boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Waspadai Pers “Pelacur” Dari Kekuasaan Sang Pengusaha!

SEBELUMNYA, mari kita tengok sejenak salah satu tokoh pergerakan yang juga sebagai wartawan yang sangat aktif berjuang, juga amat tegas membela hak-hak rakyat pada masa kolonial. Yaitu Abdul Muis.

Mungkin tak banyak yang tahu, bahwa Abdul Muis adalah tokoh pertama yang dinobatkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Ia wafat tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Cikutra, Bandung.

Meski Abdul Muis adalah putra asal Minangkabau yang lahir di Agam, Sumatera Barat, 3 Juli 1883. Namun ia banyak berjuang dan mengabdikan diri di tanah Jawa dan untuk seluruh Indonesia. Yakni setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Ia bahkan termasuk salah seorang pencetus berdirinya Technische Hooge School – Institut Teknologi Bandung (ITB) di Priangan.

Semasa hidup, Abdul Muis banyak menggunakan Pers sebagai alat perjuangannya. Ia meninggalkan pekerjaannya di Departemen Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Agama) lalu lebih memilih menjadi seorang wartawan di Bandung.

Tahun 1905 ia menjadi anggota dewan redaksi majalah Bintang Hindia, wartawan Majalah Neraca, lalu tahun 1913 menjadi Pemimpin Redaksi “Harian Kaoem Moeda”. Ia melawan dan menentang pemerintahan kolonial (Belanda) tidak dengan menggunakan senjata api ataupun tajam, tetapi melalui pena. Dan ia mampu membuktikan bahwa pena lebih “tajam” daripada pedang.

Dan dari situlah ia memulai perjuangannya untuk Indonesia. Yakni sebagai seorang sastrawan, wartawan, nasionalis dan politisi yang sangat keras melawan Belanda lewat tulisan-tulisannya. Salah satu tulisannya di harian berbahasa Belanda “De Express”, Abdul Muis pernah mengecam seorang Belanda yang menghina orang Indonesia.

Selain sebagai wartawan, tahun 1918 Abdul Muis juga pernah dipercaya sebagai anggota Volksraad (dewan rakyat) mewakili Central Sarekat Islam. Kemudian saat Belanda mengasingkannya di Garut, ia malah menjadi anggota Regentschapsraad (dewan kabupaten) tahun 1926, lalu menjadi Regentschapsraad Controleur (pengawas dewan kabupaten) hingga Jepang masuk ke Indonesia.

Membayangkan perjuangan Abdul Muis ketika itu, tentulah situasinya amat berat, karena teknologi pada saat itu belumlah berkembang seperti saat ini, tetapi bentuk perjuangannya sangatlah jelas adalah untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh kolonialis (asing) terhadap rakyat Indonesia.

Dan itulah sekelumit kisah Abdul Muis sebagai salah satu contoh tokoh pergerakan yang menggunakan Pers sebagai alat perjuangannya, dan tentu saja itu sangat patut dijadikan panutan oleh pelaku maupun tokoh-tokoh Pers yang hidup di era saat ini. Sebab, ia adalah tokoh Pers sekaligus wartawan yang samasekali tak ingin disogok, apalagi diperbudak dan menjadi “pelacur” (menjual diri) untuk kepentingan asing dan kelompok tertentu saja.

Sayangnya, sekarang justru kelihatan sebaliknya. Sejumlah Pers malah terindikasi sebagai “pelacur” yang hanya cenderung “melayani” (membela) pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan asing dengan melakukan penzaliman dan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang berupaya menghalau “nafsu” asing untuk kembali menguasai negeri ini.

Dan Pers “pelacur” seperti ini sangat mudah dideteksi, terutama pada situasi pertarungan politik jelang pemilu atau pilkada. Selain itu, “penampakan” Pers “pelacur” seperti ini juga dapat terlihat ketika terjadi benturan sebuah kebijakan di lingkungan pemerintahan, misalnya masalah PT. Freeport, Blok Masela, dan lain sebagainya.

Dan konon, salah satu media massa yang bertolak-belakang dengan nuansa dan semangat perjuang pahlawan Abdul Muis adalah Majalah Tempo. Jika pada masa lalu Abdul Muis sebagai tokoh Pers berjuang melawan kezaliman negara luar terhadap rakyat Indonesia, Majalah Tempo saat ini justru melakukan penzaliman terhadap Rizal Ramli sebagai tokoh pergerakan sekaligus salah satu pejabat negara yang kerap tegas membela kepentingan rakyat, termasuk menghalau “nafsu” negara luar agar tidak seenaknya memaksakan kehendaknya untuk menguasai kekayaan alam negeri ini.

Mengapa Majalah Tempo dinilai melakukan penzaliman terhadap diri Rizal Ramli?

