boykolot

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Pemerintah Harus Berani Keluarkan Regulasi Lebih Ketat, (Siapa Yang Menjadi Tuan?)

Leave a comment

Jakarta – Tak hanya perbankan, asuransi nasional juga mulai didominasi asing. Tengok saja, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik pengusaha nasional. Dan kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp750 miliar, hampir semuanya usaha patungan. Bahkan, dari sisi perolehan premi, lima besarnya dikuasai perusahaan asing.

NERACA

Dengan kondisi seperti itu, Guru Besar FE Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika berpendapat, pemerintah harus berani mengeluarkan aturan yang lebih ketat atas agresi asuransi asing ini di industri asuransi nasional. “Masalah pengetatan kepemilikan asuransi asing ini perlu dilakukan lantaran pemodal asing hingga saat ini mendominasi kepemilikan asuransi di Indonesia, hampir seperti perbankan kita”, papar dia kepada Neraca, Senin (16/4).

Erani mengatakan, porsi asing yang membesar adalah buah dari kebijakan yang ditelurkan pemerintah juga dan tidak memungkiri jika sampai saat ini modal asing masih diperlukan. “Terhadap asuransi lokal yang kekurangan modal karena harus memenuhi aturan modal minimum, maka perlu diprioritaskan pemodal dalam negeri untuk masuk memberikan suntikan modal”, ujarnya.

Malahan, lanjut Erani, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada bank-bank BUMN atau asuransi BUMN ataupun investor dalam negeri yang mampu mengakuisisi asuransi dalam negeri yang kekurangan modal. “Investor dalam negeri seharusnya memiliki peluang yang lebih besar memiliki asuransi dalam negeri,” tuturnya.

Seperti diketahui, dampak kenaikan modal sendiri (equity) dari Rp40 miliar di 2009, lalu naik menjadi Rp70 miliar pada 2011, dan puncaknya tahun 2014 menjadi sebesar Rp100 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dirasakan industri asuransi lokal sangat memberatkan.

Disini jelas, apabila industri asuransi menengah ke bawah tidak mampu meningkatkan equity-nya, maka diharuskan merger atau akuisisi. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi lokal yang tutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan Kemenkeu tersebut. Alasan dinaikkannya persyaratan equity tersebut karena untuk menyambut pasar globalisasi asuransi 2015 mendatang dan agar kompetisi menjadi sehat.

Sebagai informasi, riak ketidaksetujuan kenaikan equity ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2007 lalu. Saat itu, industri asuransi bermodal minim mengadu kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan melakukan protes ke Kemenkeu, namun tak direspon.

Tidak mati akal, AAUI lalu langsung menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya, kenaikan itu ditunda selama dua tahun, tepatnya 2009. Namun, hal itu tetap tidak mampu menolong industri asuransi menengah ke bawah yang akhirnya berujung pada gulung tikar.

(HE Neraca)

Advertisements

Author: boykolot

Learn to the best! Read, write and publist... media sharing about policy n politic ... (ngobrol politik)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s