya, karena beberapa bagian penting dari buku John Pilger mengutip temuan-temuannya Jeffrey Winters dan Brad Simpson.
Sebelum mengutip hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, saya kutip pendapatnya John Pilger tentang Kartel Internasional dalam penghisapannya terhadap negara-negara miskin.
Saya kutip :
“Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detil dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang lebih sedikit dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”
Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu yang berbunyi :
“Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countres….” atau “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”
John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.
Saya kutip halaman 37 yang mengatakan :
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.
“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”
Di halaman 39 ditulis :
“Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”
John Perkins
Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglits dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa utanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?
Dalam rangka ini, izinkankanlah saya mengutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan Seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu. Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.
Halaman 12 :
“Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”
Halaman 13 :
“Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik untuk Indonesia dan Jawa. Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”
Halaman 15 :
“Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsutan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”
Halaman 15-16 :
“Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”
Halaman 15 :
“Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”
Halaman 16 :
“Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”
Halaman 19 :
“Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”
Bab tiga khusus tentang Indonesia dengan judul : “Indonesia, pelajaran buat Penghancur Ekonomi”.
Halaman 21 :
“Prioritas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah supaya Suharto melayani Washington seperti yang dilakukan oleh Shah Iran. AS juga mengharapkan bahwa Indonesia akan menjadi model buat negara-negara di sekitarnya. Washington mendasarkan sebagian dari strateginya pada asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari Indonesia akan mempunyai dampak positif pada seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang eksplosif. Dan kalau itu tidak cukup, Indonesia mempunyai minyak. Tidak seorangpun yang mengetahui dengan pasti tentang besarnya dan kualitas dari cadangan minyaknya, tetapi para akhli seismologi sangat antusias tentang kemungkinan – kemungkinannya.”
Halaman 28 :
“Akhirnya kepada kami diberikan keanggotaan dari Bandung Golf & Racket Club yang ekslusif, dan kami bekerja dalam kantor cabang Bandung dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik yang dimiliki oleh pemerintah.”

Oleh Kwik Kian Gie


2 Comments

Tradisi Pewarisan Hutang Luar Negeri

Utang Era Soekarno (1945–1966)
Presiden Soekarno adalah sosok pemimpin yang sebenarnya anti utang. Salah satu bapak pendiri bangsa ini pernah memberikan satu pernyataan terkenal yaitu “Go To Hell with Your Aid” yang menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1956. Dari pernyataan tersebut, Soekarno dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil sikap untuk menolak intervensi asing.Namun, pada akhir pemerintahan Soekarno, negara ini ternyata dibebani oleh utang. Seperti dikutip dari harian Republika (17/4/2006), jumlah utang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno sebesar US$6,3 miliar, terdiri dari US$4 miliar adalah warisan utang Hindia Belanda dan US$2,3 miliar adalah utang baru. Utang warisan Hindia Belanda disepakati dibayar dengan tenor 35 tahun sejak 1968 yang jatuh tempo pada 2003 lalu, sementara utang baru pemerintahan Soekarno memiliki tenor 30 tahun sejak 1970 yang jatuh tempo pada 1999.

