boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site


Leave a comment

Presiden Bank Dunia Tawarkan Utang Rp144 Triliun

Rabu, 20 Mei 2015 | 12:04 WIB
Presiden Bank Dunia Tawarkan Utang Rp144 Triliun
Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Bank Dunia, Jim Young Kim, di Jakarta. (Antara/ A Wahyu)
VIVA.co.id – Presiden Kelompok Bank Dunia menawarkan pinjaman hingga US$11 miliar atau setara dengan Rp144,85 triliun untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia, yang menurut Bank Dunia menjadi negara terbesar keempat di dunia.

Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim, menawarkan dukungan Bank Dunia kepada Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Bank Dunia pertama kali membuka kantor di Jakarta pada 1968. Kantor ini adalah perwakilan pertama di luar Washington D.C yang hingga hari ini masih merupakan kantor perwakilan terbesar.

“Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade,” kata Kim, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu 20 Mei 2015.

“Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Kim memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara rata-rata tumbuh enam persen dalam 10 tahun terakhir.

Menurutnya, Indonesia juga telah berhasil memangkas separuh jumlah penduduk yang menderita kemiskinan ekstrem dalam 15 tahun ke angka 11,3 persen hari ini.

“Membantu 25 juta orang keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari satu generasi adalah sebuah pencapaian besar,” kata Kim.

Dia memaparkan, tujuan utama Kelompok Bank Dunia adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40 persen penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Kim mengaku, telah melakukan reorganisasi Kelompok Bank Dunia dengan struktur baru yang berfokus pada upaya pengumpulan dan berbagi informasi antar negara tentang pengalaman-pengalaman terbaik di berbagai sektor.

“Kami ingin mempermudah negara-negara anggota untuk memperoleh manfaat dari kelebihan yang kami miliki: pengalaman kami yang banyak dalam bidang pembangunan, dipadu dengan dukungan finansial jangka panjang,” katanya.

Dia mengungkapkan, dari rencana pinjaman sebesar US$11 miliar tersebut, US$8 miliar akan berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD) dan US$3 miliar berasal dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Dia menjelaskan, angka US$8 miliar dari IBRD mencerminkan kenaikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 25 persen dari periode empat tahun sebelumnya.

Adapun, IBRD telah memberi pinjaman kepada pemerintah negara-negara berkembang dan negara berpendapatan rendah yang layak kredit.

IFC mendanai proyek-proyek investasi, memobilisasi dana di pasar keuangan internasional dan menyediakan jasa konsultasi kepada sektor swasta dan pemerintahan. MIGA menawarkan asuransi risiko politik (garansi) kepada investor dan peminjam.

Pada hari pertama kunjungannya di Indonesia, Kim bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawono X, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Kim juga akan mengunjungi Rekompak, proyek rekonstruksi pasca-bencana berbasis masyarakat di Yogyakarta, dan pusat pelayanan kesehatan dasar di Jawa Tengah.

Pada hari kedua kunjungannya, Kim akan mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta untuk melihat tantangan infrastruktur Indonesia. Kunjungan  Kim akan berakhir pada 22 Mei.

(Siti Nuraisyah Dewi)


Leave a comment

Hutang Luar Negeri Indonesia Bertambah, Kapan Sejahtera?

JAKARTA JPNN- Utang asing (utang luar negeri/ULN) Indonesia terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang asing Indonesia pada akhir Februari 2015 sebesar USD 298,9 miliar (setara Rp 3.832 triliun) atau naik 9,4 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Meskipun mengalami pertumbuhan, posisi itu lebih rendah daripada kenaikan pada Januari 2015 sebesar 10,5 persen (yoy) atau USD 299,4 miliar (Rp 3.838,4 triliun).

“Perkembangan utang luar negeri pada Februari 2015 dipengaruhi melambatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor publik maupun sektor swasta,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara.

Dia melanjutkan, posisi ULN pada akhir Februari terdiri atas ULN sektor publik USD 134,8 miliar (45,1 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD 164,1 miliar (54,9 persen dari total ULN).

“Sementara itu, utang luar negeri sektor publik tumbuh 4,4 persen (yoy) atau lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy),” katanya.

Perlambatan tersebut, menu­rut Tirta, didorong menurunnya posisi pinjaman luar negeri pemerintah.

Pertumbuhan ULN sektor swasta juga melambat dari 14,4 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 13,8 persen (yoy), terutama karena perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri. Berdasar jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi ULN berjangka panjang (85,3 persen dari total ULN).

