boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Adi Sasono: Dikuasai Asing, Negara Indonesia Makin Hancur. Indonesia For Sales?

kemana visi nasionalisme ?

Jurnal Toddoppuli

Adi Sasono: Dikuasai Asing, Negara Indonesia Makin Hancur. Indonesia For Sales?

Rabu, 15 Jun 2011 09:44 WIB

JAKARTA, RIMANEWS – Cendekiawan Muslim, Adi Sasono, menyatakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono belum berpihak pada rakyat kecil. Terbukti, penguasaan ekonomi dikuasi asing.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Malahan, dari waktu ke waktu kekuatan bangsa ini terus merosot. Bagaimana tidak, hasil mineral dan tambang, kata dia, banyak diekspor. Padahal, dalam negeri sangat membutuhkannya.

“Ini karena pemerintah tergantung pihak asing,” ujar Adi dalam diskusi ‘Indonesia Kembali Menggugat’ di Megawati Institut, Rabu (15/6).

Hadir dalam diskusi tersebut Guru Besar Tata Negara Jimly Asshiddiqie, pemerhati kebangsaan Chris Siner Keytimu, dan ekonom sekaligus politisi PDI Perjuangan Sri Adiningsih.

Menurut Adi, cita-cita pendiri bangsa, Soekarno-Hatta, ingin agar Indonesia berjaya dan dipandang sebagai negara besar. Sayangnya, pemerintah kurang tepat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Itu karena sumber migas dan tambang dikelola asing.

“Masyarakat tak menikmati kekayaan…

View original post 5,321 more words

Advertisements


Leave a comment

Sejarah Kebijakan oleh Mafia Berkeley

Marilah sekarang kita telusuri bagaimana kronologi atau urut-urutan kejadiannya? Yang saya kemukakan bukan temuan dan pendapat saya, tetapi temuan dan pendapat orang-orang Inggris dan Amerika. Ceriteranya adalah sebagai berikut.
Izinkan saya sekarang mengutip observasi dari seorang wartawan terkemuka berkewarganegaraan Australia yang bermukim di Inggris, yaitu John Pilger yang membuat film dokumenter tentang Indonesia dan juga telah dibukukan dengan judul : “The New Rulers of the World”. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley Simpson yang meraih gelar Ph.D. dengan Prof. Jeffrey Winters sebagai promotornya. Yang satu berkaitan dengan yang lainnya, karena beberapa bagian penting dari buku John Pilger mengutip temuan-temuannya Jeffrey Winters dan Brad Simpson.
Sebelum mengutip hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, saya kutip pendapatnya John Pilger tentang Kartel Internasional dalam penghisapannya terhadap negara-negara miskin.
Saya kutip :
“Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detil dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang lebih sedikit dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”
Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu yang berbunyi :
“Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countres….” atau “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”
John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.
Saya kutip halaman 37 yang mengatakan :
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.
“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”
Di halaman 39 ditulis :
“Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”
John Perkins
Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglits dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa utanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?
Dalam rangka ini, izinkankanlah saya mengutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan Seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu. Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.
Halaman 12 :
“Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”
Halaman 13 :
“Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik untuk Indonesia dan Jawa. Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”
Halaman 15 :
“Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsutan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”
Halaman 15-16 :
“Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”
Halaman 15 :
“Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”
Halaman 16 :
“Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”
Halaman 19 :
“Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”
Bab tiga khusus tentang Indonesia dengan judul : “Indonesia, pelajaran buat Penghancur Ekonomi”.
Halaman 21 :
“Prioritas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah supaya Suharto melayani Washington seperti yang dilakukan oleh Shah Iran. AS juga mengharapkan bahwa Indonesia akan menjadi model buat negara-negara di sekitarnya. Washington mendasarkan sebagian dari strateginya pada asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari Indonesia akan mempunyai dampak positif pada seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang eksplosif. Dan kalau itu tidak cukup, Indonesia mempunyai minyak. Tidak seorangpun yang mengetahui dengan pasti tentang besarnya dan kualitas dari cadangan minyaknya, tetapi para akhli seismologi sangat antusias tentang kemungkinan – kemungkinannya.”
Halaman 28 :
“Akhirnya kepada kami diberikan keanggotaan dari Bandung Golf & Racket Club yang ekslusif, dan kami bekerja dalam kantor cabang Bandung dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik yang dimiliki oleh pemerintah.”