Utang Era Soeharto (1966–1998)
Pada masa Orde Baru, utang didefinisikan menjadi penerimaan negara. Berarti pemerintah saat itu membiayai program-program pemerintah melalui instrumen pendapatan yang salah satunya adalah utang. Jika dilihat dari struktur anggaran pemerintah, maka utang dimasukkan ke dalam porsi penerimaan selain pajak.Selama 32 tahun berkuasa, ciri kuat pemerintahan Orde Baru adalah sangat sentralistik dan sering disindir berasaskan “Asal Bapak Senang” (ABS) sehingga kerap membuat masalah utang negara menjadi hal yang “tabu” untuk dibicarakan. Akibatnya, pengelolaan utang negara pun menjadi sangat tidak transparan. Orde Baru “diklaim” berutang sebesar Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahannya, maka utang negara bertambah sekitar Rp46,88 triliun tiap tahun.Sampai 1998, dari total utang luar negeri sebesar US$171,8 miliar, hanya sekitar 73% yang dapat disalurkan ke dalam bentuk proyek dan program, sedangkan sisanya (27%) menjadi pinjaman yang idle dan tidak efektif. Alhasil, di masa Orde Baru, utang negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang sentralistik yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah, bukan berdasarkan keinginan pusat.Pada masa Orde Baru, kredit Indonesia mendapat rating BBB dari Standard & Poor’s (S&P), lembaga penilai keuangan internasional. Rating BBB, yang hanya satu tingkat di bawah BBB+, membuat iklim investasi dan utang Indonesia pada masa Orde Baru dinilai favorable bagi para investor, baik domestik maupun asing. Komposisi utang Orde Baru terdiri atas utang jangka panjang dengan tenor 10–30 tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan bahwa utang Orde Baru jatuh tempo pada 2009 dengan struktur utang yang jatuh tempo sepanjang tahun 2009 adalah sebesar Rp94 triliun, terdiri dari Rp30 triliun berupa utang domestik dan Rp64 triliun berupa utang luar negeri.

Utang Era Habibie (1998–1999)
Masa pemerintahan B. J. Habibie merupakan pemerintahan transisi dari Orde Baru menuju era Reformasi. Habibie hanya memerintah kurang lebih setahun, 1998–1999. Pada 1998 terjadi krisis moneter yang menghempaskan perekonomian Indonesia dan pada saat yang bersamaan juga terjadi reformasi politik. Kedua hal ini mengakibatkan rating kredit Indonesia oleh S&P terjun bebas dari BBB hingga terpuruk ke tingkat CCC. Artinya, iklim bisnis yang ada tidak kondusif dan cenderung berbahaya bagi investasi.Pada masa pemerintahan Habibie, utang luar negeri Indonesia sebesar US$178,4 miliar dengan yang terserap ke dalam pembangunan sebesar 70%, dan sisanya idle.
Terjadinya penurunan penyerapan utang, yaitu dari 73% pada 1998 menjadi 70% pada 1999, disebabkan pada 1999 berlangsung pemilihan umum yang menjadi tonggak peralihan dari Orde Baru menuju era Reformasi. Banyak keraguan baik di kalangan investor domestik maupun investor asing terhadap kestabilan perekonomian, sementara pemerintah sendiri saat itu tampak lebih “disibukkan” dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Utang Era Gus Dur (1999–2001)
Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, naik sebagai Presiden RI ke-4 setelah menang dalam Pemilu 1999. Namun, pada masa pemerintahan Gus Dur kerap terjadi ketegangan politik yang kemudian membuat Gus Dur terpaksa lengser setelah berkuasa selama kurang lebih dua tahun 1999–2001. Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.Saat itu utang pemerintah mencapai Rp1.234,28 triliun yang menggerogoti 89% PDB Indonesia. Porsi yang cukup membahayakan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain porsi utang yang besar pada PDB, terjadi pula peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Rasio bunga utang terhadap pendapatan pada 2001 meningkat sekitar 4,6%, dari 24,4% menjadi 29%, sedangkan terhadap belanja meningkat sebanyak 2,9% menjadi 25,5% pada tahun yang sama. Saat itu Indonesia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perangkap utang (debt trap).
Pemerintahan Gus Dur mencatatkan hal yang positif dalam hal utang, yaitu terjadi penurunan jumlah utang luar negeri sebesar US$21,1 miliar, dari US$178 miliar pada 1999 menjadi US$157,3 miliar pada 2001. Namun, utang nasional secara keseluruhan tetap meningkat, sebesar Rp38,9 triliun, dari Rp1.234,28 triliun pada 2000 menjadi Rp1.273,18 triliun pada 2001. Sementara itu, porsi utang terhadap PDB juga mengalami penurunan, dari 89% pada 2000 menjadi 77% pada 2001.