Tirta mengungkapkan, ULN berjangka panjang pada Februari 2015 tumbuh 9,8 persen (yoy). Angka itu lebih rendah daripada pertumbuhan Januari 2015 yang tercatat 10,9 persen (yoy).


Leave a comment

Persekongkolan Jahat dibalik Utang Luar Negeri

Posted By Admin | http://www.emasbatang24k.com
Transaksi utang luar negeri tidak bisa dipandang sebagai transaksi utang piutang biasa. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran utang luar negeri yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan, kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto dan masih berlangsung pemerintahan saat ini. Kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang luar negeri yang dibuat oleh Hindia Belanda. Praktis sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia serta merta memiliki utang yang terdiri dari utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai US$ 4 miliar dan utang luar negeri baru Rp. 3,8 miliar. Ketika pemerintahan Soekarno melakukan pembuatan utang luar negeri baru maka pemerintah tidak bisa menghindar dari tekanan pihak pemberi utang.
Tabel
Pembuatan Utang Luar Negeri
Tahun Jumlah
1950 Rp. 3,8 miliar
1951 Rp. 4,5 miliar
1952 Rp. 5,3 miliar
1953 Rp. 5,2 miliar
1954 Rp. 5,2 miliar
1955 Rp. 5,0 miliar
1956 Rp. 2,9 miliar
Sumber: Higgins, 1957
Dalam periode 1950-1956 pembuatan utang selalu diikuti dengan adanya intervensi dari pemberi utang (asing). Peristiwa pertama intervensi asing dalam pemberian utang ini terjadi pada tahun 1950, ketika pemerintah AS bersedia memberikan pinjaman sebesar US$100 juta. Melalui pemberian utang tersebut, pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Indonesia untuk mengakui keberadaan pemerintahan Bao Dai di Vietnam. Karena tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, pemberian pinjaman itu akhirnya tertunda pencairannya (Weinstein, 1976:210). Peristiwa kedua terjadi pada 1952. Setelah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman, pemerintah AS kemudian mengajukan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengembargo pengiriman bahan-bahan mentah strategis ke China. Sebagai negara produsen karet dan anggota PBB, secara tidak langsung tuntutan tersebut ‘terpaksa’ dipenuhi Indonesia.
Peristiwa yang paling dramatis terjadi pada 1964. Menyusul keterlibatan Inggris dalam konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal itu dengan menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi kedua yang dilakukan Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1956. Mengetahui hal itu, pemerintah AS segera turut campur. Setelah beberapa waktu sebelumnya menekan Indonesia untuk mengaitkan pencairan pinjamannya dengan program stabilisasi IMF, AS kemudian mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya dengan tuntutan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Campur tangan AS tersebut-di tengah maraknya demonstrasi menentang pelaksanaan program stabilisasi IMF di Tanah Air-ditanggapi Soekarno dengan mengecam utang luar negeri dan menentang AS.
Pernyataan, ”Go to hell with your aid”, yang sangat terkenal itu adalah bagian dari ungkapan kemarahan Soekarno kepada negara tersebut. Penolakan Soekarno yang sangat keras tersebut harus dibayar dengan kejatuhannya dari kursi Kepresidenan. Ketika krisis ekonomi-politik nasional memuncak pada 1965, Soekarno secara sistematis mendapat tekanan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto tepat 11 Maret 1966. Hal ini menandai berakhirnya era pemerintahan Soekarno dan dimulainya era pemerintahan Soeharto dengan Orde Baru-nya di Indonesia. Pada era pemerintahan Soeharto, selain Indonesia kembali dalam kontrol IMF dan Bank Dunia, kedua jenis warisan utang pada masa Soekarno juga disepakati untuk dibayar. Utang luar negeri warisan Hindia Belanda disepakati untuk dibayar selama 35 tahun terhitung sejak 1968, sehingga lunas pada 2003. Sedangkan utang luar negeri warisan Soekarno disepakati untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970, dan bakal lunas pada 1999. Selain itu para pemegang otoritas kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru ini diisi oleh orang-orang yang dibina oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka membawa perekonomian Indonesia kearah ekonomi pasar liberal atau liberalisme. Para penguasa kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Para ekonom yang menguasai kebijakan perekonomian nasional sejak Orde Baru berkuasa antara lain adalah Widjojo Nitisastro, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim. Pemerintahan