Oleh Kwik Kian Gie


Leave a comment

Indonesia, Surga bagi Para Perampok! (Indonesia, the paradise of the Robbers)

Siang malam mereka menggali kekayaan alam negeri ini tapi elit diam saja!

Kita mundur sejenak. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 (1949) dan dipimpin oleh Sukarno-Hatta, negeri ini masih dalam keadaan belum stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Walaupun begitu Bung karno menyadari akan masa depan bangsa ini di tangan generasi kemudian. Namun, ketika ia digulingkan dari kekuasaannya semua impiannya menjadi buyar.

Yang tampil adalah para perampok! Untuk merampok harta karun Indonesia mereka yang datang dari negeri jauh memberi upeti kepada para pembesar Indonesia. Para pembesar itu senang setelah mendapatkan upeti. Mereka lupa bahwa harta kekayaan yang dibiarkan dirampok itu adalah modal untuk membangun negeri ini yang akan dilakukan generasi kemudian.

Entahlah apa yang ada di benak para pembesar itu. Apakah mereka bodoh atau dungu? Demikian mudahnya mereka tertipu oleh hanya upeti yang hanya segenggam tangan dan mereka harus mengembalikan pinjaman berlipat-lipat! Mungkin gabungan antara kebodohan dan kedunguan sehingga mereka tak mampu berpikir jernih bahwa negeri ini akan diwariskan kepada generasi penerus! (Baca Asvi, Membongkar Manipulasi Sejarah)

Kekayaan yang dirampok itu, mulai dari tembaga, emas, batu bara, minyak, gas, hutan, laut, buka lapak bank, dll. Mereka datang dari Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Cina, Jepang, Singapura dll. nama perusahaannya bermacam-maca, tapi di antaranya, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron, dll.

Sebenarnya Indonesia memiliki para tenaga ahli, namun mereka tersebar di luar negeri, sebab para pembesarnya menghambakan diri kepada asing! Ini akibat dijajah terlalu lama mental mereka belum pulih dari mental inlander. Tapi bisa juga karena belum tercerahkan seperti para pendiri bangsa (founding fathers)!

Para pendiri bangsa bukan hanya pejuang, namun mereka untuk untuk melawan itu terus belajar, membaca berbagai buku dan menguasai banyak bahasa asing. Dengan kemampuan itu intelektualitas mereka terasah dan mereka mampu setara dengan para penjajah, yang rata-rata penjajah Belanda lulusan sekolah. Walau secara moral para penjajah itu brengsek!

**

Masalahnya sekarang adalah perampokan itu diikat dengan kontrak, sehingga untuk melepaskannya harus berjuang. Namun siapa pembesar yang akan berani tampil membela rakyatnya sendiri?? Hampir semua saat ini mereka yang pernah belajar di negeri penjajah menjadi budak penjajah dan pengkhianat bangsanya sendiri! Hal ini deperti feodalisme modern, menghamba kepada tuan penjajah!

Jika saja mereka, para pembesar berpikir jernih dan sedikit berani dan mau belajar kepada negara-negara Latin di selatan, maka perampokan yang telah bertahun-tahun dapat dihentikan dan keuntungan dari hasil kekayaan alam dapat memandirikan ekonomi negeri ini dan menyejahterakan rakyatnya!

Membiarkan perampokan terjadi dan menimbun hutang luar negeri, adalah suatu kekonyolan! Kenyataan yang terjadi saat ini adalah pemiskinan rakyat secara sisitematis!! Mengapa mereka yang bergelar doktor (ekonomi) diam membisu melihat kenyataan itu dan hanya terus menyanyikan lagu yang dikumandangkan oleh para tuan besar di Barat?