Utang Era Megawati (2001–2004)
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hanya berlangsung selama tiga tahun (2001–2004). Namun, pada masa pemerintahan presiden wanita Indonesia pertama ini banyak terjadi kasus-kasus yang kontroversial mengenai penjualan aset negara dan BUMN. Pada masanya, Megawati melakukan privatisasi dengan alasan untuk menutupi utang negara yang makin membengkak dan imbas dari krisis moneter pada 1998/1999 yang terbawa sampai saat pemerintahannya. Maka, menurut pemerintah saat itu, satu-satunya cara untuk menutup APBN adalah melego aset negara.Privatisasi pun dilakukan terhadap saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan hanya sekitar 20% dari total nilai BLBI. Bahkan, BUMN sehat seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah pun ikut diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003). Jadi, total Rp18,5 triliun masuk ke kantong negara.Alhasil, selama masa pemerintahan Megawati terjadi penurunan jumlah utang negara dengan salah satu sumber pembiayaan pembayaran utangnya adalah melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp1.273,18 triliun turun menjadi Rp1.225,15 triliun pada 2002, atau turun sekitar Rp48,3 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat sehingga pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp1.299,5 triliun. Rata-rata peningkatan utang pada tiga tahun pemerintahan Megawati adalah sekitar Rp25 triliun tiap tahunnya.
Namun, terdapat hal positif lain yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati, yaitu naiknya tingkat penyerapan pinjaman luar negeri Indonesia. Sejak 2002 hingga 2004, penyerapan utang mencapai 88% dari total utang luar negeri yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah makin serius menggunakan fasilitas utang yang ada untuk kegiatan pembangunan. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari porsi utang terhadap PDB yang makin turun, yakni dari 77% pada 2001 menjadi 47% pada 2004. Menurunnya rasio utang terhadap PDB turut menyumbang meningkatnya rating kredit yang dilakukan oleh S&P dari CCC+ pada 2002 menjadi B pada 2004.

Utang Era SBY (2004–2009)
Pemerintahan SBY-JK dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya menjadi pemerintahan pertama yang dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia. Sistem politik yang makin solid membawa ekspektasi dan respons positif pada kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai PDB Indonesia yang terus meningkat hingga mendekati angka Rp1.000 triliun pada 2009. Tingkat kemiskinan pun diklaim “turun” oleh pemerintah (meskipun sampai saat ini definisi mengenai kemiskinan masih menjadi perdebatan).Namun, bagaimana dengan masalah pengelolaan utang negara pada pemerintahan ini? “Diwarisi” utang oleh pemerintahan sebelumnya sebesar Rp1.299,5 triliun, jumlah utang pada masa pemerintahan SBY justru terus bertambah hingga menjadi Rp1.700 triliun per Maret 2009. Dengan kata lain, rata-rata terjadi peningkatan utang sebesar Rp80 triliun setiap tahunnya atau hampir setara dengan 8% PDB tahun 2009. Utang pemerintah sebesar Rp1.700 triliun itu terdiri dari Rp968 triliun utang dalam negeri (57%) dan Rp732 triliun utang luar negeri (43%). Pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai program-program dan proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemiskinan, lingkungan, dan infrastruktur.Meski jumlah utang bertambah besar, dalam lima tahun pemerintahan SBY, penyerapan utang terhitung maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat penyerapan yang rata-rata mencapai 95% dari total utang. Lalu, apa implikasi dari penyerapan ini? Nilai PDB Indonesia pun makin tinggi.
Apabila ditelusuri lebih jauh, selama lima tahun terakhir, rasio utang negara terhadap PDB terlihat makin kecil, hingga menyentuh 32% pada 2009.Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan fakta-fakta bahwa utang makin besar, tetapi tingkat penyerapan tinggi, PDB makin tinggi, dan rasio utang terhadap PDB makin rendah? Dengan jumlah utang meningkat rata-rata Rp80 triliun per tahun selama lima tahun terakhir, sementara nilai PDB rata-rata meningkat 6,35% tiap tahun pada 2005–2008 (dengan memakai tahun dasar 2000 sesuai data Bank Indonesia) dengan target PDB 2009 mendekati angka Rp1.000 triliun, dan rasio utang terhadap PDB makin kecil, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor kunci pembangunan negara ini adalah utang. Rasio utang yang makin mengecil terhadap PDB bukanlah karena utangnya yang mengecil, melainkan karena PDB-nya yang makin membesar.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI, dapat dilihat bahwa pada APBN tahun anggaran 2009 terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp204,837 miliar, yang terdiri dari Rp116,996 miliar untuk kebutuhan pembayaran utang (57%) dan Rp139,515 miliar untuk menutupi defisit (68%). Lalu, dari manakah sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran ini? Lagi-lagi berasal dari utang, sebesar 99% atau Rp201,772 miliar, baik berupa utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Jadi, boleh dibilang, Indonesia membayar utang dengan berutang alias gali lubang tutup lubang.
Masih menurut sumber data yang sama, pada 2033, atau 24 tahun dari sekarang, 98% utang dalam negeri pemerintah senilai Rp129 triliun akan jatuh tempo. Menurut data The Indonesia Economic Intelligence (IEI), dana sebesar Rp129 triliun itu merupakan dana eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memang sudah harus dibayarkan kepada Bank Indonesia.
BLBI sendiri hingga kini masih menjadi isu yang kontroversial dan belum tuntas penyelesaiannya.Saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan bahwa pemerintah sekarang boleh dibilang sedang bangkrut atau tidak punya cukup uang untuk membangun dan membiayai perekonomian negara ini. “Government is broke. Penerimaan pemerintah berkurang karena pajak yang masuk berkurang,” kata Presiden ketika menyikapi kondisi perekonomian Indonesia saat krisis global terjadi. Pernyataan tersebut merefleksikan kondisi ekonomi nasional yang sangat rapuh saat menghadapi krisis. Maka, jalan untuk keluar dari masalah ini adalah lagi-lagi dengan berutang.”Supaya masyarakat juga sdikit tahu bagaimana keadaan finansial negara”