Begini cerita singkatnya, dan publik juga sebetulnya sebagian besar sudah tahu. Bahwa Rizal Ramli adalah sosok “petarung” yang pantang menyerah apapun risikonya akan tetap berhadapan dengan siapapun ketika berjuang membela hak-hak rakyat.

Olehnya itu, kehadiran Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja nampaknya merupakan “mimpi buruk” bagi Jusuf Kalla (JK) beserta kelompoknya. Sebab, sejak dulu Rizal Ramli memang sangat dikenal sebagai penganut ekonomi kerakyatan, sementara JK sebagai pengusaha adalah penganut ekonomi neoliberal yang kini “berlabel” penguasa itu diduga kuat akan menggunakan kekuasaannya untuk “berbisnis”.

Benar saja, sejumlah kebijakan pun dikritisi dan dikoreksi secara tegas oleh Rizal Ramli. Sebab, selain diduga ada kepentingan terselubung dari JK bersama kelompoknya, sejumlah kebijakan itu juga dinilai tidak sesuai dengan cita-cita Trisakti serta Nawacita, dan cenderung hanya menimbulkan kerugiaan bagi bangsa dan negara.

Kritik dan koreksi yang dilakukan Rizal Ramli itu pun membuat publik nampaknya makin mengerti, tentang mengapa JK dan kelompoknya begitu sangat menghendaki proyek listrik 35 ribu Megawatt. Juga publik kelihatannya makin memahami mengapa Sudirman Said selaku Menteri ESDM begitu nampak sangat mati-matian (meski menabrak aturan) demi membela PT. Freeport. Selain itu, publik juga nampaknya semakin memahami mengapa Sudirman Said begitu ngotot menghendaki metode offshore pembangunan Kilang Gas Blok Masela meski harus melawan kehendak rakyat Maluku.

Merasa “rencananya” dihalang-halangi dan “diobrak-abrik” oleh Rizal Ramli, JK bersama kelompoknya pun sepertinya kompak melakukan perlawanan kepada Rizal Ramli dengan menuding sebagai sumber kegaduhan di dalam kabinet.

Dan besar dugaan, salah satu bentuk perlawanan kubu JK tersebut adalah dengan mengerahkan kekuatan propaganda melalui media massa. Tentu saja ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak pihak-pihak lain (termasuk rakyat) agar dapat turut menyudutkan Rizal Ramli.

Misalnya seorang rohaniawan, Romo Benny, pada Kamis (10/3/2016) di Metro TV dalam acara Prime Time News, tiba-tiba “disulap menjelma” bak pakar Hukum Tata Negara dengan menyampaikan protes dan keberatannya terhadap Rizal Ramli yang telah melakukan penambahan kata “Sumber Daya” di belakang nomenklatur (penamaan) Kementerian Koordinator Kemaritiman. Parahnya, Romo Benny menuding Rizal Ramli telah melakukan pembangkangan karena masalah penambahan nomenklatur tersebut.

Anehnya, pada hari yang sama (Kamis, 10/3/2016), Tempo.co juga menayangkan dua judul tulisan yang berbeda namun dengan tema yangsama, yakni masalah penanganan dwelling-time. Anehnya, dalam tulisan tersebut, Tempo nampaknya sengaja memunculkan data yang sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini (data 6 bulan lalu).

Lucunya lagi, kedua judul yang berbeda tersebut pada beberapa paragraf terdapat tulisan yang sama persis rangkaian kalimatnya. Di antaranya kalimat, “Jokowi mengaku kecewa karena dwelling time di Indonesia mencapai enam-tujuh hari.” Padahal di dashboard online Pelabuhan Tanjung Priok jelas-jelas saat ini menunjukkan dwelling time sudah berada pada posisi normal 3,6 hari.

Apakah Romo Benny melalui Metro TV dan juga dengan Tempo.co atau dengan pihak lainnya tersebut merupakan bagian dari bentuk “pengerahan perlawanan” yang telah di-setting oleh kelompok JK atau tidak, entahlah??? Juga apakah hal-hal tersebut merupakan upaya balas dendam atas ditetapkannya salah satu orang JK (RJ Lino) atau tidak, entahlah???

Yang jelas penayangan Metro TV dan Tempo.co tersebut cukup terkesan manipulatif, sehingga sangat patut dicurigai sekaligus diwaspadai sebagai salah satu upaya penzaliman sekaligus kejahatan dari kubu JK guna menghentikan langkah para tokoh perjuangan dan pergerakan seperti Rizal Ramli yang memang sangat aktif menghalau “nafsu” sang pengusaha yang juga sebagai penguasa itu.

Pernah menonton salah satu Film James Bond berjudul Tomorrow Never Dies? Secara umum kira-kira seperti itulah yang sedang dilakukan oleh kelompok JK.