Indonesia, 8-10-2014

anak bangsa


Leave a comment

Mafia Berkeley harus Dimusnahkan!

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]

Belajarlah kepada negara tetangga, Malysia, semasa PM Dr. Mahatir berkuasa ia menolak resep IMF dan prediksi ekonomi negara itu akan anjlok tak terbukti, dan yang terjadi adalah ekonominya malah ‘sehat’ dan berjalan normal. Mr Mahatir belajar kepada kecerdasan dan keberanian Bung Karno, tapi para elit Indonesia malah kini meinggalkan ajaran Bung Karno dan mereka menghamba menjadi budak asing!!

Hanya ada 2 pilihan untuk Indonesia, mau mengikuti dan jadi budak asing hancur atau mandiri dan berjaya!!


Leave a comment

Ekonom ‘Mafia Berkeley’

Thursday, May 29, 2014

Berkeley Mafia

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan  Suharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Istilah “Berkeley Mafia” atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis ‘kiri’ AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an.

Ramparts adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok ‘kiri baru.’ Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an.

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini.

Pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai Mafia Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FEUI.

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua Barat), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan Ford Foundation, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FEUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di University of California, Berkeley. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran.

Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969.[7] Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.

Namun demikian, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan Mafia Berkeley. Dari dalam Order Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para Jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik. Beberapa pihak, seperti Hizbut-Tahrir Indonesia, menganggap Mafia Berkeley sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi.

Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berekley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.

Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Widjojo yang masih dipertahankan di pemerintahan.

—————————-

KEGELISAHAN luar biasa diungkapkan Prof Widjojo Nitisastro PhD. Dia mengkhawatirkan realitas elit politik negerinya yang tak henti dililit konflik. Sementara ekonomi terabaikan yang menyebabkan bangsanya sulit keluar dari kemiskinan setelah 18 tahun merasakan hawa.

Widjojo Nitisastro menganggap pengurusan ekonomi kala Orde Lama lebih mengedepankan semboyan dan slogan yang kedengarannya revolusioner, mementingkan kulitnya daripada isinya, tidak ada kontrol dan pengawasan yang wajar, serta ukuran-ukuran objektif dalam menilai keberhasilan dan kegagalannya.

“Adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, ekonomi kita terbengkalai, tidak memperoleh perhatian sebagaimana harusnya. Dalam menghadapi soal-soal ekonomi, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang dianggap tidak perlu, dianggap konvensional,” kritiknya dalam sebuah Simposium bertajuk Kebangkitan Semangat 1966: Menjelajah Tracee Baru di Universitas Indonesia, 6-9 Mei 1966.

Dengan penjelasan yang rasional dan ilmiah, begawan ekonomi Orde Baru yang meraih gelar PhD dari Universitas California di Berkeley itu meyakinkan betapa pentingnya pembangunan ekonomi yang terencana. Dia berbicara tentang rasionalitas ekonomi yang menempatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, konsistensi dan pentingnya skema perencanaan pembangunan yang tepat sebagai solusi melepaskan jerat masalah yang dihadapi bangsa ini.

Widjojo Nitisastro adalah seseorang yang membangun ekonomi Orde Baru yang juga diakui dunia internasional. Dia perencana yang memegang disiplin skala prioritas secara konsekuen. Sebagai peletak dasar perencanaan pembangunan Orde Baru yang kala itu dihadapi kendala dana. “Widjojo Nitisastro konsisten menaati skala prioritas tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Di awal tahun 1960-an, bidang perencanaan pembangunan sangat asing di Indonesia. Belum banyak pula universitas di luar negeri yang memberikan program studi tentang administrasi pembangunan. Bahkan Amerika hanya memiliki beberapa universitas yang sudah memberikan program studi perencanaan. Karenanya, bangsa ini beruntung memiliki Widjojo sebagai arsitek ekonomi yang mencurahkan pemikirannya untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

“Dalam pemikiran Widjojo, perlu dipelajari secara cermat dan mendalam bagaimana pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat, realistik, dan dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Tentu saja masalah ini tak mungkin hanya didekati dari sudut ilmu ekonomi saja, tetapi memerlukan pula pendekatan interdisiplin,‘ terang JB Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas (1983-1988) dan Menteri Keuangan (1988-1993) mengenal sosok Widjojo.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Kedudukannya sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru membuka kesempatan memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia.