*-Mengenai data FREEPORT.-*

Sejak 1967 pada awal era Suharto hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.

Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.

Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba.

Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. “Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut,”. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang dirilis Oleh PT Freeport Indonesia dan dimuat oleh BBC news, bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia pada aksi mogok perharinya mencapai US$19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Maka manusia awam sekalipun dapat menebak, berapa besar penghasilan PT Freeport Indonesia perhari. Artinya “kerugian” yang disampaikan sebagai akibat pemogokan dapat dibaca sebagai sebuah “Keuntungan/pemasukan” bersih PT Freeport Indonesia yang diperoleh setiap hari adalah : US $19 juta atau sekitar Rp 114 miliar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000..

Coba silahkan hitung jika penghasilan Freeport perhari US$19jt atau dalam Rupiah 114 milyar dengan kurs USD$ 1 = Rp. 6000.
Lalu berapa pemasukan perbulan..??

USD$ 19.000.000 x 30 = USD$ 570.000.000 atau dalam kurs rupiah jika kurs dollar sekarang tahun 2014 USD$ 1 = Rp 11.500, Maka USD$ 570.000.000 x Rp 11.500 = Rp. 6.555.000.000 atau Rp. 6,5 Trilyun.
Berapa pemasukan Freeport pertahun..??? maka hasilnya Rp. 6,5 trilyun x 12 bulan = Rp. 78 Trilyun.

Maka coba lihat kembali ke atas hutang terbanyak indonesia pada era presiden sama2 dari MILITER yaitu Suharto dan SBY, Hutang pada era Suharto rata-rata sebesar Rp. 46 trilyun/Thn dan pada era SBY utang indonesia kepada IMF (Bank Dunia Milik AMERIKA) rata-rata sebesar Rp. 80 Trilyun/Thn.