Dalam film tersebut, si jahat bernafsu lalu berupaya menguasai dunia, bukan dengan menggunakan kekerasan, melainkan dengan menguasai media komunikasi massa. Pesan transparan yang diberikan oleh film ini, bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin terancam oleh pihak-pihak pengendali ‘kekuasaan media’, yaitu mereka yang menguasai jaringan televisi, studio produksi film, dan media komputer, yang tertarik membangun konspirasi untuk menguasai apa saja menurut seleranya.

Di saat seperti itu, insan Pers benar-benar merasa merdeka namun kehilangan idealisme dan nurani, sehingga media massa pun tak lagi segan-segan menjadi “pelacur” untuk menjadi “budak” sang pengusaha yang juga berlabel penguasa itu.

Tentang penggambaran tersebut, Jakob Oetama selaku pendiri Kompas Gramedia pernah berpesan, “Kemerdekaan Pers jangan hanya mengutamakan freedom from, tetapi juga harus diimbangi freedom for, yaitu kemerdekaan Pers untuk rakyat. Membela kepentingan rakyat sudah jadi naluri dan nurani wartawan di mana-mana.”

Jujur, pesan Jakob Oetama tersebut secara kebetulan menjadi motivasi saya mencintai profesi sebagai wartawan yang saya tekuni sejak tahun 1990-an. Di samping itu, saya juga punya ideologi (pandangan) dan alasan tersendiri mengapa harus memilih “hidup” sebagai seorang wartawan yang saya yakini sebagai pekerjaan yang sangat mulia itu.

Menurut pandangan saya, bekerja dalam penerbitan media massa ibarat melakukan “pekerjaan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi”, yakni sama-sama menyebarkan dan menyampaikan “ayat-ayat” kebenaran untuk menjadi manfaat bagi seluruh makhluk. Bedanya, nabi-nabi menuliskan “kebenaran” itu di dalam sebuah media yang disebut kitab (Kitab kaum Islam disebut Quran, bahasa Inggrisnya adalah Koran), dan para nabi itulah yang bertindak sebagai “pemimpin redaksi” atas kitab masing-masing.

Perbedaan lainnya, para nabi menerbitkan kitab (medianya) hanya dalam sekali periodik penerbitan, selanjutnya akan terus dicetak dalam jumlah oplah yang tak terbatas. Sedangkan para penerbit media massa (cetak) punya priodik penerbitan yang bervariasi (harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya). Tetapi, yang menjadi inti dalam hal ini adalah hendaknya sebagai insan Pers ataupun pemilik media massa untuk selalu memberi “petunjuk” ke arah kebenaran, bukan pembenaran menurut selera dan rekayasa dari kelompok tertentu yang justru akan memunculkan tragedi-tragedi baru yang mengenaskan dan juga menjerat korban-korban yang tak bersalah.

Jadi, bekerja sebagai insan Pers sesungguh memang sangatlah mulia jika dilakukan dengan benar. Sebaliknya, akan menjadi pekerjaan yang sangat dilaknat Tuhan apabila media massa dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melakukan penzaliman terhadap individu atau kelompok yang memperjuangkan kebenaran.

Ada kutipan pesan menarik dari mantan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Al-Ahram terbitan Kairo-Mesir, Dr. H. Hassan Albanna, bahwa: ‘’the job of journalist is not for hunting news only, but how to save the people’’ (tugas utama seorang wartawan sejati, bukan hanya mampu memburu berita, tapi harus juga dapat menyelamatkan orang-orang,– yang teraniaya).

Bahkan mantan Pemred PosKota, H. Sofyan Lubis (almarhum), pernah secara tegas melontarkan sindiran keras kepada para pemilik media massa agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai insan Pers. Ia mengatakan, bahwa Pers Indonesia jangan sampai menjadi ‘’centeng’’ (anjing penjaga malam) buat para pejabat rakus, ataupun ‘’pelacur’ buat penguasa dan pengusaha.

H. Sofyan Lubis yang juga mantan Ketua Umum PWI Pusat itu mengajak Pers Nasional agar tidak segan-segan menjalankan kontrol sosial dengan tajam, transparan, akurat namun berimbang. Karena, katanya, Pers juga berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai kebenaran, bukan pelindung kejahatan terselubung, atau menjadi alat propaganda yang bombaptis, sesat dan menyesatkan informasi yang hakiki.

Cover both side dan croos check, buat menjaga kemuliaan sejati seorang wartawan, adalah hendaknya wajib dijadikan sebuah prinsip untuk tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan. Sehingga, nantinya tidak melahirkan opini keliru, dimana seringkali ‘ber­naung’ di bawah ketiak pemilik sebuah media raksasa.

