boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Presiden Bank Dunia Tawarkan Utang Rp144 Triliun

Rabu, 20 Mei 2015 | 12:04 WIB
Presiden Bank Dunia Tawarkan Utang Rp144 Triliun
Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Bank Dunia, Jim Young Kim, di Jakarta. (Antara/ A Wahyu)
VIVA.co.id – Presiden Kelompok Bank Dunia menawarkan pinjaman hingga US$11 miliar atau setara dengan Rp144,85 triliun untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia, yang menurut Bank Dunia menjadi negara terbesar keempat di dunia.

Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim, menawarkan dukungan Bank Dunia kepada Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Bank Dunia pertama kali membuka kantor di Jakarta pada 1968. Kantor ini adalah perwakilan pertama di luar Washington D.C yang hingga hari ini masih merupakan kantor perwakilan terbesar.

“Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade,” kata Kim, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu 20 Mei 2015.

“Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Kim memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara rata-rata tumbuh enam persen dalam 10 tahun terakhir.

Menurutnya, Indonesia juga telah berhasil memangkas separuh jumlah penduduk yang menderita kemiskinan ekstrem dalam 15 tahun ke angka 11,3 persen hari ini.

“Membantu 25 juta orang keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari satu generasi adalah sebuah pencapaian besar,” kata Kim.

Dia memaparkan, tujuan utama Kelompok Bank Dunia adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40 persen penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Kim mengaku, telah melakukan reorganisasi Kelompok Bank Dunia dengan struktur baru yang berfokus pada upaya pengumpulan dan berbagi informasi antar negara tentang pengalaman-pengalaman terbaik di berbagai sektor.

“Kami ingin mempermudah negara-negara anggota untuk memperoleh manfaat dari kelebihan yang kami miliki: pengalaman kami yang banyak dalam bidang pembangunan, dipadu dengan dukungan finansial jangka panjang,” katanya.

Dia mengungkapkan, dari rencana pinjaman sebesar US$11 miliar tersebut, US$8 miliar akan berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD) dan US$3 miliar berasal dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Dia menjelaskan, angka US$8 miliar dari IBRD mencerminkan kenaikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 25 persen dari periode empat tahun sebelumnya.

Adapun, IBRD telah memberi pinjaman kepada pemerintah negara-negara berkembang dan negara berpendapatan rendah yang layak kredit.

IFC mendanai proyek-proyek investasi, memobilisasi dana di pasar keuangan internasional dan menyediakan jasa konsultasi kepada sektor swasta dan pemerintahan. MIGA menawarkan asuransi risiko politik (garansi) kepada investor dan peminjam.

Pada hari pertama kunjungannya di Indonesia, Kim bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawono X, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Kim juga akan mengunjungi Rekompak, proyek rekonstruksi pasca-bencana berbasis masyarakat di Yogyakarta, dan pusat pelayanan kesehatan dasar di Jawa Tengah.

Pada hari kedua kunjungannya, Kim akan mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta untuk melihat tantangan infrastruktur Indonesia. Kunjungan  Kim akan berakhir pada 22 Mei.

(Siti Nuraisyah Dewi)
Advertisements


Leave a comment

Indonesia, Negara Tanpa Pilot (Indonesia, state without a Pilot)

Apa sesungguhnya yang terjadi antara KPK dan Pejabat polisi hanya persoalan sederhana yang terbaca di media?

KPK lahir ketika reformasi muncul untuk membersihkan lembaga-lembaga yang tugas pokok dan pungsinya memberantas kejahatan korupsi mandul. Sebab sistemnya telah dirusak oleh penguasa yang diikuti oleh para elit dan pejabat hingga kini.

Tugas KPK sungguh berat melawan status quo. Para elit dan pejabat, baik militer maupun sipil sudah biasa menilep uang dari negara dengan dalih bermacam-macam. Ketika zaman berubah dan ada lembaga ingin memberantas kejahatan itu mereka melawan.

Oleh karena itulah direka-reka untuk menjerat pimpinan KPK. Kriminalisasi ini oleh para petinggi polisi di media dengan dalih bermacam-macam. Yang sesungguhnya mereka sudah terbiada memeras rakyat, mengkriminal orang-orang kritis, dan pelanggaran yang lain sehingga mereka enggan berubah dan berbenah.

Pernahkah mereka bertanya kepada masyarakat tentang polisi? Polisi yang bagaimanakah yang diinginkan oleh mereka?

Negara Indonesia ini sudah lama bergerak tanpa pemimpin. Segala sesuatu berjalan sesuai hukum alam berlaku. Rakyat bisa hidup hanya sekedar bisa makan dan sedikit jajan. Sebab, kekayaan alam negeri inisudah dikuasai para perampok asing. Namun, penguasa tak berani melawan. Secara tekstual terlihat legal, ada MOU-nya, tapi secara substansial perjanjian itu adalah batal. Sebab ternyata dan kenyataannya itu sangat merugikan Indonesia dan yang menjadi korban adalah rakyat, yakni dimiskinkan secara sistematis.