yang dikendalikan para ekonom Mafia Berkeley ini selain menunda pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, mereka juga menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan membuka pintu bagi masuknya investasi asing secara besarbesaran ke Indonesia. Ternyata kehadiran Mafia Berkeley yang tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme internasional untuk menggulingkan Soekarno telah hadir jauh sebelum Soekarno digulingkan. Mafia Berkeley bekerja keras mempersiapkan segala alat legitimasi, berupa Undang-Undang, rencana pembangunan, dan proposal pinjaman, yang memungkinkan bekerjanya tangantangan kapitalisme internasional dan pemerintahan tangan besi di sini.
Dari tulisan hasil penelitian David Ransom ini juga mengungkapkan adanya rangkaian kerja sistematis keterlibatan Amerika Serikat melalui Mafia Berkeley sebagai pemegang otoritas kebijakan didalam pemerintahan Indonesia. Termasuk kebijakan politik Amerika Serikat dengan dalih anti-komunisnya untuk menjerat bangsa-bangsa dan negeri-negeri lain untuk masuk ke dalam strategi kapitalisme global. Sementara itu badan intelijen Amerika Serikat (CIA) telah menyusupi hampir semua badan, lembaga, kekuatan sosialpolitik, dan oknum-oknum penting untuk kemudian diperalatnya. Termasuk melibatkan yayasan-yayasan yang menyediakan dana-dana bantuan pendidikan semacam Ford Foundation dan Rockefeller Foundation, yang di samping sering memberikan bantuan-bantuan perlengkapan, tenaga-tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswamahasiswa di luar negeri itu; adalah alat, pangkalan (sarang) dan kedok CIA untuk melancarkan operasi-operasinya ke berbagai penjuru dunia. Sedangkan perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti: Berkeley, Cornell, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard dan lain-lain menjadi sarang dan dapur CIA untuk mencekokkan ilmu-ilmu liberal dan meng-amerika-kan para mahasiswa yang datang dari berbagai negeri itu (termasuk Indonesia) serta menggemblengnya menjadi agen dan kaki tangannya yang setia. Bahkan banyak badan-badan pendidikan dan perikemanusiaan itu sekedar dijadikan kedok semata-mata untuk kepentingan CIA.
Dengan mengikuti tulisan David Ransom ini maka kita dapat memahami mengapa Soekarno mesti digulingkan dan nasionalisme yang dibawakannya mesti dihancurkan. Termasuk memahami bagaimana kaum Sosialis Kanan/ PSI telah berpuluh tahun mengadakan persengkongkolan dengan CIA untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini dari tangan Soekarno dan peran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta sebagai dapur dan sarang komplotan PSI-CIA. Dari kampus ini pulalah mereka melancarkan gerilya politik (gerpol) dan subversinya ke mana-mana. David Ransom juga menguak para aktor yang berperan dalam proyek imperium kapitalisme Amerika. Diantara mereka terdapat nama-nama sebagai tenaga ahli yang diperbantukan dari A.S untuk Indonesia seperti Guy Pauker, George Kahin, John Howard, Harris, Glassburner. Sementara itu kaum Sosialis Kanan/PSI juga ikut terlibat didalamnya. Mereka antara lain adalah Soemitro Djojohadikusumo, Widjoyo Nitisastro, Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli Halim, dan Sudjatmoko.
Menurut Ransom, mereka adalah orang-orang yang sengaja dipopulerkan sebagai kaum teknokrat-ekonom kaliber internasional untuk dapat menduduki posisi-posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerintahan melalui permainan bersama yang licik. Bahkan mereka juga menggunakan SESKOAD yang merupakan: “kawah candradimukanya” perwira-perwira Tinggi AD Indonesia itu, melalui Soewarto (seorang Letjen Komandan SESKOAD yang telah meninggal dua tahun yang lalu) bersama kaum Sosialis Kanan/PSI untuk kepentingan-kepentingan yang digariskan Amerika Serikat. Peranan dan usaha Mafia Berkeley yang berkerumun di sekitar Jenderal Soeharto telah menumpuk jumlah utang luar negeri pemerintah, yang pada akhir masa pemerintahan Soekarno berjumlah sebesar US$ 6,3 miliar lantas membengkak menjadi US$ 54 miliar saat kejatuhan Soeharto pada 1998. Utang tersebut masih terus bertambah sampai dengan saat ini. Dengan mengikuti secara seksama uraian David Ransom maka kita akan bisa meyakini bahwa ada persekongkolan jahat dengan menggunakan utang luar negeri sebagai alatnya. David Ransom juga sudah menjelaskan siapa yang terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut termasuk bagaimana mereka bekerja dalam melakukan kejahatan yang menyengsarakan rakyat dibanyak negara, termasuk Indonesia. []