Ini Artinya Amerika ambil kekayaan alam indonesia lewat FREEPORT, lalu uangnya dihutangkan kembali kepada indonesia dengan di bebani bunga dan masa jatuh tempo.
Kok bisa2nya mau ganyang amerika wong utangnya saja segunung, siapapun presidennya nanti akan menjadi pertaruhan berat.
Perlu presiden yang dekat dengan rakyat karena perlu kerjasama antara presiden dengan rakyat untuk melunasi semua utang tersebut, salah satunya dengan cara menarik subsidi pemerintah yang terlanjur mendarah daging membuai masyarakat indonesia sejak dulu yg mengakibatkan hutang kepada IMF sudah menjadi budaya bangsa ini seolah-olah dana tersebut seperti hibah yang berbunga, maka bersiap-siaplah masyarakat Indonesia kencangkan pinggang kuat-kuat untuk perbanyak berpuasa.

Hebaat Selamat berbahagia buat Amerika atas kecerdikannya dan selamat BERDUKA CITA buat Indonesia atas kebodohannya.

(dari berbagai sumber)


Leave a comment

Ekonom ‘Mafia Berkeley’

Thursday, May 29, 2014

Berkeley Mafia

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan  Suharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Istilah “Berkeley Mafia” atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis ‘kiri’ AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an.

Ramparts adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok ‘kiri baru.’ Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an.

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini.

Pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai Mafia Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FEUI.

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua Barat), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan Ford Foundation, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FEUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di University of California, Berkeley. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran.

Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969.[7] Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.

Namun demikian, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan Mafia Berkeley. Dari dalam Order Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para Jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik. Beberapa pihak, seperti Hizbut-Tahrir Indonesia, menganggap Mafia Berkeley sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi.

Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berekley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.

Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Widjojo yang masih dipertahankan di pemerintahan.

—————————-

KEGELISAHAN luar biasa diungkapkan Prof Widjojo Nitisastro PhD. Dia mengkhawatirkan realitas elit politik negerinya yang tak henti dililit konflik. Sementara ekonomi terabaikan yang menyebabkan bangsanya sulit keluar dari kemiskinan setelah 18 tahun merasakan hawa.

Widjojo Nitisastro menganggap pengurusan ekonomi kala Orde Lama lebih mengedepankan semboyan dan slogan yang kedengarannya revolusioner, mementingkan kulitnya daripada isinya, tidak ada kontrol dan pengawasan yang wajar, serta ukuran-ukuran objektif dalam menilai keberhasilan dan kegagalannya.

“Adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, ekonomi kita terbengkalai, tidak memperoleh perhatian sebagaimana harusnya. Dalam menghadapi soal-soal ekonomi, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang dianggap tidak perlu, dianggap konvensional,” kritiknya dalam sebuah Simposium bertajuk Kebangkitan Semangat 1966: Menjelajah Tracee Baru di Universitas Indonesia, 6-9 Mei 1966.

Dengan penjelasan yang rasional dan ilmiah, begawan ekonomi Orde Baru yang meraih gelar PhD dari Universitas California di Berkeley itu meyakinkan betapa pentingnya pembangunan ekonomi yang terencana. Dia berbicara tentang rasionalitas ekonomi yang menempatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, konsistensi dan pentingnya skema perencanaan pembangunan yang tepat sebagai solusi melepaskan jerat masalah yang dihadapi bangsa ini.

Widjojo Nitisastro adalah seseorang yang membangun ekonomi Orde Baru yang juga diakui dunia internasional. Dia perencana yang memegang disiplin skala prioritas secara konsekuen. Sebagai peletak dasar perencanaan pembangunan Orde Baru yang kala itu dihadapi kendala dana. “Widjojo Nitisastro konsisten menaati skala prioritas tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Di awal tahun 1960-an, bidang perencanaan pembangunan sangat asing di Indonesia. Belum banyak pula universitas di luar negeri yang memberikan program studi tentang administrasi pembangunan. Bahkan Amerika hanya memiliki beberapa universitas yang sudah memberikan program studi perencanaan. Karenanya, bangsa ini beruntung memiliki Widjojo sebagai arsitek ekonomi yang mencurahkan pemikirannya untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

“Dalam pemikiran Widjojo, perlu dipelajari secara cermat dan mendalam bagaimana pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat, realistik, dan dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Tentu saja masalah ini tak mungkin hanya didekati dari sudut ilmu ekonomi saja, tetapi memerlukan pula pendekatan interdisiplin,‘ terang JB Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas (1983-1988) dan Menteri Keuangan (1988-1993) mengenal sosok Widjojo.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Kedudukannya sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru membuka kesempatan memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia.