Persoalan KPK dan polisi muncul sebab negara ini sudah lama berjalan secara natural, walaupun ada yang berkoar-koar bahwa ini negara hukum. Tapi hukum yang mana yang berlaku?

Inilah episode negara tanpa pilot!

nusantara, 26-2-2015


1 Comment

About Corporatocracy (Tentang Korporatokrasi)

“A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had just invented it, but it seemed to describe perfectly the new elite who had made up their minds to attempt to role tht planet”.  John Perkins

“As corporations gain in autonomous institutional powers and become more detached from people and place, the human interest and the corporate interest increasingly diverge. It as almost as though we were being invanded by alien beings intent on colonizing our planet, reducing us to serfs, and then exluding as many of us as possible”. David Korten

“As a result of the war, corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed. I feel at this moment more anxiety for the safety of my country then even before, even in the mindst of war. God grant that my suspicians may prove groundless”. Abraham Lincoln

“They used to use the bullet or the rope… now they use the World Bank and the International Monetary Fund”. Jesse Jackson

That corporate as, Enron, WorldCom, Exxon, IBM East Europe, General Electric, Chevron, Rockwell Intrernational, etc. In Indonesia, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron, etc.

Nusantara, 29 12-2014


Leave a comment

Indonesia, Surga bagi Para Perampok! (Indonesia, the paradise of the Robbers)

Siang malam mereka menggali kekayaan alam negeri ini tapi elit diam saja!

Kita mundur sejenak. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 (1949) dan dipimpin oleh Sukarno-Hatta, negeri ini masih dalam keadaan belum stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Walaupun begitu Bung karno menyadari akan masa depan bangsa ini di tangan generasi kemudian. Namun, ketika ia digulingkan dari kekuasaannya semua impiannya menjadi buyar.

Yang tampil adalah para perampok! Untuk merampok harta karun Indonesia mereka yang datang dari negeri jauh memberi upeti kepada para pembesar Indonesia. Para pembesar itu senang setelah mendapatkan upeti. Mereka lupa bahwa harta kekayaan yang dibiarkan dirampok itu adalah modal untuk membangun negeri ini yang akan dilakukan generasi kemudian.

Entahlah apa yang ada di benak para pembesar itu. Apakah mereka bodoh atau dungu? Demikian mudahnya mereka tertipu oleh hanya upeti yang hanya segenggam tangan dan mereka harus mengembalikan pinjaman berlipat-lipat! Mungkin gabungan antara kebodohan dan kedunguan sehingga mereka tak mampu berpikir jernih bahwa negeri ini akan diwariskan kepada generasi penerus! (Baca Asvi, Membongkar Manipulasi Sejarah)

Kekayaan yang dirampok itu, mulai dari tembaga, emas, batu bara, minyak, gas, hutan, laut, buka lapak bank, dll. Mereka datang dari Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Cina, Jepang, Singapura dll. nama perusahaannya bermacam-maca, tapi di antaranya, Freeport, Exxon, Newmont, Chevron, dll.

Sebenarnya Indonesia memiliki para tenaga ahli, namun mereka tersebar di luar negeri, sebab para pembesarnya menghambakan diri kepada asing! Ini akibat dijajah terlalu lama mental mereka belum pulih dari mental inlander. Tapi bisa juga karena belum tercerahkan seperti para pendiri bangsa (founding fathers)!

Para pendiri bangsa bukan hanya pejuang, namun mereka untuk untuk melawan itu terus belajar, membaca berbagai buku dan menguasai banyak bahasa asing. Dengan kemampuan itu intelektualitas mereka terasah dan mereka mampu setara dengan para penjajah, yang rata-rata penjajah Belanda lulusan sekolah. Walau secara moral para penjajah itu brengsek!

**

Masalahnya sekarang adalah perampokan itu diikat dengan kontrak, sehingga untuk melepaskannya harus berjuang. Namun siapa pembesar yang akan berani tampil membela rakyatnya sendiri?? Hampir semua saat ini mereka yang pernah belajar di negeri penjajah menjadi budak penjajah dan pengkhianat bangsanya sendiri! Hal ini deperti feodalisme modern, menghamba kepada tuan penjajah!

Jika saja mereka, para pembesar berpikir jernih dan sedikit berani dan mau belajar kepada negara-negara Latin di selatan, maka perampokan yang telah bertahun-tahun dapat dihentikan dan keuntungan dari hasil kekayaan alam dapat memandirikan ekonomi negeri ini dan menyejahterakan rakyatnya!

Membiarkan perampokan terjadi dan menimbun hutang luar negeri, adalah suatu kekonyolan! Kenyataan yang terjadi saat ini adalah pemiskinan rakyat secara sisitematis!! Mengapa mereka yang bergelar doktor (ekonomi) diam membisu melihat kenyataan itu dan hanya terus menyanyikan lagu yang dikumandangkan oleh para tuan besar di Barat?

