boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

palsu

st


Leave a comment

sidang akhir, soal ijazah palsu


Leave a comment

memutuskan sesuatu berdasar kepalsuan maka akan menghasilkan kerusakan dan jika diteruskan akan semakin parah kerusakan itu…

pt


Leave a comment

tertipu tampang ki lurah?

mr nganu/ wc


Leave a comment

tertipu penipu, penipu tertipu juga

gt


Leave a comment

sbp ungkap siapa jokowee

jkw/ kp
dz


Leave a comment

ijazah palsu, bambang tri dan hukum

an

Kasus ijazah palsu yang melibatkan pejabat belum selesai. Artinya, terhambat oleh suasana politis, yang tidak terkait dengan persoalan hukum itu sendiri.

Sebab ketika perkara itu diajukan seorang bernama Bambang Tri malah ia yang ditangkap aparat dengan kasus bukan yang terkait dengan yang ia ajukan ke pengadilan, Jakarta Pusat. Dengan belum selesai, belum jelas, suatu saat akan terus ditanyakan orang, maka semakin menggantung. Dan terus akan ditanyakan lagi tentang kebenarannya.

Soal penangkapannya itu sendiri, tentu warga menangkap atau menduga, itu terkait politis, sebab hak warga negara untuk membuktikan keaslian ijazah pejabat negara agar ada kejelasan, terang di mata hukum.

Seorang ahli hukum pidana menyatakan, bantahan rektor UGM tentang ijazah terkait, tidak ada nilainya. Tentu secara hukum harus dibuktikan di pengadilan.

Ada saran lain, sederhananya, tunjukkan ijazah yang aslinya, maka kasus itu akan selesai dengan sendirinya. Atau yang pejabat yang diperkarakan, mungkin mengutus orang, untuk tunjukkan ijazah aslinya di depan pengadilan.

Solusi hukum yang diajukan Bambang Tri dengan kuasa hukumnya belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu, tentu warga masih bertanya-tanya, dan akan terus ditanyakan orang, walaupun nanti pejabat itu sudah lengser, tetap akan dipertanyakan. Sebab, itu adalah kasus penipuan, termasuk pidana.

Warga negara ditipu untuk tujuan menduduki jabatan.

Tentu soal sesorang, atau seseorang dalam lembaga ikut terlibat dalam konspirasi ini maka hukumlah yang akan menimbangnya, berkaitan dengan peran mereka, seberapa tingkat pelanggarannya, atau kesalahannya.

Masih menggantung…

Menunggu solusi hukum!!

25-11-2022

warga


Leave a comment

tentang gugatan ijazah palsu jkw…

“Jadi pada hemat saya, semestinya polisi tidak usah menahan BTM ketika dia sedang mengajukan gugatan “ijazah palsu Jokowi” ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putusan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Sebaliknya juga semestinya para pengacara BTM tidak mengemukakan alasan karena BTM ditahan sulit mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian mencabut gugatan.

Sebagai pengacara, mestinya mereka memberi advis kepada BTM agar meneruskan gugatan. Ibarat kata pepatah: berjalan harus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi. BTM juga harus dengan ksatria menerima apapun putusan pengadilan nantinya, gugatannya dikabulkan atau ditolak dengan segala implikasinya. Begitu pula Jokowi.

Hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai dan bermartabat. Kita tidak perlu berkelahi di jalanan atau saling serang-menyerang di media sosial tanpa kesudahan. Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan putusan yang adil. Beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian, jangan ditekan-tekan apalagi diintimidasi.”

..

“Tapi sayang, BTM ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Sayang pula, Eggi dan Khoizinudin mencabut gugatan yang telah memasuki persidangan itu.

Akhirnya hukum tidak menjalankan fungsinya untuk memberi kata putus terhadap sebuah persolan yang dipertikaikan. Sementara kontroversi politik akan terus berlanjut tanpa tanda-tanda kapan akan berakhir. ” Yusril Ihza Mahendra (pengacara), rmol.

30-10-2022


Leave a comment

orang-orang tertipu: sukibul mungkin menipu tapi sesungguhnya ia adalah menipu diri sendiri…

mr nganu


Leave a comment

mungkinkah politik tanpa identitas?

sm

Tanpa identitas adalah sesuatu yang kosong tidak memiliki tanda atau warna, sehingga sulit untuk diidentifikasi atau ditandai. Jika seseorang tanpa identitas maka apa yang ia lakukan dan apa yang pejabat catatan sipil akan lakukan, atau lembaga administrasi? Itu artinya jika seseuatu atau sesorang atau kelompok orang tanpa identitas maka sulit untuk dikategorikan, atau dinamai sebagai apa, atau ditandai sebagai sesuatu.

Mungkinkah politik tanpa identitas? Mungkin saja. Tapi bagaimana menghilangkan identitas warga negara?

Padahal keberadaan masyarakat telah membawa identitas yang di dalamnya terdiri dari banyak etnis, ras, agama, budaya dan sebagainya. Hanya saja memang pada mulanya masyarakat itu homogen yang terdiri dari keluarga dan para kerabatnya. Namun, seiring perkembangan waktu masyarakat semakin kompleks, yang terdiri dari berbagai ras, agama, pekerjaan dan sebagainya. Biasanya masyarakat yang terakhir ini adalah masyarakat urban, atau perkotaan. Masyarakat seperti ini juga multi etnis dan multi kultur.

Apa masalahnya jika masyakat semakin kompleks? Pemimpinnya harus mampu mengelola perbedaan itu, dan bukan memanfaatkan perbedaan itu untuk tujuan kepentingan pribadi dan jangka pendek dengan mengadu domba. Jika pengelolaan itu dengan baik dan bertujuan jauh ke depan maka akan terjadi harmoni yang berkelanjutan. Tapi jika pemimpinnya berpikir pendek dan hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok, tujuan sempit, maka friksi akan semakin menganga di masyarakat. Kedamaian dan harmoni tak akan terjadi.

Oleh karena fakta itu maka identitas dalam politik itu adalah suatu kemestian. Yang tidak boleh dilakukan pemimpin atau politisi atau masyarakat adalah mengolah politik identitas untuk menjadikan manfaat pribadi atau kelompok untuk tujuan sesaat.

Amerika saja yang disebut sebagai kampiun demokrasi selama puluhan tahun baru sekali presidennya yang etnis afro amerika. Sebenarnya hal itu bisa saja bersifat alami atau rekayasa sosial atau politik, asalkan seorang pemimpin itu memiliki karakter sebagai pemimpin dan sadar akan kepemimpinannya, bahwa ia pantas sebagai pemimpin karena, di antaranya cerdas, amanah, jujur dan berani. Artinya memang jejak langkahnya sudah diketahui dan bukan rekayasa. Juga tidak dikendalikan oleh kekuatan lain yang memiliki modal dan bisnis.

Jika itu yang terjadi maka pesan konstitusi agar keadilan terlaksana dan kesejahteraaan sebanyak-banyaknya dinikmati oleh sebanyak-banyaknya warga tidak akan menjadi kenyataan. Yang justru terjadi adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial, dan lainnya saling terkait.

Yang terpenting identitasnya asli dan bukan identitas palsu, atau memalsukan identitas untuk kepentingan politik!

22-7-2022

warga