Selama dirinya mengarsiteki pembangunan di era Orde Baru, Widjojo Nitisastro beserta yuniornya antara lain JB Sumarlin, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim dituding sebagai ‘Mafia Berkeley‘ yang dibentuk CIA. David Ransom, seorang penulis berpaham sosialis, mengungkapkan Widjojo sebagai “kaki tangan” Amerika Serikat untuk menancapkan kepentingannya di Indonesia, termasuk menguatkan pengaruh kapitalisme di Indonesia dengan menyingkirkan rezim Soekarno yang antikapitalisme.

Mafia Berkeley menyusupkan kepentingan kapitalisme dalam Undang-Undang dan rencana pembangunan di Indonesia. Namun, Widjojo Nitisastro tak hanya mengkritik rezim Soekarno. Dia juga mengkritik tajam realitas global yang timpang antarnegara akibat struktur global yang tidak adil–yang berimbas makin akutnya kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Widjojo Nitisastro melihat adanya gejala an ever increasing gap antara tingkat pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang.

Menurut Emil Salim, Widjojo Nitisastro juga mengkritik realitas global yang kala itu menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan negara industri yang menyubsidi produk pertaniannya untuk bersaing dengan hasil pertanian negara berkembang. “Tidaklah adil apabila negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang, tetapi serentak mendesak negara berkembang melunasi utangnya, tanpa mengindahkan fakta bahwa nilai tukar dolar, yen atau euro telah berubah lebih tinggi dari semula,” ujar Emil dalam buku berjudul: Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro yang diterbitkan PT Kompas Media Perdana, 2010.

Lembaga-lembaga internasional juga dirasakan diskriminatif terhadap negara-negara berkembang. Padahal, instrumen global seperti The International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional dan Bank Dunia (World Bank) awalnya dibentuk untuk menghalangi proteksionisme ekonomi yang dilakukan suatu negara karena bagi para pemuja kapitalisme sebagai penyebab depresi hebat. IMF juga sebagai stabilisator keuangan dan peredaran mata uang untuk memperlancar perdagangan dunia, dan menjadi lembaga penyalur bantuan kredit kepada negara-negara anggotanya.

Namun, IMF dianggap memiliki agenda neoliberal kala investasi diarahkan untuk mendorong ekspor. IMF juga campur tangan mengevaluasi kebijakan domestik sebuah negara dan mengarahkan negara-negara memperlakukan sistem yang sesuai dengan kepentingannya.

Kondisi itu yang mendorong Widjojo memimpin usaha menyusun kekuatan pengimbang, contervailing force, mula-mula dengan pembentukan South Commission (1986-1990) yang kemudian dimantapkan menjadi The South Centre (1990-1999). Di forum internasional, Widjojo memperjuangkan equal level playing field dalam perdagangan antara negara industri dengan negara berkembang.

“Hasrat mengembangkan pola kerja sama sama yang adil dan beradab itu tumbuh setelah Widjojo menangkap gelombang ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980-an yang berkembang menurut suatu siklus yang tidak menentu dan merugikan kerja sama antarnegara dalam pembangunan global,” terang Emil Salim yang pernah menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Penertiban Aparatur Negara di era Orde Baru.

Emil mengenal sosok Widjojo sebagai “dirigen” dalam perencanaan pembangunan negara, baik saat memimpin Biro Perancang Negara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, maupun di Bappenas dan saat menjadi Menteri Negara Koordinator Ekonomi dan Keuangan. Jabatan penentu masa depan pembangunan bangsa itu didudukinya dalam usia muda.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang ‘Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Saat dirinya menjabat Ketua Bapenas dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru, membuka kesempatannya memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia. Widjojo juga merintis perombakan ekonomi Indonesia saat menjabat Ketua Tim Ahli Ekonomi, Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, dalam usia 38 tahun.