Suatu berita yang tidak memenuhi prinsip cover both side yang disusun oleh jurnalis tidak ada bedanya membangun reality in imagination (kenyataan dalam imajinasi), bukan real in reality (nyata dalam kenyataan). Berita yang disusun berdasar reality in imagination rata-rata lebih merupakan pekerjaan kehumasan, bukan jurnalistik.

Sehingganya, jika suatu media banyak gagal melakukan cover both side karena mungkin media tersebut sangat sulit lepas dan bebas dari kepentingan pemilik yang memihak pada kelompok tertentu, maka media massa tersebut hanya sebatas sebagai media pengawal aspirasi dan penyambung lidah sang pemilik. Dan media seperti ini lebih pantas dinamai sebagai media humas yang bertugas hanya untuk memenuhi kepentingan pemilik.

Padahal bila peran dan fungsi media massa atau Pers bila dilaksanakan dengan benar, maka akan membawa manfaat dan kemajuan besar bagi negeri ini. Saya justru membayangkan, betapa dahsyatnya jika para pemilik media dapat bersatu dan kompak untuk tidak memberitakan atau menulis “ide-ide” dari oknum-oknum pejabat pemerintahan atau siapa saja yang nyata-nyata telah terindikasi melakukan pelanggaran, baik sebagai koruptor maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

Sebagai kesimpulan dari saya, bahwa suatu negara yang dianggap telah rusak sebenarnya masih bisa menjadi baik (bahkan maju dan berkembang) apabila negara tersebut mendapat “asuhan” dari elite-elite dan juga media-media massa yang baik dengan berani tampil (seperti Rizal Ramli) dalam membela kepentingan umum.

Sebaliknya, Elite-elite dan juga media-media massa yang dianggap telah “rusak” (mental dan moralnya) karena melakukan kegiatan yang merugikan bangsa dan negara hanya akan melahirkan generasi-generasi yang rusak pula, salah satunya rusak karena “melacur” (menjual diri, bangsa dan negaranya) demi kepentingan kelompok tertentu. Jadi waspada… dan waspadalah!!!

http://abdulmuissyam.blogspot.co.id/…/waspadai-pers-pelacur…

Advertisements


Leave a comment

Media Popaganda Asing

Kompas Pembela Kasus BLBI dan Jokowi Ahok, Ada Apa?

Jaringan media Komando Pembela Aseng (Kompas) dan katolik ini paling terdepan menghasut publik untuk membenci Prabowo Subianto dan jutaan pendukungnya. Apa saja menyangkut Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP), diplintir dalam aneka berita yang penuh fitnah dan menyesatkan.

Melalui moto: “Khianat Hati Nurani Rakyat” Kompas melenggang bebas menipu pembacanya. Tapi belakangan kedok busuk itu mulai terbongkar. Publik tersadar bahwa Kompas bukan sekedar kantor berita, tapi agen politik pembela kepentingan asing – aseng untuk membodohi rakyat dan menguasai sumber kekayaan alam di negeri ini.

Fakta menegaskan, Kompas sang media katolik ini tidak pernah mempersoalkan kejahatan perampokan ratusan triliun uang negara dalam skandal BLBI. Maklum, para pelakunya adalah konglomerat Tionghoa. Tapi kalau koruptor kelas teri yang melibatkan oknum pribumi, dengan rupa opini, Kompas gencar mendesak KPK untuk bertindak cepat.

Kepentingan Kompas membela penjahat BLBI yang merampok ratusan triliun uang rakyat, disenyalir tidak gratis. Tapi demi memperkuat kejahatan di antara mereka. Sungguh ironi, sebuah media yang konon katanya berbasis intelektual, ternyata menjadikan jurnalisnya sebagai budak yang setia membela kepentingan sang majikan aseng.

Pernahkah anda menemukan berita Kompas secara konsisten mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa keterlibatan Megawati Soekarnoputri dalam kasus BLBI…? Justru sebaliknya, Kompas berupaya menghindar bahkan “melindungi” si “Ratu Kebal Hukum” tersebut.

Tak hanya itu, Kompas juga memainkan peran penting melalui serangkaian opini untuk melindungi Jokowi dan Ahok dari maha skandal Trans Jakarta. Dan celakanya, ratusan jurnalis Kompas seolah kompak dalam misi terselubung, dengan apa yang mereka sebut sebagai: “Skenario yang tidak lepas dari agenda melindungi kejahatan BLBI”. Tegasnya, kasus BLBI dan segala skandal Jokowi – Ahok harus diamankan urai Faizal.

Faizal : Saya Akan Terus Perangi Kejahatan Kompas, Sampai Seluruh Rakyat Tahu Bahwa Kalian Adalah Penipu Berkedok Pers !

Kompas dan kepentingan politik Katolik adalah dua hal yang tak terpisahkan. Fakta tersebut sejak lama telah diketahui oleh kaum terpelajar di negeri ini, lebih-lebih bagi kalangan aktivis yang terlibat dalam dunia pergerakan. Tahu dan memahami sepak terjang Kompas yang gencar membela kepentingan kelompoknya secara licik dan arogan.