Indonesia, 8-10-2014

anak bangsa


Leave a comment

Mafia Berkeley harus Dimusnahkan!

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Anggota Mafia Berkeley

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Universitas Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia. Mafia Berkeley adalah sekelompok perumus kebijakan ekonomi Indonesia yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) yang merupakan bagian dari strategi perang dingin dalam menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di Asia. Disebut Mafia Berkeley karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Univesitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah suatu hal yang aneh mengingat para mahasiswa Universitas Berkeley pada tahun 1960-an adalah sekelompok mahasiswa yang progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Akan tetapi program yang diberikan untuk mafia Berkeley telah dirancang khusus oleh orang Indonesia untuk dipersiapkan kemudian hari sebagai bagian dari hegemoni global Amerika. Dikatakan mafia karena mengambil ide dari bentuk kejahatan terorganisir yang terkenal mengingat fungsi mereka yang secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia. Kelompok mafia Berkeley telah mengabdi selama 32 tahun dalam rezim Orde Baru dan terus berlangsung hingga sekarang dimana banyak sekali anggota dan murid-muridnya yang menduduki jabatan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi sebuah saluran strategis untuk kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Depkeu Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus merupakan alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar searah dengan kebijakan umum dalam bidang ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini dikenal dengan nama Washington Konsensus. Sekilas kebijakan Washington Konsensus ini tampak wajar dan netral tetapi dibalik program itu tersembunyi kepentingan negara-negara adikuasa. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kebijakan anggaran ketat, selain ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar hutang yang untuk mewujudkannya, penghapusan subsidi untuk rakyat dipaksakan. Pembayaran utang adalah suatu bentuk keharusan, sementara urusan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kebutuhan rakyat adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri perdagangan memudahkan negara maju untuk mengekspor barang dan jasa ke nagara berkembang. Tapi negara-negara maju itu sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi aset-aset milik negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam bidang ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya, penjualan aset negara itu dilakukan dengan harga yang sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan piratization seperti yang diungkapkan oleh Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard. Dalam prakteknya, kebijakan konsensus Washington seringkali dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa suatu tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. Dibawah kuasa mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya sumber daya alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1000, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi pada kekuasaan apapun konsekuensinya terlepas dari apapun bentuk dari pemerintahan yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mafia Berkeley justru menjadi corong public relation di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintah yang otoriter ataupun represif. Efektifitas media relation mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia pada satu media harian dan satu media mingguan yang terkemuka dimana kedua media itu memiliki pandangan yang liberal dalam bidang sospol tetapi konservatif dalam bidang ekonomi. Pola Rekrutmen mafia Berkeley dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip utama loyalitas dan feodalisme di atas kriteria profesionalisme. Mereka diprogram untuk menjadi alat kepentigan global yang justru melecehkan arti penting dari semangat nasionalisme dan kemandirian yang sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri negara, dimana dalam program itu, sebagai kompensasi atas loyalitas mereka, para kader Mafia Berkeley ini lantas dilengkapi dengan beberapa sarana seperti perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dan berbagai macam pujian sekaligus penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi global itu sendiri dalam berbagai media dan sarana-sarana lain. Jika ada kebijakan presiden atau menteri lain yang bukan merupakan anggota Mafia Berkeley yang menyimpang dari arahan Konsensus Washington/IMF-Bank Dunia, USAID. Anggota-anggota dari Mafia Berkeley ini dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF, Bank Dunia dan USAID untuk dikritik oleh laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan manifestasi dari Konsesus Washington, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri sehingga sangat terbuka adanya intervensi kepentinga global atas Indonesia. Meski dalam beberapa kesempatan IMF dan Bank Dunia selaku tuan dari kebijakan ekonomi yang neoliberal pada dekade terakhir ini mengakui berbagai kesalahannya bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. dan bahkan dalam publikasi terakhirnya (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), badan-badan itu mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar, terutama dalam meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain berkata bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan segalanya. Mafia Berkeley masih tetap berpedoman pada prinsip itu yang sebenarnya hanya merupakan sebuah bentuk representasi dari kepentingan “tuan” mereka di Washington. [RudiP/Rak/RioC/v-i]

Belajarlah kepada negara tetangga, Malysia, semasa PM Dr. Mahatir berkuasa ia menolak resep IMF dan prediksi ekonomi negara itu akan anjlok tak terbukti, dan yang terjadi adalah ekonominya malah ‘sehat’ dan berjalan normal. Mr Mahatir belajar kepada kecerdasan dan keberanian Bung Karno, tapi para elit Indonesia malah kini meinggalkan ajaran Bung Karno dan mereka menghamba menjadi budak asing!!

Hanya ada 2 pilihan untuk Indonesia, mau mengikuti dan jadi budak asing hancur atau mandiri dan berjaya!!