Widjojo Nitisastro yang lahir tanggal 23 September 1927 di Malang, Jawa Timur dikenal sebagai begawan ekonomi Orde Baru. Ali Wardhana menyebutnya sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. “Secara objektif saya harus menjawab: Widjojo (arsitek ekonomi Orde Baru),” terangnya dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro. Menteri Keuangan Republik Indonesia (1968-1983) itu mengagumi kekayaan intelektual Widjojo.

Dia juga kagum atas kerendahan hati saat berguru dengan seniornya itu. Prestasinya akademiknya luar biasa. Widjojo lulus cumlaude pada ujian sarjana FE UI (1955) dan ujian PhD Universitas California, Berkeley. Sebagai pengajar, Widjojo mengajar mahasiswanya untuk tidak menjadi “pekerja intelek” seperti yang dikutipnya dari tulisan Paul Baran The Commitment of the Intellectual.
Seorang “pekerja intelek” adalah seorang tukang yang “menjual” otaknya, seperti buruh “menjual” tenaganya. Dengan “menjual otaknya” itu si “pekerja intelek” tidak peduli untuk apa hasil otaknya dipakai. Ia hanya seorang teknisi semata. “Widjojo menolak tipe sarjana sebagai ‘pekerja intelek‘ itu. Yang didambakannya adalah seorang intelektual yang pada asasnya bertindak sebagai hati nurani masyarakat,” ujar Emil.

Jumat, 9 Maret 2012 lalu, arsitek ekonomi Orde Baru yang meletakkan dasar-dasar perencana pembangunan itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di usia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bangsa ini merasakan kehilangan.

—————

KETIKA kuliah di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat, Widjojo Nitisastro memprakarsai diskusi setiap Sabtu di antara mahasiswa ekonomi Indonesia. “Ada saya, Ali Wardhana, Sumarlin, dan Harun Zain. Kami berdiskusi sesuai dengan kapasitas kami. Harun Zain bicara tentang tenaga kerja, Sumarlin tentang fiskal, dan saya masalah perencanaan,” kata Emil Salim kepada Tempo, 14 Desember 2009. “Jadi Mafia Berkeley bisa ditelusuri dari pertemuan Sabtu ini,” lanjutnya.

Namun, tidak sesederhana itu. Dasar kuat tudingan Mafia Berkeley datang dari tulisan David Ransom berjudul “The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre,” dimuat majalah Rampart, Oktober 1970. Dengan semangat “Neo Kiri”, tulisan yang dipersiapkan selama hampir setahun itu, mencoba “membongkar” campur-tangan Amerika –dan sudah tentu CIA– terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Sikap Widjojo terhadap tudingan sebagai pemimpin gerombolan Mafia Berkeley, biasa-biasa saja. Di depan publik, dia tidak menyinggung soal itu. Klarifikasi justru datang dari orang-orang dekatnya dan para pengagumnya di kalangan intelektual.

“Tuduhan seperti itu tidak adil, penulis Amerika (David Ransom) tidak pernah hidup dan mengerti kondisi yang ditimbulkan oleh ekonomi terpimpin,” bela Wakil Presiden Boediono, saat memberikan sambutan dalam peluncuran dua buku Widjojo Nitisasto, Pengalaman Pembangunan Indonesia (kumpulan tulisan dan uraian Widjoyo Nitisastro) dan Esai dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro pada 14 Januari 2010.

Widjojo lahir di Malang, Jawa Timur, 23 September 1927. Ayahnya, aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menggerakkan Rukun Tani, underbow Parindra. Ketika pecah perang kemerdekaan, dia baru duduk di kelas I SMT (tingkat SMA), lalu bergabung dengan pasukan pelajar TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Dikenal sebagai anak pemberani yang nyaris gugur pada sebuah pertempuran di daerah Ngaglik dan Gunung Sari, Surabaya.