Selama dirinya mengarsiteki pembangunan di era Orde Baru, Widjojo Nitisastro beserta yuniornya antara lain JB Sumarlin, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim dituding sebagai ‘Mafia Berkeley‘ yang dibentuk CIA. David Ransom, seorang penulis berpaham sosialis, mengungkapkan Widjojo sebagai “kaki tangan” Amerika Serikat untuk menancapkan kepentingannya di Indonesia, termasuk menguatkan pengaruh kapitalisme di Indonesia dengan menyingkirkan rezim Soekarno yang antikapitalisme.

Mafia Berkeley menyusupkan kepentingan kapitalisme dalam Undang-Undang dan rencana pembangunan di Indonesia. Namun, Widjojo Nitisastro tak hanya mengkritik rezim Soekarno. Dia juga mengkritik tajam realitas global yang timpang antarnegara akibat struktur global yang tidak adil–yang berimbas makin akutnya kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Widjojo Nitisastro melihat adanya gejala an ever increasing gap antara tingkat pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang.

Menurut Emil Salim, Widjojo Nitisastro juga mengkritik realitas global yang kala itu menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan negara industri yang menyubsidi produk pertaniannya untuk bersaing dengan hasil pertanian negara berkembang. “Tidaklah adil apabila negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang, tetapi serentak mendesak negara berkembang melunasi utangnya, tanpa mengindahkan fakta bahwa nilai tukar dolar, yen atau euro telah berubah lebih tinggi dari semula,” ujar Emil dalam buku berjudul: Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro yang diterbitkan PT Kompas Media Perdana, 2010.

Lembaga-lembaga internasional juga dirasakan diskriminatif terhadap negara-negara berkembang. Padahal, instrumen global seperti The International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional dan Bank Dunia (World Bank) awalnya dibentuk untuk menghalangi proteksionisme ekonomi yang dilakukan suatu negara karena bagi para pemuja kapitalisme sebagai penyebab depresi hebat. IMF juga sebagai stabilisator keuangan dan peredaran mata uang untuk memperlancar perdagangan dunia, dan menjadi lembaga penyalur bantuan kredit kepada negara-negara anggotanya.

Namun, IMF dianggap memiliki agenda neoliberal kala investasi diarahkan untuk mendorong ekspor. IMF juga campur tangan mengevaluasi kebijakan domestik sebuah negara dan mengarahkan negara-negara memperlakukan sistem yang sesuai dengan kepentingannya.

Kondisi itu yang mendorong Widjojo memimpin usaha menyusun kekuatan pengimbang, contervailing force, mula-mula dengan pembentukan South Commission (1986-1990) yang kemudian dimantapkan menjadi The South Centre (1990-1999). Di forum internasional, Widjojo memperjuangkan equal level playing field dalam perdagangan antara negara industri dengan negara berkembang.

“Hasrat mengembangkan pola kerja sama sama yang adil dan beradab itu tumbuh setelah Widjojo menangkap gelombang ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980-an yang berkembang menurut suatu siklus yang tidak menentu dan merugikan kerja sama antarnegara dalam pembangunan global,” terang Emil Salim yang pernah menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Penertiban Aparatur Negara di era Orde Baru.

Emil mengenal sosok Widjojo sebagai “dirigen” dalam perencanaan pembangunan negara, baik saat memimpin Biro Perancang Negara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, maupun di Bappenas dan saat menjadi Menteri Negara Koordinator Ekonomi dan Keuangan. Jabatan penentu masa depan pembangunan bangsa itu didudukinya dalam usia muda.

Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang ‘Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Saat dirinya menjabat Ketua Bapenas dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru, membuka kesempatannya memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia. Widjojo juga merintis perombakan ekonomi Indonesia saat menjabat Ketua Tim Ahli Ekonomi, Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, dalam usia 38 tahun.

Widjojo Nitisastro yang lahir tanggal 23 September 1927 di Malang, Jawa Timur dikenal sebagai begawan ekonomi Orde Baru. Ali Wardhana menyebutnya sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. “Secara objektif saya harus menjawab: Widjojo (arsitek ekonomi Orde Baru),” terangnya dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro. Menteri Keuangan Republik Indonesia (1968-1983) itu mengagumi kekayaan intelektual Widjojo.

Dia juga kagum atas kerendahan hati saat berguru dengan seniornya itu. Prestasinya akademiknya luar biasa. Widjojo lulus cumlaude pada ujian sarjana FE UI (1955) dan ujian PhD Universitas California, Berkeley. Sebagai pengajar, Widjojo mengajar mahasiswanya untuk tidak menjadi “pekerja intelek” seperti yang dikutipnya dari tulisan Paul Baran The Commitment of the Intellectual.
Seorang “pekerja intelek” adalah seorang tukang yang “menjual” otaknya, seperti buruh “menjual” tenaganya. Dengan “menjual otaknya” itu si “pekerja intelek” tidak peduli untuk apa hasil otaknya dipakai. Ia hanya seorang teknisi semata. “Widjojo menolak tipe sarjana sebagai ‘pekerja intelek‘ itu. Yang didambakannya adalah seorang intelektual yang pada asasnya bertindak sebagai hati nurani masyarakat,” ujar Emil.

Jumat, 9 Maret 2012 lalu, arsitek ekonomi Orde Baru yang meletakkan dasar-dasar perencana pembangunan itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di usia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bangsa ini merasakan kehilangan.

—————

KETIKA kuliah di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat, Widjojo Nitisastro memprakarsai diskusi setiap Sabtu di antara mahasiswa ekonomi Indonesia. “Ada saya, Ali Wardhana, Sumarlin, dan Harun Zain. Kami berdiskusi sesuai dengan kapasitas kami. Harun Zain bicara tentang tenaga kerja, Sumarlin tentang fiskal, dan saya masalah perencanaan,” kata Emil Salim kepada Tempo, 14 Desember 2009. “Jadi Mafia Berkeley bisa ditelusuri dari pertemuan Sabtu ini,” lanjutnya.

Namun, tidak sesederhana itu. Dasar kuat tudingan Mafia Berkeley datang dari tulisan David Ransom berjudul “The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre,” dimuat majalah Rampart, Oktober 1970. Dengan semangat “Neo Kiri”, tulisan yang dipersiapkan selama hampir setahun itu, mencoba “membongkar” campur-tangan Amerika –dan sudah tentu CIA– terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Sikap Widjojo terhadap tudingan sebagai pemimpin gerombolan Mafia Berkeley, biasa-biasa saja. Di depan publik, dia tidak menyinggung soal itu. Klarifikasi justru datang dari orang-orang dekatnya dan para pengagumnya di kalangan intelektual.

“Tuduhan seperti itu tidak adil, penulis Amerika (David Ransom) tidak pernah hidup dan mengerti kondisi yang ditimbulkan oleh ekonomi terpimpin,” bela Wakil Presiden Boediono, saat memberikan sambutan dalam peluncuran dua buku Widjojo Nitisasto, Pengalaman Pembangunan Indonesia (kumpulan tulisan dan uraian Widjoyo Nitisastro) dan Esai dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro pada 14 Januari 2010.

Widjojo lahir di Malang, Jawa Timur, 23 September 1927. Ayahnya, aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menggerakkan Rukun Tani, underbow Parindra. Ketika pecah perang kemerdekaan, dia baru duduk di kelas I SMT (tingkat SMA), lalu bergabung dengan pasukan pelajar TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Dikenal sebagai anak pemberani yang nyaris gugur pada sebuah pertempuran di daerah Ngaglik dan Gunung Sari, Surabaya.