Di era Orde Baru, media milik Jacobus Oetama itu disebut sebagai Komando Pastor. Dan ketika rezim Soeharto tumbang, berganti sikap secara ekstrim menjadi Komando Pembela Aseng (Kompas). Sebuah misi terselubung politik Tionghoa – Katolik guna menguasai hajat hidup mayoritas pribumi secara semena-mena.

Sehingga tak heran, bila Kompas sangat ekstrim dan membabi buta melakukan pembelaan terhadap ambisi Jokowi, Ahok dan PDIP. Sembari melindungi kejahatan konglomerat Aseng yang terlibat skandal BLBI menjarah ratusan triliun uang negara.

Perpaduan afiliasi Tionghoa – Katolitik terbentuk begitu rapi di level elit dan bersenyawa secara homogen ditingkat arus bawah. Yakni, Kompas yang dibantu oleh CSIS beperan sebagai wadah pembentuk opini publik, sementara jaringan Katolik melalui ratusan yayasan binaan Gramedia Group milik Kompas digerakan untuk menjalankan agenda politiknya.

Dengan berkedok kebebasan pers, isu HAM, Demokrasi, Pluralisme dan aneka jargon yang berorentasi pada kepentingan Neoliberal, secara perlahan, Kompas dan konglomerat aseng melancarkan pembodohan kepada rakyat pribumi. Bukan hanya ummat muslim tapi kaum Protestan menjadi sasaran penghancuran diberbagai aspek.

Pada pemilihan presiden 2014, gerakan politik Tionghoa – Kompas begitu terlihat mencolok dan sulit untuk dinafikan. Arah dan tujuannya: Memastikan bahwa negeri ini tidak boleh lepas dari cengkraman kepentingan aseng dan asing. Dengan cara itu mereka akan tetap eksis dan berperan sebagai penguasa yang sesungguhnya!

(berbagai sumber)


2 Comments

Just Warning for Reader Indonesia Media!

BIAR TIDAK DIANGGAP ANTI ISLAM, KOMPAS BIKIN BERITA TENTANG KISAH MUALAF THERESA CORBIN… WASPADA, ITU MODUS LAMA !

Dalam empat hari ini Kompas terlihat panik menghadapi perubahan dinamika politik seputar tarik-menarik penentuan kabinet. Fakta paling mencolok adalah arah pemberitahannya yang mulai berbalik mengkritisi Jokowi. Padahal, lebih dari dua tahun Kompas paling terdepan membela si boneka aseng tersebut secara membabi-buta.

Perubahan arah pemberitaan Kompas membuat berbagai pihak mencemoh: “Kemarin gencar membela Jokowi dengan segala rekayasa isu dan opini, kini kok berbalik menyerang..”. Itulah Kompas, yang terkenal sebagai pers dengan moto: “khianat hati nurani rakyat”.

Bincang tentang kelakuan Kompas ini perlu untuk diketahui publik. Mengingat, Kompas dan jaringannya (CSIS) merupakan alat kepentingan politik kelompok misionaris pembela konglomerat asing. Dengan segala dusta dan tipu muslihat selalu berusaha membodohi ummat di negeri ini. Tapi kini, akal bulus Kompas terjebak dalam permainan kotornya.

“Begitu kentara anti Islam dengan membela Jokowi dan Ahok bagai dewa, serta menuding semua pihak yang bersebrangan dengannya sebagai musuh”. Media milik Jacob Oetama itu tak ubahnya “anjing” lapar yang bersikap buas bila mana kepentingannya tidak terakomodir. Lebih jauh untuk meyakinkan ummat yang telah terlanjur memahami Kompas sebagai media anti Islam, maka modus lama pun dimainkan. Yakni, berpura-pura menjadi toleran dengan memuat berita tentang: “Kisah Theresa Corbin, Perempuan Feminis yang Masuk Islam…” (berita kompas online 25/10).

Begitulah Kompas, setelah mengobrak-abrik dan menyiram luka di hati ummat, kini mencoba untuk bersikap membujuk. Memberi kesan bahwa mereka tidak membenci islam. Padahal semua itu hanyalah sesaat saja. Selanjutnya akan kembali menyudutkan kaum mayoritas dengan sikap penuh kebencian dan hasutan. Hem, Kompas benar-benar penipu ulung, rakyat sudah tahu kejahatan kalian ! salam

Faizal Assegaf

Ketua Progres 98


Leave a comment

Goenawan Mohamad dan CSIS

Posted on July 27, 2014
Terus terang pemilu tahun ini adalah yang paling menarik sepanjang reformasi dan semuanya bermula dari kegelisahan banyak pihak terhadap potensi pencapresan seorang Prabowo. Menurut saya terlepas dari nantinya Prabowo terpilih atau tidak, dia harus bangga sebab begitu banyak operasi intelijen dan strategi-strategi disusun demi menjegal langkahnya termasuk kampanye bertema HAMBURGER yang sebenarnya sudah tidak berhasil namun akan terus diulang dengan harapan repetisi topik yang sama akan mencuci otak masyarakat.

