boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

teman kita berucap apa

Jika seseorang dianggap teman maka apa yang ia katakan akan kita terima dengan senang hati, tak peduli kata yang ia ucapkan itu baik, buruk, atau tak sopan dan dengan nada apapun. Tapi jika seseorang sudah bukan dianggap teman kata-kata baik pun kadang disalahartikan dan apalagi jika kata-kata itu tak sopan atau kata orang disebut “songong“.

Memang, sebaiknya kita jangan memandang siapa berbicara tapi apa yang diucapkannnya. Namun, hal itu sering kali tidak berlaku dalam keseharian. Baik itu dalam masyarakat umum maupun dalam komunikasi dunia politik.

Kata-kata yang jelas dan terang tidak sopan diucapkan dimuka umum sudah pasti dianggat tak etis. Tapi akan dianggap biasa ketika yang mengucapkan seseorang yang dianggap teman kita.

Orang diluar sana memakai pepatah, “undzur maa qaala wa laa tandzur man qaala” *lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Tapi kenyataannya sulit hal itu kita terima, atau mungkin oleh sebagian kita.

Jadi itulah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita secara umum dan dalam dunia politik. Tentu ada orang yang masih memegang teguh prinsip etis, antara kata dan perbuatan menyatu atau antara maksud dan ucapan sesuai.

nusantara, 31-8-2016

warga

Advertisements


Leave a comment

membangun kekuatan, jendral tua vs jendral muda (build a power, old general and young general)

Pemerintahan saat ini sudah 1 tahun. Hiruk pikuk pemilihan umum sudah berlalu dan akan disambut dengan pemilihan kepala daerah (pil-kada) di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Dalam pemuilihan kepala daerah ini tak jelas siapa kawan atau siapa lawan, gado-gado.

Dalam pemilihan presiden lalu jelas, siapa kawan dan lawan. Di parlemen, masyarakat  bahkan sampai di media sosial pun para pemilih ‘perang’ kata-kata, meme atau lainnya dan bahkan saling mengejek. namun ejekan yang paling kasar tentu hanya keluar dari orang-orang tak berpendidikan dan tak beretika!!

Siapa mereka? Mudah dikenal karakter mereka dari cara mengekspresikan isi hati entah isi kepalanya. Cinta buta tanpa rasionalitas, sehingga apapun dibela, jika perlu sampai kuburan.

Yang aneh dari itu semua adalah para jendral tua, mengapa mereka berbaris di belakang presiden? Jika mau, majulah mereka mencalonkan diri menjadi presiden dan bukan bersembunyi dibalik orang yang tak berniat menjadi pemimpin nasional! Mereka ingin ‘cuci tangan’ atas persoalan dosa-dosa masa lalu, lalu mereka melemparkannya kepada pihak lawan. Setelah berhasil dan menikmati ‘hidangan kekuasaan’! Mereka duduk dengan nyaman sambil memantau situasi.

Lalu dimana yang muda? Mungkin masih menunggu giliran.

Dalam 1 tahun ini banyak diproduksi kontroversi! Janji-janji belum lagi terrealisasi, hanya ada satu dua produk lama diganti kemasan. Alih-alih investasi, mengundang mereka (para pemodal) malah mau berjualan disini dan negara ini hanya dijadikan pasar!! Memang orang Indonesia bodoh bin bloon tak mengerti teknologi dan informasi? Pesawat bisa buat, lalu senjata, chip, dan banyak lagi. Hanya saja mau atau tidak pemerintah menggunakan tenaga mereka? (Baca brain drain ilmuwan Indonesia)

Dalam situasi seperti itu muncullah apa yang disebut ‘Surat Edaran’ polisi. Orang mempertanyakan itu bagaimana ujaran masyarakat diatur. Padahal yang berbicara  itu tidak satu atau dua orang, tapi dari kanak-kanak baru bicara sampai orang-orang tua. Ini mustahil, absurd!

Jika memang mau memperbaiki bagaimana masyarakat bertutur dengan baik termasuk di media sosial, melalui pendidikan. Ini persoalan pendidikan dan bukan masalah keamanan, kata pengamat politik Prof. Arbi Sanit. Bangsa ini, belum memiliki budaya baca yang kuat, sudah meloncat ke era teknologi informasi, maka yang terjadi adalah lompatan yang tak bersambung, kata Ki Dalang Tejo.

Nusantara, 11 November 2015

warga


Leave a comment

Mengatur Bagaimana Masyarakat Bertutur (Bahasa)

Mengatur bagaimana masyarakat harus berbahasa yang baik (sekaligus benar) tidaklah mudah, tapi mungkin! Ini menyangkut politik berbahasa atau mengatur bahasa. Di zaman dahulu sebelum reformasi, bahasa masyarakat diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan hati sang penguasa. Namun, mereka sendiri tak menaati bagaimana bertutur yang baik dan sekaligus benar.

Bahasa yang mereka gunakan monoton, berulang-ulang, dan secara substansial sulit diterima akal sehat, sebab mengandung ketidakwajaran (ketidakbenaran). Banyak contohnya. Jika seseorang atau sekelompok berdemo menyuarakan ketidakadilan. Maka dengan sigap aparat polisi (atau intel mengintip) akan mengamankan mereka. Sebetulnya bukan di-‘amankan’ tapi ditangkap. Ya itu eupimisme untuk ketertiban.

Saat ini bahasa masyarakat akan dan sedang diatur, bagaimana berbahasa dengan baik (terutama di ruang publik). Tapi yang disebut ‘ruang publik’ apa dan bagaimana? Okelah di taman, di jalan, atau tempat terbuka sebagai ruang publik, tapi di ‘dunia maya’ apakah itu termasuk ruang publik? Wah, jadi ruwet kan membahasakannya dan apa lagi bahasa hukum harus tegas dan hitam putih!

Intinya, masyarakat dilarang berucap, menulis atau menampilkan sesuatu yang mengandung ‘kebencian’. Lalu ada yang bertanya, apakah jika melayangkan kritik berarti benci? Menampilkan satire termasuk benci? Atau yang sejanisnya. Dimana dan kemana lagi masyarakat harus menyuarakan isi hati dan pikiran ketika kebijakan tidak adil? Ada politisi bertanya, apakah penguasa tahu jika para pengikutnya menggunakan bahasa yang sadis di mesia sosial?

Sementara media hanya memoles ketidakwajaran menjadi sesuatu yang wajar!!

Nusantara, 5-11-2015

warga