Usai perang, Widjojo sempat jadi guru di SMP selama tiga tahun. Kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, meminati bidang demografi. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, dia lulus dari FE UI dengan predikat cum laude. Saat mengambil gelar doktor ekonomi di Universitas Berkeley pada 1961, dia muncul sebagai sarjana yang menonjol. Pada 1984, dia menerima penghargaan Elise Walter Haas Award dari Universitas Berkeley. Perhargaan tahunan itu diberikan kepada alumni asing yang jasanya dianggap signifikan. Dan Widjojo menjadi orang Indonesia pertama yang menerimanya.

Widjojo seorang penulis dan peneliti yang mumpuni. Ketika masih menjadi mahasiswa ekonomi UI, bersama seorang ahli dari Kanada Prof. Dr. Nathan Keyfiz, dia menulis buku gemilang, salah satu buku yang amat populer di kalangan mahasiswa ekonomi pada 1950-an. Dalam kata pengantar buku berjudul Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia itu, Mohammad Hatta menyanjung, “Seorang putra Indonesia dengan pengetahuannya mengenai masalah tanah airnya, telah dapat bekerja sama dengan ahli statistik bangsa Kanada. Mengolah buah pemikirannya yang cukup padat dan menuangkannya dalam buku yang berbobot.”

Beberapa karya lain Widjojo, yaitu Population Trends in Indonesia –diadaptasi dari disertasinya, The SocioEconomic Research in a University dan The Role of Research in a University.

Menurut Bradley R. Simpson dalam Economists With Guns, pemikiran dan kebijakan ekonomi Widjojo berorientasi Amerika karena mazhab ekonomi UI condong ke Amerika. Hal ini terjadi berkat Sumitro Djojohadikusumo, dekan FE UI, mantan menteri perdagangan dan menteri keuangan, anggota Partai Sosialis Indonesia dan pendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Meski diasingkan pada 1957, Sumitro menjaga hubungan dekat dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan CIA selama Demokrasi Terpimpin, sampai dipanggil kembali ke Indonesia oleh Soeharto pada 1966.

“Para ekonom UI di sekitar Sumitro adalah Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim. Mereka memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi Indonesia dan meruntuhkan bangunan Ekonomi Terpimpin Sukarno,” tulis Bradley. Bradley juga  mencatat bahwa, “Bagi Widjojo, kepala arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru, usaha jajarannya adalah menciptakan ekonomi pasar bebas dan melucuti kontrol negara, sejauh keduanya secara politis bisa dilakukan.”

Widjojo mengabdi kepada dunia pendidikan dan pemerintahan. Di kampus UI, dia menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI, guru besar dari 1964 sampai 1993 dan menjabat Dekan FE UI dua periode (1961-1964 dan 1964-1968). Dia juga menjadi dosen Seskoad (sejak 1962) dan Lemhanas (sejak 1964), serta menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Leknas) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1964-1967).

Pengabdian Widjojo pada negara dimulai pada 1953 sebagai perencana pada Badan Perencanaan Negara. Di usianya yang relatif muda (39 tahun) dia dipercaya sebagai ketua tim penasihat ekonomi presiden Soeharto pada 1966. Setelah jadi ketua Bappenas (1967-1971), dia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Kemudian secara berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, dia menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.

Saat memimpin Bappenas, Widjojo membuat perencanaan ekonomi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Besarnya peranan dia membuat kebijakan ekonomi sampai melahirkan konsep Widjojonomics, yaitu pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang unggul secara komparatif, misalnya tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  rata-rata melaju delapan persen per tahun dianggap sebagai hasil dari Widjojonomics. Bank Dunia pun menyebut Indonesia sebagai One of the Asian Miracles. Pada masa Presiden Habibie, Widjojonomics yang mengandalkan sumber daya alam berhadapan dengan Habibienomics yang mementingkan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan sumber daya manusia. (coffee latte)