Menjelang detik-detik terakhir pendaftaran koalisi dan pasangan capres-cawapres begitu banyak intrik dan serangan terhadap Poros Gerindra. Anggota koalisi yang tadinya sudah begitu solid terus digoyang sementara aksinya mencari anggota baru seperti dijegal oleh kekuatan tidak terlihat. Salah satu aksi menggoyang koalisi itu dilakukan oleh salah satu pendiri PAN sejak bernama MARA yang sudah lama tidak aktif, Goenawan Mohamad mengeluarkan pernyataan mengundurkan diri dari PAN karena Hatta Rajasa maju bersama Prabowo dan hal tersebut menghianati semangat reformasi sebagai alasan berdirinya PAN.

Mundurnya Goenawan Mohamad memang sengaja dirancang supaya terdengar menghebohkan dan menggemparkan, namun sayang Goenawan Mohamad tidak memiliki kharisma dan nama baik yang cukup untuk membuat orang berpikir PAN kehilangan aset terbaiknya, toh diakui Goenawan Mohamad sendiri, dia sudah lama tidak aktif sehingga sudah lama tidak ikut mengurus kegiatan PAN, sehingga tidak layak dan aneh bila dia tiba-tiba protes terhadap suatu keputusan resmi PAN yang menurutnya melanggar visi dan misi pendirian PAN. Kemana saja boss?

Lagipula memangnya siapa Goenawan Mohamad sehingga dia merasa penting dan layak menjadi polisi moral bagi rakyat Indonesia? Dokumen wikileaks menyebutnya sebagai “crusader for press freedom”, namun kita tahu bahwa Goenawan Mohamad tidak pernah berani melawan pembredelan rezim Soeharto, setidaknya dari tahun 1970 sampai 1994. Apa yang membuat berubah sehingga tahun 1994 ke atas seorang Goenawan Mohamad seolah makan nyali macan dan melawan Soeharto?

Karena adanya jaminan perlindungan Benny Moerdani yang tersingkir dari Orde Baru dan merupakan teman dekat Fikri Jufri. Selain itu Goenawan Mohamad juga mendapat limpahan uang dari Amerika melalui USAid demi melemahkan pemerintahan Indonesia sebesar US 300,000 dan dari uang ini berdirilah lembaga khusus fitnah terhadap Orde Baru serta pembela komunisme bernama Komunitas Utan Kayu, SiaR dan Institut Studi Arus Informasi/ISAI.

Goenawan Mohamad juga memasang beribu topeng di wajahnya sehingga seolah memiliki kepribadian ganda, di satu sisi dia adalah anggota Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang melawan Lekra dan komunis; namun di sisi lain ketika akhirnya Goenawan Mohamad bersitegang dengan Taufik Ismail rekan Manikebu terkait majalah Horison, dia malah merangkul elemen-elemen ex Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer dan melalui ISAI menerbitkan banyak buku apologetika kaum komunis termasuk buku putih berisi fitnahan yang terkenal dari John Rossa berjudul Pretext to Mass Murder yang isinya hanya sekedar mengambil alih teori yang terbukti salah milik Wertheim.

Keranjingannya kepada usaha menutup “kesalahan” kepada komunis menyebabkan Goenawan Mohamad ikut membantu Carmel Budiardjo, ex PKI dan istri Budiardjo yang menyelundupkan senjata untuk pasukan G30S/PKI membuat film The Act of Killing yang disponsori organisasi milik Carmel Budiardjo, Tapol UK, demi diskriditkan dan menjelek-jelekan nama Indonesia di forum internasional. Sebagai anak didik agen CIA bernama Ivan Kats tampaknya perbuatan semacam ini bukan hal aneh bagi Goenawan Mohamad.

Di kalangan seniman Goenawan Mohamad juga hanya dihormati di Komunitas Salihara dan Komunitas Utan Kayu/KUK yang dibangunnya dari uang asing. Kalangan seniman non Salihara dan KUK melihat Goenawan Mohamad adalah manusia arogan, congkak dan merasa dirinya paling mengerti seni. Tidak jarang Goenawan Mohamad menyebut karya seniman lain dengan sindiran kasar seperti majalah Boemiputra yang dibuat penyair Wowok Hesti Prabowo sebagai tidak lebih dari coret-coretan di toilet. Wah, hebat sekali, hanya tulisan Salihara dan KUK yang karya sastra, lainnya coretan di toilet!
Selain itu Saut Situmorang mengkritik politik seni hanya untuk KUK dan Salihara ala Goenawan Mohamad seperti terbukti ditolaknya Wowok Hesti Prabowo, Ahmadun Herfanda dan Radhar Panca, semua seniman non Salihara dan KUK sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006 yang dikuasai penuh oleh orang-orangnya Goenawan Mohamad seperti Marco K, Ayu Utami, Nukila Amal dll (sama seperti AJI dibentuk dan kemudian dikuasai orangnya Goenawan Mohamad dan Tempo).