Usai perang, Widjojo sempat jadi guru di SMP selama tiga tahun. Kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, meminati bidang demografi. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, dia lulus dari FE UI dengan predikat cum laude. Saat mengambil gelar doktor ekonomi di Universitas Berkeley pada 1961, dia muncul sebagai sarjana yang menonjol. Pada 1984, dia menerima penghargaan Elise Walter Haas Award dari Universitas Berkeley. Perhargaan tahunan itu diberikan kepada alumni asing yang jasanya dianggap signifikan. Dan Widjojo menjadi orang Indonesia pertama yang menerimanya.

Widjojo seorang penulis dan peneliti yang mumpuni. Ketika masih menjadi mahasiswa ekonomi UI, bersama seorang ahli dari Kanada Prof. Dr. Nathan Keyfiz, dia menulis buku gemilang, salah satu buku yang amat populer di kalangan mahasiswa ekonomi pada 1950-an. Dalam kata pengantar buku berjudul Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia itu, Mohammad Hatta menyanjung, “Seorang putra Indonesia dengan pengetahuannya mengenai masalah tanah airnya, telah dapat bekerja sama dengan ahli statistik bangsa Kanada. Mengolah buah pemikirannya yang cukup padat dan menuangkannya dalam buku yang berbobot.”

Beberapa karya lain Widjojo, yaitu Population Trends in Indonesia –diadaptasi dari disertasinya, The SocioEconomic Research in a University dan The Role of Research in a University.

Menurut Bradley R. Simpson dalam Economists With Guns, pemikiran dan kebijakan ekonomi Widjojo berorientasi Amerika karena mazhab ekonomi UI condong ke Amerika. Hal ini terjadi berkat Sumitro Djojohadikusumo, dekan FE UI, mantan menteri perdagangan dan menteri keuangan, anggota Partai Sosialis Indonesia dan pendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Meski diasingkan pada 1957, Sumitro menjaga hubungan dekat dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan CIA selama Demokrasi Terpimpin, sampai dipanggil kembali ke Indonesia oleh Soeharto pada 1966.

“Para ekonom UI di sekitar Sumitro adalah Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim. Mereka memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi Indonesia dan meruntuhkan bangunan Ekonomi Terpimpin Sukarno,” tulis Bradley. Bradley juga  mencatat bahwa, “Bagi Widjojo, kepala arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru, usaha jajarannya adalah menciptakan ekonomi pasar bebas dan melucuti kontrol negara, sejauh keduanya secara politis bisa dilakukan.”

Widjojo mengabdi kepada dunia pendidikan dan pemerintahan. Di kampus UI, dia menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI, guru besar dari 1964 sampai 1993 dan menjabat Dekan FE UI dua periode (1961-1964 dan 1964-1968). Dia juga menjadi dosen Seskoad (sejak 1962) dan Lemhanas (sejak 1964), serta menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Leknas) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1964-1967).

Pengabdian Widjojo pada negara dimulai pada 1953 sebagai perencana pada Badan Perencanaan Negara. Di usianya yang relatif muda (39 tahun) dia dipercaya sebagai ketua tim penasihat ekonomi presiden Soeharto pada 1966. Setelah jadi ketua Bappenas (1967-1971), dia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Kemudian secara berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, dia menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.

Saat memimpin Bappenas, Widjojo membuat perencanaan ekonomi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Besarnya peranan dia membuat kebijakan ekonomi sampai melahirkan konsep Widjojonomics, yaitu pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang unggul secara komparatif, misalnya tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  rata-rata melaju delapan persen per tahun dianggap sebagai hasil dari Widjojonomics. Bank Dunia pun menyebut Indonesia sebagai One of the Asian Miracles. Pada masa Presiden Habibie, Widjojonomics yang mengandalkan sumber daya alam berhadapan dengan Habibienomics yang mementingkan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan sumber daya manusia. (coffee latte)