Selanjutnya Saut Situmorang mengkritik acara internasional yang diadakan KUK bertema “Temu Sastra Internasional” di Taman Budaya Surakarta, Solo namun tidak ada satupun sastrawan lokal dari Solo yang dilibatkan untuk ikut di acara tersebut. Sebagai wujud protes, Saut membuat petisi yang ditanda tangani seniman lokal dan membagi-bagikan kepada peserta acara, yang dibalas oleh Goenawan Mohamad melalui mesin politiknya, Tempo yang kemudian menerbitkan berita mengenai tindakan Saut dan seniman lokal Solo sebagai cemburu dan iri hati karena tidak diundang tanpa mewawancarai Saut dan satu-satunya narasumber adalah Goenawan Mohamad sendiri. Luar biasa!

Kritik-kritikan terhadap Goenawan Mohamad masih banyak lagi, termasuk pembelaan Tempo terhadap kasus pemerkosaan yang dihadapi petinggi Salihara, Sitok Srengenge menurunkan berita seolah pemerkosaan terjadi suka sama suka; menurunkan berita tidak benar bahwa MUI menerima suap dari Australia untuk sertifikat halal; dan menempatkan mantan Presiden Soeharto sebagai Yesus, Tuhan umat Kristen dalam cover edisi meninggalnya mantan Presiden Soeharto dan lain sebagainya. (bcom)


Leave a comment

Mega, Jokowi dan Asing…

https://i2.wp.com/thumbnews-e48.kxcdn.com/picture/watermark/20150218_063027/063027_72087_Jokowi_ric_dl.jpg
Dikatakan Bachtiar Nasir, bahwa Jokowi yang sekarang dielu-elukan itu, sejatinya hanya membuat musibah, bagi rakyat Indonesia, bukan membuat kehidupan menjadi lebih tenang. Tetapi, kalangan masyarakat banyak yang menjadi korban media, yang memang sudah disetting membuat berpikirnya kalangan masyarakat, berubah dan terbalik. Mereka percaya bahwa Jokowi itu, manusia suci, dan sangat ‘mumpuni’, dan akan membebaskan Indonesia dari berbagai belitan masalah. Bangsa Indonesia berulangkali menjadi korban dari  opini media, yang menggiring dan mengarahkan mereka. Seperti, ketika sesudah Soeharto lengser, media mengangkat Megawati sebagai ‘ratu’ piningit, dan akan menyelamatkan Indonesia dari krisis. Sehingga, ketika berlangsung pemilu l999, PDIP menang, dan kemudian Mega menjadi presiden. Semua itu, tak terlepas dari peranan  opini yang dibuat media massa yang ada. Karena media massa di Indonesia berada di tangan konglomerat Cina dan Zionis. Lebih dari 12 media massa, seperti telivis, surat kabar, majalah, dan radio, sebagian besar di tangan konglomerat Cina. Tetapi, sesudah Mega berkuasa, tak dapat melakukan apa-apa, dan malah menjerumuskan Indonesia, menjadi subordinasi asing. Asset negara yang sangat strategis dijual, seperti Indosat kepada Singapura. Mega memberikan ampunan kepada obligor konglomerat Cina yang sudah ngemplang dan maling dana bailout BLBI Rp,650 triliun. Di era Mega lahir UU Anti Teroris, dan sampai sekarang UU itu, digunakan oleh aparat keamanan khususnya Densus 88, mengejar para aktivis Islam, yang sudah diberi lebel sebagai ‘teroris’, dan banyak diantara mereka yang tewas, akibat tembakan oleh Densus 88. Sekalipun kasusnya tidak pernah dibuktikan secara hukum. Semua itu, berlangsung di era Megawati. Jokowi dengan dukungan konglomerat Cina yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia berusaha mengangkangi kekuasaan, dan menggunakan kalangan ‘Muslim’ abangan yang dapat dijadikan ‘boneka’ guna merengkuh kekuasaan di Indonesia. Jokowi bukan hanya meninggalkan pejabat kafir, seperti sekarang di Solo, di mana walikota Solo dipegang oleh seorang katolik. Di DKI Jakarta, sekarang Jokowi melenggang, dan dicalonkan oleh Mega, menjadi calon presiden. Jika terpilih,maka otomatis Ahok akan menjadi gubernur. Tidak terbayangkan bagaimana jika gubernur DKI dipegang Ahok. Mega dengan keputusan mengangkat Jokowi itu, seperti memasang ‘bom waktu’ bagi Indonesia. Karena, dibelakang Jokowi sarat dengan kepentingan kelompok konglomerat Cina, Kristen, dan ditambah dengan Syi’ah. Semua itu akan menciptakan konflik horisontal bagi masa depan Indonsia. (vi) Sejarah akan membuktikan apa yang terjadi nanti, apakah Indonesia akan membaik dengan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat atau semakin hancur?!


Leave a comment

Berita Media ‘Mainstream’ di Indonesia

Membaca berita di koran atau media lainnya ketika zaman otoriter maka yang tertera hanya yang ‘baik-baik’. Kekuasaan sangat mengontol berita, mana yang boleh disiarkan dan yang tidak. Tapi saat ini semua itu telah berakhir.

Media bebas menyiarkan apa saja. Tentu kita harus ingat. Saat ini yang berkuasa atas berita di media bukanlah penguasa (government), namun yang berkuasa dan menguasai media adalah pemilik media dan pemodal. Media dikontrol oleh kapitalis yang memiliki bisnis.

Pergeseran itu terjadi sebab mereka mempunyai kepentingan untuk mengamankan bisnis mereka. Dengan saling membutuhkan dan mendekat antara kekuasaan dan para pemilik modal maka terjadilah persekongkolan. Kita tidak akan menemukan berita tentang bagaimana bisnis mereka di media.

Namun, melalu media juga (dunia maya), jika dalam musik mungkin disebut underground, dan sering kali anonim, kita dapat mengetahui informasi tentang sepak terjang bisnis mereka. Hanya saja media semacam ini  sering dianggap sampah. Paling tidak kita mungkin memahaminya dengan 2 cara: sebagian atau seluruhnya betul atau sebaliknya. Jika salah berarti harus ada berita tandingan yang betul, jika tak ada, maka berita itu betul adanya!

Berita yang diulang-ulang media, walau belum jelas kebenarannya, seringkali dianggap betul adanya.

Bagaimana menurut Anda?

tanah air beta, 18-11-2014


Leave a comment

Goenawan Mohamad makelar budaya (Barat)?

Para periode inilah, awal 1960an, Kats membangun hubungan dengan simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda ini, khususnya Goenawan Mohamad, yang kelak menjadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam mengokohkan liberalisme barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia.” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, h. 79)

Tampaknya sampai hari ini Goenawan Mohamad masih menjadikan CIA sebagai salah satu sumber keuangannya dengan bekerja untuk kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia, sebagaimana ditemukan Wijaya Herlambang berikut ini:

“…Ketika mendirikan ISAI pada 1995, Goenawan juga menghadap orang-orang Amerika itu untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dibantu oleh Arief Budiman, yang memperkenalkannya kepada Mark Johnson, Kepala Program USAID [samaran bagi Divisi pendanaan CIA), Goenawan mengajukan proposal pendirian ISAI [Institut Studi Arus Informasi]. Johnson setuju memberikan sekitar AS$ 100,000-200,000 untuk kegiatan selama dua atau tiga tahun..” (Wijaya Herlambang, h. 242)

“Sebagaimana hampir semua institusi yang berasosiasi dengan KUK [Komunitas Utan Kayu], JIL [Jaringan Islam Liberal] juga menerima dukungan keuangan dari organisasi-organisasi filantropi yang berbasis di AS. Salah satunya adalah The Asia Foundation [terkait USAID] yang berkomitmen menyediakan dana sekitar AS 150,000/tahun..”

“Pada tanggal 17 Oktober 2008, sebuah institusi kebudayaan yang merupakan “anak termuda” KUK, Komunitas Salihara, secara resmi dibuka…Kompleks berbiaya Rp. 17,5miliar ini dibangun dengan dukungan finansial dari beberapa institusi seperti: Prince Claud Fund, Ford Foundation, Erasmus Huis, Japan Foundation, Hivos, Goethe Institute, serta kedutaan AS, Finlandia, Belanda dan Pusat Kebudayaan Prancis.” (Wijaya Herlambang, h. 245)

Peran Tempo dalam mengangkat Jokowi ke panggung nasional terbukti dari fakta bahwa Tempo adalah majalah yang pertama kali mengulas kehebatan Jokowi dan visionernya Jokowi terkait proyek yang akan menjadi cikal bakal mobil nasional bernama Esemka dengan hasil sukses besar sebab Jokowi segera menjadi fenomena baru di Indonesia dan siap ke batu pijakan pertama menuju panggung nasional: pilkada Jakarta untuk memilih Gubernur.

Senjata media dengan berita bombastis dan fantastis!